Mencari Tarif Ideal Ojek Online
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 16 February 2019 15:30
Watyutink.com - Berapa rupiah idealnya tarif ojek online per-kilometer? Saat ini tarif berkisar Rp2.200 per kilometer. Angka itu akan berubah. Namun, setiap pihak yang berkepentingan punya ukuran ideal berbeda. 

Pengemudi ojek online ingin tarifnya tak membebani mereka. Mereka kerap mengeluh hanya kebagian sedikit dari besaran tarif sekarang. Kalangan driver minta naik 42 persen jadi Rp3.100 /km.

Konsumen tentu ingin tarif yang murah, bila perlu dapat bonus terus dari aplikator yang mereka pakai. Mereka mengeluh bila jam sibuk atau hujan tarif membengkak.

Sementara itu, aplikator ojek online Gojek dan Grab masih melakukan perang harga, membakar uang dengan guyuran bonus dan diskon ke pelanggan. Mau sampai kapan bakar uang terus?

Yang pasti, pemerintah tak bisa memungkiri lagi, ojek online sudah jadi keniscayaan. Walau undang-undangnya tak menyebut motor sebagai moda transportasi, faktanya kini masyarakat telah mengandalkan ojek online untuk mobilitas. 

Maka, tarif perlu diatur. Tapi, mungkinkah tarif yang akan diputuskan pemerintah nanti bisa memuaskan semua pihak?

Kehadiran transportasi online masih menimbulkan polemik. Karena tak diantisipasi sejak awal, ojek dan taksi online keburu besar. Sementara itu perlindungan pada taksi, bus, dan angkot resmi tak memadai. 

Penyesuaian tarif ini juga harus mengakomodasi moda transportasi lain yang terdampak kehadiran angkutan online. Berapa tarif ideal yang membuat moda angkutan lain bisa bersaing dengan ojek online?

Hasil survei yang dirilis Research Institute of Socio-Economic Development (RISED) mengatakan order ojek online akan turun hingga 71,2 persen bila tarif naik. Sebanyak 45,83 persen responden berujar tarif sekarang memadai. Yang bikin cemas, bila tarif naik, mereka bakal memilih kembali menggunakan kendaraan pribadi. 
Fakta menariknya: 1) ternyata ojek online turut mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi ke kendaraan umum dan 2) jika tarif naik, masyarakat bakal naik mobil atau motor pribadi lagi ke kantor, bukan naik ojol ke stasiun kereta.  
Menghadapi beragam fakta dan buah simalakama di atas, apa sebaiknya yang harus dilakukan pemerintah? Kondisi sekarang sudah dibiarkan dalam status quo terlalu lama. Tapi, berapa tarif ideal yang bisa memuaskan semua pihak?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat transportasi

Pemerintah lewat Kementerian Perhubungan tidak akan memberi besaran tarif ojek online, tapi formula tarif. Formula itu nanti bisa digunakan setiap daerah. 

Kementerian Perhubungan mencoba menghitung dengan berbagai asumsi dan masukan dari masyarakat, termasuk Tim 10, di mana saya salah satu anggotanya. Dari hitungan itu ketemu angka Rp3.100-3.500 per kilometer. Namun angka itu belum ditetapkan karena setiap daerah berbeda asumsi formulanya. Nanti dari formula itu kepala daerah masing-masing yang menentukan. 

Soal tarif ojek online ini memang banyak menimbulkan persoalan dilematis. Konsumen tentu ingin tarif murah. Tapi kalau tarifnya murah, driver-nya dapat apa?

Seharusnya masyarakat paham, kalau mau murah jangan naik ojek, tapi angkutan umum. Tapi masalahnya angkutan umumnya belum bagus. Nah, ini jadi tugas pemerintah (membereskannya). 

Kalau aplikator ingin tetap masyarakat menikmati tarif murah, ya aplikatornya yang beri subsidi tarif. Mereka kan sudah dapat data dari masyarakat (user-nya). Mereka kan jualan data juga. Dapat uang dari data itu. 

Aplikator jangan seolah menakuti masyarakat dan pemerintah dengan berbagai asumsi apa yang terjadi bila tarif ojek online dinaikkan. Justru yang harus dipikirkan bagaimana hidup driver mereka sejahtera. 

Formula tarif baru ini sudah disepakati bersama kok, tinggal masing-masing daerah mengikuti.

Bila dikatakan juga ojek online membantu masyarakat beralih dari angkutan pribadi ke umum, itu masih harus dipertanyakan lagi. Ojek kan daya angkutnya cuma satu orang, jadi tak berpengaruh juga. Ojek kan tidak diakui sebagai angkutan umum. 

Angkutan umum itu syaratnya memuat banyak penumpang. Motor kan cuma muat satu orang. Susah untuk motor diakui sebagai angkutan umum. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

Mengenai tarif ideal ojek online, prinsipnya tarif tersebut bisa menjamin kesinambungan. Hanya saja, problem di ojek online itu sarana produksinya ada di driver tapi yang menentukan tarif aplikator. Memangnya aplikator menentukan tarif berdasarkan apa? Peran aplikator sebenarnya seperti marketing saja.

Seharusnya, yang menentukan tarif driver atau paling tidak melibatkan driver. Kan mereka yang tahu cost-nya. Makanya di sini perlu peran pemerintah, bagaimana memutuskan tarif berdasarkan biaya (cost). 

Misalnya di sektor lain. Perumahan contohnya. Developer bangun perumahan. Dipasarkan oleh marketing. Biaya bayar marketing dihitung cost. Bukan marketing yang menentukan tarif. Tarif itu komponennya biaya dan margin keuntungan. Ditambah, sebagai analogi untuk ojek online, komisi untuk marketing.

Sekarang ada tarif yang sangat rendah buat konsumen karena ada subsidi dari aplikator. Tapi sampai kapan aplikator bisa mensubsidi? Tarif yang murah tak menjamin kesinambungannya dan dalam jangka panjang tak menguntungkan konsumen. 

Buat konsumen yang diinginkan bukan tarif yang murah, tapi tarif yang fair dan berkesinambungan. Fair bagi siapa? Fair bagi penumpang, driver dan aplikator. Kalau tarif terlalu murah, mungkin fair bagi konsumen dan aplikator, tapi belum tentu buat driver

Itu sudah terjadi di taksi online. Karena tarifnya terlalu murah, banyak driver memilih pakai mobil city car yang low cost. Karena kalau pakai Xenia, misalnya, (tarif) nggak menutup (cost). Jadi tarif harus dihitung berdasar biaya produksi, maka driver harus dilibatkan. 

Pemerintah di satu sisi tak mengakui ojek sebagai angkutan umum, tapi di sisi lain juga tak melarang keberadaannya. Kalau konsisten motor bukan angkutan umum, harusnya ojek online nggak boleh beroperasi. 

Tapi pemerintah punya kewenangan diskresi. Karena saat ini ojek online sudah membuat ketergantungan masyarakat, maka pemerintah melakukan diskresi supaya kepentingan driver dan konsumen terlindungi. 

Maka, pemerintah harus memastikan tarif yang ditentukan nanti menjamin kesinambungan. Yang dimaksud kesinambungan seperti apa? Dari sisi driver, tarif yang ada bisa menutup biaya operasionalnya dan dia dapat margin plus bisa bayar komisi untuk aplikator. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Maskapai Asing, Investasi yang Buruk Bagi Ekonomi Nasional              Hilangnya Kompetisi di Pasar Penerbangan Domestik             Masalah pada Inefisiensi dan Pengkonsentrasian Pasar              SBY Harus Bisa Menenangkan              Lebih Baik Kongres 2020             Ketegasan SBY, Redakan Tensi Faksionalisasi             Langkah PKS di Oposisi Perlu Diapresiasi             Insentif Pajak, Daya Tarik Sistem Pajak yang Paling Rasional             Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei