Korban Gempa Lombok, Kalah Dengan Berita Politik?
berita
Humaniora
Sumber Foto : Regional.Kompas.com (gie/watyutink.com) 11 August 2018 15:00
Penulis
Pengumunan dan pendaftaran masing-masing capres-cawapres ke KPU yang terjadi di hari Kamis dan Jumat (9-10 Agustus 2018) menyita perhatian hampir seluruh rakyat Indonesia. Hingar-bingar politik dalam rangka Capres-Cawapres di Pilpres 2019 memang menyedot atensi bangsa ini.

Kegaduhannya yang sudah mulai terdengar sejak awal tahun 2018, mencapai eskalasi tertingginya saat akhir-akhir batas pendaftaran Capres-Cawapres ke KPU. Namun, ditengah hingar-bingarnya berita Capres-Cawapres hari ini, nasib pengungsi bencana gempa Lombok pasca 6 hari terjadinya gempa masih memperihatinkan.

Gempa dengan kekuatan 7 skala richter tersebut telah merenggut korban meninggal dunia sebanyak 131 orang, 1.477 orang yang mengalami luka berat dan sedang dirawat inap –BNPB masih belum memiliki data jumlah korban yang mengalami luka ringan, serta 42.239 rumah dan 458 unit sekolah yang roboh dan mengalami kerusakan. Belum lagi kerusakan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, yang membuat para korban di pengungsian terisolasi.  

Bahkan, saat hampir seluruh mata rakyat rakyat tertuju ke TV menanti pengumuman cawapres oleh masing-masing capres di hari Kamis (09/08/2019), ternyata paginya masih terjadi gempa di Lombok dengan magnitudo lebih kecil, 6,4 SR. Masih sering terjadinya gempa susulan inilah yang kemudian membuat para pengungsi masih tetap bertahan di pengungsian dan takut untuk pulang. Jikalau pulang pun, mereka tak tau harus tinggal di mana mengingat sebagian besar rumah-rumah di sana hancur akibat gempa.

Meski bantuan masih terus berdatangan ke Lombok, namun empati masyarakat Indonesia yang sempat memuncak, bahkan tagar #PrayForLombok menjadi trending topic pada hari Minggu (05/08) dan Senin (06/08) kini pun tak terdengar lagi. Sementara saat bersamaan, kegiatan evakuasi korban gempa masih berlangsung.

Dingin dan gelap, dengan penerangan seadanya di lokasi pengungsian. Kondisi pengungsi yang kehabisan tenda (terpal) hingga harus tidur tanpa alas dan selimut, serta pelindung dari udara dingin hujan dan panas. Tidak memiliki stok makanan dan air bersih.

Di tambah lagi aliran listrik di beberapa wilayah masih mati, sinyal ponsel payah, dan akses jalan darat yang lumpuh karena tertimbun longsor, retak, dan jembatan amblas, membuat para pengungsi di Lombok Utara nyaris terisolasi. Bahkan, mobil para relawan kemanusiaan yang membawa bantuan tidak bisa masuk maupun keluar ke-dari lokasi pengungsian. Sedangkan motor harus bermanuver untuk menghindari reruntuhan, timbunan longsor, retakan, serta jalan amblas. Belum pengungsi di beberapa wilayah pelosok yang luput dari bantuan.

Begitu menyedihkan nasib para pengungsi korban gempa Lombok, yang deritanya harus tertutupi oleh ‘highlight’nya berita politik. Seolah, sudah tidak ada lagi perhatian terhadap mereka pasca kejadian gempa. Padahal pada saat-saat inilah mereka membutuhkan bantuan dan dukungan dari masyarakat di Indonesia agar bisa bangkit lagi dari kesedihan dan trauma pasca bencana gempa.

Kenapa berita politik lebih menarik dan menjadi perhatian masyarakat dari pada berita kemanusiaan? Kenapa juga para politisi, petinggi partai, dan para Capres dan Cawapres tersebut sedikit sekali perhatiannya saat bencana terjadi. Semuanya terkonsentrasi ke kepentingan politik?

Kemanusiaan dikalahkan politik. Padahal kemanusiaan adalah jiwa tertinggi seorang manusia.

Apakah ini menunjukkan bahwa jiwa kemanusiaan dan rasa empati oleh bangsa ini sudah mulai terkikis?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif KAWALI (Kawal Wahana Lingkungan Hidup Indonesia)

Saya pikir penanganan di Lombok, NTB pasca gempa dalam upaya penangan korban, dan bantuan kepada pengungsi sudah baik. Sampai saat ini, bantuan untuk gempa Lombok dari saudara-saudara kita di berbagai wilayah di Indonesia terus mengalir. Artinya, perhatian dan empati masyarakat Indonesia terhadap korban bencana di Lombok masih tinggi. Meskipun yang tampak, seolah perhatian masyarakat terhadap bencana Lombok hilang karena hingar-bingarnya peristiwa politik terkait Capres-Cawapres.

Sebenarnya, semua elemen bergerak membantu, termasuk dari partai-partai politik dengan mengirimkan bantuan ke Lombok, NTB. Saya pikir sejauh ini sih perhatiannya balance, antara perhatian kemanusiaan di Lombok dengan perhatian terhadap politik di Jakarta.

Menurut teman-teman relawan di Lombok, untuk saat ini mereka di sana merasa mampu untuk menyelesaikan permasalahan ini tanpa harus dinaikkan levelnya menjadi menjadi bencana nasional. Mereka tidak ingin momen penanganan bencanan gempa ini justru dijadikan sebagai isu atau tunggangan politik.

Dalam hal ini, rakyat di Lombok ini harus mandiri, berdikari, bahu membahu, bangkit  kembali. Kalau menjadi bencana nasional, terus orang-orang provinsi ini ngapain nanti kerja penanganan bencananya. Bencana lombok harus ditempatkan sebagai subyek yang bisa bangkit mandiri. Celakanya tidak semua yang bantu paham masalah itu.

Masyarakat lombok bisa mengatasi masalah penanganan pasca bencana gempa ini sebenarnya. Tinggal mengoptimalkan sumber daya yang ada dan koordinasi dengan berbagai kalangan yang terlibat dalam penangan saat dan pasca bencana gempa ini saja. Jangan seolah-olah kalau tidak ditetapkan menjadi bencana nasional, maka para korban, pengungsi dan infrastruktur yang hancur akibat gemba tidak akan diurus. ini logika yang salah sebenarnya.

Yang harus jadi patokan, apakah akibat bencana ini pemerintah daerah lumpuh!? kalau tidak lumpuh, harus diberikan dukungan penuh. Dalam hal inj BPBD nya harus didorong lebih optimalkan mengkoordinasikan kekuataan yang ada dan bisa mengatasi, sesuai juga mandat UU PB, ada syarat-syarat untuk penetapan status bencana nasional.

Sekarang, Sementara semua warga yang tidak terdampak, setiap menit, setiap jam mengirim bantuan. Karena teman-teman pengalaman di bencana Aceh dan Sinabung, ada gerakan cuci tangan dari elit di lokal dengan mendorong menjadi bencana nasional. sementera Bupati dan Wabup dan Kepala-kepala Dinas, masih bisa keliling dengan mobil dinas dan ngopi di warung. Artinya mereka masih mampu menanggulangi masalahnya dan terkoordinasi pusat dan daerah

Pengamatan kami di Lombok saat ini, kondisi bantuan numpuk di beberapa titik. Tidak tau mana prioritas dan mana yang tidak prioritas. Sementara kecepatan teknologi ini melebihi kecepatan fitnah mulut seolah masalah NTB tidak tertangani.  Contohnya: munculnya kabar bahwa di desa A tidak ada air bersih dan air layak konsumsi. Kampung B tidak tersentuh bantuan. Saya lama-lama mau jadi pengamat saja buat menghibur diri.

Saya rasa jakarta sudah tuntas, tidak ada yang tidak di berikan untuk Lombok tersayang ini.  Ya memang harus segera ada evaluasi menyeluruh. Harus ada lembaga yang berkompeten melakukan assesment melihat perkembangan kondisi yang ada dan segera melajukan penataan sistemnya. Selanjutnya, usulan konkrit kami: adakan pelatihan menyelamatkan diri dan survival gempa. Ini akan bermanfaat untuk kedepannya, terutama di daerah-daerah yang rawan bencana. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Praktisi Kebencanaan, Kandidat Doktor ITB

Gempa hari minggu lalu di Lombok bukanlah pengalaman pertama bagi masyarakat Lombok, sejarah gempa di Lombok sudah tercatat sejak 1856. Namun pengalaman panjang tidak sejalan dengan meningkatnya pemahaman masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana. Tidak hanya di Lombok, di Indonesia masih banyak masyarakat yang hidup di kawasan rawan gempa belum mengetahui cara menghadapi bahaya dan risiko gempa. Akibatnya tingkat kerugian dan kerusakan serta korban jiwa akibat bencana masih tinggi.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana memperkirakan besar kerugian secara ekonomi yang terjadi sejak tahun 2004-2010 akibat gempa bumi bervariasi dari 39 juta dolar AS hingga 4,7 miliar dolar AS dan menyebabkan lebih dari 200.000 korban jiwa. Di tahun 2015 nilai aset terpapar risiko gempa bumi terbesar ada di Pulau Jawa dengan nilai melebihi Rp140 triliun.

Para perencana pembangunan dan praktisi kebencanaan sudah memberikan peringatan bahwa risiko bencana jika tidak dikelola dengan baik, selain berdampak pada tingginya korban jiwa, juga dapat memperlambat pencapaian tujuan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Dalam konteks pembiayaan pembangunan, kerugian dan kerusakan yang signifikan pada infrastruktur dasar dan bangunan akibat bencana dapat menganggu stabilitas fiskal negara, karena pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana dapat memakan biaya yang sangat tinggi dan melampaui alokasi pembiayaan risiko bencana yang dialokasikan oleh Pemerintah.

Manajemen risiko bencana memiliki tujuan untuk pengurangan risiko bencana, khususnya dalam menekan jumlah korban dan kerugian akibat bencana. Upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB)  idealnya dilakukan dalam seluruh tahap manajemen risiko, mulai dari mitigasi bencana, pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi/rekonstruksi.

Upaya PRB pada tahap sebelum bencana dapat berupa pembangunan rumah tahan gempa, perencanaan tata ruang yang memperhatikan zona bahaya dan risiko bencana, hal tersebut diharapkan dapat mengurangi kerusakan dan kerugian serta korban jiwa akibat bencana, sehingga biaya rehabilitasi dan rekontruksi paska bencana dapat berkurang. Sedangkan upaya PRB pasca gempa, dapat berupa upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang memperhatikan prinsip pengurangan risiko bencana sehingga upaya pemulihan tersebut tidak meningkatkan kerentanan serta menimbulkan risiko bencana baru di masa depan.

Berbagai upaya PRB telah dilakukan oleh Pemerintah dari mulai mitigasi dan kesiap-siagaan terhadap bencana dengan menyusun peta risiko, rencana pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana hingga pemanfaatan teknologi canggih dan tepat guna untuk sistem peringatan dini dan rekonstruksi paska bencana, serta rencana kontijensi bencana.

Partisipasi masyarakat dan sektor swasta pun telah banyak dilakukan, di beberapa tempat terdapat kearifan lokal yang digunakan oleh masyarakat sebagai alternatif peringatan dini dan upaya pengurangan risiko bencana lainnya. Dari sisi pembiayaan, partisipasi masyarakat dan pihak swasta lebih fokus pada tahap paska bencana berupa pengiriman bantuan berupa logistik, tenaga relawan dan dana untuk tahap tanggap darurat. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Praktisi Kebencanaan, Kandidat Doktor ITB

Hingga saat ini, penanganan gempa di Lombok pada tahap tanggap darurat telah melibatkan berbagai aktor baik pemerintah maupun masyarakat. Walaupun hingga saat ini gempa di Lombok tidak dinyatakan sebagai bencana nasional, namun status Gempa Lombok adalah kondisi darurat bencana skala daerah yang didukung penuh oleh sumberdaya nasional.

BNPB telah mendirikan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Gempa Lombok yang berfungsi untuk mengkoordinir upaya tanggap darurat yang dilakukan oleh berbagai pihak  yang terdiri dari masyarakat, relawan, LSM lokal, Basarnas, Polisi dan TNI. Berbagai upaya dari mulai evakuasi korban, pengiriman bantuan logistic, pendirian tenda pengungsi, serta perhitungan kerusakan dan kerugian sudah dilakukan.

Dukungan masyarakat dari berbagai daerah pun telah mengalir ke Lombok, contohnya Pemerintah Sumatera Barat pada Kamis 9 Agustus mengirimkan satu ton rendang untuk membantu korban gempa yang kekurangan bahan makanan.

Di saat alokasi anggaran penanggulangan bencana dari APBN untuk tahun 2018 dipangkas oleh Pemerintah Pusat, dari Rp1,2 triliun di tahun 2017 menjadi Rp746 miliar. Sikap gotong royong dari masyarakat Indonesia yang telah ditunjukkan pada setiap kejadian bencana menjadi secercah harapan bagi Indonesia untuk nilai kemanusiaan dan rasa empati yang masih dimiliki oleh bangsa ini.

Namun jika pertanyaannya kenapa para politisi, petinggi partai, dan para capres dan cawapres tersebut sedikit sekali perhatiannya terhadap bencana, agak sulit untuk menjawabnya, terlebih dengan fakta bahwa alokasi anggaran 2018 untuk pelaksanaan pilkada serentak dan pemilu 2019 sebesar Rp26 triliun merupakan angka yang fantastis dibandingkan alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana yang tahun ini dipangkas oleh pemerintah.

Adalah tugas pemerintah untuk mengedukasi masyarakat mengenai upaya pengurangan risiko bencana sehingga masyarakat memiliki kapasitas untuk mengurangi risiko bencana di lingkungan tempat tinggalnya. Namun siapa yang bertugas mengedukasi petinggi partai politik dan para politisi yang duduk dalam parlemen agar memiliki kesadaran mengenai pentingnya pengurangan risiko bencana? Jawabannya adalah tugas kita semua melalui kesadaran sebagai pemilih dalam Pemilu 2019 untuk memilih pemimpin yang memiliki perhatian terhadap upaya pengurangan risiko bencana. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF