Membongkar Mitos Permusuhan Jawa – Sunda
berita
Humaniora

Sumber Foto : Dongeng.Ceritarakyat.com  (gie/Watyutink.com)

15 March 2018 19:00
Penulis
Sehari-hari kadang kita temukan ada orangtua bersuku Jawa melarang anaknya menikahi pacarnya yang bersuku Sunda. Sementara itu, tak kita temukan ada nama jalan Hayam Wuruk atau Gajah Mada di Bandung, ibukota Jawa Barat (Sunda). Di lain pihak tak ditemukan pula nama jalan Siliwangi atau Pajajaran di wilayah masyarakat bersuku Jawa di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Ada apa ini? Benarkah orang Jawa dan Sunda bermusuhan sampai dilarang menikah? 

Bila hendak dicari akarnya, kita wajib menengok ke ratusan tahun lalu, ke abad 14 ketika Majapahit masih menghuni bumi Nusantara. Kala itu Mahapatih Gajah Mada gusar. Ia telah bersumpah bertekad menyatukan Nusantara dalam kekuasaan Majapahit. Namun di saat itu pula, Kerajaan Sunda yang berada di bagian barat pulau Jawa menolak takluk. Sikap itu menodai Sumpah Palapa yang sudah ia ucapkan.

Di lain pihak Raja Majapahit, Hayam Wuruk jatuh cinta kepada Dyah Pitaloka Citraresmi, putri dari Kerajaan Sunda. Gajah Mada ingin pernikahan itu dianggap bukti Kerajaan Sunda takluk pada Majapahit. Utusan Kerajaan Sunda menolak tunduk. Akibatnya mereka digempur pasukan Majapahit hingga mengakibatkan seluruh utusan Kerajaan Sunda tewas, termasuk Maharaja Linggabuana dan Putri Dyah Pitaloka.

Peristiwa tahun 1357 yang dikenal Perang Bubat itu meninggalkan luka mendalam di hati masyarakat Sunda. Suku Jawa dan Sunda bermusuhan. Jejak permusuhan itu bahkan terbawa hingga kini. Entah sudah ada berapa calon pasangan kekasih Jawa-Sunda yang batal ke pelaminan gara-gara mitos permusuhan tersebut. Menamai jalan-jalan di daerah Sunda dengan tokoh Majapahit pun jadi larangan tak tertulis. Hal sama berlaku sebaliknya di tanah Jawa, tokoh kerajaan Sunda haram jadi nama jalan di daerah suku Jawa tinggal. 

Aneh, peristiwa yang berlangsung beratus tahun lalu ternyata masih berimbas hingga sekarang. Bukankah Gajah Mada, Hayam Wuruk, Siliwangi, Dyah Pitaloka adalah tokoh sejarah yang layak dihormati oleh seluruh warga bangsa Indonesia? Bukankah Kerajaan Majapahit, Sunda, dan Pajajaran adalah bagian sejarah yang tak bisa dilepaskan dari perjalanan bangsa ini? Nama mereka layak diabadikan menjadi nama jalan.

Layak dipertanyakan hal ini sekedar mitos atau adat istiadat? Layak pula dipertanyakan mungkinkah ada peran penjajah Belanda di masa lalu agar Sunda dan Jawa tidak bisa bersatu melawan penjajah?

Beruntung beberapa pihak berupaya menghapus luka lama ini. Pada Oktober 2017, Gubernur DI Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono X meresmikan jalan yang diberi nama jalan Pajajaran dan jalan Siliwangi. Momen langka ini diharapkan sebagai awal dari harmonisasi Jawa Sunda.

Hal serupa dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur, Sukarwo yang berencana mengubah nama jalan Gunungsari dan jalan Dinoyo, keduanya berada di Surabaya, menjadi jalan Siliwangi dan jalan Pasundan. Sementara di Bandung, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan berencana mengubah nama jalan Gazebo dan jalan Kopo menjadi jalan Majapahit dan jalan Hayam Wuruk.

Meski patut disyukuri tapi tak urung hal ini mengundang pertanyaan, mampukah rencana ini menghapus mitos yang sudah berakar sekian lama. Mampukah peristiwa beratus tahun itu pupus hanya dengan perubahan nama sebuah jalan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ysf)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Komunikasi/ Dosen FIKOM Universitas Prof.DR.Moestopo (Beragama)

Kondisi ini berawal dari sejarah Majapahit. Berawal dari rencana pernikahan antara Raja Hayam Wuruk dari Majapahit dengan Putri Dyah Pitaloka dari Kerajaan Sunda Galuh. Namun rencana ini disikapi lain oleh Patih Gajah Mada yang saat itu justru menganggap rombongan dari Sunda Galuh sebagai tawanan perang. Mendapat perlakuan seperti itu akhirnya rombongan dari Kerajaan Sunda Galuh memilih untuk berperang hingga akhirnya mereka kalah. Demi untuk mempertahankan kehormatannya, Dyah Pitaloka melakukan tradisi bela pati atau bunuh diri. Sebelum bunuh diri Dyah Pitaloka berkata kepada Hayam Wuruk bahwa dia melarang seluruh anak keturunannya menikah dengan keturunan Majapahit.

Hal yang sama dilakukan oleh Prabu Niskala Wastu Kancana yang tak lain adalah adik dari Dyah Pitaloka. Dia membuat undang-undang yang melarang penduduk kerajaan Sunda Galuh menikah dengan orang dari luar wilayahnya. Dan yang dimaksud “wilayah luar” tentu saja adalah wilayah Majapahit. Mitos ini ternyata berlaku terus hingga sekarang dan menjadi pranata atau nilai lokal yang muncul di masyarakat. Bahkan memunculkan sikap skeptis atau sinisme di antara masyarakat Sunda dan Jawa.    

Informasi yang pernah saya dengar, beberapa saat yang lalu Sultan Hamengkubuwono X sebagai Raja Kesultanan Yogyakarta telah meminta maaf kepada rakyat Sunda atas apa yang pernah terjadi di masa lalu. Artinya Sultan Hamengkubuwono sebagai representasi dari masyarakat Jawa telah berusaha untuk melakukan rekonsiliasi.

Jika dilihat ke belakang, hal ini cenderung aneh. Sebab yang bermasalah adalah Kerajaan Sunda dan Kerajaan Majapahit. Sedangkan Sultan Hamengkubuwono X adalah Raja Kerajaan Mataram yang tidak terkait langsung dengan Kerajaan Majapahit. Namun yang perlu digarisbawahi adalah sikap Sultan Hamengkubuwono yang berusaha untuk mengubah image budaya yang selama ini berkembang di masyarakat Jawa dan Sunda.

Jika dihadapkan pada kondisi saat ini, memang pentradisian budaya Jawa-Sunda yang masih mendasarkan pada peristiwa Bubat sudah sangat tidak relevan. Pasalnya kejadian itu sudah sangat lama dan sudah tidak sesuai dengan perkambangan zaman. Jika kita berbicara tentang pranata atau norma sosial tentu tidak pernah ada relevansinya, tapi harus diakui bahwa hal itu ada dan berkembang di masyarakat.

Selain itu harus disadari bahwa masyarakat Indonesia mempunyai budaya etnosentris artinya selalu melihat budaya sendiri lebih unggul daripada budaya lain. Etnosentris selalu terkait dengan sejarah atau budaya masa lalu. Termasuk dalam hubungan antara Jawa dan Sunda.  

Untuk itu yang diperlukan adalah upaya untuk menonjolkan sisi lain dari hubungan Jawa Sunda. Misalnya, saat ini banyak pasangan suami istri dari Jawa dan Sunda, ternyata rumah tangganya baik-baik saja. Jika hal ini lebih ditunjukkan, maka mitos-mitos itu akan luntur dengan sendirinya.(ysf)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Jurnalis Senior, Pengamat Budaya

Kesadaran masyarakat sebagian besar dibentuk dari sejarah, mitos, dan dongeng. Pasalnya berawal dari sejarah itulah semua muncul memori kolektif yang akhirnya mampu mengubah kesadaran masyarakat. Hal ini tidak terjadi hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Salah satunya di Eropa yang berawal dari sejarah dan mitos jaman Yunani dan Romawi.  

Meski seringkali orang masih meragukan kebenaran dongeng dan mitos namun banyak orang sangat mempercayainya. Hal ini disebabkan oleh kesadaran kolektif yang sudah tertanam sedemikian lama di tengah-tengah masyarakat.

Pada dasarnya, sejarah dan mitos adalah sebuah konstruski naratif yang sudah tertanam di kepala manusia. Maka agar dapat mengubahnya diperlukan sebuah kontra naratif. Jika berawal dari sejarah maka harus dibuat kontra naratif dari sejarah itu. Apa yang dilakukan Pemprov DI Yogyakarta, Jatim, dan Jabar dengan mengubah nama jalan adalah bagian dari upaya membuat  kontra naratif dari sejarah yang sudah ada terkait dengan sejarah Sunda dan Jawa.

Tapi lagi-lagi harus dicermati bahwa mitos dan dongeng belum tentu benar, artinya kebenarannya masih bisa diperdebatkan. Terlebih jika dihadapkan pada teori empirisme maka masyarakat perlu diajarkan tentang apa yang dilihat dan apa yang senyatanya terjadi. Nah, mari kita ajarkan kepada masyarakat bahwa pada kenyataannya tidak ada permasalahan antara Jawa dan Sunda.

Seringkali apa yang terjadi ternyata tidak terkait dengan sejarah. Tapi lebih pada pandangan negatif atau stereotifisme. Misalnya ada suku tertentu tidak boleh menikah dengan suku tertentu dengan alasan sejarah. Padahal sebenarnya larangan itu lebih karena padangan bahwa wanita dari suku tertentu bersifat materialistis demikian pula sebaliknya pria dari suku tertentu mempunyai sifat dan sikap yang kurang disukai. Namun sikap stereotipisme itu sering disamarkan dengan alasan sejarah.

Namun yang perlu digarisbawahi adalah bahwa tidak perlu ada pelurusan sejarah, karena sejarah memang tidak bisa diluruskan. Sejarah telah mempunyai nilai-nilai sendiri. Sebaliknya, yang harus dilakukan adalah mempelajari narasi sejarah seluas-luasnya. Ada ungkapan yang lazim digunakan jika berbicara tentang sejarah, yaitu, “Semua hal tentang sesuatu telah dituliskan, Tapi belum semua orang menuliskan segala hal tentang sesuatu.” (ysf)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Aktivis Mahasiswa, Pelaku Bisnis sekaligus Pemerhati Sosial Budaya Nusantara

Saya coba tarik ke belakang, secara historikal sejarah peristiwa Bubat direkam dalam sebuah manuskrip berjudul “Kidung Sundayana” yang ditemukan oleh seorang Belanda bernama CC Berg pada 1920 di Bali. Jadi bisa dibayangkan bahwa sejarah kita selalu ditulis dalam perspektif barat. Tradisi pencatatan sejarah bangsa ini selalu dalam parameter barat atau Eropa, sebab yang melakukan penelitian adalah sejarawan barat, terutama Belanda.

Selain barat, pencatatan sejarah kita seringkali menggunakan parameter China, sebab para pelaut dan pedagang dari China juga sering melakukan pencatatan sejarah. Makanya teks dari China juga sering dijadikan rujukan sejarah. Tapi karena sejarawan Belanda lebih banyak melakukan penelitian dan pencatatan di Nusantara, akhirnya seringkali catatan dari Belanda yang dijadikan rujukan sejarah. Hal-hal semacam ini seringkali membuat rancu dalam rujukan sejarah.

Saat berbicara tentang Belanda dalam konteks sejarah tentu kita harus melihat Belanda datang ke Indonesia dalam rangka apa? Ada berbagai kepentingan yang mengikuti kedatangan orang-orang Belanda di Indonesia, politik, perdagangan, kolonialisme, dan sebagainya. Terlebih jika melihat bahwa manuskrip Kidung Sundayana ditemukan pada tahun 1920, bersamaan dengan bangkitnya kesadaran nasionalisme di kalangan pejuang kemerdekaan Indonesia. Bangkitnya kesadaran nasional inilah yang ditakutkan oleh Belanda. Maka dibuatlah cerita agar orang Sunda dan Jawa tidak bisa bersatu.

Jadi bisa dikatakan munculnya sejarah Perang Bubat tidak lepas dari peran penjajah Belanda demi melanggengkan kekuasaan di Nusantara. Sebab jika dilihat lebih dalam, tidak ditemukan siapa penulis dari manuskrip Kidung Sundayana. Hal ini cukup menimbulkan tanda tanya. Mungkinkah sebuah catatan sejarah yang sangat penting tidak ada penulisnya? Berbeda dengan Negarakertagama yang jelas ditulis oleh Mpu Prapanca atau Sotasoma yang ditulis oleh Mpu Tantular. Artinya kesahihan atau validitas dari Kidung Sundayana patut dipertanyakan.

Dalam bahasa modern bisa dikatakan ini adalah sebuah “operasi intelijen” yang dikemas dalam bingkai keilmuan sejarah. Amat disayangkan informasi ini justru dipercaya dan secara turun-temurun berkembang menjadi sesuatu yang dianggap benar.

Hal lain yang harus diperhatikan adalah mental budak yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat. Hal ini sebagai akibat dari beratus tahun penjajahan Belanda. Sehingga segala sesuatu yang diucapkan oleh orang kulit putih selalu dianggap benar. Tidak ada rasa percaya diri di kalangan warga pribumi, baik orang Jawa maupun Sunda. Padahal tidak semua ucapan atau hasil kajian sejarah orang Belanda pasti benar.

Jadi menurut saya ada tiga hal penting dalam menanggapi isu harmonisasi Jawa-Sunda dalam konteks sejarah Perang Bubat. Pertama, manuskrip Kidung Sundayana ditemukan oleh orang Belanda pada 1920 dan tanpa ada nama penulisnya. Sehingga perlu dipertanyakan kebenarannya. Kedua, manuskrip itu ditemukan bersamaan dengan bangkitnya kesadaran akan nasionalisme di kalangan penjuang kemerdekaan. Dan ketiga, mental budak yang masih dimiliki oleh sebagian besar warga masyarakat.

Makanya pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kita masih akan memakai isu itu hingga hari ini? Apakah setelah lebih dari 70 tahun kita merdeka, masih relevan mempercayai isu itu? Tidakkah ada pemikirian untuk memperbaiki atau setidaknya mencari kebenaran dari sejarah itu?

Pelurusan sebuah sejarah akan bisa dilakukan jika kita sudah berani menganggap sejarah itu tidak benar. Setelah kita yakin bahwa sejarah itu tidak benar, maka semangat untuk mencari kebenaran akan muncul.

Nah, inilah pertanyaannya, beranikah kita mengatakan bahwa sejarah itu salah dan kemudian beranikah kita berkata, “yuk kita cari kebenarannya.” (ysf)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen, Budayawan Sunda

Saya membaca kisah Perang Bubat melalui manuskrip “Carita Parahiyangan” (dari Sunda) dan “Kidung Sundayana” (dari Bali) dan dalam versi modern melalui novel “Perang Bubat” karya Yoseph Iskandar.  Sebagai orang Sunda tentu saya ikut prihatin dengan pengalaman buruk di masa lalu yang menimpa leluhur kami. Hingga batas tertentu, peristiwa tersebut niscaya jadi bagian dari kenangan kolektif, khususnya di Jawa Barat. Betapapun, sebagai orang Sunda, saya berupaya ikut merayakan hubungan antarbudaya yang baik, tak terkecuali di antara orang Sunda dan orang Jawa.

Dalam konteks kekinian, peristiwa masa lalu itu tentu sudah tidak relevan lagi untuk diungkit-ungkit. Pasalnya sudah banyak perubahan dalam wawasan kebudayaan dan cara pandang politik.

Seharusnya yang perlu dihidupkan pada saat ini adalah bagaimana cara membaca sejarah dengan menghayati konteks kejadian atau konteks pengalaman yang ada pada sejarah itu. Sekadar gambaran: sangat menarik bahwa dalam naskah “Carita Parahyangan” sesungguhnya ada semacam otokritik terhadap sikap puteri raja saat itu. Demikian pula dalam naskah “Pararaton”, ada pula deskripsi mengenai tanggapan internal Jawa yang kritis terhadap politik ekspansif Gajah Mada.

Sejarah adalah peristiwa masa lalu yang telah terjadi. Ada berbagai hal yang bisa dipetik dari mempelajari sejarah. Inilah yang harus dipahami. Artinya sejarah seharusnya dipahami sebagai nasehat bagi kita yang hidup di masa sekarang. Yang baik mari kita lestarikan dan yang tidak baik mari kita hindarkan.

Dalam konteks sejarah Jawa Sunda yang salah satu sejarah yang sering dibaca adalah peristiwa Perang Bubat. Seharusnya sejarah Bubat itu dibaca dan dipelajari dan selanjutnya digunakan dalam konteks kekinian. Artinya jangan sejarah itu ditelan bulat-bulat. Harus dipilah, mana yang sesuai dengan jaman sekarang dan mana yang tidak.

Termasuk dalam usaha untuk menciptakan suasana harmonis antara Jawa dan Sunda, harus dilakukan dengan cermat. Misalnya perubahan nama jalan, sebaiknya dipertimbangkan dulu berbagai kaitannya. Jalan yang namanya sudah melekat dalam ingatan banyak orang, apalagi nama jalan yang bermuatan lokal, sebaiknya jangan diubah. Jangan sampai perubahan nama jalan, yang sebenarnya bertujuan mengharmoniskan hubungan Jawa-Sunda justru menghilangkan sejarah lokal, baik yang ada di Bandung maupun Yogya dan Surabaya. (ysf)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Girang Pangaping Adat Masyarakat Adat Karuhun Sunda Wiwitan Cigugur dan Panglima Jaringan antar Desa GEMPUR

Sebetulnya ada beberapa versi tentang peristiwa Perang Bubat. Ada yang mengatakan itu sebuah kesalahpahaman. Ada juga yang mengatakan peristiwa itu adalah mitos yang bersumber dari Serat Kidung Sundayana yang ditemukan di Bali.

Terlepas dari itu semua kita harus melihat bahwa kesalahpahaman ini sengaja ditumbuh dan kembangkan oleh penjajah kolonial Belanda. Sekitar 10-15 tahun yang lalu dikalangan para sejarawan dan budayawan Sunda ada yang mengatakan bahwa kerajaan Galuh diserbu Majapahit.

Padahal kalau kita melihat naskah Wangsakerta, ada satu kisah sejarah bahwa rombongan Prabu Linggabuana didatangi oleh utusan dari Raja Hayam Wuruk. Sehingga pernikahan antara Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka adalah sesuatu yang sudah direncanakan.

Namun jika kita melihat sejarah, ada satu hal yang sering tidak ditampilkan, yaitu siapa sebenarnya Raden Wijaya dan Hayam Wuruk. Mari coba kita teliti. Hayam Wuruk adalah putra dari Raden Cakradara yang berasal dari Pajajaran. Ibunya adalah Tribuawana Tunggadewi, anak dari Raden Wijaya dan Ratu Gayatri. Dalam Babad Tanah Jawa disebutkan bahwa Raden Wijaya adalah anak dari Dyah Lembu Tal, seorang wanita yang menikah dengan Pangeran Jayadarma, anak dari Prabu Guru Dharmasiksa dari Kerajaan Saunggalah, sebuah kerajaan kecil dibawah Kerjaan Galuh.

Prabu Guru Dharmasiksa berputra dua, Pangeran Jayadarma dan Pangeran Jayaragasuci yang menikah dengan Dara Kencana. Dara Kencana mempunyai adik bernama Dara Puspita yang menikah dengan Raja Kertanegara dari Singasari. Raja Kertanegara pernah mengadakan ekspedisi Pamalayu yang dipimpin oleh Kebo Anabrang. Pangeran Jayadarma ikut dalam rombongan ekspedisi Pamalayu sebagai perwakilan dari Kerajaan Galuh. Jadi sebetulnya pada saat itu sudah terjadi persatuan diantara kerajaan di Jawa, Sunda, dan Melayu.

Jika dilihat dari silsilah di atas, maka jelas terlihat bahwa antara Jawa dan Sunda sudah terjalin hubungan yang harmonis. Namun sejak kehadiran penjajah Belanda sejarah yang sebetulnya harmonis ini sengaja dibengkokkan dengan tujuan untuk memecah belah persatuan di antara para pejuang kemerdekaan. Dan ketika Orde Baru berkuasa ditumbuhkanlah politik identitas yang seolah menonjolkan budaya Jawa. Sebaliknya muncul anggapan bahwa orang Sunda kalah dari orang Jawa.

Tugas dari kita semua di zaman sekarang adalah berani melakukan cross dan cut. Artinya harus ada upaya yang berani memotong mitos yang salah itu. Salah satu contohnya adalah dengan penikahan antara orang Jawa dan Sunda. Harus berani melakukan itu dan mengabaikan mitos-mitos yang sudah terlanjur berkembang bahwa pernikahan orang Jawa dan Sunda akan berakhir duka. Nah, mitos itu harus berani dilawan dengan menunjukkan bahwa pernikahan orang Jawa dan Sunda ternyata baik-baik saja dan bahagia. Jika ini dimunculkan maka dengan sendirinya mitos itu akan luntur.

Dalam konteks kekinian kita sudah tidak lagi berbicara mana Sunda mana Jawa. Kita sudah berbicara tentang Indonesia. Semua suku dan budaya yang ada adalah sebuah subnation atau nation kecil yang bersatu membentuk nation besar yaitu Indonesia.

Upaya-upaya untuk mempertemukan budaya Jawa dan Sunda sebaiknya bukan hanya acara simbolik. Rencana penggantian nama jalan di Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya hanyalah acara simbolik. Seharusnya kita melakukan gerakan-gerakan kultural agar bisa mempertemukan budaya Jawa dan Sunda. Bikin acara kolaborasi antara Jawa dan Sunda yang mampu menyatukan secara kultural, baik budaya, agama, dan sebagainya. Acara-acara semacam ini harus sering dilaksanakan agar penyatuan kedua budaya ini bisa benar-benar sampai ke akarnya. (ysf)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pemerhati Budaya dan Sejarah Jawa

Ada semacam kesalahapahaman sejarah mengenai Bubat. Peristiwa itu sesungguhnya tak pernah terjadi dengan sebenarnya. Hayam Wuruk tidak jadi menikah dgn Dyah Pitaloka karena politik Gajah Mada. Tetapi hal itu tidak pernah dijelaskan dalam Babad Tanah Jawa. Perang bubat adalah sejarah yang tidak valid dan seharusnya tidak digunakan sebagai pijakan sejarah.

Namun yang terjadi dan berkembang di masyarakat justru menjadikan Perang Bubat sebagai  pijakan sehingga memunculkan bermacam mitos. Celakanya berbagai mitos itu dipercaya oleh masyarakat, bahkan terasa hingga kini. Sehingga menimbulkan kesan bahwa antara budaya Jawa dan Sunda tidak dapat bersatu. Padahal sekali lagi ini adalah mitos yang salah.

Terlebih setelah ada keterlibatan penjajah Belanda dalam “memainkan” mitos ini. Politik pecah belah atau devide et impera yang digunakan Belanda untuk meredam semangat nasionalisme para pejuang Indonesia sedikit banyak ikut mempengaruhi penyebaran mitos ini. Sejarah kerajaan Majapahit dan Sunda justru menjadi momok bagi perkembangan Jawa dan Sunda sebagai sebuah kekuatan politik dalam menghadapi kolonial Belanda. Itulah sebabnya sejarah itu harus dibengkokkan dengan mitos.

Sejarah yang tidak valid tentang Perang Bubat dijadikan “senjata” oleh Belanda untuk merusak persatuan Jawa dan Sunda.  Banyak para peneliti sejarah melihat kejanggalan dalam penulisan dan fakta-fakta yang disajikan. Untuk itu kita harus merefleksi ulang bahwa antara Majapahit dan Sunda tidak pernah terjadi bentrokan atau dendam budaya. Hanya dengan melihat khasanah yang terhampar, sejarah Jawa memiliki renik-renik yang perlu digali ulang untuk melakukan pelurusan. Sudah banyak para sejarawan turun tangan melakukan rekontruksi ulang dari sejarah Jawa itu sendiri.

Kita patut bersyukur bahwa beberapa tahun ini banyak penelitian kesejarahan dari beberapa tokoh yang mencoba merekonstruksi lagi sejarah, utamanya di Jawa. Salah satunya terlihat dalam buku Atlas Para Wali tulisan Prof. Agus Sunyoto, itu adalah upaya rekonstruksi ulang dari Sejarah Islam dan Sejarah Jawa. Artinya sudah ada upaya untuk meluruskan sejarah yang terlanjur “dirusak” atau “dinodai” oleh penjajah Belanda.

Ini adalah tugas semua lini pengatahuan dan disiplin ilmu sosial dalam rangka terus memobilisasi penulisan sejarah di Indonesia. Harus ada semacam kajian menyeluruh tentang sejarah Jawa dan Sunda, selain juga rekonsiliasi kesejarahan dari tokoh-tokoh atau pemerhati sejarah dari kedua wilayah tersebut. Hasil dari kajian tersebut bisa menjadi pijakan baru bagi penulisan historiografi Jawa. (ysf)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF