Kecelakaan Maut: Rem Blong, Kesadaran Blong
berita
Humaniora

Sumber Foto: tribunnews.com

12 February 2018 19:00
Pemandangannya memilukan. Di sepanjang jalan dari kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Permata sampai Tempat Pemakaman Umum (TPU) bendera kuning nyaris berderet di sejumlah rumah. Jarak antara satu rumah dan rumah lain tak jauh. Rumah-rumah itu dihuni korban meninggal kecelakaan maut bus pariwisata Premium Passion di Tanjakan Emen, Subang, Sabtu (10/2/2018) lalu.

Dua puluh tujuh orang tewas. Satu orang pengendara motor yang tertabrak bus, sedang 26 lain penumpang bus naas yang hendak tamasya ke tempat wisata air panas Ciater. Mereka anggota KSP Permata yang tinggal di RT 2,8, dan 7 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten.    

Selain korban meninggal terdapat pula 18 orang lain penumpang bus yang luka parah dan ringan. Supir bus, Amiruddin (32) yang juga terluka telah ditetapkan sebagai tersangka. 

BACA JUGA: Di Angkutan Umum, Jalanan Hingga Rumah Sakit, Kenapa Pelecehan Seks Terus Terjadi?

Cerita yang terangkum di media mengenai kecelakaan maut ini mengundang sejumlah tanya. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi mengatakan, persyaratan dokumen kelaikan jalan telah dipenuhi pemilik bus pariwisata bernomor polisi F 7959 AA produksi Mercedes itu. Dokumen uji KIR bus ini tertanggal 4 Oktober 2017. Busnya pun terhitung baru, keluaran 2012. Untuk bus pariwisata usia maksimal 10 tahun. Tidak ada cacat dari sisi dokumen. 

Namun, yang juga terekam media, Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Prahoro Tri Wahyono mengatakan, berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, kecelakaan disebabkan rem blong. Kepada polisi, sang sopir mengaku telah menyampaikan permasalahan rem itu pada manajemen perusahaan. Namun, keluhannya tak direspons. Bus tetap jalan. Di tanjakan yang rawan kecelakaan, di medan menurun sepanjang dua kilometer, bus lepas kendali, menabrak motor, oleng ke kiri, menabrak tebing, lalu terguling di bahu jalan.       

Yang jadi tanya pertama, kenapa bus yang telah lolos uji kir dan dikatakan laik jalan bisa mengalami kecelakaan akibat rem blong? Apakah pengujian dilakukan tak sebagaimana mestinya, atau masalah pada bus muncul setelah uji kir? 

BACA JUGA: Masihkah Ada Tempat Untuk Becak Di Jakarta?

Andai keluhan supir bus ditanggapi perusahaan dengan cepat, kecelakaan maut yang merenggut hampir tiga puluh orang itu bisa dicegah. Polisi perlu menyelidik lebih jauh keterangan supir dan menetapkan tersangka lain yang turut bersalah berbuat lalai mengakibatkan nyawa melayang. Kita juga patut bertanya, apa tindakan ini tipikal perusahaan otobus kita, mengabaikan keluhan sopir, ogah repot, sebab ujungnya margin keuntungan berkurang? 

Berwisata, entah dengan kendaraan pribadi maupun angkutan umum, telah jadi kebutuhan hidup masyarakat kita. Yang terjadi pada anggota koperasi dari Ciputat yang bernasib malang kemarin bisa menimpa siapa saja. Saat menyewa bus pariwisata, orang tak banyak mau repot menyelidik apa busnya betulan laik jalan atau tidak. Yang jadi pertimbangan pertama adalah harga bersaing. Di mana peran pemerintah selaku regulator mengatasi masalah ini?     

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ade)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat transportasi

Dalam Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, menyebutkan angkutan pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda khusus untuk keperluan wisata serta memiliki tujuan tempat wisata.

Pasal 32 154 UU No. 22/2009 tentang LLAJ, pelayanan angkutan orang untuk keperluan pariwisata  merupakan pelayanan angkutan yang disediakan untuk keperluan kegiatan wisata. Pasal 33, kendaraan yang digunakan untuk pelayanan angkutan orang untuk keperluan pariwisata, wajib memenuhi persyaratan (a) menggunakan kendaraan berupa mobil bus umum, mobil bus tingkat, atau mobil penumpang umum yang dilengkapi dengan fasilitas keperluan wisata, (b) dilengkapi stiker yang bertuliskan PARIWISATA dan dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan pada kaca depan dan kaca belakang mobil bus, (c) dilengkapi tanda khusus dengan tulisan PARIWISATA dan dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan pada sebelah kiri dan kanan badan kendaraan, (d) menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan petundangan yang berlaku, (e) mencantumkan nama perusahaan dan/atau nama merk dagang serta nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan serta nomor kendaraan dan nomor uji kendaraan yang dicantumkan pada bagian belakang kendaraan, (f) dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, dan (g) mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat di dalam dan di luar kendaraan yang mudah terbaca oleh pengguna jasa.

Pemerintah dapat memberikan sanksi, mulai sanksi ringan melarang beroperasi dalam rentang waktu tertentu hingga mencabut izin usahanya. Dan ada sanksi pidana juga, biar ada efek jera.

Hal yang sama juga dapat diberikan pada petugas kir yang meloloskan uji kir yang kemungkinan tidak layak. Antisipasi dari masyarakat juga harus ada. Jangan hanya tertarik dengan tawaran sewa bus pariwisata yang murah, tapi keselamatan terabaikan. Mintalah fotocopy STNK, uji kir, SIM pengemudi dan izin usaha transportasinya. Manajemen perusahaan juga wajib memberinya.

Supaya publik yang akan menggunakan bis pariwisata dapat mencari tahu kondisi bus yang akan digunakan adalah bus pariwisata yang menjamin keselamatan. Publik jangan mencari tawaran harga murah, tapi keselamatan jadi terabaikan. Tetapi harga yang wajar demi keselamatan.

Kir atau uji berkala kendaraan bermotor dilakukan enam bulan sekali. Selama waktu enam bulan itu tidak bisa mengandalkan kir saja. Artinya, harus ada rutinitas pemeriksaan juga oleh pemilik atau operator di bengkelnya. Artinya, kalau ada keluhan dari supir harus diperhatikan.  

Bila terjadi kecelakaan seperti di Tanjakan Emen ini yang paling kasihan sopir. Bila ada persatuan profesi sopir mereka pasti sudah demo. Protes. Sopir yang selalu kena (jadi tersangka), padahal belum tentu dia yang bersalah. Honor (gaji) mereka sudah kecil, dan selalu jadi tumbal. Kemarin ada kejadian (kecelakaan) di Semarang, di sana bagus polisinya. Sopir tak ditahan. Tapi dicari siapa yang bolehkan lalui jalan lokasi kecelakaan. Sebab, jalan itu dilarang untuk kendaraan berat, tapi kok tiba-tiba kendaraan ini bisa lewat. Ternyata ada yang suruh lewat situ. Yang menyuruh itu, saya bilang, harus kena hukuman.        

Ini semua terkait lemahnya undang-undang. Makanya, undang-undang ini harus direvisi. Proses perubahan sedang berlangsung (di DPR). Semoga tahun depan selesai. Nanti, tak boleh lagi sopir jadi tumbal. Dalam sebuah kecelakaan, sopir tak bisa serta-merta disalahkan. Pemiliknya pun harus ikut bertanggung jawab. 

Terkait kir juga prosesnya harus diperbaiki. Kir sejarusnya jangan jadi domain pemerintah daerah. Seharusnya ditarik ke pusat. Bila diberikan pada (pemerintah) daerah, mereka (pemda) akan lebih melihat (kir) sebagai (sumber) PAD (pendapatan asli daerah). Atau ada oknum yang nakal, kongkalikong, main meloloskan (kendaraan yang diuji). Bila ditarik ke (pemerintah) pusat, pengawasaannya nanti bisa ketat. Pusat juga bisa menerbitkan akreditasi kir. Jika kir-nya tidak terakreditasi, tutup saja. (ade).

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

Yang terjadi di lapangan selama ini kita melihat banyak angkutan umum yang sebenarnya tidak layak, tapi lolos uji kir. Yang jadi pertanyaan, apakah uji kir hanya formalitas? Katakanlah di Jakarta, angkutan seperti Metromini atau Kopaja dari penampilan fisik tidak layak untuk jalan, tapi mengapa kemudian mereka bisa lolos uji kir? 

Hal ini yang selalu jadi sorotan YLKI. Kami menduga dalam uji kir ada sesuatu yang tidak beres. Di sini juga posisi konsumen transportasi sangat lemah. Konsumen tak benar-benar tahu kondisi busnya. Kejadian di Tanjakan Emen kemarin jadi bukti bahwa uji kir-nya patut dipertanyakan. Kenapa lolos uji kir tapi sistem pengeremannya tidak berfungsi dengan baik? Ini jadi pertanyaan besar. Apa uji kir-nya formalitas semata?   

Ketika misalnya ada kondisi fisik yang meragukan bus laik jalan, konsumen tak tahu mengadu ke mana. Akses pengaduannya tak jelas. Apakah ke Dinas Perhubungan setempat? Tidak pernah dicantumkan nomor pengaduannya. Ini lantas jadi catatan bagi pemerintah pusat maupun pemda ketika akan menbuat sistem transportasi yang layak dan transparan dalam uji kir, libatkan masyarakat, libatkan konsumen. Bila ditemukan kendaraan yang diduga tidak lolos uji kir, konsumen bisa melapor. Laporan itu lalu bisa ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan setempat.     

Konsumen berhak bertanya tentang kondisi bus yang hendak ia naiki. Itu dilindungi undang-undang. Konsumen, misalnya, berhak bertanya apa sebuah kendaraan telah lolos uji kir atau tidak. Tapi balik lagi, bila uji kir-nya sebatas formalitas, keselamatan konsumen jadi terabaikan bahkan tercampakkan. (ade)  

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)

Hari ini, Senin (12/2/2018) kami rapat mengukur detil mengenai kontur jalan di sana. Kami juga sedang berkoordinasi dengan teknisi Mercedes (bus naas keluaran pabrikan Mercedes--red) dan Polda Jabar untuk melihat secara detil di titik kecelakaan. Kami juga sedang menunggu izin Polda Jabar untuk mewawancarai pengemudi bus. Sampai saat ini kami belum tahu statement tentang rem blong. Kami menemukan jejak pengereman di sana. Dari saksi juga mendengar (suara) jeritan ban di aspal. Tapi sejauh mana efektivitas rem itu perlu kami cek di fisik busnya. Kami tidak bisa menjelaskan kabar di media yang mengatakan bahwa (kecelakaan) itu karena remnya blong atau masalah selang rem bocor. 

Kalau pun masalahnya itu, kami harus lihat sistemnya dahulu. Di bus Mercedes ada sistem rem cadangan. Jika sistem (pengereman) utamanya tak berfungsi, bannya akan mengunci sendiri. Harus kita lihat sejauh mana fungsi-fungsi (pengereman) di bus itu berjalan. Jika masalah terletak pada selang rem bocor, KNKT sudah membuat rekomendasi soal itu beberapa kali. Kami merekomendasikan selang rem yang terbuat dari karet, diganti setelah lima tahun. Kami minta Dirjen Perhubungan Darat membuat aturan agar pabrikan, ATPM (agen tunggal pemegang merek), maupun perusahaan angkutan baik truk atau bus, setelah lima tahun selang rem diganti. Atau, jika selang rem sudah retak-retak, meskipun belum lima tahun umurnya, harus segera diganti. Sebab semua selang dari karet punya umur (kadaluarsa). Tidak bisa (dipakai) selamanya.   

Selang rem tak masuk item (pemeriksaan) kir. Kami minta di pengujian kir dicek selang remnya. Jadi, walau selang remnya sudah tua, bisa saja lolos uji kir. Kalau nanti dalam penyelidikan kami ketemu itu masalahnya, kami sudah membuat rekomendasi itu.

Jika hasil penyelidikan kami menemukan temuan sama, kenapa hal yang sudah kami rekomendasikan tetap jadi penyebab kecelakaan? Masalahnya, kami memang merekomendasikan kepada stake holder: perusahaan oto bus, Dirjen Perhubungan Darat. Rekomendasi itu ibarat obat. Seperti obat, kalau tak diminum sakitnya tak sembuh-sembuh. Kami sebatas memberi rekomendasi. Tak bisa beri sanksi. Kalau tak dilaksanakan, kami tak bisa lakukan apa-apa.  

Solusinya, kami dengan Pak Menteri Perhubungan dan khususnya dengan Dirjen Perhubungan Darat aktif membahas rekomendasi-rekomendasi KNKT. Sebulan dan dua bulan sekali kami meeting dengan jajaran Dirjen Perhubungan Darat membahas hal itu.   

Tahun 2015 kami mengeluarkan rekomendasi setiap bus umum di kursinya dipasang sabuk pengaman (safety belt). Kami juga menyarankan sopir sebelum berangkat mengingatkan  penumpang mengenakan safety belt. Kalau kejadian (di Tanjakan Emen) kemarin, kalau mereka pakai safety belt, (korbannya) tidak separah itu, mungkin. Kami lihat tak ada safety belt di bus. Namanya rekomendasi kami inginnya diikuti. Tapi rekomendasi tak bisa beri sanksi. Jika ada safety belt, sesuai rekomendasi kami, tidak mungkin penumpang sampai keluar dari bus (yang kecelakaan). Yang meninggal karena banyak yang (terlempar) keluar dari bus. 

Kami butuh bantuan media untuk sosialisasi KNKT dipatuhi operator bus. Ada contoh yang bagus dari PO bus Simpati Star di Medan yang sering mengalami kecelakaan. Kemarin kami ke sana melakukan pembinaan. Artinya, itu tergantung dari dirutnya (pemilik PO bus). Mereka terbuka, mau berubah mulai dari karyawan, sopir, manajemen, owner-nya. Kami enak masuk (membina mereka). Contoh lain (setelah) kecelakaan speed boat di Tarakan, Kalimantan Utara. Di sana gubernurnya, pemilik speed boat, pengemudi speed boat, awak kapal dll semua ingin menjadikan Kalimantan Utara punya angkutan speed boat yang terbaik di Indonesia. Jika sudah begitu, KNKT gampang sekali masuk (memberi rekomendasi). Misalnya, kami bilang, "Pak, ini nggak ada life jacket (pelampung) untuk anak?" Langsung dijawab, "Besok silakan cek di kapal kami semua ada life jacket untuk anak." Langsung pemilik kapal beli itu semua. 

Sayangnya di angkutan darat hampir jarang terjadi (kesadaran) seperti itu. Kecuali di Simpati Star kemarin itu. (ade) 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Maskapai Asing, Investasi yang Buruk Bagi Ekonomi Nasional              Hilangnya Kompetisi di Pasar Penerbangan Domestik             Masalah pada Inefisiensi dan Pengkonsentrasian Pasar              SBY Harus Bisa Menenangkan              Lebih Baik Kongres 2020             Ketegasan SBY, Redakan Tensi Faksionalisasi             Langkah PKS di Oposisi Perlu Diapresiasi             Insentif Pajak, Daya Tarik Sistem Pajak yang Paling Rasional             Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei