Mengikis Pelecehan Seksual di Kampus
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 08 November 2018 16:00
Kasus pelecehan di kampus atau universitas sepertinya sudah seringkali terdengar. Hal itu kerap menjadi buah bibir di kalangan mahasiswa. Namun sayang, kasus pelecehan di kampus banyak yang tidak terungkap karena tak sedikit dari penyintas yang memilih bungkam, dan tak sedikit pula saksi yang tak berani mengungkapkannya demi menjaga nama baik kampus, atau memang tak ingin berurusan dengan pihak kampus.

Seperti kasus pelecehan yang menimpa salah seorang mahasiswi UGM. Kasus tersebut baru terkuak dan menjadi viral ketika tim Balairung Press melakukan investigasi. Dari hasil investigasi tersebut, diketahui bahwa kasus itu rupanya terjadi pada pertengahan Desember 2017 lalu, ketika penyintas sedang melakukan KKN ke Pulau Seram, Maluku, dan ternyata, pelaku juga merupakan mahasiswa UGM. Jika demikian, bukankah kekerasan seksual ini bentuk kelalaian dari pihak kampus?

Mirisnya lagi, penyintas yang telah berupaya untuk mendapatkan keadilan, justru disalahkan atas apa yang telah terjadi. Pihak kampus malah menganalogikan kasus tersebut seperti "Ibarat kucing kalau diberi gereh (ikan asin dalam bahasa jawa) pasti setidak-tidaknya akan dicium-cium atau dimakan”. 

Artinya, dalam kasus itu penyintas dianggap telah memberikan peluang kepada pelaku untuk melakukan tindak asusila itu, atau dalam arti lain, hal itu dilakukan dengan landasan suka sama suka. Padahal, penyintas sudah jelas memaparkan bahwa pelaku melakukan pelecehan dalam bentuk paksaan, dan disaat korban sedang tidur. Pertanyaannya, apakah itu bentuk dari sikap defensif pihak kampus demi menjaga nama baik?

Setelah peristiwa itu terjadi, rektorat UGM berjanji untuk membentuk tim investigasi lintas jurusan guna mencari kebenaran, serta melibatkan psikolog untuk melakukan pendampingan dan memulihkan kondisi psikologis korban. Namun hingga kini, belum ada tindakan tegas dari pihak kampus, untuk menyelesaikan masalah ini secara adil, khususnya keadilan bagi penyintas. Tak hanya itu, penyintas juga diberikan nilai C untuk hasil KKN. Jika UGM hanya mempertahankan citranya, lantas dari mana penyintas bisa mendapatkan perlindungan dan keadilan?

Terlepas dari itu, kasus serupa pada dasarnya juga kerap terjadi di sejumlah kampus lainnya. Seperti di Universitas Indonesia misalnya, menurut sumber yang merupakan salah satu pengajar, ada puluhan kasus pelecehan seksual sejak tahun 2015, yang hingga kini belum mendapatkan perhatian dan penyelesaian yang berarti. Bahkan tak sedikit juga yang menyalahkan penyintas dengan berbagai alasan. Apakah kasus pelecehan seksual ini dianggap hal yang wajar? Dan, apakah itu merupakan bentuk kegagalan kampus dalam menjalankan perannya?

Menanggapi kasus semacam itu, pihak kampus sendiri selalu memilih jalur internal dibanding jalur hukum, untuk dapat menyelesaikannya secara kekeluargaan. Karena tak sedikit juga pelaku pelecehan merupakan dosen-dosen mesum. Melihat itu, ada kemungkinan bahwa pihak kampus cenderung untuk menutupi-nutupi. Sehingga itu juga yang membuat penyintas memilih bungkam dibanding melaporkan. Tapi bukankah pelaku seharusnya diproses secara hukum untuk memberikan efek jera?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Sejarawan, pemerhati isu perempuan, kordinator dan peneliti di Support Group and Resource Center on Sexuality Studies Indonesia  

SGRC Indonesia merespon kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus di Indonesia yang marak terjadi di tahun 2018. Terutama sehubungan dengan pemberitaan dugaan kasus kekerasan seksual yang dialami oleh Agni, Mahasiswi UGM yang beritakan oleh BPPM Balairungpress UGM, dengan judul Nalar Pincang UGM atas Kasus Perkosaan. SGRC Indonesia sebagai organisasi berbasis kajian seksualitas dan kelompok dukungan mahasiswa memberikan pernyataan.

Pertama, SGRC Indonesia percaya bahwa kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus sesungguhnya sudah terjadi dalam jangka waktu yang lama. Meningkatnya pemahaman atas kekerasan seksual, menggugah kesadaran penyintas untuk berani bicara. Jadi fenomena kekerasan seksual di kampus bukanlah suatu tren yang meningkat melainkan penyintas akhirnya berani melaporkan kasusnya.

Kedua, Keberanian penyintas sayangnya belum direspon dengan baik, khususnya oleh lingkungan kampus yang masih menyalahkan penyintas atas kekerasan seksual yang terjadi kepadanya. SGRC Indonesia mengenal fenomena ini dengan viktimisasi berganda, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pihak kampus yang belum punya prespektif tentang kekerasan seksual sehingga menyebabkan penyintas merasa bersalah kepada dirinya dan menimbulkan gangguan aktivitas sehari-hari.

Ketiga, SGRC Indonesia menemukan bahwa sulitnya penyintas mendapatkan akses bantuan pendampingan kasus maupun konseling trauma. Hal ini membuktikan minimnya pengetahuan pihak kampus dalam memberi perlindungan dan menangani kasus kekerasan seksual.

Maka dari itu, SGRC Indonesia selaku pelopor kajian seksualitas dan kelommok pendukung di lingkungan kampus, merekomendasikan kepada seluruh Universitas di Indonesia untuk Menindak setiap kasus kekerasan seksual yang terlapor dengan sungguh-sungguh, berperspektif korban, tidak mengintimidasi dan memberi sanksi setimpal bagi pelaku;

Kemudian pihak kampus harus menjadikan kasus kekerasan seksual yang marak terjadi sebagai  refleksi lembaga dalam memberikan penanganan kasus yang lebih baik, tidak menyalahkan penyintas dan memberikan perlindungan khusus terhadap penyintas yang berani mengungkap kebenaran.

Tak hanya itu, Universitas juga harus bertanggung jawab secara lembaga untuk memberikan pemulihan baik fisik dan mental kepada penyintas. Menyediakan pendidikan dan pemahaman komprehensif akan hak kesehatan seksual dan reproduksi.

Terakhir, mendorong mahasiswa tiap-tiap universitas untuk membentuk kelompok dukungan (Support Group) untuk meningkatkan pemahaman komprehensif atas hak kesehatan seksual dan reproduksi (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Psikolog Klinis Forensik/Humas Asosiasi Psikologi Forensik/Humas Ikatan Psikologi Klinis

Melihat kasus pelecehan seksual yang menimpa salah satu mahasiswi UGM, dapat dikatakan bahwa memang inilah fakta yang terjadi di lapangan, sehingga sering disebutkan bahwa kasus kekerasan seksual bagaikan fenomeno gunung es, karena yang terlihat hanya puncaknya.

Kasus kekerasan seksual menjadi benar-benar sulit diberantas karena terdapat berbagai kelemahan. Seperti lemahnya penagakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual di Indonesia.

Penegakan hukum yang lemah ini pada dasarnya dapat ditingkatkan dengan kerjasama yang baik antar instansi, seperti Kementrian Kesehatan, lembaga sosial perlindungan perempuan dan anak bersama ke Polisian, dan sebagainya. Meski demikian, kerjasama itu sudah lebih baik dibandingkan masa lalu.

Kemudian adanya faktor-faktor yang berperan menyebabkan kekerasan seksual, antara lain masalah nutrisi fisik dan stimulasi psikologis yang mengakibatkan seseorang tergerak menjadi pelaku, sementara yang lain berada di posisi menjadi korban.

Peran keluarga dan pola asuh juga menjadi faktor yang penting untuk membentuk kepribadian. Selain itu, pelecehan seksual juga dapat terjadi karena adanya adiksi pornografi. Oleh sebab itu, sistem perlindungan dan keamanan terhadap perempuan dan anak harus lebih ditingkatkan.

Tak hanya itu, sistem sosial budaya yang kurang berpihak kepada perempuan, juga menjadi faktor disalahkannya perempuan jika kasus pelecehan seksual terjadi. Banyak pihak yang kerap menyalahkan perempuan, padahal yang salah adalah otak laki-laki. Ditambah lagi, adanya tekanan dari suatu kelompok.

Jika kebanyakan kampus memilih untuk menyelesaikan masalah secara internal, jelas hal itu bukan merupakan langkah terbaik. Kekerasan terhadap perempuan itu merupakan tindak pidana, dan harus diproses secara hukum.

Namun untuk mengetahui apakah itu menimbulkan efek jera atau tidak, maka relatif harus ada pemeriksaan untuk mengetahuinya. Kurungan dan denda selama ini belum tentu efektif karena masalah utamanya terletak pada kapasitas pengendalian diri yang ditentukan otak. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Nyoman Sudarsa

Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

FOLLOW US

Kartu Nikah Tidak Diperlukan             Penggunaan Pembayaran Online Harus Memiliki Regulasi             Reformasi Struktural: Darimana Kita Memulai?             Kemenag Perlu Jelaskan Manfaat Kartu Nikah             Focus ke Penetrasi Ekspor Produk Bernilai Tambah Tinggi             Gerindra dan PDIP Diuntungkan pada Pemilu 2019             Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-1)              Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-2)             Masih Ada Waktu untuk Perbaharui Komitmen             Penguatan Upaya Pemberantasan Korupsi