Menanti Sinkronisasi Transportasi Jabodetabek, Sampai Kapan?
berita
Humaniora
foto : wartaproperti.com - watyutink (gie/watyutink.com) 08 February 2019 14:00
Watyutink.com - Koridor 13 bus Transjakarta membentang dari kawasan Jalan P. Tendean di Jakarta Selatan hingga Ciledug di Kota Tangerang. Jalur layang bus itu berakhir di Petukangan, Jakarta Selatan, yang notabene merupakan perbatasan DKI Jakarta dengan Ciledug. Seharusnya, jalur Transjakarta itu melayang dari Jakarta Selatan hingga Terminal Poris, Kota Tangerang. Namun karena tak ada kesesuaian perencanaan tata ruang antara Jakarta dengan Tangerang, pembangunan jalan berhenti di perbatasan provinsi. 

Begitulah jadinya bila pemerintah DKI Jakarta dan daerah-daerah di sekitarnya tak menyesuaikan aturan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan rencana induk transportasi Jabodetabek (RITJ). Masyarakat yang seharusnya dimudahkan oleh alternatif rute ke Jakarta yang bebas macet lewat koridor busway jalan layang tak jadi menikmatinya. 

Akhirnya, jalur busway Transjakarta dari Tangerang ke Jakarta tetap melewati jalan tol Kebon Jeruk yang padat merayap di jam sibuk. Rencana memindahkan orang agar memilih angkutan umum ketimbang kendaraan pribadi gagal karena naik busway sama saja ketemu macet. 

Pemerintah pusat sedang getol menagih janji pemerintah DKI dan pemerintah daerah penyangganya untuk menyesuaikan RTRW dengan RITJ. Keselarasan RTRW dengan RITJ akan mendorong masyarakat beralih menggunakan angkutan umum. Tanpa keselarasan itu bisa saja pemerintah daerah penyangga Ibu Kota membuat kawasan pemukiman tanpa dilewati jalur transportasi massal. Namun, hal itu akan merugikan masyarakat dan mendorong penggunaan kendaraan pribadi. Apa hal ini akan dibiarkan terus?

RITJ yang sudah dibuat Kementerian Perhubungan telah melalui kajian. Artinya, pemerintah DKI dan daerah penyangganya tak perlu lagi membuat kajian baru dan saling menyelaraskan. Masalahnya, apa masing masing kepala pemerintahan bersedia merevisi RTRW mengikuti panduan RITJ?    

Kita tahu wilayah Jabodetabek sangat luas meliputi tiga provinsi. Selain Jakarta, wilayah Tangerang masuk provinsi Banten, sedangkan Depok, Bogor, dan Bekasi berinduk ke Jawa Barat yang ibu kota provinsinya Bandung. Kendati begitu, semua mafhum, orang Depok, Bekasi, Bogor dan Tangerang lebih banyak beraktivitas ke Jakarta ketimbang Serang atau Bandung. Namun, untuk ke Jakarta warga Tangerang, Bekasi, Depok dan Bogor mengandalkan kereta Commuter Line yang penuh sesak. Lewat jalan biasa kemacetan yang ada kian tak manusiawi. 

Dari sini kita jadi bertanya, apakah selama ini terjadi miskordinasi antar kepala daerah ini yang menghambat keselarasan transportasi Jabodetabek? Jika itu biang masalahnya, bukankah bisa diselesaikan oleh pemerintah pusat? 

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengusulkan dibentuk badan pengelola transportasi di Jabodetabek sebagai wadah kepala daerah berkjordinasi menyelaraskan RTRW wilayahnya dengan RITJ. Ia berharap badan baru tersebut mampu mengintegrasikan moda transportasi untuk mengatasi kemacetan. Usul yang baik. Namun, di negeri ini rasanya sudah terlalu banyak lembaga dibuat tanpa bisa menyelesaikan masalah. Lalu, bukankah Kementerian Perhubungan telah memiliki badan serupa itu? Kenapa tidak mengefektifkan lembaga di bawah Kemenhub dengan kewenangan yang bisa mengikat para gubernur serta bupati dan walikota? 

Keinginan rakyat kecil yang tinggal di Jabodetabek sebetulnya sederhana saja: bisa berangkat dan pulang kerja ke Jakarta dengan nyaman, tanpa macet, serta ongkos angkutan umum murah. Susahkah itu diwujudkan?  

Apa pendapat Anda? Watyutink? 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Tata Kota

Presiden Joko Widodo telah menugaskan Wakil Presiden Jusuf Kalla memnenahi persoalan pengelolaan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Jabodetabek dengan rencana induk transportasi Jabodetabek (RITJ). Sebenarnya sudah ada BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek) di bawah Kementerian Perhubungan, namun otoritasnya terbatas, sifat kelembagaannya kordinatif, dan tak punyakewenangan otorisasi dalam konteks kekuasaan dan anggaran.   

Sementara itu dalam implementasi RITJ memerlukan anggaran yang besar dan pendapatan yang kuat. Satu-satunya yang anggarannya paling besar dan kuat adalah DKI Jakarta. Anggaran APBD DKI sekitar Rp80 triliun. Sedang Kota Bogor hanya Rp2 triliun, Kabupaten Bogor sekitar Rp5-6 triliun, Bekasi Rp6 triliun dan rata-rata daerah penyangga DKI lainnya di bawah Rp 6 triliun. Dan anggaran pembangunan mereka sangat terbatas. Maka, kalau RITJ akan dilaksanakan yang jadi masalah adalah, uangnya dari mana?

Belum lagi ada persoalan kordinasi, misalnya antar BUMN dengan pemerintah pusat dan daerah serta pengembangan TOD (transit oriented development, Kawasan Berorientasi Transit) dan simpul-simpul transportasi. Termasuk dengan terminal tipe A, ada yang diserahkan pada pemerintah pusat tapi pemerintahnya nggak punya uang menangani terminal yang jadi kewenangannya, sedang pemerintah daerah sudah lepas tangan. Hal itu terjadi, misalnya pada terminal Baranang Siang di Bogor dan Poris Plawad di Tangerang. 

Maka dari itu perlu ada lembaga baru mengelola masalah ini yang berada di bawah presiden langsung yang kelembagaannya selevel dengan kementerian atau di bawah menteri kordinator. Jika hanya bagian dari sub-kementerian perhubungan nggak punya wewenang apa-apa.

Kedua, tidak semua RITJ bisa diterima oleh pemerintah daerah. Mereka juga punya kepentingan sendiri. Misalnya, Pemprov DKI menolak beberapa TOD yang ada di RITJ karena dalam pertimbangan Pemrov fungsi pengembangannya tidak akan maksimal. Di lain pihak, pengelola TOD juga lebih mementingkan masing-masing operatornya. Misalnya, pengelola LRT (kereta rel ringan) pengembangan TOD-nya mementingkan mereka, seperti menyangkut lokasi-lokasinya. 

Itu persoalan mendasar di sini. Lembaga yang kuat makanya menjadi penting. Yakni, kuat secara otoritas kewenangan dan juga kuat secara anggaran. Urusan RTRW dan RITJ ini sudah selesai sebenarnya. Perpres-nya juga sudah ada, Perpres No.55 tahun 2018. Jadi yang mau dicari (solusi) apa lagi? Ya, implementasinya, termasuk kewenangan dan kelembagaan.

Badan baru di bawah presiden dan selevel kementerian diperlukan karena sebagian kewenangan ada di daerah. Perizinan, kepemilikan aset ada di mereka. Itu sebabnya pemerintah daerah juga harus jadi bagian yang penting dari RITJ. Mereka tidak bisa dipisahkan. Selama ini fungsi transportasi saja yang dipegang Kementerian Perhubungan lewat BPTJ, sementara fungsi tata ruang ada di pemerintah daerah. Itu yang harus di kordinasikan lewat lembaga baru. (ade)    

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat transportasi

Dari sisi pengamat transportasi, saya melihatnya begini, tidak usah memandang dari Jabodetabek dahulu, tapi dari lingkup kecil. Masing-masing daerah penyangga kan sudah memiliki jaringan transportasi seperti KRL atau Transjakarta. Itu sudah ada stasiun dan terminalnya. Sementara itu, perumahan sudah terkluster-kluster, maka minimal pemerintahnya membuat masterplan transportasi di masing-masing kota.

Masterplannya: semua kawasan perumahan dan pemukiman itu terlayani fasilitas angkutan umum. Masing-masing daerah sudah punya masterplan transportasi. Tapi bagaimana berikutnya, membuat masterplan angkutan umum. Sebuah daerah harus punya itu.

Masterplan itu harus mencakup rencana induk public transport, unmotorized seperti pedesterian, dan transport demand management. Ketiga hal itu dilakukan bertahap. Itu kemudian harus di-perda-kan. Berganti kepala daerah pun tak masalah, karena sudah ada perdanya.

Secara garis besar sudah ada rencana induk transportasi Jabodetabek (RITJ). Itu sudah ada perpresnya dan bisa jadi pedoman masing kabupaten dan kota. Masalah kenapa RTRW daerah tak sinkron dengan RITJ karena persoalan transportasi dalam UU Pemerintah Daerah No.23 tahun 2014 bukan masalah mendasar. Karena bukan masalah pokok, sehingga anggarannya sedikit. Ditambah lagi, kepala dinas perhubungan banyak yang tak mengerti transportasi.

Padahal transportasi sudah jadi kebutuhan dasar. UU-nya harus direvisi. Juga UU No.1 tahun 2011 tentang perumahan/pemukiman di situ juga tidak mencantumkan kawasan perumahan wajib ada trayek angkutan umum.

Mengenai wacana perlu lembaga baru untuk mengelola transportasi Jabodetabek, sebenarnya BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek) semula badan otoritas. Namun dalam perjalanannya diambil di bawah Kementerian Perhubungan setingkat eselon 1.

Padahal andai ia badan otoritas setingkat menteri seperti badan-badan lain, contohnya BNPB atau BPPT, kewenangannya lebih tinggi. Jika di bawah Gubernur DKI pun nanti berbenturan dengan UU pemerintah daerah karena Gubernur DKI nggak bisa memerintah daerah lain.

Jadi jangan hanya melihat karena DKI uangnya banyak (jadi yang mengendalikan). Ini bukan semata persoalan uang, tapi juga SDM. Yang saya lihat SDM BPTJ cukup bagus, cuma anggarannya kecil. Maka perlu diperbesar. Untuk membangun sarana transportasi umum tahap pertama memang perlu di-support pemerintah pusat, tapi tahap berikutnya bisa cari dana sendiri dari sekitar lingkungannya. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Djoko Setijowarno

Pengamat transportasi

FOLLOW US

Tidak Ada yang Bisa Jamin Data Kita Aman             Unicorn Indonesia Perlu Diregulasi             Bijak Memahami Perubahan Zaman             Strategi Mall dan Departement Store dalam Menghadapi Toko On line             Sinergi Belanja Online dengan Ritel Konvensional             Investor Tertarik Imbal Hasil, Bukan Proyek             Evolusi Akan Terjadi meski Tidak Dalam Waktu Dekat             Demokrasi Liberal Tak Otentik             Tak Perlu Berharap pada Elite Politik             PSSI di Persimpangan Jalan, Butuh Sosok Berintegritas dan Profesional