Kemiskinan di Area Tambang
berita
Humaniora
14 August 2017 00:00
Penulis
Indonesia kaya mineral dan bahan tambang. Ironis. Kandungan berlimpah Nusantara ternyata belum kunjung menyejahterakan masyarakat. Kemiskinan malah banyak terlihat di kawasan pertambangan. Saksikan di Papua, Kalimantan, dan Bangka Belitung. Aneh ya?

Padahal ketentuan pokok pengelolaan tambang melalui penerbitan Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 salah satunya diniatkan untuk menyejahterakan masyarakat setempat. Apalagi pemerintah saat itu berargumen masuknya investor asing ke Indonesia niscaya menciptakan kesejahteraan. Paling tidak melalui pendapatan pajak. Namun bagaimana fakta di lapangan?   .

Melalui kontrak karya pemerintah dengan PT Freeport Indonesia yang sudah diperpanjang sekian kali, perusahaan AS itu mengeruk kekayaan bumi Papua. Tetap kemiskinan penduduk terhampar di seantero Mimika, area tambang Freeport. Menurut BPS, angka kematian bayi di kabupaten tambang emas Papua ini tercatat 29 per 1000 kelahiran. Itu data tahun 2015. Tingkat kemiskinan malah mencapai  22,6 persen.

Fakta serupa ditemukan di Desa Kanibungan Pulau Sebuku, Kabupaten Kota Baru, Kalsel. Masyarakat setempat yang hidup dari hasil kebun kelapa sawit dan karet, tersingkir sejak ada perusahaan tambang mendapat izin operasional dari Pemkab. Mereka terpaksa menjual lahannya dengan kompensasi uang tunai yang tak sebanding dengan ketidakpastian hidup masa depan mereka.

Tragis. Industri pertambangan padat modal hanya menguntungkan para pemilik modal. Kepentingan masyarakat mengelola SDA setempat secara tradisional cenderung diterlantarkan. Kelemahan SDM, keterbatasan modal, keterbelakangan teknologi, ketidakpekaan aparat, kembali memarjinalkan rakyat di kawasan kaya mineral.

Konflik kepentingan di lapangan ternyata bukan sekadar antara kepentingan ekonomi versus lingkungan hidup. Konflik juga membentang antara kepentingan pragmatis pemodal dan birokrat versus kebutuhan hidup warga setempat.

Mampukah Jonan dan Arcandra mendamaikannya?  Lantas sejauh mana kepentingan masyarakat adat Nusantara mulai diakomodasi dalam izin pertambangan? Lalu, benarkah tumpah tindih peraturan menjadi biang atas ketidakjelasan dilema yang selama ini terjadi? Sampai kapan dilema kepentingan masyarakat dan penambang ini akan berlangsung?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)

Photo credit: Beritagar.id

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dewan Pakar PA GMNI

Investasi kapital di sektor tambang menjadi tuntutan pokok ketika teknologi tinggi dan kualitas SDM serta target fiskal sebagai prioritas. Teknologi tinggi sangat mahal dan rigid. SDM berkualitas tenaga ahli pun harus dibayar mahal. Target pertumbuhan devisa menuntut prasyarat kapital. Hal ini membuat satu-satunya pilihan bahwa hanya korporasi raksasa (TNC/MNC) yang mampu memenuhi persyaratan tersebut. Kebijakan padat modal akhirnya menyingkirkan padat karya di sektor tambang, yang diasumsikan lebih mampu mensejahterakan rakyat di sekitar area tambang. 

Bila padat modal berbasiskan power kapital, maka padat karya berbasiskan tenaga manusia sebagai postulat. Padat karya akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Dengan demikian masyarakat sekitar area tambang akan terdampak positif secara ekonomis. Hingga akhirnya pendapatan masyarakat sekitar akan lebih sejahtera dan merasakan langsung hikmah kekayaan alam (SDA) dan hasil tambang di wilayahnya.

Teori Rostow mengatakan bahwa pertumbuhan akan memacu pemerataan ekonomi masyarakat melalui "trickle down effect", efek merembes kebawah. Namun yang terjadi bukan efek merembes kebawah, tapi ketengah dan keatas. Perbandingan antara segelintir orang kaya dengan kelas menengah dan lapis masyarakat ekonomi bawah ternyata sangat njomplang. Bahkan menurut rilis Forbes, kekayaan 4 (empat) orang terkaya di Indonesia lebih kurang sama dengan 100 juta rakyat Indonesia. Ngerii ...

Dampak dari pembangunan kapitalisme di sektor tambang yang terintegrasi dengan pasar modal dan bursa saham ujung-ujungnya hanya memperkaya korporasi dan otomatis para pemegang sahamnya, serta tenaga ahli profesional yang dipekerjakan. Sedangkan masyarakat sekitar area tambang akhirnya cuma penonton.

Belakangan muncul kebijakan charity korporasi bernama CSR atau dana kemitraan BUMN untuk sedikit berbagi kepada masyarakat sekitar sebagai "vitamin sosial" pelipur derita rakyat sekitar area tambang. Itupun akibat tekanan NGO atau LSM kritis yang berideologi transformatif. Padahal CSR dan sejenisnya bukan jawaban atas kemiskinan yang dirasakan masyarakat sekitar kawasan tambang.

Parpol pun umumnya cenderung tidak peka dan tidak aspiratif terhadap hal ini. Mungkin akibat banyaknya politisi dan pimpinan parpol yang menjadi "broker" atau perantara kepentingan investor pertambangan dengan penguasa. Sementara rakyat sekitar area tambang disapa hanya jelang momen Pilkada dan Pilgub. Sekadar bagi-bagi uang receh... (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Nasional WALHI

Industri ekstraktif seperti tambang adalah industri yang padat modal dan penguasaannya ada di tangan segelintir elite. Penduduk di sekitar lokasi tambang yang sebetulnya sudah memiliki sistem produksi atau ekonomi sendiri seperti petani, dipaksa untuk berubah mata pencaharian atau dipaksa pergi darii tanahnya. Belum lagi model operasi tambang yang jarang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, menimbulkan pencemaran dan kontaminasi logam berat. Pada masa pascapertambangan ketika barang tambang berharga sudah habis dikeruk pun tidak dilakukan pemulihan dan rehabilitasi lingkungan. Di banyak lokasi, seperti di Kalimantan timur, bahkan lubang-lubang tambang yang berisi air beracun telah banyak memakan korban anak-anak yang tenggelam di lubang tambang.

Saatnya dilakukan moratorium pemberian izin baru operasi pertambangan. Untuk tambang yang sudah beroperasi tidak lagi diperpanjang izinnya, dan dilakukan rasionalisasi level produksi yang disesuaikan dengan kemampuan alam atau dengan kata lain disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Untuk lubang-lubang tambang yang ditinggalkan begitu saja, perlu ada tanggung jawab bersama dari seluruh operator tambang yang ada dengan sistem tanggung renteng untuk pemulihan dan rehabilitasi lingkungan hidup seperti skema Superfund di Amerika Serikat. 

Peran pemerintah adalah melakukan proses transisi ekonomi bagi masyarakat ke model-model ekonomi yang lebih sustainable dan memberi manfaat bagi masyarakat banyak, bukan segelintir elite. Reforma Agraria yang sudah dicanangkan oleh pemerintah perlu dilaksanakan secara menyeluruh, termasuk pengembangan ekonomi rakyatnya, dan bukan hanya sekadar bagi-bagi tanah. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pajak lebih Besar untuk Investasi Tidak Produktif             Semua Program Pengentasan Kesenjangan Harus dikaji Ulang             Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi