Mengubah Paradigma Pendidikan Berbasis Angka, Mungkinkah?
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 10 December 2018 19:30
Sistem pendidikan di Indonesia selama ini masih dianggap kurang efektif untuk menyiapkan siswanya bersaing di dunia internasional. Karena seperti yang kita ketahui, para siswa hanya dituntut mengejar nilai dan berlomba-lomba untuk memperebutkan peringkat pertama. Hal tersebut dianggap sebagai salah satu penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, karena kurangnya kreatifitas para pendidik.

Pada dasarnya, sistem serupa juga masih berlaku di sejumlah negara lainnya, namun dengan cara yang berbeda. Seperti Singapura misalnya, negara yang dari segi ranking PISA selalu menenempati posisi teratas tersebut, mencoba mengubah paradigma pendidikan mereka. Padahal selama ini pendidikan di Singapura dikenal selalu menekankan siswanya untuk mendapatkan nilai akhir sempurna. 

Setelah melakukan peninjauan ulang, Menteri Pendidikan Singapura Ong Ye Kung, memaparkan bahwa "Belajar bukan berkompetisi" dan berencana mengurangi kompetisi nilai antar siswa, dengan meningkatkan pengembangan diri setiap siswa. Sehingga setiap lembaga pendidikan akan lebih berfokus untuk mengasah skill siswa, dibanding mengejar nilai akademik. Oleh sebab itu, sekolah di Singapura akan menghilangkan tes dan ujian akhir. Bisakah pendidikan di Indonesia melakukan hal yang serupa?

Pendidikan singapura berencana untuk melakukan pengembangan terhadap kompetensi siswa yang disesuaikan dengan kebutuhan industri. Artinya, siswa benar-benar disiapkan untuk bekerja dan memiliki keterampilan di dunia nyata. Terlebih, Singapura akan berfokus pada industri seperti IT, robotika, dan lainnya seiring dengan perkembangan jaman. Sanggupkah pendidikan di Indonesia meniru konsep seperti itu?

Kemajuan teknologi saat ini, tentunya dapat membuat dunia terbuka, dan memunculkan persaingan antar negara. Artinya, dengan label bahwa pendidikan Indonesia masih berada di peringkat terendah, akan sulit untuk bersaing di kancah internasional. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang salah dalam sistem pendidikan kita? Dan, seperti apa cara yang efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia agar dapat bersaing dengan negara-negara lainnya?

Kemudian jika berkaca dengan Finlandia, negara yang dianggap memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia, maka kita akan melihat bagaimana negara tersebut berusaha mensubsidi setiap sekolah, bahkan universitas untuk memudahkan setiap anak mendapatkan pendidikan yang layak. Sementara di Indonesia, masih banyak anak-anak yang tidak dapat mengemban pendidikan lantaran mahalnya biaya pendidikan. Mengapa pendidikan di Indonesia tak menjadi prioritas utama pemerintah?

Sama seperti rencana Singapura, Finlandia telah menerapkan kurikulum fleksibel yang mana metode belajar di setiap sekolah akan berbeda-beda. Sekolah juga tidak menerapkan sistem kompetisi, tidak ada sistem peringkat atau ranking kelas. Sebaliknya, para pendidik mengajarkan kepada siswanya untuk bekerjasama, berinteraksi dengan baik, agar dapat mengembangkan kecerdasan bersosialisasi, dan melakukan pengembangan diri.

Melihat kesuksesan Finlandia dalam mendidik generasi bangsa mereka, mengapa Indonesia tak mencoba mengubah sistem sesedemikian rupa? Apalagi melihat bahwa ranking pendidikan Indonesia masih di urutan yang sangat rendah, sudahkah pemerintah mengkaji ulang sistem pendidikan sekarang? Dan, apa langkah yang selama ini telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Jaringan Anak Nusantara (JARANAN), Konsultan Keayahbundaan dan Perlindungan Anak.

Sungguh menarik rencana perubahan kebijakan sistem pendidikan di Singapura. Dan saya memandang tepat pernyataan Menteri Pendidikan Singapura Ong Ye Kung DC beberapa waktu lalu, bahwa "Belajar bukan berkompetisi". Sebab menurut saya, sekolah sebagai lembaga pendidikan memang seharusnya bukanlah tempat berkompetisi mencari pemenang, tapi merupakan tempat sekaligus suasana menyenangkan untuk belajar meningkatkan potensi diri sekaligus keterampilan berkolaborasi.

Apa yang dikatakan Ong Ye Kung itulah yang sepertinya menjadi landasan bagi paradigma baru sektor pendidikan di Singapura yang akan diterapkan bertahap mulai tahun depan hingga beberapa tahun ke depan lewat serangkaian agenda perubahan. Tujuannya, mengurangi kompetisi nilai antar siswa. Juga mendorong para siswa fokus pada pengembangan pembelajaran, minat dan bakatnya.

Padahal lewat penerapan paradigma akademik yang ketat, dua kali berturut-turut pelajar Singapura menduduki ranking pertama PISA 2012 dan 2015 terkait kemampuan matematika dan sains, mengalahkan pelajar dari negara-negara Asia lainnya, termasuk negara-negara maju di Eropa dan AS. 

Paradigma berorientasi nilai akademik sempurna yang telah terurat-berakar dalam sistem pendidikan Singapura itu bahkan turut "diimani" para orang tua di Singapura, ternyata dianggap tak lagi memadai menjawab aneka tantangan masa depan. Serangkaian perubahan pun akan diberlakukan mula tahun 2019.

Di antaranya, ditiadakannya ulangan untuk siswa SD dan sekolah menengah. Di buku rapor tak ada lagi nilai angka maupun peringkat kelas, tetapi memakai pendekatan deskriptif- kualitatif yang diperoleh guru lewat diskusi, PR dan kuis. Khusus siswa tingkat akhir SD dan Sekolah Menengah, nilai angka tiap pelajaran dibulatkan tanpa desimal yang meniadakan kompetisi.

Ujian sertifikasi pra-lulus pendidikan dasar, akan tetap dipertahankan sebagai pemetaan. Namun sistem penerimaan siswa di jenjang sekolah menengah tidak lagi berbasis prestasi akademik, melainkan berbasis bakat.

Pengembangan keterampilan interaksi sosial, kemampuan mengambil keputusan dan praktik pembelajaran yang disesuaikan kebutuhan industri akan difokuskan. Dan pada 2023 akan dimulai serangkaian program pembelajaran terapan untuk pengembangan pribadi dan keterampilan terkait dunia profesi, seperti drama, olah raga, maupun terkait  dunia komputer, robotika, dan elektroniik. 

Perubahan radikal dari paradigma akademik menjadi paradigma holistik yang ditempuh Singapura itu sepertinya tak cuma dalam rangka menjawab tantangan masa depan. Namun boleh jadi lantaran penerapan paradigma akademik selama ini telah menimbulkan aneka persoalan serius di banyak kalangan pelajar dalam proses tumbuh-kembangnya sebagai pribadi maupun makhluk sosial di tengah prestasi gemilang yang diraih. Kajian terkait hipotesis ini tentu menarik untuk dilakukan para peneliti kebijakan pendidikan. 

Pembacaan saya atas paradigma akademik yang berorientasi nilai angka dan kompetisi, aspek kegembiraan dalam menjalani masa anak-anak kerapkali terpinggirkan oleh keseriusan yang mendominasi di tengah ikim pendidikan yang super kompetitif itu. Hidup menjadi begitu amat seriusnya, kaku, kering dan sumpek bagi anak. Individualisme pun menyeruak di dalam proses perkembangan anak, mengingat energi lebih banyak dikerahkan meraih angka tertinggi di dalam kelas.

Berbeda dengan Pendidikan di Finlandia, yang pada tahun 2001 pernah rangking teratas PISA, dan pada PISA terakhir tahun 2015 menduduki posisi kelima. Sistim pendidikan di Finlandia begitu sangat menggembirakan. Memunculkan aspek kegembiraan siswa di dalam kelas merupakan strategi, bahkan tujuan menyeluruh dari proses pembelajaran itu sendiri, yang menurut Seppala (2016) mampu memperbaiki produktivitas dan meningkatkan  kecerdasan sosial dan emosional.

Terkait pendidikan di Finlandia yang amat menyenangkan itu, Timothy D Walker (2017) mengidentifikasi apa yang disebutnya 5 bahan kebahagiaan untuk menerapkan pendidikan yang menyenangkan ala Finlandia, yakni: 1) Kesejahteraan, 2) Rasa dimiliki, 3) Kemandirian, 4) Penguasaan, dan 5) Pola pikir. Selain itu, ada 33 strategi terkait 5 bahan kebahagiaan itu yang harus diterapkan dalam konteks kelas yang menyenangkan.

Di Indonesia, meskipun peringkat PISA nya selalu rendah, namun saya amati banyak sekali orang tua yang tersihir paradigma akademik yang menekankan pada angka dan kompetisi bagi anaknya. Dengan perubahan di Singapura yang sebelumnya menganut paradigma akademik "garis keras" dengan prestasi spektaluler menjadi paradigma yang lebih holistik, semoga menyadarkan banyak otangtua di Indonesia dari sihir paradigma akademik itu.

Dan tentu saja pemerintah Indonesia dapat mengubah paradigma pendidikan menjadi lebih menyenangkan yang justru akan mampu merangsang munculnya kemampuan terbaik para siswa berdasarkan kecenderungan jenis potensi kecerdaaannya, minat dan bakatnya, juga memunculkan keterampilan kolaborasi dalam.diri setiap siswa.Tinggal persoalan besarnya, mau-tidak secara antusias pemerintah mengubah kebijakan di sektor pendidikan?

Juga apakah orangtua kelas menengah-atas Indonesia rela kehilangan gengsinya lantaran tak lagi bisa membanggakan prestasi angka akademik anaknya yang tinggi di sekolah mahal dan dileskan ini-itu dengan biaya tinggi?

Jika pemerintah mau dan antusias merubah paradigma dan kebijakan pendidikannya ke arah paradigma yang holistik dan menyenangkan, lalu misalnya akan memulainya di tahun depan sebagaimana Singapura pun akan memulainya di tahun 2019, maka saya yakin dalam rentang 5-15 tahun yang akan datang, secara perlahan tapi pasti, melalui evaluasi dan perbaikan berkualitas setiap tahunnya, akan terjadi lompatan positif kualitas SDM generasi baru Indonesia sebagaimana diharapkan. Semoga! (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengajar dan Aktivis Pendidikan

Sistem pendidikan di Indonesia tentu bisa diubah seperti sistem yang sedang direncanakan Singapura, yakni "Belajar bukan Berkompetisi". Namun hingga kini belum terlihat tanda-tanda adanya keinginan dari pemerintah untuk mengubah itu. Sementara Singapura sepertinya sudah memiliki tekad untuk segera mengubah sistem pendidikannya. 

Karena menurut beberapa pihak sistem pendidikan yang anti kompetisi sudah banyak dibicarakan oleh para pakar pendidikan di Singapura melalui jurnal dan berbagai media massa, bahkan sebelum pemerintah memutuskan untuk segera melakukan peninjauan dan mengubah sistem yang telah ada.

Sementara di Indonesia, belum ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang mengarah ke sana. Hal itu dapat terlihat dari masih adanya pelaksanaan ujian nasional, dimana para siswa berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Sistem dengan rujukan angka tersebut juga masih menjadi patokan pemerintah. 

Pada dasarnya mengubah sistem anti kompetisi sangat bisa dilakukan jika segera dilakukan peninjauan oleh pemerintah. Karena selama ini di Singapura pun masih melakukan sistem pendidikan yang sama seperti yang dilakukan di Indonesia, dimana siswa dituntut untuk mendapatkan hasil akhir dengan nilai sempurna. Bahkan Singapura terkenal dengan didikan yang keras untuk menghasilkan siswa yang berprestasi. Namun mereka sadar bahwa sistem seperti itu tak bisa dilakukan terus menerus.

Selain itu, terkait dengan rencana Singapura yang ingin berfokus pada pendidikan IT, robotika dan sebagainya, sebenarnya juga dapat dilakukan di Indonesia. Terlebih anak-anak jaman sekarang sudah tidak asing lagi dengan teknologi. Hambatannya hanya belum adanya dukungan dari pemerintah untuk berfokus pada masalah teknologi. Padahal persaingan teknologi saat ini sangatlah pesat.

Sementara itu kelemahan atau faktor yang menjadi penyebab rendahnya pendidikan di Indonesia sangatlah banya. Tetapi garis besarnya, berkaitan dengan para pendidik atau guru. Karena guru-guru di Indonesia yang selama ini menggunakan metode belajar hanya dengan menyampaikan materi sufah sangat ketinggalan jaman. Artinya, guru-guru sekarang harus lebih kreatif dalam mengajar, dan dapat menjalin hubungan yang baik dengan anak didiknya.

Guru yang baik seharusnya dapat menghantarkan anak didiknya kepada ilmu pengetahuan yang lebih luas. Namun sayangnya, hingga saat ini, masih jarang guru-guru yang seperti itu. Karena selama ini para guru tidak dididik untuk menggunakan metode mengajar yang kreatif dan menyenangkan. Pendidikan guru hanya mengacu pada bagaimana guru bisa lulus dan bisa mendapatkan ijazah. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengelola majalah POTRET dan Majalah Anak Cerdas. Direktur Center for Community Development and Education (CCDE) Banda Aceh

Pada hakikatnya, dalam perspektif orang awam, tujuan kita bersekolah atau menjalani proses pendidikan adalah agar kita menjadi pandai, cerdas,  bisa dan mau menggunakan ilmu dan ketrampilan yang diperoleh di lembaga-lembaga pendidikan menjalankan kehidupan menjadi lebih baik. Singkat kata, ketika bersekolah, kita akan memperoleh  dan bertambah ilmu pengetahuan (kognitif), memiliki keterampilan (psychomotoric) dan perubahan perilaku (afektif).

Apabila ketiga domain tersebut berubah dari tidak tahu, menjadi banyak tahu, dari tidak bisa atau tidak terampil menjadi lebih bisa atau terampil dan dari tidak mau menjadi mau dan giat, maka tujuan belajar menjadi lebih baik, lebih cerdas, lebih kreatif, mandiri, cakap serta berakhlak,  maka tujuan pendidikan itu sebenarnya sudah tercapai.

Bila kita mengacu pada undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pada pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulai, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Idealnya, hasil dari pendidikan nasional bisa sesuai dengan apa yang diharapkan terjadi, sebagaimana yang dituangkan dalam tujuan pendidikan nasional tersebut di atas. Namun, dalam proses pendidikan yang berjalan selama ini, berjalan secara tidak ideal, karena banyak mengalami distorsi yang mengarah pada hal-hal yang menjurus kepada disorientasi.

 Banyak pihak, pemerintah dengan lembaga pendidikannya, masyarakat, orang tua dan anak, mengalami disorientasi, salah kiblatnya dalam menjalankan proses pendidikan. Sehingga tujuan belajar yang hakiki ditinggalkan, bukan lagi bagaimana menguasai ilmu, ketrampilan yang sebanyak-banyaknya, bukan lagi membangun akhlak yang mulia yang dikejar, namun yang paling penting diperolah adalah nilai atau angka rapor, ijazah atau IPK yang tinggi.

Yang penting angka atau nilai tersebut tinggi, Tidak peduli, apakah ia banyak tahu, memiliki cukup ketrampilan, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan, yang penting memiliki nilai atau angka yang tinggi.  Distorsi dan disorientasi ini terjadi di semua level.

Pemerintah, sebagai penangungjawab dan penyelenggara pendidikan untuk anak-anak bangsa, terus berusaha melakukan distorsi dengan menuntut dunia pendidikan meningkatkan kualitas kuantitatif, lebih kepada sistem penilaian yang sangat berorientasi angka-angka yang mengukur ranah kognitif saja, serta sangat kental dengan ukuran angka-angka yang diperoleh lewat berbagai ujian, termasuk UN. Masyarakat dan orang tua pun sama.

Begitu juga dengan peserta didik. Mereka semakin sangat bangga memiliki nilai (angka) tinggi di rapor, ijazah atau KHS, walau nilai tinggi tersebut bukan nilai kemampuan atau kompetensi diri yang benar. Karena untuk memperoleh nilai yang tinggi tersebut, semua bisa dimanipulasi. Sudah terlalu banyak kasus manipulasi nilai di lembaga-lembaga pendidikan kita di negeri ini yang hingga kini semakin parah dan memprihatinkan.

Pertanyaannya, mengapa hal ini terjadi? Tentu banyak faktor dan variable yang membuat kondisi ini seperti ini. Salah satunya, adalah system penilaian pendidikan kita yang masih berkutat pada system evaluasi kuantitatif. Mengejar nilai yang bagus dan tinggi, serta kompetitif, tidak diiringi dengan upaya yang jujur, sportif dan benar, tetapi penuh warna manipulatif.

Akibatnya, lembaga-lembaga pendidikan yang seharusnya melahirkan lulusan atau output  sebagai manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas dan sebagainya itu, tidak melahirkan output yang ideal. Banyak lembaga pendidikan yang hanya melahirkan generasi manipulative, yang belajar mengejar angka-angka, dengan kualitas kompetensi yang sangat rendah.

Disorientasi ini akan sangat berbahaya bagi generasi milenial, generasi Z atau generasi pemilik industry 4.0 ini. Dikakatakan berbahaya, karena anak-anak generasi milenial adalah generasi yang mewarisi budaya instant, manja, malas, suka bosan, dan manipulatif dalam meraih prestasi.

Bayangkan saja, apa yang akan terjadi bila tujuan kita belajar di sekolah atau lembaga pendidikan hanya untuk mengejar nilai atau angka? Selayaknya, semua elemen bangsa ini, sadar dan meluruskan kembali kiblat pendidikan. Ini penting, agar kita tidak salah arah dan kalah bersaing. Sehingga bonus demografi yang menjadi the window of the opportunity, bisa menjadi berkah, bukan musibah. (grh)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir             Banyak Hal Harus Dibenahi dengan kebijakan Strategis dan Tepat             Pertumbuhan Konsumsi Berpotensi Tertahan             Amat Dibutuhkan, Kebijakan Pertanian yang Berpihak pada Petani!