Mencari Keadilan Buat Nuril
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 16 November 2018 13:00
Bayangkan Anda berada dalam situasi seperti ini. Atasan Anda kerap menelepon buat bicara mesum. Anda terganggu lalu merekam percakapan itu. Bukan untuk disebar, tapi untuk bukti bukan Anda yang menggoda si atasan. Rekaman itu lalu dilaporkan ke pihak berwenang oleh rekan Anda. Namun, hukum malah memvonis Anda bersalah. 

Demikianlah nasib wanita bernama Baiq Nuril Maknun. Ia divonis bersalah dalam putusan kasasi MA terkait pelanggaran UU ITE. Nurul dihukum 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Mataram, NTB telah membebaskan Nuril. Tapi ditingkat kasasi ia kalah. Bagaimana bisa MA memvonis Nurul? Adilkah keputusan itu?

Kisah Nurul bermula ketika pegawai honorer tata usaha SMAN 7 Mataram, NTB itu kerap ditelepon atasannya, Muslim (kala itu Kepala SMAN 7) pada 2012. Pembicaraannya soal alat kelamin dan hubungan intim. Nuril merekam percakapan yang tak sekali-dua kali itu. Lalu, rekan Nuril meminta rekaman itu dan mengadukannya ke Dinas Pendidikan Kota Mataram.

Muslim dimutasi ke Dinas Pendidikan. Maret 2017, ia memolisikan Nuril. Ia dijerat UU ITE dengan tuduhan mendistribusikan konten elektronik yang mengandung asusila. Beruntung keadilan berpihak padanya. Pengadilan negeri Mataram memvonisnya bebas. Sialnya, di tingkat MA ia tak memperoleh keadilan. 

Banyak yang janggal di kasus ini. Pertama, meski merekam, bukan Nuril yang seharusnya dipidanakan, tapi temannya yang mendistribusikan rekaman itu ke Dinas Pendidikan. Selain itu, perkara intinya dikesampingkan. Bukankah Nuril merekam karena ia kerap dilecehkan atasannya? 

Di sini, kita kembali menyaksikan keadilan seperti buta mata dan hatinya. Negara juga abai kepada korban pelecehan seksual. Sepatutnya, sejak tingkat pelaporan polisi negara sudah harus hadir. Negara wajib memeriksa duduk perkara sebenarnya. Siapa yang jadi korban sesungguhnya. 

Jika kasusnya tak dibiarkan bergulir hingga pengadilan, keputusan MA yang keblinger ini pasti tak lahir. Kenapa negara abai pada perlindungan korban kekerasan dan pelecehan seksual sejak awal? 

Putusan MA ini juga mencerminkan hakim kita, termasuk yang duduk di puncak pemberi hukuman terakhir, belum memiliki perspektif yang adil pada perempuan yang berurusan dengan hukum dalam perkara kekerasan seksual. Apa hakim-hakim kita tak mendapat pendidikan soal itu?

Jika demikian, Nuril bukan yang terakhir. Besok-besok kita akan menyaksikan kasus serupa ini. Apa ini akan kita biarkan terus?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua Komnas Perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyesalkan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 547 K/Pid.Sus/2018, yang telah membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri (PN) Mataram yang menyatakan BN bebas dari seluruh tuntutan dan tidak bersalah melanggar Pasal 27 Ayat 1 juncto Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 

BN seorang perempuan korban pelecehan seksual di Mataram, yang diduga dilakukan oleh H. Muslim, orang yang melaporkannya ke Polisi dengan tuduhan pelanggaran UU ITE. 

Dalam pandangan Komnas Perempuan, putusan Mahkamah Agung ini telah tidak sejalan dengan semangat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Hakim mengadili Kasus Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma 3/2017), yang mencoba untuk mengintegrasikan dimensi gender dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan. 

Tingginya angka pelecehan seksual belum diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai bagi korban. Tidak dikenalnya tindakan pelecehan seksual oleh KUHP (kecuali jika memenuhi unsur pencabulan), telah menyebabkan banyak korban pelecehan seksual bungkam, atau jikapun kasus itu diungkapkan, hanya kepada orang-orang terdekat saja. 

Ungkapan kepada orang-orang terdekat ini, kerap digunakan oleh pelaku untuk melaporkan korban ke Kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik, melanggar UU ITE, dll yang dalam ini perlu dilihat sebagai upaya ‘memindahkan’ pertanggungjawaban hukum pelaku pelecehan seksual, kepada korban dari tindakan pelecehan seksual itu sendiri. 

Pola ini terus berulang, sehingga impunitas terhadap pelaku pelecehan seksual berjalan bersamaan dengan dikriminalkannya para korban.   

Atas kondisi itu Komnas Perempuan memberikan perhatian serius pada pelecehan seksual yang dialami BN dan upayanya membela diri. Komnas Perempuan telah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam persidangan kasus ini di Pengadian Negeri (PN) Mataram, yang telah memutus bebas BN dari dakwaan melakukan pelanggaran UU ITE, yang saat ini telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. 

Agar Putusan Mahkamah Agung RI terhadap kasus BN ini dapat menjadi pembelajaran untuk kasus yang sama yang akan berulang ke depan, Komnas Perempuan memberikan pandangan, antara lain:

1.Tindakan BN merekam kejadian sebagai upaya mandiri atas haknya membuktikan dirinya mengalami pelecehan seksual (dalam ketimpangan relasi kuasa), yang dalam hal ini dilakukan oleh Pelaku sebagai atasannya (melanggar Pasal 294 KUHP) dan serius menunjukkan dirinya tidak ada hubungan khusus dengan pelaku; 

2.Pandangan Hakim Kasasi terhadap BN melanggar Pasal 27 ayat (1) UU ITE dimana tindakan BN secara hukum dianggap memenuhi unsur sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, telah melanggar  Filosofi UU ITE. 

UU ITE disahkan guna menjawab tantangan digunakannya teknologi untuk melakukan kejahatan. Sementara BN menggunakan teknologi untuk membela dirinya dari kejahatan yang paling sulit dibuktikan dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam konteks ini ada ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan BN;

3.Norma substansi pengaturan Pasal 27 ayat(1) jo. Pasal 45 ayat(1) UU ITE merentankan perempuan korban pelecehan seksual untuk dikriminalkan, akibat sistem hukum yang tidak mutahkir dalam mengupayakan perlindungan terhadap perempuan korban pelecehan seksual. Kerentanan perempuan mengalami kriminalisasi sebanding dengan kerentanan menjadi korban kekerasan seksual itu sendiri. 

Praktik perempuan korban harus membuktikan dirinya mengalami kekerasan seksual membuat kecenderungan mengadakan barang bukti melalui teknologi terus berlangsung; 

4.Hukum formil belum mengakui teknologi sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam tindak pidana pelecehan seksual sehingga UU ITE tidak layak digunakan dalam kasus yang penuh ketidakmutakhiran perlindungan terhadap perempuan korban;

5.Pelecehan seksual yang dialami BN dalam sistem hukum belum ada kemutakhiran sistem pembuktian, sehingga upaya menggunakan teknologi merekam digunakan untuk melawan kejahatan itu sendiri. Perbuatan BN merekam tindakan pelecehan seksual sebagai bentuk asusila sebagai hak BN dalam mempertahankan harkat dan martabatnya sebagai manusia dan perempuan.

Berdasarkan mandat Komnas Perempuan untuk memantau dan memberi saran dan pertimbangan kepada Legislatif, Pemerintah dan Institusi Penegak Hukum dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, maka Komnas Perempuan merekomendasikan kepada :

1.Kepolisian RI secara aktif melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan terjadinya tindak pidana melanggar Pasal 294 KUHP ayat (2) dalam kasus BN, mengingat CD rekaman yang dapat dijadikan bukti kejahatan oleh hakim kasasi diputuskan diserahkan kepada terduga pelaku kejahatan (Pelapor) yang berpotensi menjauhkan akses keadilan bagi korban (BN);

2.Badan Pengawas MA R.I untuk melakukan pengawasan implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Kasus Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

3.DPR RI dan Pemerintah untuk segera membahas dan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang menjawab kebutuhan perempuan korban kekerasan seksual dan mencegah tindakan kekerasan seksual berulang. (ade)

CATATAN: Opini di atas disarikan dari rilis pers  "Pernyataan Sikap Komnas Perempuan terhadap Penghukuman BN Ketidakmutakhiran Perlindungan Bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual, Merentankan Perempuan Korban Dalam Kriminalisasi Era Milenial, Jakarta, 15 November 2018".

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sejarawan, pemerhati isu perempuan, kordinator dan peneliti di Support Group and Resource Center on Sexuality Studies Indonesia  

Dari kasus yang menimpa Baiq Nuril Maknun ini kita bisa lihat ada dua masalah pertama pelecehan seksual kedua pasal karet UU ITE.

Undang-undang kita dibuat terkait jual-beli laki-laki sehingga enggak ada pasal tentang bagaimana melindungi perempuan di dalam rumah maupun di tempat umum. Selain itu juga, kalau dibaca UU ITE intensinya mengatur transaksi elektronik bukan perlindungan user individual.

Jadi, Ibu Nuril ini korban negara yang tidak mampu menciptakan hukum (UU ITE) yang melindungi warganya secara individual, sebagai perempuan maupun sebagai user di internet.

Kekalahan di kasasi MA membuktikan lagi bahwa hukum kita, yang sudah berbasis transaksi alias jual beli dan semuanya serba dihitung kerugian materil, terlalu hitam-putih tidak bisa melihat: relasi kuasa atau hubungan-hubungan sosial antar individu/manusia.

Hukum kita itu enggak adil, lihat kasus Ahok seberapa pun kita buktikan dia tidak bersalah tapi tetap dipenjara karena tuntutan massa. Ibu Nuril kita lihat konteksnya. Dia perempuan korban pelecehan dan pasal karet (UU ITE), tetap kalah oleh kuasa si kepala sekolah. Karena yang dianggap adil di hukum kita terlalu materialis dan tidak bisa melihat sisi humanis.

Seperti himbauan hate speechnya polri, kita tahu sudah ada peraturan di atas kertas dan kita bisa laporkan, tapi apa kita tahu kita bisa menang? Pedoman berupa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Hakim mengadili Kasus Perempuan Berhadapan dengan Hukum itu sudah bagus sekali tapi bagaimana kenyataaannya? Hakim abai karena dia memang tidak  berprespektif gender itu juga benar berprespektif gender itu juga benar. 

Menurut saya, seandainya dalam kasus ini sudah ada UU Anti Kekerasan Seksual, pasal-pasal karet macam UU ITE ini bisa dijegal sehingga tidak ada lagi Nuril-Nuril selanjutnya. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF