Meluruskan Arti Politik di Sekolah
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 18 October 2018 13:30
Sarana pendidikan atau sekolah, seharusnya menjadi tempat bagi para siswa untuk menuntut ilmu. Namun ironisnya, saat ini ada beberapa guru yang menjadikan sekolah sebagai tempat untuk kampanye. Artinya, ada sejumlah oknum pendidik yang menggunakan sekolah untuk suatu kepentingan. Mengajak anak-anak untuk ikut terlibat dalam urusan politik.

Beberapa hari yang lalu, beredar video yang memperlihatkan sejumlah siswa yang mengenakan seragam pramuka yang diajak meneriakkan yel-yel 2019 Ganti Presiden. Melihat itu, Kwartir Nasional atau Kwarnas Gerakan Pramuka sangat menyayangkan adanya oknum memimpin para siswa tersebut untuk ikut berkampanye. Pertanyaannya, mengapa anak-anak yang bahkan belum memiliki hak pilih sudah digiring ke politik praktis? Apakah tak ada pengawasan terkait hal ini?

Sebelumnya, kasus serupa juga terjadi di SMAN 87 Jakarta baru-baru ini. Dimana seorang guru agama Islam bernama Nelty Khairiyah, yang dianggap telah mendoktrin muridnya untuk anti Jokowi. Hal itu diketahui ketika ada laporan yang mengatakan bahwa Nelty telah menggiring murid untuk menjelekkan Jokowi dan mempengaruhi agar mereka memilih Prabowo. Meskipun dilakukan secara spontan, bukankah ini merupakan bentuk dari politisasi terselubung?

Padahal larangan kampanye di sarana pendidikan, telah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat 1 tentang Pemilu. Dimana setiap orang dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan untuk berkampanye. 

Selain itu, dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, juga tertulis larangan melibatkan dan menyalahgunakan anak dalam kegiatan politik. Kemudian dalam pasal 15, tertulis bahwa anak-anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Lantas, apakah banyak pendidik yang tidak mengetahui hal itu?

Sebenarnya, kasus seperti itu tak lepas dari adanya kebebasan berpendapat yang dijamin undang-undang di era reformasi seperti sekarang ini. Sehingga tak ayal politik praktis pun masuk sekolah. Guru yang telah menentukan pilihan politiknya (entah Prabowo atau Jokowi) lantas mengajak siswa ikut pilihannya. Apa model pendidikan politik macam begini yang kita inginkan?

Sebagian pihak menyatakan bahwa mengajarkan politik kepada anak sangat penting. Mungkin hal itu juga yang dijadikan pembenaran ketika beberapa pendidik mencoba memasukkan dan membahas masalah politik di sekolah. Namun, dari beberapa kasus yang ada, politik yang diajarkan justru terkesan mendoktrin. Lalu, adakah cara untuk mengajarkan politik berdasarkan perspektif anak tanpa menonjolkan keberpihakan yang justru membatasi hak pilih anak?

Pendidikan politik di sekolah seharusnya membuat siswa sadar akan hak dan kewajiban politiknya sebagai warga negara. Siswa sadar ia punya hak pilih dan didorong bertanggung-jawab menggunakan hak tersebut. Guru sepatutnya menjadi rekan diskusi yang imbang dan obyektif bagi siswa. Siapkah guru-guru kita memberi pelajaran politik yang berguna bagi siswa?

Survei CSIS yang dirilis awal November lalu menunjukkan hanya 2,3 persen dari generasi milenial yang tertarik dengan isu sosial-politik. Artinya, generasi muda kita apatis pada politik. Buat mereka politik tak lebih permainan kotor berebut dan bagi-bagi kekuasaan. Buat mereka pula, kebanyakan politisi akhirnya jadi koruptor. Di sini kita wajib bertanya, jangan-jangan pendidikan politik yang diajarkan selama ini salah?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Maraknya kampanye di lini pendidikan, tentu tidak bisa membabi buta menyalahkan sang oknum. Semua itu, perlu dilihat secara utuh mengingat sejatinya praktek nirnetralitas memang telah bermula dari elit yang secara telanjang mempraktekan kampanye tanpa melihat area terlarang untuk berkampanye. Karenanya tidak heran, jika kemudian ditiru oleh masyarakat lapisan bawah seperti guru.

Setidaknya ada 3 (tiga) faktor yang membuat budaya liar berkampanye. Pertama, lemahnya pendidikan politik oleh partai politik (parpol). Padahal salah satu tugas parpol, ialah memberikan edukasi politik kepada masyarakat, namun itu tidak berjalan secara efektif dan cenderung ilutif.

Akibatnya, masyarakat tidak tahu betul seperti apa esensi berpolitik yang berkeadaban. Oleh karenanya, publik dengan mudah menafsirkan bahwa berpolitik boleh dilakukan dimana saja, termasuk kampanye politik, di forum akademik.

Kedua, mencontoh elit. Masa kampanye seperti saat ini, nampaknya menjadikan nalar elit tidak lagi berjalan normal. Tidak jarang, segala cara dan tempat dijadikan sarana untuk kampanye. Melihat potret demikian, maka publik sebagai penonton meniru gaya elit yang demikian.

Ketiga, budaya dan penegakan hukum yang belum baik. Menjadi mafhum umum bahwa budaya hukum masyarakat Indonesia belum seutuhnya baik sehingga kesadaran untuk tunduk terhadap hukum pun masih minim. Karenanya, meskipun undang-undang telah melarang kampanye di area pendidikan, tapi akan tetap saja dilanggar.

Kondisi itu kemudian diperparah dengan penegakan hukum yang cenderung lemah dan parsial. Hanya pada entitas tertentu saja kadang hukum ditegakkan, akibatnya publik merasa "cemburu dan emosi" sehingga publik turut ramai melanggar hukum yang ada sebagai protes atas ketidakadilan dalam penegakkan hukum. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Setelah munculnya dua kasus terkait adanya pendidik yang melakukan kampanye di sarana pendidikan, KPAI mengeluarkan beberapa rekomendasi. Hal itu bertujuan agar kasus guru yang mendoktrin muridnya untuk Anti Jokowi, dan murid pramuka yang meneriakkan 2019 Ganti Presiden, tidak terulang lagi.

Pertama, KPAI mendorong kepala-kepala Dinas Pendidikan di berbagai daerah untuk mengingatkan kepala-kepala sekolah dan para pendidik maupun tenaga kependidikan untuk bersikap netral dalam Pemilu 2019, baik Pemilu Legislatif  (PILEG) maupun PILPRES. Terutama para pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil).

Kedua, KPAI mendorong para guru, baik guru PNS maupun Non PNS untuk mematuhi ketentuan bahwa lembaga pendidikan (baca sekolah) haruslah bersih atau steril dari kepentingan politik dan politik praktis.

Anak-anak harus dilindungi dari pengaruh buruk berupa ujaran kebencian. Anak-anak seharusnya dipertontonkan demokrasi yang terbuka, jujur dan menghargai HAM. Hal itu dikarenakan guru sangat strategis dalam memperkuat demokrasi dan nilai-nilai kemanusian.

Ketiga, KPAI mengapresiasi Kepala SMAN 87 Jakarta dan Sudin Dikmen Wilayah I Jakarta Selatan yang sudah menjalankan tugas dan fungsinya  dengan cepat menangani kasus ini, memproses  dan membina guru yang bersangkutan.

Sebagai pembelajaran bagi para pendidik di Indonesia, KPAI mendorong Dinas Pendidikan Provinsi  DKI Jakarta untuk memproses kasus guru terkait dengan tetap memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan klarifikasi dan pembelaan diri (sebagaimana di atur dalam UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen), sebelum dijatuhi sanksi sesuai ketentuan PP Nomor 53 tahun 2010.

Praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Nantinya dari hasil pemeriksaan,  jika terbukti bersalah maka penegakan aturan tentu harus dilaksanakan. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Jaringan Anak Nusantara (JARANAN), Konsultan Keayahbundaan dan Perlindungan Anak.

Setiap kali berlangsung  perhelatan pesta demokrasi politik seperti pilkada, pilpres dan pileg di negeri ini, kerap kali pula muncul kasus-kasus terkait pelibatan anak dalam kegiatan politik dengan beragam variasi pelanggaran. Padahal pelibatan anak dalam politik praktis, menurut perundangan yang mengatur pemilu dan UU Perlindungan Anak, merupakan tindakan terlarang di negeri ini.

Bila yang dimaksud anak menurut UU  Perlindungan Anak adalah "seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan",  sementara yang disebut "pemilih" menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu adalah warga negara yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

Bahkan diusia 17 tahun itu pun meski tergolong anak, menurut UU Nomor 7 tahun 2017 pasal 72 justru sudah berhak jadi pelaksana pemilu, yakni menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN. Sehingga sebenarnya tidak seluruh kelompok usia anak diharamkan dalam kegiatan politik.  Bahkan dibolehkan menjadi pelaksana pemilu.

Meski usia 17 tahun sebagai usia anak sudah dibolehkan berkegiatan politik, tapi sebagaimana orang dewasa, ia dilarang melakukannya di lingkungan sekolah, tempat ibadah dan fasilitas pemerintah. Terkait video viral berisi ratusan anak berseragan mirip Pramuka meneriakkan yel-yel 2019 Ganti Presiden dengan dipandu orang dewasa di video itu, setidaknya akan lebih menarik direnungkan jika kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan reflektif-kritis terkait itu.

Yakni, bagaimana jika misalnya ternyata anak-anak itu justru adalah anak-anak yang sebenarnya sudah memiliki hak memilih pada pemilu nanti, dan kegiatan itu pun ternyata dilakukan bukan di sekolah maupun di tempat yang dilarang, serta seragam yang digunakan ternyata memang bukan seragam pramuka seperti diduga Ketua Kwarnas Pramuka Budi Waseso?

 Apalagi setelah melihat berulang-ulang video itu saya sendiri sulit menduga berapa usia anak-anak di dalam video itu. Atau bagaimana jika, misalnya, ternyata anak-anak itu bukanlah pelajar tapi anak-anak putus sekolah yang justru memperoleh santunan, pemberdayaan, dan pembinaan intensif bukan dari pemerintah, tapi dari orang yang memandu yel-yel itu? Hal ini mengingat menurut data yang ada, masih banyak anak-anak yang putus sekolah, bukan?

Terhadap kasus seorang guru agama Islam di SMAN 87 Jakarta, Nelty Khairiyah, yang dituding mendoktrin muridnya anti Jokowi, sebaiknya kita bisa lebih bijak menilai masalah itu. Sebab boleh jadi itu sekedar kekhilafan atau salah ucap yang tak disengaja sang guru saat menyampaikan pelajaran pada siswa-siswinya. Atau ucapannya disalahtafsitkan orang yang mendengarnya, terlebih jika ternyata yang salah tafsir itu. orang atau pelopor yang sudah condong punya preferensi politik kepada petahana.

Apalagi menjadi menarik ketika justru para muridnya banyak yang mengapresiasi positif figur Nelty lewat testimoni tentang kebaikan sang guru ketika mereka berunjuk rasa damai di sekolah. Dan lagi sang guru itu pun sudah meminta maaf jika dianggap salah berucap, atau jika materi yang disampaikan pada  sampai memicu salah tafsir.

Lalu seperti apa cara mengajarkan politik berdasarkan perspektif anak tanpa menonjolkan keberpihakan yang justru membatasi hak pilih anak?

Dalam konteks itu kita sebenarnya bicara seni mendidik anak terkait politik. Perlahan tapi pasti, didiklah anak memiliki wawasan politik dan kemampuan menyerap sebanyak-banyaknya informasi terkait politik. Lalu berikan pula kepada anak seperangkat pilihan pisau analisis yang tersedia yang bisa digunakan menganalisis secara kritis persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat yang tentunya terhubung dengan dirinya si anak.

Lewat proses waktu dan latihan menganalisis, lalu sikap apapun yang muncul sebagai buah dari analisis seorang anak atas persoalan yang muncul, itulah pilihan sikap politik mereka yang harus dihargai oleh orangtua, guru dan orang dewasa lainnya. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Eko Listiyanto

Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

FOLLOW US

Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas