Kenapa Kecelakaan Bus Wisata Terjadi Lagi?
berita
Humaniora
Sumber Foto : Grid.id (gie/eatyutink.com) 12 September 2018 12:00
Kecelakaan bus wisata kembali terjadi. Kali ini sebuah bus wisata bernomor polisi B 7056 SGA, yang mengangkut puluhan karyawan PT Catur Putra Group ke lokasi wisata arung jeram di wilayah Cikidang, terjun ke jurang di turunan 'letter S', Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dalam insiden tersebut, 21 orang dilaporkan tewas, 14 orang menderita luka berat, dan dua orang menderita luka ringan.

Setelah terjadinya kecelakaan maut itu, polisi menemukan adanya bukti pelanggaran. Salah satunya berkaitan dengan muatan bus yang melebihi kapasitas. Pasalnya bus tersebut hanya bisa mengangkut sebanyak 32 orang, sementara pada saat kecelakaan diketahui bus pariwisata tersebut mengakut 38 orang. Artinya, bus nahas itu juga tak memberikan jaminan kenyamanan dan keselamatan. Pertanyaannya, siapa yang salah dalam kecelakaan tragis ini?

Kemudian dari hasil olah TKP dan peninjauan terhadap bus, ditemukan adanya kaleng uji KIR tahun 2016, yang artinya KIR dalam kondisi mati selama dua tahun. Padahal Uji berkala seharusnya dilakukan minimal 6 bulan sekali. Berarti pihak perusahaan telah melewatkan empat kali kewajiban uji berkala. Terlebih saat dalam perjalanan, bus sempat beberapa kali mogok. Sehingga bus dapat dikatakan tak memiliki standar keamanan yang baik dan tak memperdulikan keselamatan penumpang. Tapi mengapa bus parisiwata milik Perusahaan Otobus (PO) Jakarta Wisata Transportasi ini luput dari pengawasan?

Sebelumnya, kecelakaan maut juga dialami oleh bus pariwisata Premium Passion di tanjakan Emen lantaran rem bus tersebut blong, padahal sudah lolos uji KIR. Dari kecelakaan itu kita tahu bahwa lolos uji KIR atau melakukan uji berkala secara teratur juga tidak menjamin kelayakan bus tersebut. Apa itu artinya uji berkala juga tidak berpengaruh untuk menentukan apakah bus itu layak jalan atau tidak? Jika uji berkala seolah hanya dijadikan sebagai formalitas semata, tidakkah kemungkinan besar kecelakaan semacam ini akan terus terulang?

Dalam pasal 311 ayat 5, memang dikatakan bahwa pengemudi yang mengemudikan kendaraan dengan cara yang tidak baik, dengan kondisi tidak baik, sampai korban meninggal dunia, ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Namun jika dirunut dari peristiwa yang terjadi, tidakkah pengelola perusahaan atau Event Organizer (EO) yang menawarkan paket wisata, juga dapat dikenakan sanksi? Bukankah EO seharusnya memberikan data dan menawarkan kendaraan yang telah memenuhi syarat keselamatan?

Pada dasarnya, masyarakat selalu tertarik dengan paket wisata murah yang ditawarkan oleh EO, namun mereka tak melihat dan tidak mengetahui apakah kendaraan yang mereka gunakan layak jalan. Lalu, bagaimana cara publik dapat mencermati dan mengetahui apakah kendaraan atau bus yang mereka gunakan sudah memenuhi syarat keselamatan atau tidak?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat transportasi

Pada prinsipnya, empat faktor yang menimbulkan kecelakaan di jalan raya, yaitu faktor manusia, kondisi sarana, kondisi prasarana dan keadaan lingkungan. Untuk kecelakaan angkutan umum di Indonesia harus dilihat juga faktor manajemen pengelolaannya.

Sejak terjadi kecelakaan bus wisata beruntun tahun lalu di Kawasan Puncak, belum banyak perubahan yang berarti dalam hal keinginan untuk menuntaskan persoalan bus wisata. Masih beroperasi armada bus wisata yang belum di kir, misalnya bus wisata yang mengalami kecelakaan di Jalan Raya Cikidang di Kampung Bantarserang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (8/9/2018) memakan korban 21 orang tewas. Bus masuk jurang sedalam 30 meter di ruas jalan dengan lebar 8 meter penuh tikungan dan tanjakan curam.

Keberadaan PO Bus Wisata di daerah juga masih luput dari pengawasan dan pembinaan berkala dari Ditjen. Perhubungan Darat. Seperti halnya moda transportasi lain (pesawat udara, kereta, kapal laut) secara berkala dilakukan pemeriksaan dan pengawasan rutin.

Di daerah hampir di setiap provinsi memiliki Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) sebagai kepanjangan wewenang Ditjenhubdat di daerah. Sekarang sudah ada 25 BPTD. BPTD dapat didelegasikan untuk melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap keberadaan PO Bus Wisata, PO Bus Umum dan perusahaan angkutan barang.

Publik jangan mudah tergiur dengan tawaran paket wisata murah oleh event organizer (EO). Publik harus cermat, bukan murahnya saja yang dipilih, melainkan kendaraan yang digunakan apakah juga memenuhi syarat keselamatan. Khusus untuk bus wisata dapat dilihat di website Kementerian Perhubungan.

EO yang biasanya dipilih sebagai penyelenggara kegiatan oleh pihak pemberi kegiatan juga dapat dikenakan sanksi. Karena memilih kendaraan umum yang sudah kadaluarsa uji laik kendaraan (kir) untuk mengangkut penumpang. Selain itu juga operator yang mengabaikan kewajibannya melakukan kir kendaraannya setiap enam bulan sekali.

Pengemudi tidak bisa serta merta disalahkan. Apalagi pengemudi tidak mendapatkan gaji tetap bulanan. Manajemen perusahaan bus juga harus bertanggungjawab jika ditemukan pengelolaan yang salah.

Sudah ada SPM Angkutan Umum, yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan. Namun dalam realisasinya belum dilakukan pemeriksaan secara rutin terhadap perusahaan angkutan umum yang masih beroperasi.

Inspektur keselamatan baru tahap bimbingan teknis untuk disiapkan selanjutnya melakukan secara berkala pemeriksaan dan pengawasan perusahaan bus dan perusahaan angkutan barang. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)

Pembuktian kecelakaan harus dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Ini adalah untuk mencari root cause atau akar dari permasalahannya. Pada dasarnya, belum dapat dikatakan bahwa kecelakaan tersebut disebabkan karena kelebihan muatan.

Untuk mengetahui apakah kecelakaan itu memang terjadi karena salah satu faktornya over capacity, maka diperlukan adanya kajian ilmiah. Hal itu dikarenakan, secara teknis design apa pun selalu memiliki margin.

Sementara untuk masalah KIR, memang faktanya diketahui dan ditemukan bukti bahwa kendaraan tersebut sudah kadaluarsa, karena tidak melakukan uji berkala selama dua tahun.

Kemudian muncul pertanyaan, apakah kalau KIR tidak mati, kecelakaan tersebut tidak akan terjadi? Untuk itu KNKT juga harus membuktikan secara ilmiah, guna mengetahui apakah hal itu memiliki dampak langsung, maupun tidak langsung terhadap kecelakaan. Namun yang perlu dicatat secara administrative bahwa pelanggaran bisa terjadi melalui teknis lain.

Jadi, dalam investigasi KNKT harus berupaya mencari dan menemukan penyebab teknis dari kecelakaan tersebut, termasuk kenapa kursi pada terlepas, kenapa tidak ada sabuk pengamanya pada setiap kursi, padahal PM sabuk pengaman sudah efektif sejak bulan Februari 2018 lalu. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Nailul Huda

Peneliti INDEF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Soal Subsidi MRT: Negara Jangan Pikir Profit, Tapi Benefit             Perjelas Kewenangan Berbasis Wilayah             Indonesia Masih Menarik Sebagai Negara Tujuan Investasi             Subsidi MRT Bukan untuk Orang Kaya             Pemerintah Harus Hitung Risiko Utang BUMN             Pembentukan Holding BUMN Harus Selektif             BUMN Jangan Terjerumus Jadi Alat Kepentingan Penguasa             MoU KPU-PPATK Jangan Sekadar Aksesoris             MoU KPU-PPATK Jangan Hanya Formalitas             Pemerintah Harus Promosikan Tempat Wisata Terlebih Dahulu