Kekerasaan Terhadap TKI yang Tak Pernah Tuntas
berita
Humaniora

Sumber Foto: elshinta.com                          & 23 February 2018 13:00

Kekerasan demi kekerasan terhadap para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri sepertinya menjadi cerita panjang yang tak pernah usai. Kasus terbaru menimpa Adelina Lisao, TKI asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang meningggal karena disiksa majikannya di Malaysia. Ini membuktikan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan dalam urusan buruh migran.

Sebelum meninggal, Adelina Lisao tidak diberi makan dan disuruh tidur bersama seekor anjing di tempat parkir mobil tuannya. Tragisnya lagi, peristiwa sadis itu diterima Adelina pada setiap malam selama satu bulan terakhir sebelum maut menjemputnya.

Tetapi, peristiwa yang merendahkan Adelina sebagai manusia maupun sebagai warga negara Indonesia sepertinya hanya dilihat sebagai angka statistik saja. Sempat menjadi topik pembicaraan di publik, namun kemudian lenyap begitu saja dan kemudian muncul jika ada kejadian serupa.

Berdasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tercatat, jumlah TKI yang pulang dengan peti mati mencapai 145 orang. Mereka itu rata-rata meninggal dengan tubuh penuh luka, bahkan organ tubuhnya hilang entah kemana. Data itu hanya dalam rentang Januari hingga Agustus 2017.

Kabar kematian Adelina merupakan sedikit dari deretan kasus penyiksaan para TKI di Malaysia. Harian The New York Times melansir, pada 2009 Indonesia pernah memutuskan untuk menghentikan pengiriman tenaga kerja (moratorium), terutama perempuan, ke Malaysia.

Moratorium tersebut diberikan setelah muncul berbagai kasus penyiksaan yang diterima TKI yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT). ambil contoh kasus Nirmala Bonat yang disiksa majikannya, seorang perempuan bernama Yim Pek Ha di 2003. Namun, pada 2011 moratorium itu dicabut setelah kedua negara menyetujui nota kesepahaman perlindungan bagi TKI.

Faktanya, setelah moratorium dicabut, laporan tentang penyiksaan pekerja Indonesia di Malaysia tidak jua surut. Lalu muncul kasus Siti Romlah, TKI asal Jember, Jawa Timur, yang memutuskan pulang dengan kondisi tubuh lemas dan penuh luka. Selama lima tahun di sana, Siti mengaku sering menerima perlakuan kasar, seperti disiram air panas, atau dipukul dengan benda yang ada di rumah majikannya.

Dari sekian banyak TKI yang tersebar di beberapa negara, sebagian besar TKI berpotensi menjadi korban kekerasan, baik itu kekerasan fisik, psikis dan ekonomi.  Semakin banyak kasus kekerasan terhadap TKI, sepertinya bagaikan tontonan yang tak pernah mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang memadai bagi TKI. Meskipun sudah ada perjanjian bilateral antara pemerintah dan negara tujuan penempatan TKI.

Yang menjadi tanya, apakah perjanjian bilateral sebatas atau sekadar melakukan perjanjian pada tahap "penempatan" saja, belum menyentuh secara konkret terkait persoalan sosial dan hukum yang menimpa para TKI. Apalagi pembicaraan hingga masalah perlindungan atau advokasi sosial dan hukum.

Wajar kalau publik bertanya, sebatas itu saja penghargaan bagi TKI yang mendatangkan devisa bagi negara? Istilahnya, duit TKI kita terima untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi masalah dan derita TKI tak pernah kita selesaikan tuntas dan tegas sebagai tanda bahwa kita punya harga diri sebagai bangsa.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Guru Besar Antropologi UI, mantan Ketua Umum Partai Demokrat

Kita seringkali reaktif sejenak dan perhatian terbatas pada kasus yang menimpa korban. Setelah mendoakan agar arwahnya diterima Tuhan dan mendapatkan tempat sesuai dengan amal ibadahnya, selesai sudah kasusnya. Kita kurang perhatikan sebab musabab dan tindak lanjut yang harus kita lakukan, untuk menghindarkan perlakuan perbudakan itu.

Walau penyiksaan terhadap PRT juga masih sering terjadi di tanah air, seharusnya para calon pencari kerja dibekali pengetahuan tentang hak dan peran yang akan dipangku, selain bekal ketrampilan kerja yang bakal mereka hadapi. Seperti pengetahuan dan ketrampilan menggunakan alat listrik, higienitas, dan cara memutar tombol listrik jangan terbalik. Baca sedikit tentang arus listrik. Hal dan pengetahuan sepele tetapi seringkali membangkitkan kejengkelan bagi majikan yang penuh perhitungan.

Bekal pengetahuan tentang berkomunikasi dan memelihara hubungan dengan teman dari Indonesia yang sewaktu-waktu bisa dihubungi dan dimintai pertolongan secara terbuka maupun tertutup. Bawa HP dan pulsa, dan biasakan sekali seminggu kontak teman. Kalau dilarang pegang HP seperti dipenjara, disarankan lebih baik cari majikan lain. Lebih banyak majikan yang baik dari pada yang jahat

Bekali TKI dengan kemampuan sosial untuk survival di samping pengetahuan dan keterampilan kerja. Tanamkan kesadaran bahwa mereka bekerja di luar negeri itu akan memperluas hubungan sosial jauh ke luar lingkungan kerabat. Jangan menggantungkan nasib hanya pada belas kasihan majikan, melainkan harus membina hubungan seluas mungkin dengan sesama demi keselamatan dirinya. Kembangkan kemampuan kerja di luar peran tradisional yang selama ini ditekuni, untuk meningkatkan daya saing dan bekal hidup apabila pulang nanti.

Mentalitas “ngawula” sudah tidak berlaku di era transaksional finansial dewasa ini. Semuanya penuh perhitungan. Sederhananya tanamkan kesadaran waktu, tenaga dan target penghasilan yang hendak dicapai, walaupun sulit tetapi sudah harus dimulai. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Ketua DPR RI

Persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), khususnya para wanita, sudah sejak lama selalu menjadi berita yang memprihatinkan kita semua sebagai sesama anak bangsa. Mulai dari kekerasan fisik maupun mental dan psikologis.

Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah. Pertama, TKI yang dikirimkan harus pekerja formal, bukan informal, seperti buruh kasar dan pembantu. Di sinilah tanggung jawab pemerintah untuk mengamankan hal tersebut, jangan sampai ada pengiriman TKI yang tidak mempunyai keahlian. Selain itu, pemerintah harus memperbaiki mekanisme pengaturan penanganan permasalahan perlindungan para TKI mulai dari masa pra penempatan, masa penempatan maupun masa purna penempatan. Satu lagi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebagai regulator jangan bertindak selaku eksekutor, seharusnya bekerja sama dengan perusahaan Penyedia TKI yang memenuhi syarat. Jadi bukan calo TKI.

BNP2TKI juga harus mempersiapkan dengan baik bagi para calon TKI, dengan memberikan pengetahuan serta keterampilan. Pelanggaran-pelanggaran trafficking oleh perusahaan penyedia TKI harus diberikan sanksi pidana berat, juga sanksi perdata agar kasus ini tidak terulang kembali. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pastor dan aktivis penggerak kesadaran manusia

Ironis melihat begitu sadisnya penyiksaan yang dialami Adelina Lisao, TKI asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang meningggal karena disiksa majikannya di Malaysia. Nasib serupa juga seringkali kita saksikan menimpa para TKW yang mayoritas bekerja di sektor informal (pembantu rumah tangga). Penyiksaan tersebut sangat bermacam-macam, mulai dari caci maki, penyekapan, hingga penyiksaan secara fisik seperti disetrika, disiram air atau minyak yang sedang mendidih, dipukul, diperkosa, digunting, hingga dibunuh.

Anehnya, meski kekerasan fisik tersebut terjadi secara berulang-ulang, namun pengiriman TKW ke luar negeri terus saja dilakukan. Kemiskinan dan minimnya pekerjaan didalam negeri menjadi faktor utama yang mendorong eksodus TKW secara besar-besaran ke luar negeri. Menurut BNP2TKI (2010), jumlah TKI Indonesia mencapai angka 3.271.584. Dari seluruh TKI yang ada, 4.385 orang atau 0,01 persen mengalami permasalahan di tempatnya bekerja. 

Secara politik, keberadaaan TKI yang begitu banyak di luar negeri yang tidak disertai kemampuan dan keterampilan membuat posisi tawar Indonesia di mata negara tujuan TKI menjadi sangat lemah. Hal ini terlihat lemahnya penegakan hukum terhadap kekerasaan yang dialami para TKI di luar negeri.

Manfaat berupa perolehan devisa yang diberikan oleh para TKI harus diimbangi dengan pemberian pelayanan dan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia dari sejak pra penempatan, selama bekerja di luar negeri dan setelah kembali ke tanah air. Penyempurnaan sistem pendidikan dan pelatihan keterampilan calon pekerja migran menjadi prioritas agar pekerja migran Indonesia memiliki kualitas dan daya saing yang tinggi, serta mengetahui hak-haknya sebagai pekerja migran. 

Belajar dari Filipina dalam mengirimkan tenaga kerjanya ke luar negeri. Tenaga kerja asal Filipina dinilai relatif jauh dari masalah ketimbang tenaga kerja Indonesia. Alasannya, tenaga kerja asal Filipina yang dikirim bekerja di luar negeri adalah tenaga kerja yang benar-benar memiliki kemampuan atau keterampilan tertentu sesuai kebutuhan. Misalnya mau melamar jadi baby sitter, maka harus punya kualifikasi baby sitter.

Selain itu, negara juga mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya yang tinggal (berada) di luar negeri. Hal tersebut sesuai dengan prinsip kewarganegaraan pasif yang menetapkan bahwa suatu negara mempunyai yurisdiksi atas orang yang melakukan pelanggaran hukum di wilayah negara lain, yang akibat hukumnya menimpa warga negaranya.

Oleh karena itu, jika negara tempat terjadinya pelanggaran tidak mampu dan tidak mau menghukum pelaku pelanggaran, maka negara yang warga negaranya dirugikan berwenang untuk menghukum. Tanggung jawab dan kewajiban suatu negara untuk melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri diemban oleh fungsi diplomatik dan konsuler suatu negara. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Meninggalnya Adelina Lisao, seorang TKI asal Nusa Tenggara Timur, dan beberapa kekerasan yang menimpa TKI di negeri asing menjadi pekerjaan rumah sejak lama bagi pemerintah Indonesia yang belum kunjung usai. Beberapa tahun lalu, atas tuntutan masyarakat, pemerintah pernah melakukan moratorium pengiriman tenaga kerja. Namun penghentian itu dicabut setelah ada MoU antara Indonesia dan Malaysia untuk memberikan perlindungan terhadap TKI.

Menurut saya, dalam konteks demokrasi, seharusnya mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri sebagai PRT sudah tidak dilakukan lagi. Karena kekerasan terhadap TKI akibat dari tidak ada penghargaan yang bermartabat terhadap tenaga kerja domestic work.

Selama ini, pemerintah sangat tidak konsen terhadap warga negara yang sedang mencari sesuap nasi ke luar negeri, dan harus pulang tanpa nyawa. Sebenarnya persoalan ini dapat teratasi kalau saja pemerintah mau “berjibaku” sedikit dan memiliki komitmen yang serius untuk mencari solusi-solusi konkrit. Tidak sebatas hanya menyampaikan empati sesaat.

Kita perlu bersikap ekstrim dengan membuat kebijakan yang fundamental untuk memutus mata rantai permasalahan yang terus melingkar seperti ini, sehingga perlu melakukan pendekatan psikologis. Kalau pendekatan devisa negara masalah tersebut tidak akan usai, terus-menerus terjadi penganiayaan tanpa ujung pangkal, bahkan dibunuh oleh majikan.

Australia perlu dijadikan contoh untuk menekan pengangguran, mereka berusaha mendorong meningkatkan soft skill warganya, sehingga tenaga kerja tidak harus bergelar sarjana untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Memang, yang sekarang terus di dorong di Indonesia adalah pendidikan vokasi, misalnya training-training calon tenaga kerja agar memiliki sertifikat keahlian. Ini yang harus terus dilakukan karena tenaga pelatih sangat banyak, supaya tenaga kerja Indonesia lebih dihormati dan bermartabat.

Sudah saatnya Indonesia tidak mengirimkan unskilled worker. Karena tanpa keahlian kerja, mereka seringkali mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari majikan. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Sebetulnya dunia ini memang penuh kemunafikan dan pemutarbalikan fakta, dengan fitnah dan kabilisme, benci, cemburu, dengki, iri diaduk jadi satu menjadi: “sara kental pahit”. Kemudian dicekokkan kepada massa untuk anti kelompok lain, bangsa lain, nation state lain secara membabi buta.

Padahal masalahnya adalah kegagalan dari elite suatu negara-bangsa untuk melindungi dan menyediakan lapangan kerja bagi warga negaranya secara cukup memadai. Karena itulah para penduduknya rela jadi pengungsi pencari kerja, dan bukan menghindari perang saudara yang penuh kebencian dan sadisme antara sesama anak bangsa. Kemudian mereka mencari teori kebencian kepada bangsa lain sebagai biang keladi masalah sosial, walau masalah sebenarnya adalah ketidakmampuan sistem politik negara yang bersangkutan untuk menyediakan lapangan kerja yang layak secara produktif, efisien, dan meritokratis.

Tahun lalu, uang yang dibawa mudik oleh tenga kerja Amerika Latin dari AS ke negaranya saja mencapai 60 miliar dolar AS. Mexico bersebelahan dengan AS, dengan dua sistem politik berbeda, maka AS berlipat kali lebih makmur dari Mexico. Pola yang sama terjadi dengan Afrika, Eropa, dan di Asia.  

Kita menjadi salah satu negara eksportir tenaga kerja karena tidak ada investasi yang menyerap tenaga kerja yang berlimpah ruah, dengan kondisi yang memang tidak berkapabilitas intelektual dan teknologi memadai. Maka, revolusi mental yang harus dicanangkan oleh Presiden dan Menko serta UKP Pancasila adalah benar-benar mengimplementasikan produktivitas nasional secara keseluruhan.

Seluruh elemen mulai dari birokrat, pengusaha, pekerja buruh, petani, cendekiawan, LSM dan seluruh komponen masyarakat, berkerja optimal dan berdasarkan meritokrasi, untuk dapat memperoleh imbalan yang layak wajar. Pegawai negeri layak dapat gaji cukup dan sekarang sudah dicukupi. Saat ini direksi BUMN sudah lebih besar gajinya dari Presiden RI. 

Jadi kalau birokrat digaji layak seperti Singapore, yang aparatur negaranya digaji lebih mahal dari swasta, maka mereka akan mengamankan Indonesia Inc. dari gerogotan mental "Individu Inc." yang sekarang menghinggapi pos birokrat maupun elite Indonesia.

Semua menomorsatukan kepentingan idividu, partai, dan golongan di atas kepentingan nasional, yang cuma dipakai jadi slogan untuk memperoleh kedudukan negara. Tapi, kemudian membajak "APBN" melalui pola KKN model e-KTP.  Jadi terkait soal TKW-TKI ini, kita membuang-buang waktu kalau mengurusi insiden case by case.

Kematian TKW-TKI karena berbagai insiden, masuk pada induk dan akar masalah yang sama, yaitu pemerintah negara yang bersangkutan (terutama sekarang ini Timur Tengah) gagal mengayomi penduduk. Mereka menyerbu dan membanjiri Eropa dengan imigran, yang celakanya disusupi oleh kaum radikal dan teroris. Sehingga menambah beban bukan hanya bagi imigran, tapi juga penduduk negara yang dijadikan target migrasi global. Karena faktor sara, maka konflik imigran dan pribumi Eropa tentu saja meledak berkepanjangan. 

Maka, kata kunci dari elite seluruh negara yang mengalami problem ekspor tenaga kerja adalah bagaimana elite nasional bangsa itu sukses mengelola ekonomi secara tepat guna dan tepat sasaran. Dengan demikian angkatan kerja bisa tertampung oleh ekonomi domestik secara memadai.

Kalau kita cuma berteriak-teriak sambil membenci negara lain yang justru menjadi tempat mencari nafkah, maka itu juga tidak fair dan malah membuat situasi semakin runyam. Menjadi benih konflik dan menambah penderitaan rakyat. Yang tidak mampu mengubah sistem yang gagal men-deliver ekonomi, dipertahankan atas dalih agama, nasionalisme, chauvinisme. Ya, negara-negara yang elitenya gagal memerintah, kemudian mengkambinghitamkan asing.

“Jer basuki mawa beya”. Anda harus kerja keras dan berjuang untuk mencapai prestasi. Tidak mungkin cuma modal benci, cemburu, dengki, iri (BCDI), terus jadi Kabil membunuhi sesama saudara. Karena Anda marah kok tidak diberi pekerjaan, padahal Anda sendiri tidak becus dalam kompetisi meritokratis, yang merupakan hukum alam untuk menciptakan kemajuan peradaban, yang semakin meningkat dan bermartabat. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)

Adelina Lisao, asal Nusa Tenggara Timur (NTT), telah menambah daftar panjang tenaga kerja Indonesia (TKI) yang pulang dari luar negeri, khususnya dari negara-negara ASEAN, seperti Malaysia, dengan peti mati. Apakah tidak ada upaya untuk melindungi para TKI yang pada umumnya merupakan pekerja tidak terampil atau 'unskilled worker'?

Pada level nasional, pemerintah terus menerus berusaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan baik dari sisi regulasinya maupun keterampilannya. Pada level regional ASEAN, upaya perlindungan pekerja migran sudah dimulai dengan disetujuinya ASEAN Declaration on the Promotion and Protection of the Rights of Migrant Workers pada tahun 2007. Hanya saja instrumen ini tidak mengikat.

Setelah kurang lebih sepuluh tahunan terjebak dalam negosiasi yang ketat, akhirnya instrumen yang mengikat disepakati, yaitu ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers. Instrumen ini mengikat dan cukup komprehensif yang secara normatif memberikan jaminan perlindungan kepada para pekerja migran ASEAN.

Hanya saja Rencana Aksinya terasa sangat lamban sehingga keburu korban-korban berjatuhan. Untuk itu pada level nasional, pemerintah Indonesia segera menuntaskan Rencana Aksi yang segera dan detail serta operasional. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Eko Listiyanto

Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

FOLLOW US

Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas