Komersialisasi Air pada Warga Miskin Muara Angke
berita
Humaniora

Foto: Yayasan Rumpun Anak Pesisir (YRAP) untuk Watyutink.com

20 March 2018 19:00
Air berasal dari alam dan menjadi kebutuhan dasar manusia. Karena itu air bagian dari hak asasi manusia. Jika air adalah hak asasi, kenapa masih ada air yang dikomersilkan? 

Salah satu praktik komersialisasi air terjadi di Muara Angke, Jakarta Utara. Warga di sana sampai detik ini belum menikmati air bersih secara gratis. Sungguh ironis, warga dengan mayoritas pekerjaan nelayan tradisional dan pengupas kerang ini tergolong masyarakat miskin.  Penghasilan mereka rata-rata Rp210.000-Rp300.000 per bulan tapi masih harus dibebani dengan membeli air seharga empat sampai enam ribu rupiah per pikul atau dua jerigen. Warga biasanya menggunakan dua jerigen air secara hemat dalam dua hari. 

Air bersih yang dibeli hanya digunakan untuk kebutuhan masak. Kebutuhan air untuk mandi dan mencuci pakaian biasanya warga menggunakan air sungai yang tercemar atau air yang mengalir di lingkungan rumah mereka saat rob.

Dua pertiga Indonesia merupakan perairan. Indonesia kaya air. Sayangnya, di Muara Angke malah miskin air. Bukankah memenuhi kebutuhan air adalah tanggung jawab negara? 

Tertulis dengan jelas dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkuhan Hidup (PPLH) bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Apakah hak asasi bebas mendapat air bersih hanya berlaku secara tertulis, tetapi secara nyata menjadi beban ekonomi warga miskin? 

Lalu, apa yang salah manusianya karena memilih tinggal di Muara Angke?

Jika alasan tidak mengalirkan air bersih di Muara Angke karena sebagian besar wilayah Muara Angke tidak terdaftar secara administratif menjadi kawasan layak tinggal, seharusnya pemerintah memberdayakan masyarakat.  Sebab Pasal 34 UUD 1945 telah mengamanatkan “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara". Sampai kapan fakir miskin membeli air di tengah negeri perairan ini?

Apa pendapat Anda? Watyutink? 

(win)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pemerhati Air bersih Muara Angke, Pendiri Yayasan Rumpun Anak Pesisir Muara Angke

Air adalah hak asasi seluruh masyarakat. Sayangnya, air masih dibeli di Muara Angke, Jakarta Utara. Air bersih untuk sebagian orang masih sangat sulit dijangkau. Air yang mereka gunakan belum aman karena untuk mandi dan cuci mayoritas masih pakai air sungai dan air genangan banjir rob yang tercemar limbah. Pemakaian air yang tidak steril ini menyebabkan penyakit kulit seperti gatal-gatal pada kulit.

Di wilayah ini, juga air masih sulit dijangkau karena masih harus membeli dengan harga yang lumayan mahal bagi ukuran warga nelayan yang mayoritas miskin. Warga Muara Angke khususnya nelayan tradisional yang mayoritas miskin malah semakin sangat sulit membiayai sekolah anak-anak mereka. Artinya air bersih berdampak untuk masa depan generasi Muara Angke, yakni pemenuhan kebutuhan pendidikan. Saya pernah berbincang dengan keluarga nelayan yang tidak mampu menyekolahkan anaknya karena untuk makan sehari-hari saja mereka sangat kesulitan, beberapa kali mereka hanya makan buah mangrove karena tidak mampu membeli beras. Kita tahu dengan jelas buah mangrove itu racun, tetapi keluarga tersebut mengelola agar racunnya mati, ini sungguh tragis.

Banyak anak-anak yang terpaksa menahan malu karena dimarahi guru dengan alasan tidak sanggup bayar uang sekolah. Ada juga yang belum bisa menebus ijazah di sekolah karena ketidaksanggupan membayar iuaran sekolah seperti biaya ujian nasional bahkan banyak anak-anak usia 9 sampai 14 tahun masuh buta huruf karena belum pernah sekolah. Melalui kasus-kasus pendidikan seperti ini, dapat disimpulkan kondisi semakin memprihatinkan dengan biaya kebutuhan membeli air bersih yang mahal bagi ukuran warga nelayan tradisional miskin yang tinggal di bantaran kali Adem dan sekitar pesisir Muara Angke. Air yang menjadi kebutuhan pokok tidak mereka miliki.

Jika anak merengek meminta melanjutkan sekolah, orangtua akan beralasan “air saja kita tidak ada, bagaimana mau sekolah?”. Akhirnya, masalah air berdampak ke segala lapis kehidupan masyarakat Muara  Angke.

Salah satu alasan pihak pemerintahan untuk mengabaikan hak warga menerima fasilitas seperti pengadaan air bersih semata karena area abu-abu atau masyarakat Muara Angke banyak yang tidak terdaftar secara administratif menjadi alasan utama warga tidak dipedulikan. Lantas, kenapa warga yang tidak dianggap ini selalu dimanfaatkan untuk meraup suara pada setiap perhelatan politik? Jadi dalam hal ini ada ketidakkonsistenan. 

Kurangnya perhatian dari pemerintah membuat kami dari Rumpun Anak Pesisir membuat terobosan melakukan penggalangan dana  untuk memberi air bersih pada masyarakat Muara Angke, meskipun lingkupnya masih beberapa RT, tetapi kami sudah memulai. Upaya ini kami lakukan karena melihat air bersih menjadi salah satu kebutuhan mendesak warga nelayan Muara Angke. Selain itu, kami juga ingin memberitahu pada semua orang terutama pemerintah bahwa kita bisa berbuat sesuatu membuat perubahan dengan hal-hal kecil dengan bergandengan tangan bersama, tanpa embel-embel administratif. Air adalah persoalan kemanusiaan. Dimana titik kemanusiaan kita?

Di Muara Angke, kamar mandi hanya bilik seadanya untuk mandi.  Pemilik rumah panggung biasanya mebuang hajat langsung ke kamar mandi tanpa MCK tersebut, sehingga kotoran akan jatuh ke kolong rumah dan akan hanyut ketika rob datang. Kondisi sanitasi seperti ini tentunya sangat rentan dengan kesehatan warga khususnya anak-anak memandikan air rob yang sudah tercemar kotoran tadi.  Ironisnya air tersebut  digunakan untuk mencuci pakaian dan piring. 

Saya dengan tegas menyatakan jika memang kampung nelayan merupakan daerah abu-abu yang tidak diakui secara administratif sehingga tidak bisa mengalirkan air bersih ke setiap rumah warga, idealnya pihak terkait bisa menyalurkan air bersih ke setiap gang untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga. Ke titik-titik yang administratif saja tidak apa- apa, tetapi sampai saat ini belum ada gerakan terkait hal ini. Indonesia negara perairan, tetapi warganya masih membeli air. Air sudah dikomersilkan di sana. (win)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Staf Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama-Direktorat Jenderal Cipta Karya-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  

Air bersih merupakan kebutuhan dasar. Tanpa air bersih, manusia tidak akan bisa hidup layak. Menurut saya memang benar air bersih adalah hak asasi manusia. Namun yang tidak boleh dilupakan adalah hak asasi manusia tersebut dipersulit oleh manusia itu sendiri. Jika manusia tidak mencemari lingkungannya, maka manusia tidak akan kesulitan mendapatkan air bersih.

Ada pernyataan bahwa pemerintah seharusnya memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Sepengetahuan saya, pemerintah sudah berusaha untuk memindahkan tempat tinggal mereka ke tempat yang lebih layak dalam konteks perkampungan kumuh Muara Angke. Namun apa yang terjadi? Mereka menolak dan lebih memilih untuk tetap tinggal di situ. Jadi, yang salah siapa?

Kondisi pemenuhan kebutuhan air di Jakarta terutama di daerah-daerah kumuh menurut saya sama sekali belum ideal. Yang ideal seharusnya masyarakat miskin mau diajak bekerja sama dengan pemerintah soal hal ini. Mereka harus mau pindah ke daerah yang layak huni dan tidak kumuh. Saya kira, jika daerah kumuh sudah tidak ada lagi, maka kebersihan lingkungan akan makin terjamin. 

Mari kita bayangkan jika sungai di Jakarta sudah bersih dan tidak ada sampah lagi. Tidak perlu muluk-muluk untuk bermimpi bahwa sungai Jakarta bisa jernih dan bisa diminum, cukup membayangkan sungai di Jakarta bebas dari sampah, lumpur, dan limbah cair lainnya. Pihak PDAM akan jauh lebih mudah mengambil dan memproses air baku. Hal ini tentu akan berdampak pada turunnya biaya produksi air bersih. Dengan menurunnya biaya produksi air bersih, maka tidak ada alasan lagi air bersih mahal.

Perlu kita ingat, yang berlimpah adalah air, bukan air bersih. Saya kurang sepakat jika air bersih dikomersilkan, karena seharusnya air bersih bukan hal untuk diperdagangkan. Saat ini air bersih dijual karena keadaan. Sebuah keadaan yang berasal dari kesalahan manusia sendiri yang mencemarinya.

Menurut saya solusi air bersih di daerah perkumuhan Muara Angke terutama dengan tujuan mereka tidak perlu beli air bersih yang katanya secara ekonomi harganya mahal adalah kita harus memindahkan masyarakat miskin ini dari kawasan kumuh. Jika mereka sudah berada di lokasi yang layak huni, tentu akan lebih mudah dalam pengontrolan distribusi air bersih untuk mereka. Tak hanya itu, lokasi yang layak huni bisa berdampak positif pada pengontrolan pembuangan air limbah rumah tangga sehingga bisa meminimalisasi sumber air baku.

Masalah air bersih adalah masalah yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, juga tidak hanya tanggung jawab masyarakat. Semua pihak harus saling bekerja sama dan tidak menjadikan air bersih menjadi alat politik, karena air bersih adalah kebutuhan dasar manusia. (win)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Air adalah kebutuhan ekonomi, ini sudah menjadi kesepakatan global, tidak hanya di Indonesia. Nah, persoalannya kebutuhan ekonomi dan finansial, sudah bisa dibedakan tidak? Inilah yang menimbulkan adanya pernyataan “air bersifat komersil”. Air sebagai kebutuhan ekonomi itu seharusnya tidak diperjualbelikan, tetapi adanya suatu kebijakan untuk “mengekonomikan” air atau kita sebut adanya subsidi air. 

Titik persoalannya adalah faktor psikilogis. Jika air gratis, maka sebagian besar orang akan menghamburkan air. Namun, saat air dibeli, inilah penerapan yang harus dipikirkan. Artinya harus ada kebijakan yang diterapkan, misalnya air disubsidikan berdasarkan jenjang ekonomi suatu keluarga dan kebutuhan airnya. Jadi, untuk yang masyarakat ekonomi rendah, air disubsidi pemerintah.

Pada kenyataannya kependudukan kita di Indonesia ada yang dikategorikan daerah legal dan illegal. Dengan kata lain, ada yang terdaftar secara administratif atau tidak. Sebetulnya mereka  yang illegal sering menganggap mereka tidak illegal karena mereka punya KTP dan bayar listrik juga. Untuk status keilegalan ini di daerah utaranya Jakarta, saya lihat di sana ada tangki air, berarti air diperjualbelikan ilegal. 
Ini sebenarnya tidak memadai. Untuk itu, tugas pemerintah untuk memberikan air, seperti yang tertulis dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang hak asasi memeroleh lingkungan sehat termasuk air bersih. Air yang dibeli menggunakan gerobak seperti di sana itu adalah illegal. Air diperjualbelikan, karena tentu ada pihak/pebisnis yang mengambil air dari PDAM. 

Berdasarkan penelitian yang sudah ada, lahan konversi atau lahan terbangun yang berkembang pesat menyebabkan kualitas air menurun. Ini jadi persoalan global terutama di Jakarta sendiri. Kita perlu menyadari bahwa kualitas air yang menurun, biota juga menurun. Dengan kata lain, kualitas air yang memprihatinkan seperti sekarang ini berdampak ke semua lapis, seperti kebutuhan makan, kebersihan diri, dan hal lainnya.

Menurut saya persoalan ini harus memerhatikan tiga hal, yakni kuantitas, kualitas dan kontinuitas. Agar ketiga ini seimbang, sumber airnya harus jelas. Tak dipungkiri, sumber air bersih di Jakarta sudah tercemar, perhatikan saja sungai Ciliwung yang tercemar sampah rumah tangga dan rumah industri. Jika kualitas air tercemar, kuantitasnya pun terkendala, akhirnya masalah ini menjadi berkesinambungan atau kontinu tanpa diputuskan dan melahirkan masalah besar. Belum lagi kebijakan tentang limbah dan hujan belum jelas, jadi tidak ada sistem pengelolaan atau pre-treatment yang disediakan oleh pemerintah.  

Ada beberapa kebijakan yang membuat saya bertanya-tanya “ini ada apa?” Contohnya banjir kanal timur dibangun untuk mengantisipasi bajir Jakarta tahun 1985, tetapi baru selesai dibangun pada 2010. Lalu ada juga kajian pembangunan waduk tahun 1992-1994, seperti waduk Jatiluhur ataupun di Cisadane, tetapi kenapa sampai sekarang belum selesai dibangun? Ini sudah 2018, loh. Menurut saya penyebabnya ini adalah permasalahan skala prioritas pemerintah. Lalu juga ada skenario besar dari negeri ini mengenai persoalan air mau dibawa kemana?
 
UU tentang sumber daya air yakni UU Nomor 7 Tahun 2004 dicabut pada tahun 2015, seingat saya ada ratusan wilayah membuat plan tata ruang yang mengacu pada pola sumber daya air. Ironis, belum semua plan selesai, eh Undang-Undangnya dicabut. Saya tidak tahu apa tujuannya padahal kita tahu ini pasti memakan biaya banyak. Masukan saya, harus ada kesinkronan pengembangan sumber daya air melalui tata ruang perencanaan dan kebijakannya.

Persoalan air bersih yang dikomersilkan harus diputuskan, terutama di daerah perkampungan kumuh Muara Angke. Jika memang mereka tidak terdaftar secara administratif, mereka tetaplah rakyat Indonesia juga, maka pemerintah atau pihak berwajib memberi penyuluhan ataupun satu kebijakan yang tegas tanpa harus berganti-ganti kebijakan. Titik pentingnya juga air adalah kebutuhan ekonomi, sehingga solusinya dinilai dari segi ekonomi, bukan finansial yang berujung pada bias menjadi nilai komersil. Air tidak hanya tugas pemerintah, tetapi masyarakat juga dari sekarang harus peduli air. (win)
 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

Krisis APBN Kian Mendekat

24 February 2020

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF