Kejamnya Jerat Utang Pinjaman Online
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 07 November 2018 16:00
Gara-gara meminjam Rp500 ribu di aplikasi pinjaman online, seorang wanita berinisial L mencoba bunuh diri menenggak minyak tanah. Pinjaman online menawarkan kemudahan, tapi bunga yang ditawarkan sering tinggi. L lantas melakukan gali lobang tutup lobang. Akhirnya ia terjerat utang pada sembilan aplikasi pinjaman online (pinjol).  

L tidak akan mencoba bunuh diri andai tak diteror penagih utang pinjol. Ia mendapat teror lewat telepon, SMS, WhatsApp, bahkan diminta jual organ tubuhnya untuk lunasi utang. L juga sampai mengundurkan diri sebagai asisten rumah tangga karena majikan tak berkenan dengan teror yang menimpanya terus. Karena lelah, ia nekat hendak bunuh diri. Pikirnya, uang santunan bakal bisa melunasi utang, sedangkan suami dan anaknya akan dibantu saudara selepas ia tiada. Beruntung nyawanya berhasil diselamatkan. 

L bukan satu-satunya korban yang tercekik pinjaman online. Belum lama ini LBH Jakarta merilis infografis kesaksian korban-korban serupa. Ada FY yang diminta menari telanjang di rel kereta penagih utang; A diancam dibunuh; S dipecat karena pihak pinjol menagih ke atasannya; sedangkan D resign karena malu rekan sekantor yang ditagih; CR diminta jual ginjal untuk melunasi utang; sedang VA dicerai suami karena utang ditagih hingga ke mertuanya.     
        
Dari berbagai cerita kesaksian di atas kita segera sadar dan bertanya, bukankah aplikasi pinjol sudah bertindak kelewatan?  

Pada mulanya pinjol yang dilakukan perusahaan peer-to-peer (P2P) lending yang marak beroperasi mulai 2013 dinyatakan ilegal karena tak berizin. Namun, pemerintah lewat OJK (Otoritas Jasa Keuangan) lantas merestui perusahaan jasa fintech (financial technology) macam P2P lending dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pinjol kini kian marak dan menjadi disrupsi bisnis perbankan. 

Yang ditawarkan pinjol sama dengan disrupsi lain yang berbasis TI: kemudahan. Untuk meminjam cukup menginstal aplikasi di handphone, menulis nomor KTP dan KK serta memfoto KTP dan calon peminjam. Tidak ada BI checking untuk menelusuri riwayat peminjam. Beberapa aplikasi pinjol ini ditautkan ke layanan e-commerce. Jadi, buat beli HP baru, tak perlu langsung bayar, tapi ditalangi pinjol. Ah, namun bukankah yang serba mudah cenderung menjebak pada akhirnya? 

LBH mencatat, korban aplikasi pinjol kian banyak. Pada 2016, yang melapor ke LBH hanya 10 orang. Tahun lalu, naik jadi 65 orang. Tahun ini sudah 120 orang melapor. Selain mengadukan perlakuan tak senonoh penagih utang, korban mengelih data pribadi mereka disalahgunakan. Itu sebabnya, teror tagihan tak hanya ke peminjam tapi juga orang terdekat, teman sekantor, hingga atasan dan HRD. Jika sudah banyak pengaduan begini, kenapa pihak berwenang terkesan diam saja? Bukankah OJK berwenang mencabut ijin perusahaan fintech yang tak taat aturan dan etika? 

Sebetulnya, kasus-kasus di atas takkan terjadi andai tak ada yang berutang. Atau, kalaupun berutang, bunganya tak mencekik hingga bikin orang seperti terlilit ular. Susah lepas. Bank Indonesia sudah betul membuat kebijakan BI checking untuk memeriksa riwayat pengutang. Namun, BI checking kerap dikeluhkan calon peminjam. Peluang ini yang disasar aplikasi pinjol. Orang tak sadar pinjol punya sistem kerja berbeda dengan bank konvensional, mulai dari bunga hingga tata cara penagihan. Bukankah publikasi buruk ini bikin orang jadi alergi pada pinjol? 

Yang harus dikritisi juga kondisi masyarakat kita yang kian konsumtif. Kita mengkonsumsi melebihi apa yang kita hasilkan. Hasilnya, lebih besar pasak daripada tiang. Kemudahan yang ditawarakn pinjol membuat sifat konsumtif kian gampang tersalurkan. Andai tak tergoda beli HP baru atau motor baru dengan meminjam pada aplikasi pinjol, bukankah masalah ini takkan terjadi? 

Apa pendapat Anda? Watyutink? 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Koordinator Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

Untuk tahun 2018 saja, YLKI telah menerima 30 pengaduan terkait pinjaman online. Ada beberapa hal yang perlu kita kritisi terkait masalah ini. Pertama, ketika konsumen melakukan pinjaman online ada syarat dan ketentuannya. Kedua, kebanyakan masyarakat (konsumen) melakukan wan-prestasi, seperti halnya (terjerat) utang kartu kredit. Yang ketiga, karena ini ranah fintech (financial technonolgy), data konsumen bisa dilihat oleh penyelenggara fintech.

Ketika konsumen gagal bayar, perushaan fintech menghubungi beberapa relasi konsumen. Menurut kami ini pelanggaran terhadap privasi orang, serta sudah mengganggu kenyamanan pihak lain yang tak ada sangkut pautnya. Maka, kami meminta OJK (Otoritas Jasa Keuangan) bertindak. Selain itu, banyak perusahaan fintech yang belum memiliki izin. Mayoritas juga perusahaan asing.     

Ada juga keluhan, beberapa konsumen ingin melakukan pembayaran namun tidak kunjung bisa mengakses untuk membayar tagihannya. Karena sistem mereka tidak bisa melakukannya. Jadi, apakah ini memang disengaja agar sistemnya tak bisa diakses atau bagaimana? Ini yang sedang kami cari tahu dan kami belum dapat hasil penelitian sahih soal itu.   

Namun pada prinsipnya, ketika konsumen tidak melakukan pembayaran (utang) itu juga tak bisa kami tolerir. Sebagai konsumen harus bijak, ketika meminjam, maka harus segera melakukan pembayaran sebagaimana yang sudah disepakati (di syarat dan ketentuan).Yang jadi masalah, kenapa konsumen ingin melakukan pembayaran malah dipersulit, tidak bisa mengakses sistem mereka? Apakah ini sistem yang disengaja? Karena pinaltinya besar. Untuk akses komunikasi dengan mereka pun tak bisa, karena hanya lewat e-mail. 

Kebanyakan mereka belum dapat izin dari OJK. Saya tanya, (pihak OJK bilang) regulasinya belum ada. Namun, kasus ini sudah terjadi di depan mata, di mana mereka melakukan pekerjaan seperti lembaga keuangan, baik itu seperti bank atau non-bank.       

Masyarakat (nasabah) tak tahu kalau data pribadinya bisa disedot oleh perusahaan fintech. Kita memang belum ada regulasi terkait perlindungan data pribadi. Namun, karena ranah ini menyangkut tekonologi komunikasi atau teknologi informasi, soal itu sudah ada di UU Telekomunikasi, untuk tidak boleh memberi data pada pihak lain. Seperti bank, misalnya, mereka tidak boleh memberi data pada pihak lain. Namun, secara spesifik ini memang belum diatur.  

Kami di YLKI sudah mendorong OJK lewat surat setiap kali ada pengaduan. Kami nyatakan, praktek bisnis seperti ini sudah dilakukan dan sangat merugikan konsumen. Di sini konsumen tidak mendapat perlindungan. Kami juga bertanya, ini ranah OJK atau BI? OJK sendiri mengakui, banyak perusahaan fintech ini belum
ada izinnya. 

Perlakuan perusahaan ini seperti debt collector. Juga seperti rentenir tetapi lewat cara online. Banyak masyarakat yang tak tahu bunga (pinjamannya) sangat tinggi, sementara nasabah meminjam rata-rata Rp 1,5 juta-Rp 2,5 juta. Tempo pembayarannya pendek, dua-empat bulan. Namun bunganya tinggi sekali.

Memang, pinjam-meminjam ini kesepkatan para pihak. Namun tetap harus ada pengawasan terhadap praktek ini. Rentenir mungkin tak perlu izin. Namun, dengan cara online, masyarakat yang bisa dijangkau lebih luas. Maka, OJK seharusnya bisa melakukan diskresi, membuat regulasi demi menyelamatkan masyarakat dari hal-hal seperti ini.    

Kendati begitu, masyarakat juga harus bijak. Ketika meminjam, maka ada kewajiban untuk membayar. Jangan karena tak melakukan kewajiban, mencari kesalahan pihak lain. Kami tak mentolerir itu juga. Jika berutang, harus dilunasi dahulu. Itu edukasi yang kami lakukan pada masyarakat. 

Kami juga memanggil perusahaan fintech untuk rapat. Tapi saat kami kirim surat pada fintech-fintech ini kebanyakan tak ditanggapi. Dari enam fintech yang kami undang bertemu, hanya satu yang hadir. Fintech ini perusahaan asing. 

Perusahaan itu menjelaskan, praktek semacam (pinjol) ini justru tak ada di negaranya. Hanya di Indonesia saja. Apalagi potensi pasar kita luar biasa. Yang disasar msayarakat kelas menengah ke bawah.      

Ini mengkhawatirkan. Karena sebetulnya, BPR (bank perkreditan rakyat) bisa diperbesar perannya bila tak diserobot fintech-fintech asing ini. Fintech ini akan menggerus (pasar) BPR serta BRI yang menyasar konsumen menengah ke bawah, juga koperasi.  

Kenapa justru koperasi yang tak dihidupkan? Kenapa justru ada fintech (pinjaman online)? Padahal kita punya Kementerian Koperasi. Harusnya ekonomi dibangun dari situ. Namun kini malah marak fintech. (Milik) asing lagi. Waktu ada BPR asing masuk, YLKI teriak: BPR adalah sisstem perkreditan yang sudah jadi bagian
budaya kita. Kalau sudah dikuasai asing, kita nggak punya budaya sendiri? Budaya itu satu-satunya nilai kita. (ade)  

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Nyoman Sudarsa

Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

FOLLOW US

Kartu Nikah Tidak Diperlukan             Penggunaan Pembayaran Online Harus Memiliki Regulasi             Reformasi Struktural: Darimana Kita Memulai?             Kemenag Perlu Jelaskan Manfaat Kartu Nikah             Focus ke Penetrasi Ekspor Produk Bernilai Tambah Tinggi             Gerindra dan PDIP Diuntungkan pada Pemilu 2019             Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-1)              Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-2)             Masih Ada Waktu untuk Perbaharui Komitmen             Penguatan Upaya Pemberantasan Korupsi