Mengapa Perdagangan Manusia Terus Terjadi?
berita
Humaniora

Sumber Foto : mtv.fi

06 November 2017 10:00
Penulis
Gawat! Indonesia di posisi tertinggi soal trafficking. Satu juta manusia per tahun diperdagangkan. Mayoritas korban adalah perempuan yang dieksploitasi secara seksual atau jadi buruh dengan upah rendah. PBB menyebut, 800 ribu lelaki-perempuan diperdagangkan menyeberangi perbatasan internasional. Bahkan International Organization for Migration mencatat, 250 ribu manusia diperdagangkan di ASEAN per tahun. Di Indonesia, korban trafficking mencapai 74.616-satu juta orang per tahun.

Ada tiga jalur trafficking. Zona A meliputi jalur Sumatera Utara, Aceh menuju Malaka, alternatif lainnya Riau menuju Singapura. Zona B meliputi jalur Lampung, Jawa Barat dan sekitarnya menuju Jakarta, Pontianak, Entikong hingga Kuching. Sedangkan Zona C meliputi Jawa Timur, NTB/NTT menuju Surabaya, Banjarmasin, Nunukan, hingga pintu perbatasan Indonesia-Malaysia.

Laporan Kedutaan Amerika Serikat pada 2016, korban (WNI) sudah teridentifikasi di  negara-negara Asia dan Timur Tengah selama periode laporan, termasuk Korea Selatan. Juga di Kepulauan Pasifik, Afrika, Eropa (Belanda dan Turki), serta Amerika Selatan. WNI jadi korban perdagangan seks di Malaysia, Taiwan, dan Timur Tengah. 

Hingga kini pemerintah menghukum 199 pelaku perdagangan manusia, memulangkan 5.668 WNI yang teridentifikasi korban trafficking di luar negeri. Pemerintah menyediakan perlindungan sementara, memberikan pelayanan untuk lebih dari 441 korban perdagangan manusia. Tapi mafia trafficking kuat menjerat orang miskin, tidak berpendidikan, dan buta hukum. Korban dan pelaku yang berada di luar wilayah yurisdiksi negara sulit dilindungi dan diadili, tanpa kerjasama internasional.

Mengapa pemerintah belum mematuhi standar minimum penghapusan perdagangan manusia? Mengapa tak sanggup memutus rantai trafficking? Padahal hotline 24 jam dan telah dibentuk koalisi anti trafficking. Kampanye anti trafficking juga tidak dilaksanakan secara kontinyu.

Salah satu akar kuat penyebab trafficking adalah keterbatasan ekonomi jadi penyebabnya. Bagaimana mengatasi kantung kemiskinan dan rendahnya pendidikan di daerah asal para korban? Program kesejahteraan, pemberdayaan ekonomi dan penyuluhan bahaya trafficking seperti apa yang paling cocok untuk meminimalisir perdagangan manusia? Bagaimana pula mekanisme kontrol aparat di perbatasan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(fai)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Program Manager Donders Human Development Foundation

Pada 2015-2016, ada empat kasus yang saya tangani. Remaja berusia 15-18 tahun terjerat kasus trafficking. Kita dampingi mereka. Yang kita lakukan pertama, memastikan korban berada di lokasi dan di pihak yang aman. Tidak ada PJTKI, polisi, atau keluarga yang mengawasi. Setelah mereka berada di shelter atau rumah aman, barulah diskusi dan tanya-jawab dilakukan.

Para remaja itu tidak bisa berbahasa Indonesia, mereka berbahasa daerah asalnya yaitu bahasa Kodi. Itu yang berasal dari Sumba Barat. Sedangkan yang berasal dr Bajawa, Flores, bisa berbahasa Indonesia. Mereka diberangkatkan dengan KTP palsu. Kami diskusikan tentang keluarga, latar belakang dan kenapa terjebak trafficking. Mereka dijanjinya kerja dan dapat uang banyak.

Selama satu minggu para korban dikonseling, mendapat siraman rohani dan melakukan aktivitas lainnya. Barulah para staf mencari keluarga mereka dan mengajak Dinas Sosial untuk memberikan pendidikan dan pemahaman soal bahaya trafficking, memastikan mereka aman. Hampir tiga bulan kami mengontrol keluarga mereka. Bahkan mendampingi ke polisi sampai ke pengadilan.

Pada 2016, ada 96 anak-anak korban trafficking kami kembalikan ke sekolah—setelah tiga bulan di rumah aman. Ada tujuh anak remaja NTT lain yang ada di Batam dan hampir menyeberang ke Malaysia, tapi bisa digagalkan polisi selama 1 x 24 jam. Pelakunya jaringan mafia trafficking yang elite dan terstruktur. Anak-anak itu bercerita, mereka dikawal dan diarahkan ke basecamp, dan disana ada ratusan anak. Mereka menempati kamar ukuran 3 x 4 untuk 6 orang di Batam. Tapi ada anak yang dapat meloloskan diri dan lari dari kerumunan. Padahal yang lolos itu tidak bisa baca-tulis, tapi dia ingat nomor telepon ayahnya.

Saya sudah lima tahun menangani kasus trafficking dan kekerasan seksual pada perempuan dan anak-anak. Faktor yang paling mendasar terjadinya trafficking di NTT adalah ekonomi, sosial dan budaya. Di Sumba dipicu oleh tumpukan utang yang harus diselesaikan setelah menyelenggarakan pesta adat. Nah, salah satu cara untuk menutup utang pesta adat yang besar adalah orangtua memaksa anak-anak bekerja.

Sayangnya, yang mendorong terjadinya trafficking itu justru pihak keluarga, seperti pamannya dan lainnya. Dengan sistem mirip multi level marketing. Orangtua akan mendapat Rp2 juta yang disebut uang doa (uang pelicin) dan administrasi akan diuruskan nantinya.

Akar persoalan lainnya, banyaknya pertumbuhan penduduk dan minimnya peluang kerja di tingkat lokal (daerah). Peluang usaha juga sangat terbatas, upah jauh di bawah standar UMP/UMK. Pemerintah daerah hanya membantu meningkatkan skill dan fokus kepada orang-orang yang dikenal saja, sehingga tidak tepat sasaran. Belum ada sosialisasi bahaya trafficking sampai ke desa-desa. Pemberdayaan dan program kesejahteraan juga belum nampak.

Yang dibutuhkan masyarakat sebenarnya, bagaimana informasi bisa diakses dengan mudah hingga ke desa-desa. Tapi tidak terjadi. Saya mendampingi anak-anak mereka yang menjadi korban trafficking ke polisi PPA dan aktif terus-terusan menelpon kepolisian. Akhirnya, pihak kepolisian bekerja cepat dan selalu menanyakan perkembangan anak-anak. Proses pun berlanjut hingga ranah hukum dan kita memperjuangkan hak-hak anak untuk dilindungi. Kita juga berharap Dinas Kependudukan memperketat aturan soal KTP agar tidak ada penyalahgunaan identitas.

NTT nomor 3 dalam kasus trafficking di Indonesia. Pada 2016,  kita berhasil membongkar beberapa kasus. Kita langsung telp bu Yohana, Menteri PPPA dan Gubernur NTT pun langsung memerintahkan rapat koordinasi. Kami mengalami tekanan yang luar biasa dalam menangani kasus-kasus trafficking.

Di Sumba, kita gunakan pendekatan lain yang humanis dengan menghidupkan kearifan lokal tradisi dan agama Marapu. Konsep kepercayaan Marapu ini sangat menghargai anak-anak dan keluarga. Konsep itu dilakukan melalui tradisi tutur dan tidak tertulis—itu yang lambat laun hilang. Jadi penting mengembalikan nilai-nilai yang arif dan melindungi anak-anak/perempuan dalam keluarga. Jangan justru menyeret anak-anaknya terjebak dalam trafficking. (fai)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengacara, Co-Founder Imparsial, The Indonesian Human Rights Monitor

Persoalan trafficking ini bertahun-tahun terjadi. Penyakit tahunan dari zaman Soeharto yang nggak pernah selesai. Kita tidak memungkiri lemahnya penegak hukum, tidak efek jera. Trafficking juga tidak tersentuh dalam yurisdiksi buruh migran.

Partisipasi masyarakat juga kurang, tapi juga ada persoalan lain, informasi yang tidak cukup baik, bahkan tidak terjangkau masyarakat kita yang di pelosok. Belum lagi pelayanan yang buruk hingga kesenjangan lainnya. Di satu sisi, harusnya pemerintah menjemput bola ke masyarakat. Akar trafficking, selain kemiskinan, juga minusnya peluang kerja. Presiden Jokowi harus melihat ada masalah disini.

Kenapa pelaku trafficking bisa leluasa lolos di Imigrasi? Yang perlu diawasi juga pintu-pintu perbatasan yang menjadi pintu keluar trafficking. Bukan cuma daerah asal para korban.

Secara HAM trafficking ini sederajat dengan perbudakan pada abad lalu, bahkan hukum internasional juga melarangnya. Negara harus bertanggungjawab, tapi partisipasi masyarakat tetap dibutuhkan  agar orang-orang sadar bahaya trafficking. Di masyarakat Indonesia soal PRT saja tidak peduli. Nah, mindset ini juga harus diubah.

Jangan menjadikan daerah sebagai ikon yang diskriminatif, semisal NTT, dicap sebagai daerah termiskin dan lainnya. Justru negara harus membantu mengentaskan kemiskinan, membuat program kesejahteraan, dan membantu memberdayakan. Orang-orang di Jakarta kan dimanjakan. Coba di daerah-daerah, listrik saja susah, kadang digilir hidup atau padam. Diskriminasi ini kan ketidakadilan.

Persoalan lainnya, penegakan hukum yang lemah. Seharusnya untuk meningkatkan efek jera, mulai yang mengajak/membawa korban, yang menjadi penadah dan lainnya dihukum berat. Apalagi kalau ada orang-orang birokrasi yang terlibat, juga harus dihukum.

Soal penyimpangan KTP, identitas anak-anak korban trafficking biasanya dipalsukan identitasnya karena mereka semestinya belum boleh bekerja karena di bawah umur. UU jelas melarangnya. Nah, hal-hal seperti ini yang harus diperbaiki.

Partisipasi masyarakat harus ditingkatkan untuk menjaga agar tidak terjadi perbudakan di sekelilingnya. Kita semua harus bekerja keras menyadarkan bahaya trafficking ini. (fai)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI