Kemana Arah Pendidikan Indonesia?
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 25 July 2019 17:00
Watyutink.com - Hampir 74 tahun merdeka Indonesia belum juga mampu menuntaskan masalah pendidikan. Pendidikan sebagai tonggak kekuatan nasional, landasan pembangunan sumber daya manusia. Setidak-tidaknya pendidikan itu menyangkut dua hal; transfer ilmu dan transfer nilai. Lantas, kemana arah pendidikan Indonesia di era 4.0 ini? Tentu bukan pertanyaan mudah untuk dijawab.

Melihat fakta bahwa Indonesia berada pada ranking 108 dari 109 negara di dunia menurut laporan World Economic Forum (WEF) 2017. Dari data tersebut ditemukan fakta bahwa hanya 44 persen penduduk Indonesia yang menuntaskan pendidikan menengah sementara 11 persen murid gagal menyelesaikan pendidikan alias keluar dari sekolah. Data lainnya menurut Economic Co-operation and Development (OECD) 2018, Indonesia menempati posisi 57 dari 65 negara.

Mengenai literasi? Tak dapat juga dibanggakan, menurut Program for International Student Assessment (PISA) pada tahun 2016 Indonesia berada pada ranking 62 dari 70 negara yang disurvei. Mirisnya, peringkat prestasi pendidikan dan literasi Indonesia rajin berada pada peringkat bawah, bahkan pada tahun 2018 Indonesia menempati angka 60 dari total 61 negara yang disurvei. Serendah itukah minat baca di Indonesia, apa yang salah?

Kondisi pendidikan nasional patut diperhatikan secara serius. Memang sudah menjadi tanggung jawab negara untuk ‘mencerdaskan kehidupan bangsa’. Pertanyaannya, anak-anak kelas mana yang dicerdaskan? Sebab, salah satu masalah utama pendidikan Indonesia adalah ketimpangan. Ketimpangan sosial seperti tidak meratanya akses pendidikan, fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar juga menjadi penyebab rendahnya pendidikan Indonesia. Menyoal literasi? Sama saja! Masih banyak daerah-daerah terpencil di Indonesia yang belum mendapatkan akses terhadap buku-buku yang layak dan juga teknologi yang memadai.

Dilain sisi, di daerah perkotaan anak-anak pelajar dimudahkan dengan kemajuan teknologi dan gampangnya mencari referensi. Akibatnya pendidikan Indonesia kerapkali mengabaikan seakan kualitas, bagaimana tidak tak jarang kita mendengar plagiasi atau anak-anak perkotaan yang menjadi candu terhadap gadget. Ketimpangan antara desa dan kota, yang miskin dan yang kaya inilah menjadi tugas pemerintah.

Mendikbud mencatat bahwa ada 60.066 orang anak pada tahun 2015/2016 putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar. Sementara pada tahun 2017/2018 angka tersebutu turun menjadi 32.127. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat dari 7,73 tahun (2014) menjadi 8,10 tahun (2017). Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) juga meningkat dari 12,39 tahun (2014) menjadi 12,85 tahun (2017). Anak-anak ini terpaksa mengubur mimpinya karena kondisi.

Kemudian, sistem pendidikan Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang runyam. Hampir dalam satu dekade terjadi perubahan kurikulum pendidikan secara berulang-ulang. Munculnya kata ‘uji coba’ dan ‘kelinci percobaan’ merupakan bukti nyata dari ketidakstabilan sistem pendidikan Indonesia. Misalnya pada tahun 2013, Sekolah Menengah Atas menjadi kelinci percobaan penerapan kurikulum baru. Apakah perubahan ini memang didasari oleh kebutuhan, sementara sistem yang lama belum selesai dijalankan. Atau jangan-jangan sistem yang berubah-ubah menjadi pola atau sistem pendidikan Indonesia itu sendiri?

Berbeda dengan negara lain, Indonesia cukup unik ketika pada pendidikan dasar hingga menengah menetapkan pelajaran mayoritas eksakta. Padahal tidak semua anak memiliki perkembangan otak yang sama dan daya serap yang berbeda-beda terhadap eksakta dan sosial. Lucunya lagi, sistem zonasi yang baru-baru ini yang sarat perdebatan menjadi salah satu masalah pendidikan yang harus diperhatikan. Ada berapa banyak orang tua yang harus membayar lebih mahal demi sekolah swasta dibalik anak-anak yang kecewa karena tidak diterima di sekolah impiannya akibat jarak sekolah?

Menyoal anggaran pendidikan, Indonesia memang sudah berbenah. APBN 2019, pemerintah telah mencanangkan anggaran pendidikan sebesar Rp492,5 Triliun, dengan rincian Rp163,1 triliun untuk pusat, Rp308, 4 triliun untuk daerah, dan Rp21 triliun untuk pembiayaan. Angka ini tumbuh sebesar 11,4 persen dibanding anggaran tahun 2018. Anggaran ini mencakup Program Indonesia Pintar, Bantuan Operasional Sekolah, pembangunan/rehabilitasi fasilitas pendidikan, dan beasiswa bidik misi. Namun ternyata perbaikan di bidang anggaran tidak serta merta menyelesaikan masalah pendidikan.

Faktanya, Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2017 mencatat bahwa hanya sekitar 63-65 persen masyarakat Indonesia yang bekerja sesuai dengan jurusan kuliah. Hal ini tentu bukan angka yang kecil, dengan kata lain hanya 4 dari 10 orang yang bekerja sesuai jurusan kuliah.

Lantas, masih bisakah kita menjelaskan kemana sebenarnya arah pendidikan Indonesia? Menyesuaikan dengan pasar tenaga kerja? Atau fokus kepada pengembangan faktor sumber daya? Ataukah hanya menjadi percobaan berulang tanpa perbaikan yang berarti?

Apa pendapat anda?

Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengajar dan Aktivis Pendidikan

Pasca reformasi kebijakan pendidikan Indonesia tidak memperlihatkan kemajuan. Artinya, kebijakan pendidikan tidak memusatkan perhatian pada pendidikan yang berkualitas. Walaupun slogannya adalah ‘pendidikan yang berkualitas’. Kedua, pendidikan yang berpihak kepada anak-anak yang tidak memiliki kemampuan ekonomi yang baik.

Contohnya, pendidikan di Jakarta tiga tahun yang lalu. Jumlah anak usia sekolah 1.5 Juta orang dan hampir 800 ribu siswa mendapatkan Kartu Indonesia Pintar. Artinya, hampir dari setengahnya berasal dari keluarga tidak mampu. Misalnya lagi sekarang dengan adanya zonasi, anak-anak miskin tersebut tidak mendapatkan sekolah yang sesuai dengan keinginan mereka. Karena sekolah yang sesuai dengan zonasinya tidak sesuai dengan nilai anak-anak kurang mampu secara ekonomi tersebut. Ada kencenderungan bahwa anak-anak tidak mampu memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak yang mampu secara ekonomi. Hal ini dikarenakan perbedaan akses yang mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Anak-anak miskin ini tersingkir karena tidak diperhatikan secara baik.

Kecenderungan pengajar di kelas lebih memperhatikan anak-anak yang rata-rata atau di atas rata-rata. Anak-anak miskin ini tidak mempunyai akses untuk mendapatkan pengetahuan yang sama. Sederhananya, secara sosiologis di sekolah pada umumnya memberikan pengetahuan kelompok tertentu, misalnya kelas menengah ke atas. Dengan kata lain, apa yang diberikan di sekolah diberikan juga di rumah, mendapatkan pengetahuan yang searah. Berbeda dengan anak-anak miskin tadi tidak mendapatkan pengetahuan yang searah antara di sekolah dan di rumah. Kebijakan pendidikan tidak memperhatikan hal tersebut dan anak-anak miskin akan tetap terpinggirkan. Kebijakan ini yang saya sebut tidak memperhatikan anak-anak kelas bawah, padahal jumlahnya besar sekali, di Jakarta saja setengahnya.

Jika digambarkan setiap provinsi ada sekolah bagus atau favorit, berarti sisanya tidak bagus atau dibawah standar. Sekolah favorit ini biasanya diakses oleh anak-anak kelas menengah ke atas. Hal ini tidak termasuk anak-anak kelas bawah yang pintar, karena anak-anak pintar dimana saja bisa. Karena ada juga anak-anak pandai berasal dari keluarga kelas bawah, yang menjadi perhatian disini adalah anak-anak yang rata-rata pada umumnya dari kelas bawah dan tidak memiliki kemampuan secara ekonomi dan juga pengetahuan.

Kebijakan pendidikan Indonesia yang belum memperhatikan anak-anak kelas bawah dengan kemampuan di bawah rata-rata menjadikan anak-anak tersebut tidak tertarik memasuki pendidikan tinggi. Hal ini dikarenakan kemampuan ekonomi dan pengetahuan yang rendah ditambah lagi ada kecenderungan setelah lulus akan mencari pekerjaan yang dianggap ‘mudah’ secara pengetahuan.

Sekolah setidaknya mengajarkan anak-anak untuk dapat melihat kehidupan, membuka mindset anak didik. Bukan berarti pendidikan harus mengajarkan anak-anak mimpi yang terlampau tinggi, namun harus memiliki pandangan yang luas. Sekolah mungkin juga tidak mampu membantu anak didik untuk menggali potensi mereka, kemungkinan kebijakan pendidikan juga tidak mengarah kesana. Tetapi bukan berarti ini menjadi salah pendidik (guru/dosen), namun kebijakannya yang belum tepat dan tidak mengarah pada peningkatan kemampuan dan penggalian kemampuan siswa.

Misalnya lagi literasi Indonesia yang masih rendah. Ketika di pendidikan tinggi kita menyalahkan tingkat literasi yang rendah. Padahal tidak semudah itu untuk menimbulkan budaya membaca, hal ini harus dimulai sejak dini. Cinta kepada buku itu bukan proses yang singkat, sejak masa Taman Kanak-Kanak (TK) guru harus menanamkan cinta membaca. Mungkin anak-anak pada tahap ini belum bisa membaca namun guru yang harus membacakan dan menceritakan sehingga timbul cinta akan membaca pada anak-anak tersebut. Bukan dengan konsep yang selama ini ketika kelas tiga SD misalnya anak-anak dikebut dengan membaca bacaan yang panjang, justru hal ini menjadikan membaca itu bukan hal yang menarik namun membosankan. Budaya literasi ini harus dipikirkan kembali kebijakannya.

Kebijakan yang mengarah pada pendidikan yang berkualitas. Pendidikan harus berpihak pada anak-anak yang secara ekonomi dan pengetahuan kurang mampu. Kebijakan ini harus mampu menjadikan semua sekolah menjadi favorit, artinya semua sekolah harus berada diatas standar, baik secara fasilitas dan pengajarnya serta aksesnya. Kalau tidak, maka pendidikan kita akan mengalami stagnansi.

Semangat anak-anak untuk belajar mandiri hampir tidak ada. Hal ini dikarenakan kebijakan pendidikan juga, sehingga pendidikan itu membosankan dan tidak menarik. Pendidikan Indonesia memang tidak dirancang untuk siap pakai tetapi pendidikan kita siap belajar. Persoalannya pendidikan Indonesia sejak tingkat dasar hingga tinggi, belum mengarah pada pendidikan siap belajar yang nantinya siap untuk belajar mandiri. Sehingga banyak anak didik kemudian mencari les di luar dan anak-anak yang kurang mampu tidak bisa mendapatkan hal tersebut. Posisi kebijakan pendidikan Indonesia harus mengarah pada ‘siap belajar’.

Untuk sekolah-sekolah vokasi, yang ‘siap pakai’ kita bisa belajar dalam negeri, misalnya SMK Katolik Santo Mikael di Surakarta. Selain mendapatkan pengetahuan mereka juga diberikan kesempatan belajar dan mendapatkan kesempatan kerja setelah lulus. Tidak perlu jauh-jauh untuk belajar pendidikan vokasi, cukup di Indonesia.

Secara umum, data menunjukkan bahwa pendidikan kita tidak memuaskan, hal ini kuncinya pada kebijakannya harus berpihak pada anak-anak yang tidak punya kesempatan secara ekonomi. (Yed)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
The Willi Toisuta & Associates dan Yayasan Nusantara Sejati

Masalah pendidikan sejatinya tidak akan pernah tuntas karena dunia ini terus berubah dan setiap perubahan melahirkan tantangan yang berbeda. Oleh karena itu, arah pendidikan harus di fleksibel dan selalu siap untuk disesuaikan. Setiap negara harus memiliki sistem yang secara cepat mampu menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan itu (adaptif). Untuk membangun sebuah sistem yang baik atau sistem yang adaptif maka yang diperlukan adalah fondasi yang kuat, karena fondasi yang kuat akan mampu mengontrol sekaligus mengefektifkan penyesuaian-penyesuaikan yang diperlukan untuk merespon tuntutan perubahan yang terjadi.

Fondasi yang dimaksud adalah misalnya; sistem penyiapan/pendidikan (LPTK), rekrutmen dan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan, sistem penjaminan kualitas (termasuk sistem evaluasi), sistem penganggaran dan pengawasannya, sistem pengelolaan data, sistem koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah (otonomi pendidikan), dll. Bila sistem-sistem ini sudah tersedia dan berjalan dengan efektif,  maka upaya-upaya yang dilakukan untuk merespon setiap perubahan akan menjadi lebih mudah dan terukur.

Selain fondasi sektor pendidikan kita yang rapuh, masalah utama lain yang perlu mendapat perhatian adalah pada pembuatan kebijakan. Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat masih sangat top down (supply side approach), dimana kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi daerah (demand side). Contohnya, Kemdikbud membuat kebijakan tentang pembelajaran dengan pendekatan High Order Thinking Skill (HOTS), STEM.  Bagaimana pendekatan HOTS dan STEM ini bisa berhasil bila kemampuan  literasi baca tulis dengan pemahaman siswa kita masih rendah dan masih banyak guru yang belum mampu menerapkan kurikulum 2013? Ini salah satu contoh apa yang terjadi bila Pemerintah sangat respinsif terhadap tren pendidikan dunia, sementara  fondasi pendidikan kita masih rapuh.

Kelemahan yang lain ada pada aspek implemetasi.  Kesenjangan kemampuan antara Pemerintah Pusat (Kemdikbud) dan perangkat daerah. Ada banyak kebijakan yang dibuat oleh Kemdikbud sangat bagus diatas kertas, namun sulit dipahami oleh perangkat daerah, karena panduan yang diberikan hanya berisi konsep-konsep dan definisi?

Belum lagi setiap ada kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kemdikbud, yang hadir dari daerah seringkali adalah orang yang bukan bertanggungjawab terhadap program tersebut. Untuk Program Penguatan Pendidikan Karakter misalnya, Panduan yang disusun Kemdikbud sangat membingungkan, ada begitu banyak definisi dan konsep-konsep yang ‘dijejalkan’ kedalam buku Panduan, namun tidak ada penjelasan yang rinci tentang bagaimana konsep-konsep itu diimplementasikan oleh guru-guru di sekolah. Yang lebih mengkhawatirkan adalah guru dihminta untuk menterjemahkan dan menemukan sendiri cara menerapkannya, bisa dibayangkan apa yang yang terjadi bila  guru-guru yang memiliki paham yang intoleran diminta untuk menerapkan ini sesuai dengan pemahaman mereka?

Melalui pendekatan seperti ini Pendidikan Karakter akan sulit diharapkan akan mempu menghasilkan anak-anak yang berkarakter baik, disiplin, mandiri dan berahlak mulia. Sebenarnya ada pendekatan yang lebih baik dan sudah di ujicobakan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dibeberapa tempat dan juga dilatihkan kepada sekitar 1000 guru diberbagai Kabupaten Kota. Guru-guru sangat terbantu dengan pendekatan ini. Kemdikbud sendiri mengaku sudah melaksanakan program ini dilapangan, tapi anehnya ketika guru-guru ditanya, mereka sama sekali tidak tau bagaimana mengimplementasikan Disiplin Positif itu.

Banyak hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa kunci keberhasilan pendidikan  sangat tergantung pada masa Perkembangan Anak Usia Dini (PAUD), dimana pada masa ini ‘modal’ anak untuk menjadi pembelajar yang baik ditentukan (pertumbuhan otak dan kesehatan fisik). Pemerintah dalam 5 tahun terakhir sudah mulai memberi perhatian pada PAUD dengan membuat kebijakan tentang Perkembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI). Namun sayangnya hingga saat ini perhatian terhadap PAUD HI ini masih bersifat formalitas. Sama seperti jenjang pendidikan yang lainnya, fokus pemerintah masih tertuju pada peningkatan akses dan belum memberi perhatian sepenuhnya pada aspek kualitas. ??Selain PAUD HI, yang perlu mendapat perhatian serius adalah Pendidikan Dasar. Pada jenjang ini fokus harus diberikan pada pendidikan literasi baca tulis dan hitung (kelas awal). Dimana pendidikan literasi baca tulis tidak hanya sebatas literasi baca tulis teknis, tetapi literasi membaca dengan pemahaman dan berpikir kritis. Pada kelas tinggi, siswa perlu diberikan pengetahuan dan ketrampilan yang mampu mengoptimalkan potensi masing-masing. Saat ini kurikulum pendidikan kita masih terlalu fokus pada tranfer pengetahuan dan belum pada pengembangan ketrampilan, terutama ketrampilan abad 21. Apabila kedua jenjang ini terlaksana dengan baik, maka tugas lembaga pendidikan pada jenjang selanjutnya, akan menjadi lebih mudah.

Kesimpulannya, pendidikan kita memang perlu direvolusi karena ada banyak hal-hal mendasar yang perlu dirubah. Maka saya sepakat dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi bahwa kedepan Indonesia butuh menteri yang memiliki kecakapan dibidang manajemen dan berani mengeksekusi program. Dengan memiliki kedua syarat tersebut, Kemdikbud fokus memperbaiki sistem yang tidak berjalan efektif, bukan hanya berlomba-lomba membuat dan mengeksekusi proyek-proyek yang seperti selama ini, hanya memboroskan anggaran negara. (yed)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir             Banyak Hal Harus Dibenahi dengan kebijakan Strategis dan Tepat             Pertumbuhan Konsumsi Berpotensi Tertahan             Amat Dibutuhkan, Kebijakan Pertanian yang Berpihak pada Petani!