Korban Kejahatan Butuh Reparasi, Siapkah Negara Menanggungnya?
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 23 November 2018 15:30
Korban bencana alam yang rumahnya hancur akibat gempa di Lombok hingga Palu dijanjikan uang Rp50 juta per keluarga untuk kembali membangun rumah yang hancur. Walau jumlah itu minim, negara hadir untuk mereka. Bagaimana dengan nasib korban kejahatan? Apakah negara peduli pada mereka. 

Pada beberapa kasus kejahatan, negara hadir. Tapi seringkali negara abai pada korban. Hal ini yang terungkap antara lain di seminar nasional viktimologi yang diselenggarakan Departemen Kriminologi Fisip UI, Depok, Rabu (21/11/2018) kemarin. 

Misalnya, pada kasus First Travel, biro travel umroh yang menggelapkan uang jamaah. Tiga tersangka sudah divonis penjara. Aset mereka telah disita negara. Namun, uang sekitar Rp 900 miliar tak tentu rimbanya. Aset yang disita tak mencukupi untuk mengembalikan biaya umroh yang sudah disetor 65 ribu jamaah. Nasib mereka terkatung-katung hingga kini. 

Korban kejahatan seksual yang rentan, seperti anak-anak dan perempuan setali tiga uang. Setelah pelaku dibui, nyaris tak ada upaya reparasi pada korban. Padahal, korban butuh pendampingan psikologis untuk mengikis traumanya. Apakah biaya itu dibebankan pada korban? Atau pada pelaku? Bagaimana bila pelaku tak punya uang? Apa harus dibebankan pada negara?

Persoalan menjadi kian pelik bila setiap korban kejahatan menuntut hak reparasi (pemulihan pada kondisi sebelum kejahatan terjadi). Anggaran negara bisa jebol. Perundang-undangan kita mengatur hanya enam kejahatan yang mengakui hak reparasi: perdagangan orang, kejahatan HAM berat, terorisme, kekerasan seksual, penyiksaan dan penganiayaan berat. Bagaimana dengan korban kejahatan lain?

Kewajiban negara memenuhi hak reparasi ada pada LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Masalahnya, sanggupkah lembaga itu menunaikan tugasnya dengan efektif? 

Indonesia demikian luas. Kejahatan yang butuh penanganan LPSK bisa terjadi di pelosok mana saja negeri ini. Namun hingga kini LPSK tak punya perwakilan di luar ibu kota. Semua kasus ditangani dari Jakarta. 

Itu baru soal ketiadaan perwakilan daerah. Soal lain: anggaran. Bila untuk penanganan bencana alam negara menganggarkan dana hingga Rp3,3 triliun, dalam setahun LPSK hanya diberi anggaran sekitar Rp70 miliar. Angka itu tentu tak cukup untuk menangani korban kejahatan, perlindungan saksi sekaligus menggaji personel. Apa anggaran minim itu bukti negara abai pada korban kejahatan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 

Sampai saat ini perlindungan saksi dan korban belum memadai. Korban kejahatan tersebar di seluruh Indonesia. Dan supaya tidak terjadi diskriminasi terhadap penanganan korban, perlu ada LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) perwakilan daerah. Itu belum ada, karena anggarannya belum ada. 

Maka, untuk memenuhi layanan LPSK, kami tangani langsung dari Jakarta. Tetapi itu juga mempengaruhi biaya yang harus kita keluarkan. Sehingga dukungan anggaran diperlukan. 

Layanan LPSK langsung kepada korban, saksi, whistleblower, justice collaborator, dan ahli. Layanan kita pada mereka bukan hanya dalam bentuk mereka kami dampingi, proteksi--yang tentunya itu juga butuh anggaran--tetapi juga mereka perlu layanan medis. Jika mereka sakit, kami harus obati. Atau jika butuh bantuan psikologi kan harus kami fasilitasi. Itu juga butuh anggaran. 

Untuk anggaran itu jumlahnya tak sedikit. Belum lagi korban juga berhak mendapatkan kompensasi. Anggaran untuk kompensasi ini harus disiapkan. Hal-hal seperti ini harus diperhatikan dalam politik anggaran. Saat ini ada anggaran, tapi sedikit. Belum sebanding (dengan jumlah kasus yang harus ditangani dan cakupan wilayahnya). 

Masalahnya, seringkali pemerintah melihat LSPK bukan pemberi layanan langsung. Seolah-olah tugas kami dikira sebagai supervisi saja atau seperti lembaga kajian. Kami dikira lembaga yang membuat keputusan, tapi yang melaksanakan instansi lain.    

Pdahal kami ini penyedia layanan langsung. Karena menurut UU-nya kami berkewajiban memenuhi hak saksi dan korban. Sehingga bila ada korban yang butuh layanan medis, kami yang memberikan. Di sinilah salah persepsi yang sering timbul sampai sekarang.

Akhirnya, kami leboh selektif dalam hal merespon kasus. Artinya, tak semua permohonan (bantuan pada LPSK) kami layani. Yang kami tangani ada saksi, karena dalam rangka membantu proses peradilan. Namun, penanganan korban juga penting. Kalau dibanding-bandingkan jumlahnya, lebih banyak korban, sebenarnya. 

Namun tugas kami sesungguhnya, bagaimana dalam perlindungan saksi dan korban itu proses peradilan atau penegakan hukum pidananya belum terlambat. Saksi itu banyak juga yang sekaligus juga korban. 

Kami mengajukan anggaran di atas Rp100 miliar. Realisasi (penggunaan) anggaran kami di atas 99 persen. Setiap tahun dari anggaran yang diberikan kami serap 99 persen. Makanya, kami butuh di atas Rp100 miliar. Itu sudah kami ajukan. Tapi yang disetujui antara Rp65-70 miliar. (ade)  

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

Indonesia Bubar

21 February 2020

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF