Kebijakan Ganjil Genap, Perlukah Dibuat Permanen?
berita
Humaniora
Sumber Foto : tribunnews.com (gie/watyutink.com) 04 September 2018 17:00
Ada yang berubah pada wajah Jakarta selama penyelenggaraan Asian Games 2018 yang baru usai Minggu (2/9/2018) kemarin. Selain semarak oleh dukungan suporter tuan rumah dan berbagai pernak-pernik Asian Games yang menghiasi jalanan, Ibu Kota juga tak semacet biasanya. Hal terakhir disebabkan aturan ganjil genap di sejumlah ruas jalan yang dilewati kontingen atlet yang berlaga di Asian Games.

Kebijakan rekayasa lalu lintas ganjil genap dinilai berhasil menurunkan penggunaan kendaraan pribadi, membantu mengurai kemacetan, serta mendongkrak penggunaan angkutan umum. Jika demikian adanya, apakah aturan ini perlu diteruskan dan diberlakukan permanen?

Mari bicara data dulu. Hasil evaluasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengungkapkan, sampai minggu ketiga Agustus kecepatan rata-rata kendaraan di koridor ganjil genap naik 37 persen dan waktu tempuh turun 23 persen dibanding sebelum diberlakukan. Selain itu, penumpang Transjakarta naik 40 persen dari 2,8 juta jadi 4 juta, sedangkan kereta  (KRL) naik 12-20 persen.

Data lain, emisi karbon dioksida juga turun 28 persen. Penggunaan BBM selama ganjil genap juga turun jadi 1,8 juta kiloliter. Jika diterapkan setahun penuh, yang bisa dihemat sekitar 2,96 juta kiloliter BBM atau setara Rp 12 triliun. 

Data-data di atas menunjukkan, penerapan ganjil genap berhasil memaksa pemilik kendaraan pribadi beralih ke angkutan umum. Lantas, apa lagi alasan untuk tak meneruskannya?

Niatan aturan ini terkait untuk mensukseskan Asian Games 2018. Aturan akan berlaku hingga 13 Oktober seiring berakhirnya Asian Para Games. Meski dianggap berhasil dalam jangka pendek, apakah akan berhasil pula dalam jangka panjang?

Saat ini yang diperlukan adalah kajian mendalam efek dampak panjangnya. Misalnya, apakah aturan ini akan mendorong masyarakat membeli mobil lebih dari satu, yang bernomor polisi ganjil dan genap?

Satu hal yang pasti, untuk menurunkan penggunaan kendaraan pribadi warga Jakarta hanya butuh aturan tegas. Pertanyaannya, bisakah pejabat Pemprov DKI melakukannya? 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Tata Kota

Aturan ganjil genap sebaiknya diteruskan. Hasilnya juga positif, kan. Penggunaan angkutan umum naik 40 persen, kecepatan rata-rata meningkat, waktu tempuh makin cepat, jalan tak makin padat. Namun, tinggal bagaimana menyesuaikan dengan kegiatan di sektor ekonominya. Perusahaan ritel dan logistik terkena dampaknya seperti apa. Juga untuk Sabtu dan Minggu perlu dibebaskan. 

Ini namanya struktur yang membangun kultur. Dengan adanya (keberhasilan) aturan ganjil genap, ternyata kita perlu ada peristiwa besar untuk membangun perubahan. Lewat Asian Games kita dicoba berubah, dan ternyata ketika perubahannya dirasa bagus, peru diteruskan. Peristiwa seperti ini sudah pernah terjadi. Waktu ada larangan truk masuk dalam kota karena ada peristiwa besar juga. Dan ternyata hasilnya bagus, maka diteruskan. 

Masalah  pemberlakuan ganjil genap akan memicu orang membeli kendaraan tambahan, tergantung situasinya. Jika tak bisa beli mobil baru, dia bakal pindah ke motor. Atau ke angkutan online. Untuk pusat perbelanjaan perlu dibuat aturan jemputan gratis yang terhubung dengan simpul-simpul Transjakarta. Angkutan bus bekas Asian Games cukup banyak, ini bisa dimanfaatkan.  

Bisa juga diterapkan tarif parkir dan pajak kendaraan yang lebih tinggi. Itu terkait konsep TDM (traffic demand management). Begitu juga dengan ERP (electronic road pricing), masuk jalan Sudirman dan Thamrin mahal. Tapi dikasih solusi, MRT harus jadi. Nanti orang akan komparasi sendiri, mana yang lebih untung: naik kendaraan pribadi atau angkutan umum. Perbandingannya harus rasioanl. Ketika aturan ganjil genap dilanjutkan juga berdasar perbandingan rasional: waktu dan angka. Kita main angka saja. 

Mengenai dampaknya pada industri otomotif tidak akan ada masalah. Orang beli otomotif, silakan. Tapi mohon maaf, cara membawa (kendaraan) dibatasi. Silakan industri memproduksi dan menjual tapi pemerintah akan membatasi. Karena ini prinsipnya keadilan. Mereka yang nggak mampu beli mobil tetap naik angkutan umum, masak tak dibela. Sementara yang sanggup beli mobil suka-sukanya saja (di jalanan). Artinya, kita beri ruang keadilan yang sama. Dan pada posisi yang lemah itu sekarang diperkuat. (ade)  

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat transportasi

Aturan soal ganjil genap ini hal yang cukup postif. Meski masih ada pro-kontra, secara keseluruhan sudah memberikan hasil yang positif. Artinya, ada peralihan orang dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Dan itu tujuan dari bagaimana kita menata transportasi kota. Kita punya target pada 2019 akan mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi ke kendaraan umum sampai 40 persen. 

Maka, penerapan ganjl genap perlu diteruskan karena menjadi penguat Perpres 55/2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek yang memiliki target pengguna angkutan umum di 2019 sebesar 40 persen dan tahun 2029 sebanyak 60 persen. 

Namun, pemberlakuan ganjil genap akan memicu orang membeli kendaraan tambahan. Sehingga perlu ditambah kebijakan lain, seperti tarif parkir tinggi, pajak kendaraan tinggi, serta kewajiban miliki garasi.   

Sebentar lagi LRT dan MRT beroperasi penuh, ini bisa jadi alasan pemberlakuan ganjil genap untuk dipermanenkan. Karena dengan adanya opsi LRT Jabodebek dan MRT Jakarta bisa menambah moda transportasi umum.

Selama ini urusan transportasi dinomorduakan. Artinya, kementerian selain Kementerian Perhubungan, tidak peduli persoalan transportasi. Di satu sisi, Kementerian Perindustrian memberikan kesempatan mengembangkan mobil. Mereka tak mau tahu macet atau tidak bukan urusannya. Mau jual murah atau sebagainya, terserah. Di sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup ingin emisi udara harus turun. Kementerian ESDM ingin  penggunaan bauran minyak sawit dalam Solar sebesar 20 persen (Biodiesel 20/B20) untuk kendaraan bermesin diesel di Indonesia, karena minyak sawit kita berlebih usai tak laku ke Eropa. 

Tapi yang kena timpukan Kementerian Perhubungan. Sekarang harus dibalik. Bagaimana Kementerian Perhubungan menjadi leading sector transportasi. Ia yang menentukan cetak biru transportasi di negara Indonesia. Itu yang belum dilakukan. 

Sehingga tidak mematikan industri (otomotif)-nya, namun jangan salah memproduksi. Misal, mobil murah boleh diproduksi. Kenapa tidak boleh? Tetapi mau dijual di mana. Kalau dijual di Jakarta ya remuk kota ini jadinya. Dulu janjinya mobil murah dijual di daerah pinggir, agar orang Papua juga bisa beli mobil. Tapi ternyata tidak.   

Itu terjadi karena Kementerian Perhubungan bukan kementerian utama. Padahal, dengan kondisi Indonesia sekarang harusnya (yang utama) begitu. Di sini kita tak bicara apa (industri) akan terganggu atau tidak. Bukan pula tentang melarang orang punya monil, tapi bagaimana mobil tersebar. Nggak sekadar Jakarta saja. Mobil akan tetap laku. (ade) 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Nailul Huda

Peneliti INDEF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Soal Subsidi MRT: Negara Jangan Pikir Profit, Tapi Benefit             Perjelas Kewenangan Berbasis Wilayah             Indonesia Masih Menarik Sebagai Negara Tujuan Investasi             Subsidi MRT Bukan untuk Orang Kaya             Pemerintah Harus Hitung Risiko Utang BUMN             Pembentukan Holding BUMN Harus Selektif             BUMN Jangan Terjerumus Jadi Alat Kepentingan Penguasa             MoU KPU-PPATK Jangan Sekadar Aksesoris             MoU KPU-PPATK Jangan Hanya Formalitas             Pemerintah Harus Promosikan Tempat Wisata Terlebih Dahulu