Menimbang Bahaya dan Berkah Petasan
berita
Humaniora
Sumber Foto : Bisnis.Tempo.co (gie/watyutink.com) 17 June 2018 14:00
Apa jadinya perayaan hari besar tanpa petasan dan kembang api? Ratusan tahun menyalakan petasan dan kembang api menjadi tradisi dalam menyambut hari-hari besar, seperti Tahun Baru Imlek, Lebaran dan Natalan. Namun dalam satu dekade terakhir, petasan dianggap mendatangkan musibah dan berbahaya. Mulai dari menyebabkan cedera sampai kebakaran rumah, bahkan termasuk pabrik pembuat petasan.

Akhir Oktober 2017, pabrik mercon di Kompleks Pergudangan 99, Kosambi Kabupaten Tangerang meledak, dan sontak membuat warga sekitar geger. Tercatat 47 orang tewas dalam ledakan tersebut, dan 43 orang mengalami luka bakar serius. Pabrik yang baru beroperasi dua bulan itu mempekerjakan 100 karyawan, 9 di antaranya adalah pekerja anak.

Juli 2016, sedikitnya 39 ruko dan 33 rumah warga termasuk di Kompleks Pasar Sangai, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, ludes dilahap si jago merah. Diduga kebakaran bersumber dari toko penjual petasan yang tiba-tiba meledak. Posisi toko yang dekat dengan kios penjual bensin, membuat api cepat membesar dan menjalar ke toko dan rumah warga.

Beberapa hari sebelum Lebaran 2018, kebakaran  menghanguskan lapak-lapak barang bekas dan satu unit mobil di Cakung, Jakarta Timur, terbakar. Diduga kebakaran tersebut diakibat petasan yang menyambar ke bubuk kayu. Sejumlah kebakaran terjadi akibat petasan. Namun kebakaran akibat petasan tidak mendapat tempat khusus dalam pringkat penyebab terjadinya kebakaran seperti listrik, kompor dan rokok. Apakah kebakaran yang disebabkan oleh petasan belum mendapat perhatian serius dari pemerintah?

Meski tak disebut secara khusus dalam peringkat penyebab, aparat terkait sering  menghimbau warga melarang membakar petasan pada saat merayakan hari besar. Pada Natal 2017 lalu, larangan menyalakan petasan dan kewajiban minta izin ketika hendak menyalakan kembang api diberlakukan di Bali. Tahun yang sama, Kapolda Kepulauan Riau mengeluarkan maklumat larangan semua jenis petasan selama bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 1438 H.

Dasar hukum yang digunakan untuk menghentikan penggunaan petasan diatur dalam UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan KUHP Pasal 187 Tentang Bahan Peledak. Dalam UU tersebut diatur soal bahan peledak yang menimbulkan ledakan dan dianggap mengganggu lingkungan masyarakat. UU itu menjelaskan bahwa pembuat, penjual, penyimpan, dan pengangkut petasan bisa dikenai hukuman minimal 12 tahun penjara hingga maksimal kurungan seumur hidup.

Dari kedua dasar hukum itu dan sejumlah perda yang diterbitkan daerah, razia gabungan TNI, Polri dan Satpol PP digelar di sejumlah daerah untuk menindak penjual dan pabrik petasan. Apakah razia dan penindakan pabrik petasan tersebut dilakukan untuk semua penjual serta pabrik petasan atau hanya untuk penjual dan pabrik yang tak berizin saja?

Penindakan tersebut bisa jadi menutup lahan pencaharian orang. Tak sedikit rakyat yang menggantungkan hidup dari membuat dan berjualan petasan. Jelang hari-hari besar, tak sedikit keuntungan yang diperoleh dari berjualan petasan. Apa alternatif yang ditawarkan pemerintah setelah warganya dilarang untuk membuat dan berjualan petasan?

Kalau hanya melarang tanpa ada solusi, bukankah malah dapat menimbulkan masalah baru? Terutama hilangnya mata pencarian mereka yang mengantungkan hidup dari berjualan atau bekerja di pabrik petasan dan kembang api.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua Gema Hanura DKI Jakarta, Aktivis Rumah Gerakan 98

Menyalakan petasan atau kembang api menjelang dan saat hari-hari besar keagamaan. merupakan suatu tradisi yang telah dilakukan oleh masyarakat. Hal itu juga dilakukan dalam kegiatan hajatan, sunatan atau pun yang lainnya, sebagai bentuk keceriaan dan kemeriahan kegiatan-kegiatan tersebut.

Dari sisi bisnis memang ini sangat menjanjikan walaupun banyak pro kontra. Akan tetapi masyarakat sering melakukan pembuatan home industri secara sembunyi, inilah yang menjadi permasalahan.

Seharusnya pemerintah lebih tegas dan fleksibel dalam membuat perundang-undangan dengan meninjau aspek keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan bisnis petasan tersebut.

Dalam ruang lingkup wilayah Provinsi DKI Jakarta, saya pribadi lebih setuju jika Pemda DKI Jakarta membuat suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang hanya khusus memproduksi petasan atau mercon ini. BUMD tersebut nantinya bisa menaungi atau memproduksi petasan secara baik dan benar sesuai standar aman produksi petasan atau mercon untuk kepentingan hari-hari raya. 

Selain itu BUMN tersebut bisa dijadikan ladang pemasukan untuk penambahan APBD DKI Jakarta, juga membuka lapangan kerja atau mengkaryakan atau memberikan warga masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya. Tentunya jika itu semua bisa berjalan sebagaimana mestinya, pengurangan pengangguran akan menjadi nilai plus. Tetapi tetap harus memperhatikan keselamat lingkungan serta AMDAL di DKI Jakarta. Dengan demikian, pemerintah telah menyelesaikan dua masalah sekaligus, tanpa menciptakan masalah baru. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Petasan atau mercon, tidak ada kaitannya dengan agama Islam. Penggunaannya pada hari Lebaran atau Idul Fithri oleh sebagian golongan dianggap sebagai bid’ah sesat, sebab di zaman Rasulullah tidak ada dan beliau tidak pernah mengajarkan bahkan dianggap tidak berfaedah sama sekali.

Akan tetapi, sebagian berpendapat lain, petasan di hari Lebaran merupakan bagian dari syiar Islam. Tradisi menyalakan petasan sudah dimulai sejak abad ke-12 di China. Dalam perkembangannya, budaya ini sampai juga di Indonesia meramaikan hari-hari besar seperti pernikahan, khitanan, dan juga Ramadhan. Perkembangan petasan memang sudah menjalar jauh yang bukan saja tradisi pada setiap perayaan saja tetapi menjadi pendapatan ekonomi masyarakat yang memperkerjakan banyak tenaga manusia setempat.

Satu sisi perkembangan dan kehadiran petasan menimbulkan keresahan serta masalah tersendiri yang harus diselesaikan oleh negara lewat pemerintah dan pemerintah daerah dengan instrumen kebijakan publik dalam mengatur dan mengelola kepentingan publik di tengah masyarakat. Di sinilah letak pemerintah sebagai administratur publik bertanggung jawab untuk memperbaiki kesehatan publik guna mempertahankan keamanan publik.

Maka dari itu kebijakan publik bukanlah ruang kosong yang dapat dijalankan dan diterima oleh masyarakat dalam setiap solusi dari setiap permasalahan maupun permasalahan baru. Melainkan kebijakan publik dimuat dengan rumusan yang dalam dan tidak hanya dari sisi pemerintah saja sebagai administratur publik, melainkan pula keterlibatan masyarakat yang ikut serta memuat rumusan kepentingan publik sehingga kualitas kebijakan publik berkualitas tinggi dengan kepatuhan masyarakat bersedia dan mampu menjalankan dari setiap hasil dari kebijakan publik tersebut.

Sehingga ketika  dalam merumuskan kebijakan publik mengenai  pelarangan petasan haruslah sedalam mungkin, mengingat rantai ekonomi petasan pun mulai begitu dasyat. Seperti halnya kebijakan publik pemerintah daerah tidak sekadar kebijakan publik mengeluarkan larangan dan sanksi petasan melainkan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam ikut menentukan pengaturan dan pengelolaan yang mengatur dirinya sendiri dari kebijakan publik tersebut dalam kehidupannya di masyarakat.

Pemerintah daerah melihat dan menetapkan lewat instrumen kebijakan publik, bisa jadi keberadaan petasan diperbolehkan dengan pengaturan dan pengelolaan yang jelas dan tepat, tapi bisa jadi keberadaan petasan memang tidak diperbolehkan. Namun proses kebijakan publik  tersebut haruslah jelas, dan bertanggungjawab bukan hanya sekadar pelarangan melainkan solusi alternatif di balik pelarangan tersebut yang rangkaiannya mengkaitkan kehidupan masyarakat yang harus juga dipertanggungjawaban oleh pemerintah sebagai administratur publik yang mempunyai wewenang atas kekuasaan yang di milikinya. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Antropologi UI, mantan Ketua Umum Partai Demokrat

Petasan adalah hadil invetion atau rekayasa dari Cina yang mempunyai tradisi mengusir kekuatan jahat yang tidak nampak setiap ada acara besar. Invention petasan yang semula terdorong oleh kebutuhan untuk menciptakan kedamaian itu kemudian berkembang menjadi amunisi alutsista dan diekspor ke Barat. Kebiasaan membakar petasan untuk mengusir setan itu berdefusi atau menyebar ke kepulauan Nusantara melalui tukar menukar dan pinjam meminjam unsur kebudayaan, mengikuti berbagai jenis makanan dan busana dan unsur kebudayaan non materiil lainnya.

Pengaruh kebudayaan China itu sangat kuat di kalangan orang pantai, seperti Betawi, karena intensitas akulturasi terjadi sejalan dengan kegiatan perdagangan di lintasan kapal niaga.

Orang Betawi pun suka membakar petasan setiap mengadakan hajatan sebagai sarana pembersihan dan pengamanan dari gangguan jahat. Melekat pada tradisi tersebut, makna potletch atau pamer kekayaan dilakukan melalui kemeriahan penyelenggaran hajatan dengan sejumlah besar rangkaian petasan. 

Sayang, karena alasan keamanan, tradisi yang penuh makna dan fungsional sebagai insentif untuk mencari rezeki itu dilarang. Lama lama bisa hilang bukan hanya petasannya, melainkan tradisi yang melekat. Menjurus kepemiskinan budaya yang konon harus dilestarikan

Ingatbudaya tanjidor dan cokek, bahkan lenong dan gambang kromong sudah tersisihkan. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Maskapai Asing, Investasi yang Buruk Bagi Ekonomi Nasional              Hilangnya Kompetisi di Pasar Penerbangan Domestik             Masalah pada Inefisiensi dan Pengkonsentrasian Pasar              SBY Harus Bisa Menenangkan              Lebih Baik Kongres 2020             Ketegasan SBY, Redakan Tensi Faksionalisasi             Langkah PKS di Oposisi Perlu Diapresiasi             Insentif Pajak, Daya Tarik Sistem Pajak yang Paling Rasional             Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei