Lagu Lama Perayaan 17 Agustus
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 17 August 2019 11:00
Watyutink.com - Indonesia sudah 74 tahun merdeka. Usia yang sangat dewasa untuk menjadi bangsa yang kuat, berdaulat, adil dan makmur.

Hiruk pikuk perayaan 17 Agustus tampak meriah. Desa, kota, kecil dan besar semua melakukan perayaan. Perayaan sudah pasti, namun sejauh mana sejarah dapat mengingat makna dibalik sejarah hari ini?

74 tahun merdeka, apakah masalah negeri ini selesai? Tentu tidak! Berkaca pada kondisi bangsa Indonesia saat ini sesungguhnya kita belum merdeka dari diri sendiri. Banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan menyambut 2045, Indonesia emas.

Kesenjangan sosial masih terjadi, 49,3 persen kekayaan Indonesia dikuasai oleh satu persen. Menurut Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), empat orang terkaya Indonesia setara dengan kekayaan 100 juta penduduk miskin Indonesia. Miris bukan?

Masalah korupsi juga seakan tiada akhir. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan kasus korupsi yang akan dibongkar tahun 2019, 10 persen berasal dari APBN. Artinya, kalau proporsi yang dikorupsi 10 persen, berarti nilai kerugian negara lebih dari Rp200 triliun dalam satu tahun. Belum lagi kerugian yang berasal dari non-APBN.

Secara politik memang Indonesia sudah mengalami peningkatan demokrasi. Meski pada pemilihan umum serentak 2019, terjadi banyak ‘kejutan’. Misalnya ada banyak kasus ujaran kebencian antar pendukung capres dan cawapres yang sampai ke ranah hukum. Hal ini menyiratkan ketidakdewasaan dalam memaknai kebebasan berpendapat.

Tentu, banyak juga prestasi yang telah diraih. Pada moment Olimpiade Fisika Internasional (IPhO) ke-50 di Israel ini, Tim Olimpiade Fisika Indonesia meraih empat medali perak dan satu medali perunggu.

Tim Olimpiade Geografi Indonesia berhasil menjadi juara umum dalam ajang International Geography Olympiad (IGeo) 2019 yang diselenggarakan di Hong Kong, 30 Juli-5 Agustus 2019.

Jelas, masih banyak yang membuat kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Kebanggan pada Garuda Pancasila tentu tak boleh memudar dengan alasan apapun. Jika tidak demikian, maka Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika akan hilang ditelan masa.

Perayaan 17 Agustusan bagai lagu lama. Tak jarang lebih indah, menyimpan dan mengembalikan kenangan atau bahkan kadang bisa juga membosankan. Tanpa kesadaran bahwa Indonesia adalah rumah yang harus dirawat, maka lagu-pun bisa hanya tinggal kenangan. Bukankah demikian?

Apa pendapat Anda?

Watyutink

SHARE ON
OPINI PENALAR
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Selama 74 tahun kita sudah merdeka, tetap masih menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan Belanda. Tetapi meski banyak nilai dan paradigma yang berubah masih banyak pula yang sesuai dengan perkembangan peradaban bangsa.

Solusi yang ampuh melalui kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK) yang setiap saat ada perbenturan nilai yang terjadi dalam sebuah norma hukum, maka "Putusan MK" menjadi solusi yang disepakati bersama.

Selain itu, lahirnya UU baru yang khusus mengatur tindak pidana tertentu juga menjadi ukuran kemajuan peradaban kita. Seperti halnya; UU Korupsi, UU TPPU, UU pornografi, UU ITE atau UU lain meski tak secara khusus mengatur tindak pidana tertentu juga sudah mengakomodir perilaku-perilaku yang berdimensi kejahatan.

Namun demikian, tentunya masih banyak tindak pidana tertentu yang pengaturannya belum sempurna yang kemudian orang berharap akan diakomodasi dalam KUHP yang baru.

Harapan adalah harapan, KUHP yang baru yang diharapkan menjadi kodifikasi hukum pidana juga ternyata tidak mampu mengakomodir harapan harapan itu. Bahkan pada beberapa hal menjadi indikator kemunduran, misalnya dengan memasukan beberapa UU yang bersifat luar biasa seperti tindak pidana korupsi, narkotika atau terorisme.

Disatu sisi tujuan kodifikasi tercapai, tetapi di sisi lain akan mengakibatkan tergradasinya UU tersebut menjadi UU yang bersifat biasa, padahal penanganannya harus bersifat luar biasa pula.

Demikian juga ada beberapa nilai dan pardigma dalam UU yang sudah disesuaikan justru dikembalikan lagi. Seperti penghinaan terhadap presiden serta penghukuman terhadap gelandangan dan lain sebagainya. (yed)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Pada Alpha Research Database, Indonesia & Penulis Buku Freeport : Bisnis Orang Kuat VS Kedaulatan Negara

Sudah 74 tahun Indonesia merdeka, tetapi bangsa ini belum berdaulat secara ekonomi. Eksistensi bangsa bak pohon parasit yang tak memiliki pijakan konstitusi. Bangsa kaya sumber daya alam, tetapi rakyat masih miskin.

Pembangunan antara Jawa dan luar Jawa timpang. Dana pembangunan infrastruktur dikorupsi oleh pejabat publik pusat-daerah. Ini menunjukan kegagalan pemimpin republik mengurus dapur domestik; reformasi birokrasi dan reformasi hukum. Mafia pajak dan mafia hukum berkongsi, sehingga pajak tak bisa diandalkan membangun kemandirian bangsa. Risikonya, negara harus bersandar pada utang untuk membiayai pembangunan.

Total utang Pemerintah per kuartal II-2019 sebesar 391,8 miliar dolar AS atau Rp5.681 triliun (Asumsi Kurs 1 dolar AS = Rp14.500). Jumlah tersebut naik 10,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau year-on-year (YoY). Utang menjadi berkah, jika dimanfaatkan untuk pembangunan.

Namun, celaka jika utang tak digunakan dengan baik, karena negara bisa bangkrut (government failure). Membengkaknya belanja birokrasi. Korupsi anggaran oleh DPR dan pemerintah untuk kepentingan politik adalah lonceng maut menuju kebangkrutan negara. Karena pemerintah menyisihkan sedikit porsi  belanja modal, sehingga utang lebih besar dari pendapatan. Padahal, utang harus membayar kembali pokok dan bunganya.

Lembaga-lembaga peminjam biasanya memonitor kebijakan makroekonomi sebuah negara sebelum memberi pinjaman. Kebijakan makro ekonomi harus investor friendly, yaitu, menjalankan liberalisasi ekonomi sebagai agenda pokok tata ekonomi fundamentalisme pasar.

Mazhab ekonomi ini muncul untuk merespons paradigma ekonomi Keynesian yang memberi porsi besar bagi pemerintah mengintervensi pasar, melalui instrumen fiskal dan moneter. Fundamentalisme pasar dipelopori Milton Friedman, yang mengambil alih konsep ekonomi neoklasik tentang "pasar bebas" Adam Smith. Pengikut Friedman bertebaran di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Mereka percaya, investasi asing dapat menjaga pertumbuhan ekonomi.

Risikonya, amanat konstitusi UUD’45 tentang kedaulatan ekonomi direnggut. Indonesia berlayar tanpa kendali pemerintah, tetapi dikendalikan pihak asing. Cermati dominasi modal asing di sektor pertambangan; migas mengontrol 70 persen, pertambangan batubara, bauksit, nikel dan timah mengontrol 75 persen dan tembaga dan emas 85 persen. Itu artinya, mati-hidup jutaan rakyat Indonesia tergantung pada budi baik pihak asing.

Naik-turunnya lifting migas bergantung pada pihak asing yang  mengontrol sektor hulu migas. Maju mundurnya hilirisasi pertambangan tergantung pada kesediaan Freeport, Newmont, memasok bahan baku.

Pernyataan Kepala BKPM, Mahendra Siregar soal modal asing untuk mendorong nilai tambah tak sepenuhnya benar.(Baca, Kompas, 12/11/2013). Freeport dan Newmont enggan membangun smelter dengan tameng tak ekonomis. Dua perusahaan ini hanya ingin membangun smelter melalui pihak ketiga. Modal asing tak bisa memberi nilai tambah bagi pembangunan.

Model pertumbuhan dengan acuan Amerika Serikat (AS), sebagai standar adalah ilusi. AS misalnya, mengkonsumsi 25 persen minyak bumi dunia. Jika setengah dari 1 miliar penduduk Cina bergaya hidup seperti AS, maka minyak bumi akan habis dalam sekejab. Model ekonomi pertumbuhan mengandaikan SDA tak terbatas, yang dikuras sampai tuntas dan mendorong penghancuran lingkungan tanpa mengenal keberlanjutan (sustainability).

Modal asing  berinvestasi di Indonesia karena di negara asalnya tak diijinkan merusak lingkungan. Perjuangan menjaga lingkungan adalah keperihatinan warga dunia. Sementara di Indonesia mereka mudah membayar pejabat negara agar menambang di hutan lindung dan keran ekspor dibuka lebar dengan dalih menjaga neraca perdagangan.

Lonjakan ekspor tambang tak terbendung. Tahun 2012 misalnya, ekspor nikel dari pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) sebesar 41 juta ton, pasir besi 10,5 juta ton, tembaga  8.000 ton dan bauksit 30 juta ton. Risikonya, cadangan mineral tergerus; nikel tersisa 1,028 miliar ton, tembaga 3.044 miliar ton, biji besi 173.810 juta ton, bauksit 302,316 juta ton. (Baca; Badan Geologi, 2012).

Modal asing sebenarnya diperlukan agar menumbuhkan etos pasar. Namun, pemerintah tak bisa mengharapkan budi baik modal asing yang memiliki karakter; mencari untung, merusak demokrasi dan konstitusi UUD’45. Masuknya modal asing harus disertai kapasitas negara sebagai pemintai (survillence). Persoalannya, pemerintah rapuh berhadapan dengan modal asing. Aparat keamanan dan aparat negara sampai petugas bea-cukai telah berkongsi dengan korporasi tambang dalam penjualan mineral ilegal.

Risikonya, semua kebijakan publik bersifat top-up (kelas elit), bukan mengalir ke bawah (rakyat). Investasi asing menjadi pengejawantahan liberalisme ekonomi. Sebuah kenyataan yang sulit dibayangkan bagaimana pemerintah menganut sistem ekonomi liberal ditengah masalah kemiskinan dan pengangguran yang menggunung. Sangat sulit juga dibayangkan bagaimana pemerintah membiarkan rakyat menjadi buruh tambang dengan upah tak wajar.

Indonesia dalam darurat konstitusi. Kita butuh pemimpin berdaulat mengembalikan kedaulatan ekonomi ke pangkuan konstitusi UUD 1945. Pemimpin berdaulat memiliki nyali berenegosiasi seputar nasib rakyat berhadapan dengan raksasa korporasi. Ia harus memiliki visi tentang masa depan republik; bijak menggunakan kekayaan alam, fokus amankan energi, penataan teknologi pertanian, air minum dan keseimbangan lingkungan.

Indonesia harus menuju industrialisasi, berhenti sebagai bangsa parasit yang menggantungkan industrinya pada pasokan bahan baku dari luar. Dengan nikel dan biji besi melimpah saatnya pabrik stenless stell kelas dunia dibangun agar industri otomotif tidak mengimpor bahan baku. Pembangunan pabrik ambisius itu dirintis perusahaan BUMN dan pendanaannya ditopang bank-bank BUMN. (yed)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas