LRT Palembang, Pembangunan yang Cepat Tapi Sepi Penumpang
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 19 February 2019 10:00
Pembangunan infrastruktur Light Rail Transit (LRT) yang berada di Palembang, hingga saat ini masih terus menimbulkan pro dan kontra. Meskipun pembangunan telah selesai dan LRT pun sudah dapat digunakan sejak diselenggarakannya perhelatan Asian Games 2018 lalu, fungsi dari fasilitas LRT di Kota Palembang tersebut masih dipertanyakan. Lantaran saat ini LRT Palembang sepi penumpang.

Berbeda halnya dengan pembangunan infrastruktur LRT dan MRT yang ada di Jakarta. Keduanya dibangun untuk memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat Jakarta, sekaligus mengurai kemacetan yang hingga kini masih menjadi persoalan yang sulit diatasi. Tujuannya agar masyarakat dapat beralih ke transportasi umum lebih nyaman dan cepat.

Sementara LRT Palembang saat itu dibangun untuk memfasilitasi para atlet Asian Games 2018 agar lebih mudah bertransportasi. Namun setelah perhelatan tersebut selesai, LRT Palembang justru sepi penumpang. Apakah itu artinya masyarakat Palembang belum membutuhkan moda transportasi ini? Atau jangan-jangan LRT Palembang dibangun hanya untuk gengsi saja?

Tak hanya itu, moda transportasi kekinian yang pertama kali dibangun dan beroperasi di Indonesia itu saat ini hanya dianggap sebagai sarana wisata, dibanding sarana transportasi yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ditambah kereta layang tersebut juga melewati jalur objek wisata yang ada di daerah Sumatera Selatan.

Padahal seperti yang kita ketahui, LRT Palembang dibangun dengan biaya Rp10,9 triliun. Tak hanya itu, Kementerian Perhubungan juga akan memberikan subsidi untuk biaya operasional sebesar Rp123 miliar. Tidakkah hal itu membuang-buang anggaran untuk hal yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan masyarakat Palembang?

Melihat rendahnya antusiasme masyarakat Palembang untuk menjadikan LRT sebagai transportasi umum, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah daerah agar masyarakat Palembang dapat beralih menggunakan LRT untuk kebutuhan sehari-hari? Dan, bagaimana cara mengoptimalkan fungsi dari kereta ringan tersebut?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat transportasi

Saat ini isu urban transport semakin mengemuka. Setidaknya ada tiga hal yang harus dilakukan untuk tersedianya transportasi umum (public transport), yakni jalur kendaraan tidak bermotor (unmotorrized) seperti trotoar, jalur sepeda, dan TDM (transport demand management). Sementara LRT adalah salah satu transportasi umum yang jenisnya kereta. Salah satu keunggulan kereta adalah daya angkutnya massal, tetapi kelemahannya tidak door to door (dari pintu ke pintu).

Setiap pengguna transportasi umum pasti pejalan kaki. Oleh sebab itu, perlu disediakan trotoar atau jalur sepeda. Untuk yang ingin menggunakan sepeda, dekat stasiun atau halte harus tersedia juga parkir sepeda. Beberapa kota di mancanegara sudah menyiapkan program bike sharing. Pengguna transportasi umum dapat menyewa sepeda yang sudah tersedia dekat stasiun atau halte. 

Jika sudah tersedia transportasi umum yang memadai dengan menjangkau seluruh kawasan perumahan dan pemukiman, serta tersedia jalur non motorized. Kita juga harus melihat bahwa target pengguna transportasi umum yang belum tercapai, oleh sebab itu dapat dilakukan TDM. TDM dapat berupa ganjil genap, tarif parkir tinggi dan lahan parkir terbatas di pusat kota, ERP, pajak kendaraan bermotor progresif dan sebagainya.

LRT Sumatera Selatan adalah permintaan Pemprov Sumatera Selatan. Memang pada saat itu momennya tepat, menjelang perhelatan Asian Games 2018 memerlukan kelancaran atlet, official, dan juga warga Palembang untuk menyaksikan kegiatan olagraga internasional yang terpusat di Jakabaring Sport Center (JSC). Sebelumnya pada tahun 2012 memang sudah pernah dilakukan studi kelayakan angkutan kereta untuk Kota Palembang. Kala itu direkomendasi jenis kereta monorel dengan enam jalur.

Rekomendasi itu berdasarkan dari pertimbangan pembangunan pemerataan di luar Jawa, sementara sebelumnya sudah ada rencana membangun LRT dan trem di Bandung dan Surabaya yang masih ditunda. Akhirnya ditetapkan pembangunan LRT Sumatera Selatan sepanjang 23,4 km dilengkapi dengan 13 stasiun dan 24 unit kereta. 

Dana yang dihabiskan untuk proyek ini sekitar Rp12,5 triliun termasuk pembangunan depo kereta. Rata-rata Rp37 juta dollar AS per kilometer atau setara dengan Rp484 miliar. Jalur membentang dari Bandara Sultan Mahmud Badarudddin II, hingga kawasan Kompleks Olahraga Jakabaring, yang melintasi Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir. 

Selama perhelatan Asian Games 2018, tidak terjadi kemacetan yang berarti di Kota Palembang. LRT cukup membantu membawa warga hilir mudik untuk menikmati pertandingan dan perlombaan yang diselenggarakan. LRT Sumatera Selatan ini selain dibangun sebagai transportasi umum perkotaan juga berfungsi sebagai kereta bandara. Oleh sebab itu, harga tiket ada yang Rp5 ribu untuk perkotaan dan Rp10 ribu bagi yang berasal atau menuju bandara. 

Pemerintah mengoperasikan LRT ini sebagai kereta perintis untuk 6 bulan di tahun 2018, yang mendapat subsidi sebesar Rp126 miliar. Untuk setahun pemerintah sudah menyiapkan Rp300 miliar. Sayangnya, setelah perhelatan Asian Games 2018, jumlah penumpang menurun drastis. Seolah kereta ini berfungsi sebagai kereta wisata yang layak hanya dioperasikan di hari libur atau akhir pekan. 

Data menunjukkan saat weekday kisaran 3000 - 4000 penumpang dan weekend kisaran 6000 - 8000 penumpang. Padahal target penumpang sekitar 30 ribu per hari. Masih jauh dari harapan. Berkurangnya pengguna LRT ini sudah dapat diduga sejak awal. Karena belum tersedianya angkutan lanjutan atau pengumpan (feeder). Jalur trotoar belum terbangun semua di sepanjang jalur LRT. 

Jadi, harus dilakukan rerouting Bus Umum Trans Musi dan menambah rute hingga menjangkau kawasan perumahan dan permukiman di Kota Palembang. Sedangkan transportasi umum di Kabupaten Ogan Ilir harus segera dibenahi dan Pemprov Sumsel dapat memfasilitasi ini. Pemerintah membangun infrastruktur transportasi tidak mengenal istilah untung rugi. Namun harus dilihat besaran yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan adanya infrastruktur transportasi diharapkan pengembangan wilayah dan ekonomi semakin meningkat. 

Karena LRT Sumatera Selatan masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN), dapat juga duduk bersama antara kementerian atau lembaga (Kemenko Maritim, Kemenko Ekonomi, Kementerian Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenhub, Kementerian LHK) yang terkait untuk mengevaluasi bersama.

Kasus LRT Sumatera Selatan menjadi pelajaran berarti ketika membangun kereta perkotaan di luar Jabodetabek. Kesepakatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk berbagi kewajiban harus dituangkan dalam perjanjian tertulis (MOU). Supaya, jika ada pergantian kepala daerah, program masih terus berlanjut. Membangun transportasi umum adalah membangun sistem dan peradaban. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Transportasi

Memang LRT Sumsel (Palembang) dibangun atas solicited (berdasarkan gagasan dari pemerintah) yang telah melalui pelbagai kajian akademik dan teknis (engineering) untuk mendukung program Asian games 2018 sebelum digunakan untuk angkutan umum regular 2019. Pemilihan trase LRT existing saat ini adalah berdasarkan studi monorel Kota Palembang 2007–2014. Kemudian pada tahun 2015 ada perubahan trase manorel yang diganti untuk sarana LRT sekaligus target Asian Games 2018. 

LRT Sumsel sendiri memiliki beberapa kelemahan, lantaran dukungan finansial untuk biaya operasional dan manajemen tidak selamanya diberikan oleh Pemerintah Pusat. Terlebih masyarakat masih enggan menggunakan moda transportasi umum tersebut, karena kecepatan perjalanan angkutan jalan masih normal.

Kemudian terdapat sembilan lengkungan dan empat lengkungan trase yang terlalu tajam R < 80 meter, yang membuat kecepatan LRT terbatas, hanya 20-40 km per jam. Sementara jarak 23 km ditempuh dalam waktu normal 64 menit, sehingga tidak menarik publik. Banyaknya jalan rel lengkungan tajam dan bergelombang juga dapat mengakibatkan roda LRT dan rel akan cepat aus, sehingga akan sering dirawat dan otomatis berbiaya mahal. 

Tak hanya itu, konstruksi elevated rail LRT juga tidak rata atau banyak bergelombang, sehingga bila hujan akan terjadi genangan air, dikhawatirkan akan mengganggu kinerja listrik aliran bawah (LAB). Lalu, belum adanya kejelasan konsep integrasi antar moda yang nyata di setiap stasiun LRT. Terakhir, belum adanya badan penyelenggara atau pengelola prasarana LRT Sumsel. 

Dalam menyelesaikan permasalahan itu, dibutuhkan beberapa hal, seperti melakukan rerouting semua trayek angkutan umum agar melewati destinasi ke stasiun LRT Sumsel. Implementasi serius TDM (transport demand management) oleh Pemerintah Kota Palembang juga diperlukan. TDM salah satu aksinya adalah meniadakan/hapus ruang parkir.  Sekalipun ada parkir, harganya mahal sekali, sehingga publik akan enggan menggunakan kendaraan pribadi dan akan berpindah menggunakan angkutan umum.

Adapula beberapa saran untuk tata guna lahan, seperti Perencanaan pengembangan LRT Sumsel dimasukan dalam RPJMN untuk 2019–2024, guna penataan makro kawasan. Konsep LRT Sumsel juga dimasukan dalam Sistranas Perhubungan 2019–2024 untuk penataan teknis transportasi kota Palembang. Kemudian mengundang investor yang telah terkenal untuk berinvestasi di TOD dan TJD stasiun LRT yang menjadi tujuan meeting point publik. Revisi RTRW Kota Palembang juga diperlukan, jadi semua titik stasiun diperuntukan hunian vertikal.

Sementara itu untuk pembiayaan operasional dan manajemen LRT non fare box, bisa membentuk Perda baru untuk mendapatkan Pendapatan negara non-pajak (PNBP) dalam pembangunan fungsi bangunan komersial di TOD dengan gradasi PNBP sesuai radius 500 m sampai 1000 km di setiap titik.

Pier, Girder, stasiun dan sarana LRT juga bisa menjadi ruang reklame atau iklan yang akan menjadikan pendapatan stasiun LRT. Lalu, sesuai UU 23 Tahun 2007 Pasal 23 bahwa apabila masih belum ada badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum maka Pemerintah Daerah dapat menyelenggakan prasarana perkeretaapian. Jadi Pemda Provinsi Sumatera Selatan tidak ada alasan untuk tidak berkenan mengambil alih pembiayaan operasional dan manajemen LRT Sumsel tersebut. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Maskapai Asing, Investasi yang Buruk Bagi Ekonomi Nasional              Hilangnya Kompetisi di Pasar Penerbangan Domestik             Masalah pada Inefisiensi dan Pengkonsentrasian Pasar              SBY Harus Bisa Menenangkan              Lebih Baik Kongres 2020             Ketegasan SBY, Redakan Tensi Faksionalisasi             Langkah PKS di Oposisi Perlu Diapresiasi             Insentif Pajak, Daya Tarik Sistem Pajak yang Paling Rasional             Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei