Kasus Pers Zaman Homeless Media: BaBe vs Tommy Soeharto
berita
Humaniora

Ilustrasi Foto: Muid-Oggy/watyutink.com

15 February 2018 17:00
Zaman now eranya homeless media. Bila kemarin sebuah berita muncul di web lalu disebar di medsos, entah Facebook atau Twitter, dengan tujuan menggiring orang ke web, sekarang tak begitu lagi. 

Homeless media berarti sebuah kabar tak butuh rumah tetap untuk bernaung. Sebuah kabar bisa muncul di web, juga media sosial. Apa yang muncul di web beda kontennya dengan di medsos. Yang ada di medsos pun berbeda-beda, tergantung cirinya masing-masing. Instagram mengedepankan foto indah, live video, atau grafik; Twitter untuk berita teks singkat atau infografik; dan Facebook untuk video singkat kurang dari semenit. 

Pun berita tak hanya muncul di web induk, tapi juga bisa disebar ke situs konten agregator. Sejak beberapa tahun terakhir bermunculan aplikasi news aggregator membuat sesak jagat maya, seperti BaBe (Baca Berita), Baca, Kurio, UC News, serta Shortir. Bahkan Line dan BBM (Blackberry Messenger) pun ikutan jadi konten agregator, bukan lagi semata aplikasi berbagi pesan. 

BACA JUGA: Timang-Timang Risiko Penggunaan Bitcoin di Indonesia

Selain mengumpulkan berita-berita dari berbagai situs media online, news aggregator juga memberi tempat bagi netizen menulis beritanya sendiri. Demi berita yang banyak dan beragam, news aggregator kerap pula memuat berita dari situs berita abal-abal yang tak jelas kredibilitasnya. 

Pada titik itu masalah terjadi. Salah satunya menimpa BaBe. Aplikasi news agggregator milik PT MP. Games (Mainspiring Technology) ini digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pekan lalu oleh Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto. Langkah itu dilakukan usai BaBe memuat berita tentang putra bungsu Presiden Soeharto berjudul ‘Gemetaran Tommy Soeharto Terbukti Aktor Saracanews, Jokowi Minta Polri Tangkap Dalangnya’ pada 28-30 Agustus 2017.

Penasihat Hukum Tommy Soeharto, Erwin Kallo, mengatakan berita di aplikasi BaBe tak sesuai fakta. BaBe, dikatakannya, telah menyebar berita hoaks yang merugikan kliennya.  

BACA JUGA: Trio Paradise Papers: Prabowo, Tommy, Mamiek. Lalu???

Banyak pertanyaan yang bisa muncul dari kasus Tommy versus BaBe ini. Pertama, soal sejauh mana tanggung jawab news aggregator terhadap konten yang nongol di aplikasinya. Ketika sebuah konten melanggar hukum seperti memuat berita hoaks, palsu, serta mencemarkan nama baik orang, siapa yang paling bersalah di situ? Situs asli/netizen pembuat berita awal atau aplikasi news aggregator yang turut memuat dan menyebarkannya? 

Menarik pula menyoroti keberadaan news aggregator. Jika media berselisih dengan subjek yang diberitakan sepatutnya diselesaikan di Dewan Pers. Namun, news aggregator tak bekerja sebagaimana media umumnya. Mereka tak punya wartawan yang mencari berita dengan berpegang pada kode etik jurnalistik, tapi editor yang kerjanya mengkurasi berita yang masuk. Kerap pula pekerjaan kurasi ini dilakukan mesin yang memindai kata-kata cabul, SARA, dan sebagainya. Berita sensasional dan click bait sering lolos. Jika begitu adanya, apa news aggregator layak disebut media pers?    

Bagi pihak Tommy, yang paling bertanggung jawab adalah news aggregator. Namun, BaBe juga bisa berlindung dengan dalih mereka sebatas tempat pesan ditaruh. Bukan mereka yang membuat kabar hoaks, tapi pihak lain. Analoginya, jika sebuah kabar yang melanggar hukum disebar di Facebook, apa Facebook turut bisa diseret ke pengadilan? 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ade) 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Anggota Dewan Pers

Sesuai dengan Pedoman Media Siber maka tanggung jawab (pemuatan berita) ada pada media yang menyebarkan berita itu, bukan si pembuat berita.

Sesuai dengan Standar Perusahan Pers, maka yang disebut perusahaan pers adalah media yang berbadan hukum Indonesia (PT, Yayasan, Koperasi), dalam akta disebutkan bahwa perusahaan itu khusus diadakan untuk menyelenggarakan pers, pimpinan redaksi/penanggungjawab bersertifikat utama, mencantumkan nama penanggungjawab di medianya, dan seterusnya. Kalau tidak memenuhi syarat itu tidak dapat disebut sebagai perusahaan media.

Facebook dkk adalah media sosial, terkena UU ITE bagi penulis konten yang merugikan orang. Memang, ke depan, ada usulan agar Facebook dkk bisa terkena hukum. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengacara Tommy Soeharto

Pihak kami tidak serta merta menggugat BaBe ke pengadilan. Kami sebelumnya telah somasi dua kali, dan mereka juga sudah jawab. Intinya (jawabannya) mereka tidak mau memenuhi keinginan kami. Keinginan kami sederhana, bikin pengumuman di media nasional, sehingga publik tahu bahwa berita (Tommy Soeharto di BaBe) itu nggak benar. Mereka hanya mau mengucapkan maaf di situs mereka satu kali. Kami anggap itu jawaban nggak niat, sehingga kami lalui jalur hukum. 

Efek berita itu kan kemana-mana. Mengganggu ketenangan, kenyamanan, dan bisnis klien kami. Bisnis beliau terganggu. Semua pada telepon tanya (soal) ini. Tuntutan kami sederhana, pihak mereka sudah bikin kesalahan. Walaupun bukan mereka yang bikin berita, tapi menurut hukum, menggunggah, menyebarkan (konten yang melanggar hukum) itu sudah termasuk pelanggaran. Cara memperbaikinya bagaimana? Ya, umumkan ke publik. Nggak mungkin kami yang umumkan (kesalahan berita itu). Tapi yang memuat dan menggunggah. Efek yang mereka timbulkan besar. Tidak cukup dengan hanya memuat (permintaan maaf) di media sendiri.

Kami tak lakukan mediasi ke Dewan Pers. Kami ke Dewan Pers kalau mereka lembaga pers. Mereka bukan lembaga pers. Jadi apa urusannya dengan Dewan Pers. Dewan Pers berwenang mengadili lembaga pers atau jurnalis dan yang berhubungan dengan (kerja jurnalistik) itu. Mereka sudah mengakui bukan lembaga pers. Tapi kami tetap menanyakan konfirmasi ke Dewan Pers, apakah (BaBe) ini terdaftar (sebagai lembaga pers) di Dewan Pers atau tidak. Walaupun kami tahu mereka tak terdaftar.    

Kami juga melakukan gugatan ini agar ada efek jera. Supaya orang tidak bisa seenaknya. Jadi jika (news aggregator memuat berita bohong) ini dibenarkan, bisa jadi preseden, saya bikin saja news aggregator dan jadi tempat untuk memaki orang. Apa boleh begitu? Nggak bisa, dong. 

Baca Undang-undang ITE, (yang bersalah) bukan hanya yang membuat (berita bohong/ palsu dan sebagainya) tapi juga yang menyebarkannya. Banyak kasus yang kena (jadi tersangka) penyebarnya. Kami main di undang-undang saja. Dalam hukum, intinya, tidak ada pihak manapun yang bebas dari tanggung jawab. Semua orang punya tanggung jawab, apapun profesi Anda.   

Bisa saja aggregator berdalih ia tak ubahnya Facebook (yang jadi tempat orang menulis kabar), tapi jelas ia bukan seperti Facebook. Facebook saja ada tanggung jawabnya. Kami pernah somasi Facebook, Twiiter dan Wikipedia. Dan mereka memperbaiki (kesalahan). Dari Jonru hingga Buni Yani jadi tersangka karena menyebarkan. Memang ketentuannya harus begitu, agar orang hati-hati. Berpikir dahulu beritanya benar atau tidak (sebelum memuat dan menyebarkannya). Kacau negara ini kalau semua berdalih hanya sebagai penyebar, bukan pembuat. 

Yang kami gugat ini baru perdata. Artinya, kami kasih kesempatan mereka minta maaf. Pidana ceritanya lain lagi. Tapi bila mereka mau terus, ya ayo. Di sidang mediasi nanti ya lakukan saja yang kami tuntut. Apalagi mereka sudah melakukan kesalahan. Kenapa tak mau tanggung jawab? Yang kami tuntut juga tidak aneh-aneh: minta maaf agar publik tahu Mas Tommy (Soeharto) tidak melakukan hal yang dituduhkan. Dalam gugatan kami tuntut Rp 100 miliar. Kalau mereka mau fight ya, ayolah. Kami tidak dalam posisi ada beban. Undang-undangnya bilang begitu, kok. Setelah ini juga kami ada cadangan pekuru (gugatan) pidana. (ade)

CATATAN REDAKSI: Demi memenuhi unsur cover both side, redaksi Watyutink menghubungi pihak BaBe, namun permintaan wawancara kami dijawab salah seorang karyawan BaBe, Rabu, 14 Februari 2018 via pesan singkat: "Mohon maaf kami belum dapat memberikan informasi apapun untuk saat ini. Terima kasih untuk atensinya." (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF