Ketika Persekusi Menjadi Tradisi dan Alternatif Hukum
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 15 September 2018 14:00
Kasus persekusi di Indonesia seolah tak pernah ada hentinya. Menelanjangi dan mengarak seseorang yang dianggap telah menyalahi aturan atau norma, sepertinya sudah menjadi tradisi dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Hukuman semacam itu dianggap sah, tanpa berpikir risikonya. Bahkan, hukuman kerap kali dilakukan hanya berdasarkan tuduhan dan asumsi tanpa adanya bukti yang akurat.

Baru-baru ini, kasus persekusi terjadi di daerah Medan, menimpa seorang ibu dan anak yang dituduh menjadi penadah dari hasil barang curian, oleh warga yang tinggal di kampungnya. Entah bagaimana warga tega menganiaya sang anak yang menangis sambil berusaha menolong ibunya yang diarak dalam kondisi telanjang, dan kemudian diikat di pohon mengenakan kalung karton bertuliskan 'penadah'. Bahkan kedai tuak mereka pun hancur akibat amukan warga.

Padahal, tuduhan tersebut sama sekali tak mendasar. Ibu dan anak itu hanya membeli sepatu dari dua orang pemuda asing, tanpa mengetahui barang yang mereka beli adalah hasil curian. Namun, warga langsung menuduh keduanya sebagai penadah, dan langsung main hakim sendiri. Pertanyaannya, apakah masyarakat boleh membuat hukum sendiri, untuk menghakimi seseorang atau kelompok yang dianggap menyalahi aturan?

Kasus serupa juga pernah terjadi di Cikupa, Tangerang, dimana sepasang kekasih ditelanjangi secara paksa dan diarak oleh warga karena dituduh telah berbuat mesum di sebuah kontrakan. Tak hanya itu, warga juga melakukan pemukulan kepada kedua korban dengan alasan membuat jera. Video keduanya juga beredar viral di media sosial, dan membuat korban menjadi trauma karena merasa telah dipermalukan. Padahal saat penggerebekan, pintu kontrakan dalam kondisi terbuka, dan keduanya juga tidak sedang melakukan perbuatan mesum.

Lebih ekstrim lagi, kasus persekusi bahkan bisa berujung pada kematian. Seperti yang terjadi di Bekasi beberapa waktu lalu. Seorang pria diamuk warga karena diduga telah mencuri amplifier Mushola. Tak hanya dipukuli, pria itu bahkan dibakar hidup-hidup oleh warga di pinggir jalan, dan disaksikan banyak orang. Tuduhan tersebut pun bahkan belum diketahui pasti kebenarannya. Namun, terlepas dari salah atau tidaknya mereka, apakah hukuman seperti itu merupakan hal yang wajar?

Mirisnya, kasus persekusi tak melulu dilakukan oleh kelompok masyarakat, tetapi persekusi juga pernah dilakukan oleh aparat penegak hukum. Seperti yang terjadi di Bangka Belitung, dimana seorang perwira menengah polisi yang sehari-hari berdinas di Direktorat Pengamanan Obyek Vital Polda Bangka Belitung, menganiaya seorang ibu dan anak yang dituduh mencuri di sebuah minimarket. Melihat fenomena tersebut, tidakkah persekusi menjadi bukti lemahnya hukum di Indonesia?

Sebagian kalangan menyebut bahwa persekusi terjadi lantaran adanya ruang vakum hukum. Sehingga suatu kelompok masyarakat berinisiatif untuk menciptakan hukum sendiri dengan dalih agar keadilan dapat diteggakkan secara cepat. Namun faktanya, mereka melakukannya secara serampangan. Sehingga tindakan penegakan hukum yang dilakukan malah melanggar hukum itu sendiri.

Pelaku persekusi juga bisa dikenakan pasal-pasal dalam KUHP, seperti pengancaman pasal 368, penganiayaan 351, pengeroyokan 170, dan sebagainya. Tapi mengapa persekusi masih dianggap sebagai alternatif hukum? Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah beserta penegak hukum untuk mecegah kasus tersebut terjadi lagi?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Jurnalis Senior

Persekusi dan aksi main hakim sendiri adalah sikap biadab yang mengangkangi nilai-nilai hukum dan juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Tapi ironisnya, persekusi tetap saja sering terjadi di berbagai penjuru negeri ini.

Melihat masih maraknya kasus persekusi, bisa disimpulkan ada masalah yang serius sedang terjadi dalam dunia hukum di negeri ini. Hukum gagal menjadi panglima dalam melindungi masyarakat. Hal ini tentunya tak terlepas dari gagalnya pemerintah dan aparatur hukum di negeri ini dalam membangun dan menciptakan taat hukum terhadap seluruh lapisan masyarakat.

Sikap lamban dan sikap penegak hukum yang tidak tegas membuat para pelaku kejahatan seakan mendapat angin untuk terus mengulang aksinya. Sikap aparatur penegak hukum yang bermain-main dalam proses penegakan hukum untuk kepentingan pribadi kerap membuat masyarakat muak.

Akibatnya masyarakat bersikap ‘semau gue’ dan tidak patuh hukum. Krisis kepercayaan terhadap proses penegakan hukum maupun terhadap aparatur penegak hukum berkembang biak. Saat masyarakat bisa melihat dengan mata telanjang, dimana-mana para pelanggar hukum tidak ditindak sebagai mana mestinya dan bandar narkoba yang seharusnya dihukum mati malah bisa mengedar narkoba dari penjara dan para napi koruptor bisa nyaleg, masyarakat pun merasa bahwa rasa keadilannya dizalimi dan proses penegakan hukum tidak mempunyai makna, sehingga masyarakat pun bertindak sendiri sebagai algojo penegakan hukum.

Fenomena inilah yang membuat persekusi dan aksi main hakim sendiri berkembang biak di negeri ini. Bahkan persekusi menjadi budaya yang mengerikan yang sedang menggerogoti nilai-nilai musyawarah bangsa ini. Tapi ini sebuah risiko yang harus ditanggung bangsa ini sebagai akibat tidak jelasnya sikap aparatur penegak hukum.

Tak mudah untuk menghilangkan budaya persekusi ini, apalagi jika aparatur penegak hukum di negeri ini hanya asyik dengan dirinya sendiri, sibuk dengan pencitraan dan tidak satu kata dengan perbuatan. Sebab persoalan persekusi dan aksi main hakim sendiri bangsa ini adalah persoalan sikap tegas dan sikap konsisten aparatur penegak hukum di negeri ini, sehingga masyarakat benar benar merasakan bahwa penegakan hukum itu memang ada dan rasa keadilan itu memang nyata, dan bukan sesuatu yang absurd. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Sosial Universitas Indonesia (UI)

Sebagai suatu istilah, persekusi mungkin merupakan hal baru pada tataran pengetahuan publik. Tetapi praktiknya sendiri sudah lama dilakukan di tengah masyarakat. Ini bukan semata-mata masalah hukum atau ketiadaan aturan formil yang mengatur dan membatasinya, melainkan memang sudah melekat pada hakikat dasar manusia sebagai mahluk sosial yang merasa lebih ‘powerful’ ketika sedang berkelompok.

Artinya persekusi itu memang bersifat sangat instingtif. Di negara-negara yang hukumnya sudah lebih well established pun praktik persekusi dari kelompok mayoritas kepada kelompok minoritas tetap terjadi, seperti misalnya aksi rasisme.

Mayoritas yang dimaksud bukan hanya terkait dengan kuatitas jumlah orang, tetapi juga kualitas dari relasi kekuasaan dominan. Jadi persekusi menjadi lebih mudah terjadi ketika makna mayoritas merupakan kombinasi jumlah dan kendali kekuasaan.

Dalam konteks mikro, bahan baku persekusi adalah dorongan-dorongan psikologis yang dinamakan Sigmund Freud sebagai Id. Id inilah yang mempengaruhi ego dalam diri pribadi yang bertarung dengan norma-norma harmoni kehidupan yang dinamakan superego. Norma hukum termasuk di dalam superego ini.

Dalam pemahaman ini, aspek hukum (superego) tidak akan mampu secara langsung mencegah perilaku persekusi (Id) karena ada ego atau individu yang menentukan perilakunya akan lebih cenderung tetap melakukan persekusi atau lebih memperhatikan norma keadilan dan kemanusiaan.

Dengan demikian, hal yang perlu dilakukan untuk mencegah perilaku persekusi adalah dengan memperbesar ruang kesadaran publik yang jauh dari insting kekerasan dengan cara mengurangi keterpaparan perilaku kekerasan di media massa, film, dan sebaginya.  Selain itu, sanksi atas perilaku persekusi tidak cukup hanya dengan sanksi hukum, melainkan juga sanksi sosial karena dasar perilaku persekusi memang adalah esensi sebagai mahluk sosial. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF