Menanti Itikad Pemerintah Berantas Judi Online
berita
Humaniora
Sumber Foto : vegasmaster.com (gie/watyutink.com) 19 September 2018 16:30
Mendekati akhir tahun 2018 ini, pemerintah mungkin sudah berhasil memblokir semua situs porno serta sejumlah situs yang berbau terorisme. Namun sayangnya, situs judi online masih kurang diperhatikan. Hal itu terlihat dari maraknya situs judi online yang masih beroperasi. Namun kasus judi online yang berhasil diungkap tak banyak.

Baru-baru ini, pihak kepolisian membekuk lima pelaku yang menjalankan bisnis judi online terselubung dengan kedok warnet, di Solo, Jawa Tengah. Ironisnya, para pelaku mampu mengecoh tim patroli dengan menggunakan teknik baru, dan rupanya bisnis itu telah beroperasi secara bebas selama lima tahun.

Dalam pencarian di google sendiri situs judi masih sangat mudah ditemui. Sejumlah situs film bajakan pun hidup dari iklan yang menyajikan permainan judi online. Bahkan google juga menyajikan cara untuk membuka situs judi online yang telah diblokir. Tidakkah hal itu harus kembali dievaluasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)? Apakah ini bukti kelalaian dari Kemenkominfo?

Di samping itu, pihak kepolisian sendiri memiliki unit patroli cyber yang tangguh dan dapat diandalkan untuk mengungkap berbagai pelanggaran ITE. Hal itu terlihat dari keberhasilan mereka dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku penyebar hoax atau pun pelaku persekusi digital. Lalu, mengapa kasus perjudian yang jejak digitalnya tak dapat dihapus bisa kerap luput dari pantauan? Apakah judi online tidak masuk dalam kategori tindak kriminal?

Pencarian google saat ini memang telah bersih dari berbagai konten yang berbau pornografi dan hal-hal yang berkaitan dengan terorisme. Tapi tidak dengan judi online yang masih dapat diakses dengan mudah. Padahal Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Aswin Sasongko, pernah mengatakan bahwa pihaknya telah berupaya untuk memblokir situs judi online. Namun mengapa hingga kini situs judi online masih bebas diakses?

Dalam Pasal 27 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dikatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, akan terancam hukuman enam tahun penjara. Lalu, mengapa pemerintah terkesan membiarkan hal itu terjadi?

Saat ini perjudian memang cukup canggih, pelaku diduga merupakan orang yang ahli dalam bidang IT. Situs judi online bahkan selalu diubah untuk mengelabui pihak kepolisian. Mereka bahkan bisa menembus pemblokiran Diskominfo. Jika pemerintah dan unit patroli cyber milik Polri saja kesulitan dalam mengungkap bandarnya, apakah judi online dapat diberantas?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Jurnalis Senior

Sejak beberapa bulan terakhir ini, pemerintah dan Polri sudah berhasil memblokir semua situs porno maupun situs-situs berbau terorisme. Tapi ironisnya, Polri masih tetap membiarkan situs judi beroperasi dengan bebas. Sehingga judi online marak di negeri ini.

Dari pantauan Indonesia Police Watch (IPW) judi online terlihat mulai marak menjelang Pilkada 2018. Dan Kini makin marak lagi menjelang Pemilu dan Pilpres 2019. Sepertinya tidak ada upaya yang serius dari pemerintah maupun jajaran kepolisian untuk memberangus dan menutup perjudian online tersebut.

Apalagi menangkap bandar dan pemainnya. Padahal Polri punya unit patroli cyber yang bisa menciduk semua orang yang melakukan penyalahgunaan digital online. Ketangguhan patroli cyber kepolisian sudah dibuktikan lewat berbagai penangkapan terhadap orang-orang yang menyebar kabar hox atau melakukan persekusi digital. Tapi anehnya patroli cyber kepolisian tak berdaya saat menghadapi bandar judi online.

Saat ini Judi online yang marak mencakup judi bola, togel, jackpot, rolet, bakarat dan sebagainya. Judi online ini tak ubahnya pemain berada di rumah judi dan bisa bertaruh sesukanya. Sementara uang taruhan maupun hasil kemenangan dibayarkan dengan cara ditransfer.

Jika Polri memang mau, tentu sangat mudah untuk memburu dan menangkap para bandar judi online maupun pemainnya, karena jejak digitalnya tidak bisa dihapus. Bahkan menangkap mereka jauh lebih mudah ketimbang menangkap bandar dan pemain di rumah judi zaman old.

Pun sangat mudah untuk menutup dan memberangus judi online itu, jika pemerintah memang mau. Tapi kenapa hal itu tidak dilakukan pemerintah dan Polri. Kenapa pemerintah dan Polri hanya memberangus situs-situs porno dan situs yang berbau terorisme

Apakah makin maraknya judi online ini ada kaitannya dengan Pemilu dan Pilpres 2019? Artinya, ada pihak pihak tertentu yang memanfaatkan judi online untuk menyedot dana segar dari perjudian itu untuk kepentingan politik dan membiayai kegiatan politiknya. Pertanyaan ini patut dilontarkan mengingat perputaran uang di perjudian cukup menggiurkan, sebab itu para bandar berani membayar setoran tinggi asal mereka dibiarkan beroperasi dengan aman.

Untuk menghindari berbagai spekulasi ini, pemerintah dan Polri perlu menjelaskan, kenapa judi online dibiarkan marak dan tidak diberangus serta diblokir. Kenapa pemerintah dan Polri bisa memberangus dan memblokir semua situs situs porno dan situs terorisme, tapi kenapa tidak berdaya dalam menghadapi maraknya situs dan perjudian online, yang nyata nyata melanggar Pasal 303 KUHP dan UU ITE.

Untuk itu IPW berharap Polri segera mengerahkan patroli cyber-nya untuk memburu para bandar judi online dan Kementerian Informasi dan Komunikasi segera menutup semua judi online di negeri ini. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat telekomunikasi dari ICT Institute

Pada dasarnya, bagaimana pun bentuk perjudian yang dilakukan tetaplah melanggar aturan. Jika judi yang biasa dilakukan di rumah saja merupakan pelanggaran, secara otomatis judi online pun memiliki hukum yang sama. Hal itu bahkan sudah diatur dan tertulis dalam undang-undang. Jadi menurut saya, judi online maupun offline harus segera diberantas.

Untuk memberantas judi online sendiri memang diperlukan kelihaian dari penegak hukum dan pemerintah. Perjudian online harus segera diungkap dan ditangkap siapa pelakunya, terutama bandar dari perjudian itu.

Cara untuk mengungkap dan menangkap pelaku judi online bisa dilakukan dengan beberapa hal. Para penegak hukumnya misalnya, harus rajin surfing atau browsing di internet untuk menemukan situs-situs judi online. Kemudian mereka bisa berpura-pura menjadi membernya. Setelah data terkumpul, segeralah lakukan penyergapan.

Selain itu, pemerintah atau pihak tekait, termasuk Kominfo, juga harus rajin melakukan pemblokiran terhadap situs-situs judi online yang saat ini masih sangat mudah ditemukan dan diakses, baik yang berpusat di dalam negeri maupun di luar negeri.

Apabila pemerintah mengatakan mengalami kesulitan dalam melakukan pemblokiran karena serversenya berada di luar negeri, sebenarnya hal itu tidak bisa dijadikan alasan. Mereka hanya kurang giat bekerja, dan hanya menunggu adanya laporan dari masyarakat. Tapi jika dihadapi dengan cara yang biasa saja, maka akan menjadi sulit.

Saya yakin bahwa situs judi online yang beredar bisa diberantas jika pemerintah bekerja ekstra keras. Mereka juga tak perlu bekerjasama dengan google, karena mereka memiliki alat deteksi sendiri yang cukup canggih. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)