Makan Korban, Masih Perlukah MOS Diselenggarakan?
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 18 July 2019 12:00
Watyutink.com - Masa Orientasi Siswa (MOS) yang pada tahun ajaran baru 20018/2019 diganti menjadi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), seharusnya menjadi program yang menyenangkan bagi para calon siswa baru. Terlebih berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 18 Tahun 2016, setiap sekolah diwajibkan menyelenggarakan MPLS.

Diubahnya istilah MOS, menjadi MPLS sendiri adalah untuk menghindari problematika yang kerap terjadi dari tahun ke tahun, seperti kasus perpeloncoan atau bullying yang dilakukan oleh senior terhadap siswa baru. Hal itu dikarenakan kegiatan MOS dipegang oleh siswa, bukan dari kalangan para pengajar.

Sementara saat ini, kegiatan MPLS dilakukan mengacu pada Permendikbud, dimana siswa tak lagi menjadi pembina atau panitia penyelenggara. Sehingga kegiatan diawasi langsung oleh guru. Sementara kepala sekolah juga memiliki tanggung jawab penuh terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pengenalan lingkungan sekolah.

Namun rupanya, hal itu juga tidak menjamin tidak adanya kekerasan terhadap calon siswa baru. Seperti yang terjadi di SMA Militer Plus Taruna Indonesia Palembang misalnya, seorang siswa tewas setelah dianiaya oleh salah seorang pembina MPLS. Menurut pengakuan tersangka, kepala korban dipukul menggunakan bambu.

Kasus tersebut juga menambah deretan daftar MOS maut di Indonesia. Memang bukan hanya kekerasan fisik yang menjadi penyebab kematian calon siswa baru, tetapi kegiatan MOS yang terlalu berat juga dapat membuat siswa kelelahan, sehingga menyebabkan kematian. Pertanyaannya, masih perlukah kegiatan MOS atau MPLS diselenggarakan?

Jika ditelusuri asal mulanya, kegiatan MOS sendiri telah ada sejak jaman penjajahan Belanda. Namun seiring berjalannya waktu, kegiatan tersebut semakin tidak mendidik. Bahkan problematika MOS sudah menuai pertentangan sejak tahun 1960an. Tak sedikit calon siswa baru yang mengaku menerima kekerasan fisik maupun psikis. 

Berbagai aturan pun kemudian dikeluarkan untuk menangani masalah tersebut. Tapi sayangnya, hingga kini MOS masih juga memakan korban. Jika demikian, apakah itu artinya selama ini pihak sekolah tidak melakukan pengawasan ketat terhadap kegiatan MOS? Lantas, bagaimana dengan legalitas dan kompetisi para pembina? 

Padahal kita tahu bahwa berdasarkan (Permendikbud) Nomor 18 Tahun 2016, kegiatan MPLS sudah menjadi hak guru atau tim pengajar. Tetapi jika kekerasan masih terus terjadi, sanksi apa yang pantas bagi pihak sekolah agar kasus serupa tak terulang kembali? Dan, bagaimana seharusnya MOS atau MPLS yang ideal?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Dalam kasus ini KPAI telah berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah untuk meminta penjelasan dan klarifikasi. KPAI akan mempertanyakan pengawasan Dinas Pendidikan Sumatera Selatan terkait pelaksanaan MPLS 2019, dan memastikan pakah juknis dan pedoman MPLS sudah diterima oleh seluruh sekolah.

Pasalnya, dalam juknis tersebut pelaksanaan MPLS hanya 3 hari (bukan satu minggu) dan adanya larangan penggunaan kekerasan dalam MPLS, termasuk larangan keterlibatan penuh siswa senior. Selain itu, KPAI juga telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian yang memproses pelaporan orangtua DBJ terkait proses pemeriksaan kasus ini. 

Tak hanya itu, KPAI mendorong Kepala-kepala Sekolah memastikan bahwa MPLS di lingkungan sekolah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Permendikbud nomor 18 tahun 2016 tentang MPLS. MPLS tahun ajaran 2019/2020 yang seharusnya dilaksanakan dengan mengacu pada Permendikbud Nomor 18 tahun 2016 tentang Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), yang juga disertai dengan edaran pedoman MPLS agar tetap mengacu pada Pemerndikbud tersebut. 

Dalam aturan tersebut, MPLS sepenuhnya dibawah pengawasan guru dan membatasi keterlibatan siswa senior untuk menghindari terjadinya kekerasan atau perplocoan. Termasuk juga melarang penggunaan atribut MPLS yang bersifat merendahkan dan memalukan.

Atribut tersebut seperti penggunaan tas karung, tas belanja plastik, dan sejenisnya, kaos kaki warna-warni tidak simetris, dan sejenisnya, aksesoris di kepala yang tidak wajar, alas kaki yang tidak wajar, papan nama yang berbentuk rumit dan menyulitkan dalam pembuatannya atau berisi konten yang tidak bermanfaat, dan tribut lainnya yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran.

Permendikbud MPLS juga membuat ketentuan kegiatan yang dilarang dalam Pelaksanaan Pengenalan Lingkungan Sekolah di satuan pendidikan berikut, yakni memberikan tugas kepada siswa baru yang wajib membawa suatu produk dengan merek tertentu, menghitung sesuatu yang tidak bermanfaat (menghitung nasi, gula, semut, dan lain-lain), memakan dan meminum makanan dan minuman sisa yang bukan milik masing-masing siswa baru, memberikan hukuman kepada siswa baru yang tidak mendidik seperti menyiramkan air serta hukuman yang bersifat fisik atau mengarah pada tindak kekerasan, memberikan tugas yang tidak masuk akal seperti berbicara dengan hewan atau tumbuhan serta membawa barang yang sudah tidak diproduksi kembali, dan aktivitas lainnya yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran.

Selain itu, untuk mendorong interaksi antara anak dengan orangtua dan guru, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 85 Tahun 2019 tentang “Hari Pertama Masuk Sekolah”, dimana para pegawai dan karyawan di lingkungan Kementerian PPPA diminta untuk mengantarkan anaknya ke sekolah pada hari pertama dan mendapatkan dispensasi terlambat masuk kerja khusus pada Senin, 15 Juli 2019. 

KPAI mendukung dan mengapresiasi gerakan mengantar anak ke sekolah di tahun ajaran baru, namun KPAI mendorong tidak sekedar mengantar ke sekolah, namun orangtua melakukan interaksi dengan wali kelas, masuk ke kelas anak-anaknya dan berkenalan langsung dengan para orangtua yang menjadi teman sekelas anaknya. 

Sekolah wajib memfasilitasinya, karena hal ini penting bagi upaya membangun komunikasi positif ke depannya untuk proses pembelajaran bagi anak-anaknya selama menempuh pendidikan di sekolah tersebut. Denganmengantar anak ke sekolah, orangtua juga dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan MPLS di sekolah anaknya. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Jaringan Anak Nusantara (JARANAN), Konsultan Keayahbundaan dan Perlindungan Anak.

Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran Baru 2019/2020 bagi siswa-siswi tingkat SD hingga SLTA di pelbagai daerah yang berlangsung sejak awal pekan ini, sejauh ini relatif berjalan cukup aman dan lancar. Terutama di sekolah-sekolah negeri. 

Namun tidak demikian dengan beberapa sekolah swasta. Yang mana pada pekan lalu beberapa orangtua sebuah sekolah swasta di Jakarta, misalnya, mengeluh lantaran anaknya mengalami kekerasan verbal dan ejekan yang merendahkan harga diri peserta didik baru oleh para senior sekolah tersebut. Sehingga ini jadi pelajaran bagi sekolah bersangkutan untuk tidak lagi melibatkan senior di sekolah itu yang suka over acting dalam kegiatan MPLS.

Kasus paling mencuat kepermukaan di tahun ajaran baru kali ini adalah kasus tewasnya ADB (14) siswa SMA Taruna Indonesia Palembang, sekolah swasta semi militer plus, saat mengikuti MPLS akhir pekan lalu. Penyelidikan kepolisian mengungkap tewasnya ADB lantaran mengalami kekerasan fisik oleh Obby Frisman Arkataku (24), sarjana psikologi yang bekerja sebagai pembina di SMA itu, yang telah ditetapkan polisi sebagai tersangka.

Tak hanya ADB yang dipukul memakai batang bambu setelah korban kelelahan usai latihan berjalan 13 kilometer saat MPLS. Ada korban lain yakni WJ (14), teman seangkatan ADB, yang ditendang dan dipukul perutnya hingga ususnya terbelit dan saat ini masih dalam perawatan rumah sakit.

Terkait kasus tewasnya calon peserta didik dalam kegiatan MPLS di Sekolah Semi Militer di Palembang tersebut, setidaknya ada dua hal yang bisa disampaikan di sini.

Pertama, ketika pihak SMA Taruna Indonesia di Palembang mengakui MPLS yang dilakukannya tidaklah seperti MPLS sebagaimana sekolah-sekolah lain tetapi menamakannya Masa Dasar Bimbingan Fisik dan Mental yang memiliki sistim dan prosedur sendiri, lalu pertanyaannya: mengacu pada peraturan resmi yang mana kegiatan itu dilakukan? 

Bukankan semua sekolah harus mengacu pada Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016, dan bukan bebas membuat aturan sendiri sesuka hati yang justru berpotensi melanggar hak-hak anak. Bahkan bisa mengancam kenyamanan, keselamatan dan jiwa anak?

Ketika kasus itu terjadi hal tersebut menandai lemahnya fungsi pembinaan dan evaluasi dari dinas pendidikan setempat terhadap sekolah-sekolah di wilayahnya, baik sekolah negeri maupun swasta. Sehingga kepala daerah perlu memberi peringatan atau sanksi tertentu sesuai peraturan yang ada kepada kepala dinas pendidikan setempat. 

Hal itu agar bisa segera dipastikan berlangsung perbaikan kinerja pengawasan dan evaluasi dari dinas pendidikan setempat, khususnya dalam hal antisipasi, agar tidak berulangnya kejadian serupa di wilayahnya ke depan nanti. Dan memastikan tak satu sekolah pun di wilayahnya yang leluasa membuat aturan sendiri terkait MPLS di luar standar kepantasan, kenyamanan dan keamanan bagi calon peserta didik.

Kedua, sebuah model pendidikan swasta yang menekankan gaya semi militer yang memaklumkan metode pendisiplinan lewat cara kekerasan dan hukuman, yang seringkali merendahkan martabat anak, entah mengapa ternyata tetap eksis dan ada "pasar" nya di tengah masyarakat. Padahal ide dan praktik pendidikan berbalut unsur kekerasan dilarang oleh sistem pendidikan dan sistem perlindungan anak di negeri kita. 

Untuk itu, selain dinas pendidikan setempat perlu menertibkan dan mereorientasikan visi pendidikan terhadap sekolah-sekolah swasta bergaya semi militer seperti itu, perlu pula edukasi yang lebih kuat dan massif ke tengah masyarakat bahwa pendidikan yang dibutuhkan untuk anak-anak kita bukanlah model pendidikan semi militer yang amat berpotensi kekerasan bertameng "demi pendisiplinan".

Berdasarkan catatan kami, kejadian mengenaskan di sekolah bergaya semi militer sebelumnya pun pernah terjadi pada September 2018 lalu di SPN (Sekolah Penerbangan Nasional) Dirgantara Batam (setara SMK), meski bukan dalam suasana MPLS. 

Saat itu seorang siswa bernama RS (17) dituduh melakukan pelanggaran tertentu di sekolah itu dan mendapat ganjaran hukuman fisik dengan cara berjalan jongkok di perkarangan sekolah yang beraspal dalam kondisi tangan diborgol dan disaksikan teman-temannya, hingga tangannya lecet-lecet. Sekolah itu diketahui memiliki semacam penjara yang dipakai menghukum siswanya yang melanggar.

Diketahui RS pun ditampar pemilik modal sekolah itu yang ternyata juga oknum aparat kepolisian. Kemudian RS dibawa ke sidang disiplin sekolah lalu dilakukan upacara pelepasan atribut sekolah miliknya di lapangan. Semua kejadian itu oleh pemilik sekolah itu direkam dan disebarluaskan ke media sosial. Orangtua dan keluarga korban pun dikirimkan film berisi anaknya saat menjalani proses penghukuman. Sungguh yang demikian itu sama sekali bukan wajah praktik pendidikan yang kita kehendaki, bukan? 

Perlu dipahami para orangtua yang ingin memiliki anak berjiwa disiplin dan berfisik kuat, bahwa untuk memiliki anak yang berdisiplin dan berfisik kuat tidaklah selalu keputusan yang bisa diambil adalah dengan memasukkannya ke sekolah-sekolah swasta semi militer, apalagi yang memaklumkan pendisiplinan anak lewat cara-cara penghukuman. 

Ketahuilah bahwa sikap disiplin bukanlah monopoli militer. Di luar militer, dalam hal ini sipil pun punya etos kedisiplinan yang tak kalah dari militer. Dan tak selalu kedisiplinan dibentuk melalui penghukuman. Lewat pembiasaan yang penuh cinta pun anak bisa dibentuk sikap disiplinnya.

Semoga tidak terulang lagi MPLS yang memakan korban, terlebih korban jiwa jiwa, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Amin. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengelola majalah POTRET dan Majalah Anak Cerdas. Direktur Center for Community Development and Education (CCDE) Banda Aceh

Teringat masa-masa pertama masuk ke Perguruan Tinggi. Kala itu, mahasiswa baru harus mengikuti kegiatan masa orientasi, masa pengenalan kampus. Masa pengenalan tersebut sering disebut dengan istilah pelonco. Ya, sesuai dengan namanya pelonco, maka  makna dan esensi orientasi sering terkubur. Yang ada hanyalah kegiatan-kegiatan yang menjadi ajang untuk mempelonco, membuat malu bahkan menjadi ajang bully yang dilakukan oleh kakak/abang letting terhadap mahasiswa baru. Budaya orientasi dan pelonco tersebut, malah hanya ada di level Perguruan Tinggi. Namun, kemudian, entah kapan pula budaya itu diadopsi oleh Sekolah Menengah Atas (SMA), yang jelas Masa Orientasi Sekolah sudah menjadi kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan usai penerimaan siswa baru. Bisa jadi, tujuan awalnya adalah sebagai masa pengenalan sekolah, untuk mengetahui banyak hal tentang visi, misi, strategi, tujuan dan kegiatan-kegiatan sekolah serta budaya sekolah. Tentu saja tujuannya baik, agar setiap siswa yang masuk ke sekolah tersebut bisa lebih terarah.

Namun, ketika kegiatan MOS tersebut menjadi bagian dari kegiatan siswa, dimana yang menjadi pelaksananya adalah para siswa yang merupakan para senior, abang kelas, maka MOS pun dari tahun ke tahun berubah warna. Masa Orientasi kemudian menjadi masa yang seakan-akan membolehkan para senior memperlakukan siswa baru secara semena-mena, melakukan bully dan bahkan hingga pada tingkat kejahatan berupa tindak kekerasan senior terhadap junior yang mematikan.

Berbagai tragedi tindak kekerasan  pada masa orientasi sekolah mulai memakan korban. Kekerasan yang dilakukan para mahasiswa di saat masa orientasi, seperti yang kerap terjadi di IPDN, menjalar ke sekolah menengah atas. Seakan menjadi warisan budaya yang harus diturunkan kepada lembaga pendidikan di bawahnya yang membuat berita tentang kekerasan di masa orientasi sekolah tersebut, menjadi semakin sering terjadi dan terus berlangsung secara turun temurun, terutama di sekolah-sekolah yang mewarisi metode penegakan disiplin setengah militer, seperti yang membudaya di IPDN yang sudah sangat mengerikan itu. Sehingga, tidak salah bila kita menyebut bahwa ada banyak praktik kekerasan yang membudaya di tengah lembaga pendidikan formal atas nama menegakan disiplin. Selain itu, tidak jarang pula kejadian yang mengerikan dialami oleh para pelajar atau siswa baru ketika sekolah mengadakan kegiatan pengenalan sekolah yang selama ini kita kenal dengan sebutan Masa Orientasi Siswa (MOS) tersebut.

Ironisnya, ketika tata laksana MOS telah berubah, dimana pelaksana MOS bukan lagi siswa senior, tetapi guru dan bahkan kepala sekolah, kita dikejutkan dengan kasus MOS maut di SMA Taruna Palembang. Tribunnews.com, edisi 16 Juli 2019 memberitakan bahwa “ Siswa SMA Taruna Palembang tewas saat MOS. Kepala Korban dipukul Pembina menggunakan bambu”. Mengerikan sekali bukan?

Ya, jelas ini tragedi MOS yang telah berganti baju menjadi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), yang dimaksudkan agar tidak terjadi lagi aksi bully atau kekerasan, apalagi bisa menyebabkan kematian selama masa orientasi. Namun, faktanya kasus memilukan ini seakan berulang dan akan terus terjadi. Maka, sewajarnya, kita bertanya, apakah kegiatan MPLS itu masih tetap harus dilakukan?

Tentu tidak bijak, apabila kita langsung memutuskan bahwa MPLS itu tidak perlu. Juga tidak bijak bila kita menghentikan kegiatan tersebut, karena pengenalan lingkungan sekolah itu penting, apalagi kalau pada kegiatan MPLS tersebut bisa digunakan untuk membangun kesadaran semua siswa untuk menjadikan lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak, anti kekerasan dan selalu menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Tentu menjadi sangat positif. Apalagi, kita ketahui bahwa sudah banyak aturan yang dikeluarkan untuk mengatasi agar tindak kekerasan tidak terjadi lagi saat masa orientasi atau pengenalan sekolah. Ditambah lagi dengan adanya payung hukum berupa Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016,  yang menggeser pelaksana kegiatan MPLS tugas  guru atau tim pengajar, bukan siswa senior.

Oleh sebab itu, kegiatan MOS yang berganti baju menjadi MPLS tidak boleh lagi ada sikap dan tindak kekerasan dalam bentuk apapun. Bila sikap dan tindak kekerasan masih juga tetap terjadi, maka pihak sekolah harus bertanggung jawab dan diberikan sanksi yang berat berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Seperti apakah sangsi tersebut? Pertama, Kepala Sekolah harus dicopot dari jabatannya dan sangsi terberat adalah dengan menutup sekolah tersebut. Untuk itu, Kepala Sekolah, tidak boleh menyerahkankan kegiatan tersebut kepada satu Pembina, tetapi menjadi tugas bersama para guru dan kepala sekolah. Setiap guru dan pembinan harus diberikan pemahaman dan penyadaran bahwa kegiatan MPLS adalah kegiatan yang dijalankan dengan prinsip nonviolence, ramah anak dan bijak. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF