Mengapa Buang Sampah Sembarangan Masih Jadi Hobi Masyarakat Indonesia?
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 06 February 2019 09:00
Watyutink.com - Membuang sampah bukan pada tempatnya rupanya masih menjadi kebiasaan sebagian masyarakat di Indonesia. Bahkan tak sedikit pula yang melakukannya tanpa rasa bersalah. Padahal efek dari lingkungan yang tercemar juga akan berdampak pada masyarakat itu sendiri.

Seperti yang terjadi belum lama ini, dimana foto seorang pria mengenakan topi, sedang membuang sampah ke sungai Krukut, Tanah Abang, Jakarta Pusat, menjadi viral. Mirisnya, pria tersebut membuang sampah tepat di depan petugas UPK Badan Air yang tengah membersihkan sungai. Tentu saja hal ini langsung menjadi perhatian publik.

Sosok pria di dalam foto itu juga telah memberikan gambaran buruk masyarakat Jakarta yang tidak peduli pada lingkungan. Bagaimana bisa memimpikan sungai dan kanal bersih seperti di Eropa, jika revitalisasi sungai di Jakarta tidak berjalan dengan baik karena perilaku masyarakatnya sendiri? Apakah masyarakat Jakarta yang tinggal di pinggir sungai selama ini kekurangan tempat pembuangan sampah?

Pasca foto tersebut menjadi viral, pria bertopi yang membuang sampah di sungai tersebut akhirnya dikenakan sanksi dengan membayar denda senilai Rp 300.000 dan membuat perjanjian agar tidak mengulangi perbuatan yang tak patut dicontoh oleh siapa pun.

Denda yang diberikan sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah pasal 130 Ayat 1B maksimal Rp 500.000, namun pertanyaannya, apakah sanksi yang diberikan tersebut mampu mendisiplinkan dan membuat masyarakat jera untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan?

Bukankah bagi siapa pun yang dengan sengaja membuang sampah di sungai atau bukan pada tempatnya dapat dikenakan hukuman atau sanksi sebagaimana diatur pada UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup UU PPLH pasal 98 ayat 1? Tapi mengapa selama ini masyarakat masih bebas membuang sampah sembarangan tanpa ada hukuman?

Kita sendiri tahu bahwa kesadaran masyarakat terhadap lingkungan masih sangat rendah. Bahkan jumlah pelanggar pembuang sampah sembarang yang tidak terpantau, jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan mereka yang tertangkap basah. Artinya, baik Perda maupun UU PPLH belum efektif atau bahkan belum berhasil mengubah perilaku masyarakat.

Melihat hal itu, apakah UU PPLH masih banyak memiliki kelemahan dan perlu kembali direvisi? Lantas, apa solusi yang baik untuk menyadarkan masyarakat agar dapat menjaga lingkungan hidup di sekitar mereka dan tidak turut serta dalam pencemaran lingkungan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Sosial Universitas Indonesia (UI)

Sampah akan terus ada atau diproduksi selama manusia beraktifitas. Artinya masalahnya bukan pada sampahnya, tetapi bagaimana sampah tersebut dikelola. Penegakan hukum yang tegas dan membuat efek jera, mungkin bisa membuat orang tidak membuang sampah sembarangan.

Misalnya saat berkunjung ke negara jiran singapura, perilaku buang sampah sembarangan mungkin terbatasi oleh denda yang sangat mahal. Namun ketika kembali ke indonesia, dorongan untuk membuang sampah, misalnya puntung rokok atau bungkus permen secara sembarangan menjadi muncul kembali.

Dalam konteks penegakan hukum ini, peraturan tertulis atau Undang-undang bukanlah satu-satunya faktor. Mengubah konten Undang-undang dengan menambah berat sanksi mungkin tidak akan ada gunanya jika operasionalisasi aturan main tersebut tidak benar-benar ditegakkan di lapangan.

Pertama, sosialisasi terhadap "ketegasan baru" dalam revisi aturan tersebut benar-benar tersampaikan kepada public, terutama segmen masyarakat yang paling berpotensi untukk berperilaku buang sampah sembarangan, yakni golongan menengah ke bawah.

Kedua, pengawasan dan penindakan harus intensif dilakukan oleh petugas, dan juga kalau perlu dengan pembuktian tertangkap tangan buang sampah sembarangan melalui CCTV.

Ketiga, adalah penyediaan tempat pembuangan sampah yang tersebar meluas di semua fasilitas publik dan juga di titik-titik yang berdekatan dengan pemukiman.

Hal yang dapat memperkuat upaya penegakan hukum tersebut adalah mendorong dan mengkampanyekan citizenship di tengah masyarakat. Pendekatan citizenship ini berguna untuk menciptakan rasa memiliki kepada lingkungan di sekitarnya, sehingga terbangunlah budaya saling menjaga dan saling mengingatkan untuk menjaga lingkungan bersama.

Dengan cara seperti itu, maka kebiasaan buruk membuang sampah akan dapat dicegah, bahkan tanpa ancaman sanksi sekalipun. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Manager, Climate Reality Indonesia

Litterbug adalah istilah yang awalnya diberikan di Amerika Serikat untuk orang yang membuang sampah sembarangan. Ini seperti dilakukan pria berinisial M yang menjadi viral karena membuang sampah ke Kali Krukut di Jakarta.
 
Jumlah sampah yang dibuang litterbug biasanya tidak banyak, namun seperti kata pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, sehingga membahayakan kesehatan dan lingkungan. 

Mengapa orang membuang sampah sembarangan?

Situs web Conserve Energy Future mengumpulkan beberapa hasil penellitian dan menjelaskan bahwa ketika seseorang melihat sampah sudah tertumpuk di suatu tempat, timbul kesan bahwa daerah itu adalah tempat yang tepat untuk membuang sampah. Di Indonesia banyak yang masih menganggap sungai adalah tempat sampah dan tidak ada konsekuensi jika menyampah di situ.
 
Alasan paling utama orang menyampah adalah pendidikan lingkungan yang kurang memadai bagi masyarakat. Banyak yang tidak tahu bahwa membuang sampah sembarangan berdampak negatif terhadap lingkungan. Akibatnya, orang terus membuang sampah sembarangan ke mana saja tanpa memikirkan konsekuensi lingkungannya. 

Kampanye yang dilakukan terus menerus adalah cara yang dianggap efektif untuk meningkatkan kesadaran agar peduli pada kebersihan lingkungan. Negara-negara maju yang penduduknya mempunyai kesadaran tinggi terhadap kebersihan pun juga masih terus berkampanye. 

Di Amerika Serikat kampanye nasional yang sangat berhasil Keep America Beautiful dimulai tahun 1950an dan masih berlangsung sampai sekarang. Misinya adalah menginspirasi dan mendidik orang untuk setiap hari bertindak dalam meningkatkan dan memperindah lingkungan mereka.

Kerajaan Inggris meluncurkan apa yang disebut World Class National Anti-littering Campaign atau kampanye nasional anti menyampah kelas dunia. Kampanye besar-besaran ini menyasar generasi muda untuk mencegah membuang sampah sembarangan dan meningkatkan kesadaran akan biaya lingkungan yang sangat besar.
 
Namun jika diperhatikan, berbagai kampanye nasional itu umumnya ditujukan pada individu perorangan. Bradford Plummer yang menulis untuk majalah Mother Jones mengutip buku karangan Heather Rogers berjudul Gone Tomorrow: The Hidden Life of Garbage.

Gerakan anti menyampah, menurut buku itu, diprakarsai oleh konsorsium
kelompok industri yang berusaha mengalihkan perhatian  agar tidak terkena peraturan radikal untuk mengendalikan limbah yang dikeluarkan berbagai perusahaan.

Di Indonesia, tanggung jawab perusahaan sebenarnya sudah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 15 undang-undang tersebut menyebutkan “Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.”

Namun agaknya tanggung jawab produsen ini kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan litterbug, atau individu yang menyampah. 

Peran peraturan perundang-undangan harus berjalan berbarengan dengan kampanye nasional, terutama dari sisi penegakan hukum yang ketat. 

Kota Singapura, yang terkenal dengan julukan “Kota Denda” terbukti berhasil  menerapkan  hukuman bagi yang menyampah sehingga masyarakatnya jera untuk melanggar peraturan.

Orang yang membuang sembarangan barang-barang kecil seperti puntung rokok atau bungkus permen didenda $ 300. Mereka yang membuang barang-barang yang lebih besar seperti kaleng minuman atau botol dianggap menantang dan harus diadili. Hukumannya, pelaku harus membersihkan area tertentu sambil mengenakan rompi hijau terang dan bercahaya, sehingga Singapora berhasil melawan litterbug. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Lingkungan Universitas Indonesia

Kata kunci untuk menanggapi buang sampah sembarangan baik orang rumahan, di jalanan, bahkan supir kendaraan baik angkutan umum maupun kendaraan pribadi, adalah kesadaran diri, kepedulian diri, dan memiliki budaya malu (karena tidak umum) dan bahkan melanggar rambu-rambu kerifan adat masyarakat berupa aturan umum, seperti yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai kebijakan, baik mulai dari Rukun Tetangga (RT), Rukum Warga (RW), komplek hunian, bahkan pedusunan, Kelurahan dan seterusnya.

Memang diakui bahwa dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2008, tidak mengatur secara rinci bagaimana orang terhadap sampah, akan tetapi menggambarkan bahwa masyarakat harus sadar kalau bersih akan menyenangkan semua pihak dan jauh dari sumber penyakit yang bersarang pada sampah.

Kasus orang membuang sampah ke kali Krukut Tanah Abang, dan pada saat itu ada sekelompok petugas yang sedang corvey membersihkan sampah di badan sungai, saya menilai, orang tersebut adalah orang yang tidak sadar, bahwa yang dilakukan melanggar hukum, apalagi ada petugas yang sedang bekerja membersihkan sampah.

Kedua, orang itu telah melanggar aturan karena ada Undang-undang persampahan, bahkan di DKI Jakarta sudah ada Perda tentang persampahan.

Ketiga, orang tersebut acuh, tidak memiliki perasaan dan tidak memiliki budaya malu. Mungkin saja dia beranggapan bahwa jika membuang sampah di kali, maka aka nada petugas yang dibayar untuk membersihkannya.

Sehingga dengan adanya anggapan seperti itu, masyarakat akan berbuat semaunya, buang sampah dan pemerintah yang bertanggung jawab. Padahal sampah merupakan tugas kita bersama (Pemerintah dan masyarakat/industri) dan sumber produksi sampah lainnya.

Kemudian orang-orang yang membuang sampah sembarangan bukan berarti mereka tidak berpendidikan, akan tetapi tidak memiliki rasa tanggung-jawab terhadap lingkungan sehat, bahkan bersih dan nyaman, serta tidak memiliki jiwa ketauladanan terhadap generasi muda untuk berbuat arif terhadap lingkungannya.

Secara jelas orang yang membuang sampah sembarangan dan ketangkap basah, oleh masyarakat dan petugas yang sedang membersikan sampah di Kali Krukut Tanah Abang, adalah orang yang perlu ditatar agar sadar dan peduli serta memiliki partisipasi dalam menangani, mengendalikan sampah yang kini masih menjadi permasalahan lingkungan hidup, khususnya di sepanjang sungai yang melintasi perkotaan.

Sosok pria yang membuang sampah bukan pada tempatnya, saya percaya bukan penduduk sekitar tempat membuang/melempar sampah, sebab kalau di DKI Jakarta orang mulai sadar, bahwa sampah adalah masalah, dan untuk membuang sudah tersedia tempat sampah dimana-mana. Saya beranggapan bahwa yang membuang sampah bukan pada tempatnya adalah bukan penduduk setempat  (masyarakat DKI Jakarta), dan sudah kebiasaan di kampung huniannya membuang sampah bukan pada tempatnya.

Kalau bicara menangani sampah di DKI Jakarta, mestinya bukan permasalahan besar, karena penyadaran masyarakat selalu dibangun melalui sosialisasi persampahan, dana (anggaran) tersedia, petugas ada, dalam rencana kerja (RPJMD) tertuang dengan jelas bahkan target yang ingin dicapai adalah zero waste, artinya sampah nihil setiap saat.

Akan tetapi untuk mencapai target zero waste bukan hal mudah. Sampah mestinya harus habis di TPs (tempat pembuangan sampah sementara) yang saat sekalang diolah melalui Bank sampah dan sisanya diangkut ke Bantargebang. Untuk mencapai target zero waste produksi sampah 8.000 ton per hari bukan hal yang sederhana. Kalau padat karya maka perlu dua juta orang yang menangani, dan itu hal yang tidak mungkin.

Lokasi TPA Bantargebang sudah tidak layah untuk lima tahun mendatang, selain penuh juga menimbulkan dampak bau, sumber vektor penyakit, seperti nyamuk, kecoak, tikus, cacing dan lalat, serta air lindinya mencemari air tanah. Sampah menumpuk hingga 40 meter lebih, memang menghasilkan listrik, tetapi tidak sebanding dengan dapak yang ditimbulkan.

Di sisi lain sewa lahan terlalu mahal yaitu 140 milyar per tahun. Kenapa Pemda dan masyarakat DKI Jakarta tidak mengubah paradigma dengan memanfaatkan teknologi. Singapura sudah memanfaatkannya, begitu juga Kualalumpur. Sekali lagi kenapa DKI belum juga memulai. Pertanyaan besar apa yang ditakutkan, kalau menggunakan incenerator, belum dicoba sudah komentar asap dan lain-lain. Harus dimuli dan evaluasi kalau gagal dimana letak kegagalannya.     

Masyarakat mestinya care (peduli) terhadap apa yang digagas oleh para pemikir lingkungan khususnya sampah seperti Gerakan Ciliwung Bersih, SIL (Sekolah Ilmu Lingkungan. UI), Walhi dan lainnya. Melalui silahturahmi, berdiskusi dan saling memberikan informasi, maka permasalahan persampahan dapat diatasi.

Contoh kongkrit rekan-rekan dari APTLI (Asosiasi Profesi Teknologi Lingkungan Indonesia) mengadakan seminar nasional dengan para pemangku kepentingan termasuk pengusaha alat pemusnah sampah baik dari Jeman maupun dari Cina dan yang dibidik adalah DKI Jakarta, ternyata yang serius menanggapi dari Kota Bandung. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengelola majalah POTRET dan Majalah Anak Cerdas. Direktur Center for Community Development and Education (CCDE) Banda Aceh

Seringkali, bahkan saban hari kita bisa menemukan dan melihat perilaku buruk masyarakat, bangsa kita dalam mengelola atau menangani sampah. Perilaku buruk itu bisa kita jumpai, bukan hanya pada kalangan masyarakat yang kurang atau tidak berpendidikan, tetapi banyak kasus yang dilakukan oleh orang-orang yang kita sebut sebagai kaum intelektual, pejabat pemerintah, para legislative, bahkan bisa juga dilakukan oleh para tokoh agama apa pun. Sebagai orang yang disebut berpendidikan (educated), mungkin dengan mudah kita akan mengatakan perilaku buruk membuang sampah itu adalah perilaku orang-orang yang latar pendidikan dan ekonomi yang rendah. Bahkan banyak dari kalangan pejabat, baik eksekutif, maupun legislatif yang sudah melakukan banyak studi banding tentang sampah ke luar negeri, dalam kehidupan keseharian mereka masih berperilaku buruk dalam hal penanganan sampah. Ya, jadi kalangan-kalangan orang hebat yang berpendidikan sudah sangat tinggi pun selama ini banyak yang masih berperilaku buruk dalam menangani sampah.

Hal yang paling sering dilakukan adalah membuat abu dan puntung rokok sembarangan. Mereka bahkan menjadikan lantai sebagai asbak. Kadang mereka melempar punting rokok di bawah meja, juga dengan cara menginjak-injak punting rokok dengan sandal atau sepatu. Sehingga lantai yang bersih menjadi jorok. Wajar saja kalau kita sebut perokok itu memang jorok. Perokok itu, bukan saja dari kalangan miskin, tetapi juga mereka dari kalangan kelas atas dan borjuis. Jadi dalam hal littering, membuang debu dan punting rokok sembarangan bukan hanya kebiasan buruk orang miskin, tetapi juga perilaku buruk kaum elite atau kelas atas, elite atau borjuis. Siapa pun mereka, apakah pejabat, tentara, polisi dan sebagainya yang sudah sangat dikenal dengan disiplinnya serta  berpendidikan tinggi sekali pun, sering memperlihatkan wajah dan perilaku buruk mereka ketika mengemudi atau menggunakan mobil di jalan raya. Kita sering melihat orang-orang yang berada di dalam mobil membuang bungkus rokok, puntung rokok, tisu, bahkan plastik makanan, ke jalan tanpa ada rasa malu. Mereka seakan-akan tidak bersalah membuang sampah sembarangan. Begitu buruknya tradisi buang sampah mereka.

Nah, bila melihat perilaku buruk dalam menangani sampah di mobil tersebut, maka dapat kita pastikan bahwa kebiasaan membuang sampah sembarangan tersebut juga dilakukan mereka di rumah atau bahkan di kantor. Biasanya, kalau di rumah terbiasa jorok dan suka membuang sampah sembarangan, maka kebiasaan itu akan tetap terbawa ke luar rumah. Jadi, membuang sampah sembarangan itu, sebenarnya bukan hobi, ya bukan suatu aktivitas yang menyenangkan atau membuat hati senang. Kebiasaan orang membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya adalah sebuah perilaku buruk, jorok dan bahkan primitif. Dalam istilah lain, mereka yang membuang sampah sembarangan tersebut adalah orang-orang yang tidak berbudaya, tiak beradab dan berakhlak buruk. Sebab, bangsa atau masyarakat, maupun individu yang berbudaya, beradab dan berakhlak baik, akan selalu merasa malu pada dirinya, pada orang lain, bahkan kepada Tuhan bila membuang sampah sembarangan.

Orang-orang  atau bangsa yang berbudaya hidup bersih, beradab, serta berakhlak baik, tidak membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampah di pinggir jalan, di sungai dan juga ke laut, itu pasti ciri-ciri bangsa yang tidak berbudaya dan beradab. Tidak dapat dipungkiri bahwa bangsa dan masyarakat yang berbudaya bersih, beradab dan berakhlak atau berkarakter baik, mereka memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik. Harus diakui bahwa orang-orang atau bangsa yang berbudaya hidup bersih, beradab dan berakhlak bagus, akan selalu menjaga semua tempat dalam keadaan bersih, selalu dibersihkan, serta tidak menjadikan semua tempat sebagai bak sampah. Mereka sudah memiliki sistem managemen pengelolaan sampah yang menyatu dalam berperilaku. Mereka bukan takut pada aturan hukum yang sudah dibuat, tetapi juga merasa malu pada diri sendiri ketika mau membuang sampah. Pertanyaan kita adalah, apakah kita secara individu atau keluarga dan masyarakat suah merasa malu membuang sampah sembarangan? Mari kita mulai dari diri kita, dari runag di rumah kita dan di kota kita. Tunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang berbudaya bersih, beradab dan berakhlak mulia. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

FOLLOW US

Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan             Semantik Munafik Lunatik Kembali Otentik              Indonesia Kehilangan Arah dan Tujuan             74 Tahun RI: Kedaulatan Sebagai Slogan Politik              Perlu Mekanisme Seleksi Khusus             Ketahanan Pangan Indonesia Masih Rapuh             Persoalan Ada Pada Tingkat Konsumsi             Kedaulatan Pangan Didukung Pola Makan dan Perilaku Konsumsi Pangan