Maju Mundur Perempuan-perempuan Pengabdi Negeri
berita
Humaniora
Sumber Foto : suarakarya.com (gie/watyutink.com) 23 July 2018 17:00
Dua srikandi Jokowi di Kabinet Kerja, MKP Susi Pudjiastuti dan Menkeu Sri Mulyani sempat masuk radar cawapres Jokowi. Bahkan relawan pendukung keduanya sempat terbentuk. Mantan Mensos Khofifa Indar Parawansa, salah satu srikandi Jokowi berhasil memenangkan pertarungan perebutan kursi Jatim-1. Apakah ini bisa diartikan bahwa emansipasi perempuan sudah bisa diterima publik tanah air?

Tradisi Nusantara yang patrialistik, dahulu menempatkan perempuan sebagai warga kelas dua di bawah laki-laki. Perempuan hanya mengurusi hal-hal seputar dapur, sumur dan kasur. Pendidikan dan pekerjaan diperuntukan bagi laki-laki, sementara tak ada tempat bagi perempuan. Konon katanya hingga sekarang, masih ada sekelompok orang yang mempertahankan hal itu. Emansipasi perempuan seolah terabaikan.

Walau perempuan menjadi warga kelas dua dalam masyarakat kita, nama-nama seperti Cut Nyak Dien, Laksamana Keumalhayati (Mahayati) dan Martha Christina Tiahahu menorehkan tinta emas dalam perjalanan perjuangan bangsa Indonesia. Demikian pula RA Kartini yang kumpulan suratnya dibukukan dengan judul “Habis Gelap Terbitlah Terang”, dan menjadi pemantik kebangkitan kaum perempuan Indonesia. Kartini wafat di usia yang relaitf masih muda (25 tahun)

Sama dengan tahun wafatnya Kartini (1904), Dewi Sartika mendirikan sekolah yang diberi nama Sekolah Isteri dan kemudian berganti nama menjadi Sekolah Keoetamaan Isteri. Sekolah ini tersebut merupakan sumbangsih nyata Dewi Sartika pada negeri ini. Di awal masa perjuangan mempertahankan kemerdekan, nama-nama perempuan seperti Maria Ulfa Santoso dan Rangkayo Rasuna Said aktif ikut serta dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Emansipasi perempuan yang belakangan jadi trend di era-moderen, bukanlah barang baru bagi Indonesia. Tokoh-tokoh perempuan lain bermunculan menghiasi posisi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Belakangan di kalangan TNI/Polri upaya untuk mencetak perwira tinggi perempuan terus dilakukan. Jabatan dan tugas strategis lain juga diberikan kepada kaum hawa. Apakah ada kendala bagi mereka dalam melaksanakna tugas?

Secara global, gerakan feminis mendorong pelibatan perempuan dalam segala aspek. Itu mempengaruhi regional (walau ada negara Asia yang masih memposisikan perempuan sebagai warga kelas dua). Di tingkatan lokal, Indonesia lebih percaya diri setelah menteri di Kabinet Kerja dihiasi 8 srikandi. Di legislatif, quota untuk perempuan dinaikan. Dari 25 persen menjadi 30 persen, keterwakilan perempuan dalam caleg yang diajukan tiap partai.

Namun jika di bandingkan dengan masa lalu dan masa kini, apakah pelibatan perempuan dalam mengabdikan diri untuk tanah air mengalami kemajuan atau kemunduran?

Apakah para penguasa di negeri ini telah memberikan porsi yang sesuai bagi perempuan untuk mengabdikan dirinya di legislatif atau eksekutif? Bagaimana kesungguhan pemangku kepentingan dalam memberikan tempat bagi perempuan untuk berkarya?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR

Perempuan atau anak gadis di kota-kota besar seperti Jakarta sudah terbiasa aktif bekerja keras dari pagi hingga pagi lagi. Mereka bekerja sebagai buruh pabrik, polwan, guru agama dan lain sebagainya. Di sisi lain, mereka juga memiliki hak berpolitik dan memilih. Kebiasaan masyarakat kita dalam berpolitik adalah dengan contoh-contoh. Bagi perempuan yang hendak terjun sebagai politisi, penting jika mereka terjun langsung ke masyarakat.

Sebagai contoh tadi dibilang ibu Khofifah di Jawa Timur. Beliau terkenal sangat militan dalam mengumpulkan basis masa. Dalam tradisi NU, biasanya setelah pengajian, ada diskusi. Dalam diskusi itu bisa juga bicara mengenai politik. Militansi ibu Khofifah untuk turun dan memberikan contoh tidak kita ragukan lagi.

Bahkan kemarin di Jawa Timur terkenal take line “kemaren Pak De, sekarang Bude”. Maksudnya kemarin Pak De Karwo, sekarang Bude Khofifah. Artinya the day is today, this is woman era. Jadi melihat perjalanan politik ibu Khofifah, kita bisa mengatakan bahwa politik bukan barang yang baru bagi perempuan.

Pada 2013 lalu ada penekanan untuk melakukan afirmasi perempuan di parlemen. Pada 2009-2014, 100 dari 560 anggota DPR-RI adalah perempuan. Namun pada periode ini (2014-2019) megalami penurunan. Dari 590 anggota parlemen hanya 93 yang perempuan. Ini saatnya memberikan ruang untuk melakukan evaluasi.

Kalau kita di Indonesia masih menganut sistem multi partai. Anti partai boleh saja, tapi ketika masuk ke dalam politik elektoral, Anda harus memperhitungkan partai. Meski mungkin dari independen bisa, tapi harus diperhitungkan juga jalur independen itu di mana. Selanjutnya secara undang-undang mencalonkan diri masih lebih mudah melalui partai.

Oleh karena itu, ruang-ruang untuk pendidikan kader yang bagus dan menguntungkan harus dibuka, khususnya bagi perempuan. Apalagi tren di global dan regional, sekrang memperlihatkan kecenderungan politisi perempuan mendapatkan tempat lebih banyak.

Dalam sejarah reformasi perempuan pun mengambil peran. Kita pasti masih ada yang ingat saat 1998, ibu-ibu turun ke jalan. Kemudian jadi suara ibu peduli, lalu membesar jadi gerakan rakyat. Suara ibu peduli kala itu tuntunya waktu itu dia membangunkan publik bahwa susu gak kebeli, mereka turun 7 orang kalau gak salah ya, dan berkembang. Seruan-seruan mereka kemudian menjadi agenda women parliamentarian dan juga women executives.

Perempuan menjadi penggerak dalam menyadarkan masyarakat. Baik di parlemen dan juga di eksekutif. Di eksekutif, Indonesia menjadi negara dengan menteri perempuan terbanyak di kawasan Asean dan Asia Pasifik. Jumlahnya 8 dari 34 Menteri Kabinet Kerja adalah perempuan. Dengan latar belakang mereka yang profesional. Sebut saja Ibu Menlu Retno Marsudi, Sri Mulyani, Susi dan juga yang lain, mereka berasal dari latar belakang profesional. Sekali pun mereka dari partai, tapi mereka juga profesional di bidang masing-masing.

Perempuan memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki. Perbedaannya hanya di dua fungsi, yaitu melahirkan dan menyusui. Kedua hal itu hanya dilakukan perempuan, selebihnya laki-laki dan perempuan sama. Gendong anak sambil rapat juga bisa dilakukan laki-laki.

Belakangan pengakuan atas fungsi perempuan di ruang publik terwujud dengan hadirnya ruang nursery room di ruang-ruang publik. Politik adalah ruang publik, jadi pengakuan terhadap perempuan dalam politik sebenarnya bukan lagi hal baru.

Tidak lagi ada partai yang lahir setelah reformasi mengatakan perempuan is second class. Apalagi kita ada aturan yang menatakan 30 persen perempuan afirmasi. Kalau Cuma jumlah saja banyak, kalau partai serius membekali kadernya perempuan, itu bisa dihitung dengan jari. (ast)    

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga

Kalau kita melihat kebelakang, sebetulnya tanpa kita sadari perempuan itu memilki peran yang sangat signifikan, bahkan yang utama dalam pembentukan bangsa Indonesia ini. Nah, problem-nya adalah struktur politik dan sejarah kita tentang peran-peran signifikan serta posisi semua perempuan itu yang masih dalam "bias gender". Kita masih sangat patrialistik.

Sebagi salah satu contohnya, kalau kita mau tarik kebelakang, memang bangsa ini mengenal figur seperti Kartini, tapi kemudian pengenalan terhadap Kartini itu semata mata pada saat hari Kartini saja, dan juga hanya diwarnai dengan festival baju daerah saja. Namun apakah kemudian selama ini dalam penulisan sejarah atau esteografi formal arus utama? kan tidak pernah. Kemudian diajari ataupun diingatkatkan bahwa kalau tidak ada tulisan-tulisan kartini yang dalam bukunya “Habislah Gelap Terbitlah Terang”, kita tidak paham pertama tentang gugatan kaum-kaum pergerakan waktu itu terhadap dampak negatif bukunya.

Persoalan gugatan Kartini terhadap kebudayaan premordialisme pada waktu itu. Kartini juga menuliskan tentang kemiskinan-kemiskinan yang dihadapi oleh petani Jawa akibat kolonialisme. Narasi-narasi tersebut yang dituliskan dalam karya-karyanya itu yang kemudian menginspirasi tokoh-tokoh pergerakan. Selanjutnya pada generasi Soekarno dan Hatta itu terinspirasi oleh gagasan-gagasan dan tulisan intelektual, yang diproduksi oleh Kartini. Demikian juga dengan tokoh-tokoh yang lain seperti Nurhana Kudus yang kemudian menginisiasi tentang pendidikan modern Islam.

Hal-hal seperti itu yang kemudian tidak tampil dalam nuansa sejarah storiografi kita yang bias gender. Demikian pula ketika kita bicara tentang struktur politik yang kita lihat selama ini. Kemudian hambatan-hambatan terhadap kiprah perempuan dalam kemungkinan itu yang kerap kali dibatasi oleh struktur politik yang patrialistik.

Sebagai salah satu contoh, misalnya seperti ini kalau tidak salah pada 2010 itu, kebetulan saya menjadi saksi waktu itu awal ketika salah satu sosok wali kota perempuan yang inovatif yang progoverments dan segala macam itu tampil. Beliau adalah Ibu Risma di Surabaya. Bu Risma tampil kemudian menjadi wali kota, dan waktu itu yang dia pikirkan adalah reformasi tata kota. Dan gerakan pertama adalah melakukan reformasi periklanan atau advertising.

Tapi ketika kemudian struktur politik yang tidak menghendaki itu, misalnya persoalan iklan advertising itu berurusan dengan persoalan-persoalan kolaborasi bisnis dan politik, yang nyatanya anggota-anggota dewan bagian dari itu, maka kemudian dia berhadapan dengan kekuatan struktur politik yang menghambat proses reformasi.

Nah, ini kemudian menunjukkan bahwa problem-problem struktur politik kita ini yang masih menjadi hambatan. Kemudian misalnya contoh kasus salah satunya Ibu Kofifah. Beliau  sampai sekarang sudah tiga kali  maju jadi calon gubernur. Tapi pada dua pertarungan sebelumnya, dia juga berhadapan dengan persoalan-persoalan politik pasik, terkait dengan politik uang. Kemudian juga dengan hubungan-hubungan relasi antara birokrasi dan politik segala macam hambatan.

Di sinilah vent yang dilakukan banyak perempuan kemudian itu tidak mudah. Saya melihat bahwa apa yang sedang terjadi sebetulnya kita berhadapan dengan banyak keterbatasan-keterbatasan yang ada. Ini menunjukkan munculnya kembali the power of emak-emak itu sebagai kontakan dalam menghadapi persoalan-persoalan politik yang ada sekarang.

jadi kemudian yang saya pikirkan adalah the power of emak-emak yang saya sebutkan itu bukan hanya sebuah istilah. Tapi, di dalamnya itu ada sebuah bentuk-bentuk upaya untuk menampilkan kembali perempuan sebagai inisiator dari perubahan politik. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)