Kala Ada Ustaz Bolehkan Sogok Syariah
berita
Humaniora

dok. Youtube

10 February 2018 16:00
Sudah jamak di sini orang bertanya pada ustaz atau pemuka agama bila ada suatu persoalan. Ustaz tersebut diharap memberi pandangan dari sisi agama. Lantaran dianggap memiliki pengetahuan hukum agama mumpuni, jawaban ustaz akan menjadi pijakan bahkan pembenaran bagi orang yang bertanya. 

Syahdan, di sebuah video yang disebar di Youtube, yang dikatakan terjadi di sebuah masjid di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Abdul Somad, salah seorang ustaz yang kini tengah kondang, menjawab pertanyaan jamaah majelisnya. Pertanyaannya: bolehkah menyogok oknum di instansi pemerintahan demi memeroleh pekerjaan?

Abdul Somad menjawab dengan membagi praktik sogok dalam dua golongan: "sogok konvensional" dan "sogok syariah". Bila seseorang membayar sejumlah uang demi dapat pekerjaan yang sesuai kualifikasinya, itu boleh. Itu namanya "sogok syariah". "Sogok konvensional", Somad katakan, bila membayar padahal ia tak sesuai persyaratan yang ditentukan. 

BACA JUGA: Menghargai Keputusan Rina Nose Lepas Jilbab
 
Hm, jelas ada logika yang harus diluruskan di sini. Untuk memeroleh pekerjaan, misalnya di instansi pemerintah, tak dibenarkan lewat cara membayar sejumlah uang pada oknum. Entah si pelamar memenuhi persyaratan administratif, apalagi yang tak memenuhi syarat. Lah, kok ini ada pemuka agama yang membolehkan menyogok agar hak si pelamar kerja tak diambil orang lain? 

Untuk menghindari sogok-menyogok maka diadakan tes calon penerimaan pegawai. Misalnya tes CPNS. Itu proses yang penerimaan pegawai yang adil, terkomputerisasi, dan tak ada intervensi. Memang sering kita dengar ada praktik sogok-menyogok dalam penerimaan PNS. Praktik macam begini sepatutnya diakhiri. Bukan malah dilestarikan dengan membaginya jadi "sogok konvensional" dan "sogok syariah".

BACA JUGA: Kenapa Masih Ada Yang Percaya Bumi Datar?

Lantas, bagaimana jadinya bila setiap calon PNS membayar sejumlah uang pada oknum demi dapat pekerjaan? Semakin tinggi jabatan yang diperjual-belikan uangnya bisa tinggi pula. Tentu harga jabatan staf administrasi di kecamatan beda harga dengan jabatan direktur BUMN. Kini, praktik koruptif itu seolah dapat pembenaran dari sisi agama berkat ucapan Abdul Somad. Harap diingat, Somad begitu populer kini. Bila ditotal, video ceramahnya ditonton jutaan kali. Setiap ceramah, ribuan orang datang. Bila orang mengikuti omongannya, apa kita akan melihat "sogok syariah" merajalela di negeri ini? 

Sering kita lihat pelaku korupsi di negeri adalah juga penganut agama yang taat. Mereka berhaji, banyak menyumbang ke mesjid atau rumah ibadah serta fakir miskin. Saat di kursi terdakwa, mereka berpeci. Artinya, secara tak langsung pelaku tak merasa perbuatannya mencuri uang rakyat melanggar agama. Atau, mereka tahu bahwa perbuatan itu salah tapi cara berpikir mereka memisahkan antara perbuatan maling dengan ketaatan pada Tuhan. Padahal ketaataan kepada Tuhan dan berlaku sesuai perintaNya adalah satu kesatuan. 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ade)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Sastrawan, budayawan

Saya sudah lama nonton video soal hukum sogok dari ustaz Abdul Somad. Bulan lalu. Pemahaman saya setelah melihat videonya, (Ustaz Somad) bilang sogok itu tidak boleh. Dalam agama Islam yang saya imani, memperjuangkan hak itu wajib, jika mati pun jadi syahid. Yang nggak boleh itu orang yang meminta (imbalan). Dia tetap berdosa. Dia zalim. Tapi orang yang terpaksa memberi demi mengambil apa yang jadi haknya, tidak mengapa. 

Jika ada orang yang mengangkat isu (ucapan ustaz Somad soal sogok) ini, bahkan ada pejabat negara yang ikut berkomentar (mengecam), berarti mereka gagal memahami wacana (ucapannya). Menurut saya, mereka akhirnya jadi terlihat cuma dengki dengannya. Isu ini ramai karena sosok Ustaz Somad. Sekarang dia sudah ketemu dengan Wapres Jusuf Kalla.     
 
Jika ada yang berkomentar dengan pendekatan hukum, itu kan hukum positif. Sementara Ustaz Somad ini dari sisi hukum agama. Dia telah lepas dari beban menyampaikan dari sisi agama. Untuk hukum positif beda lagi. Kan banyak perbedaan pandangan antara hukum positif dengan hukum agama. Contohnya begini, hukum orang mencuri. Di hukum positif hukumannya sekian tahun penjara, sedangkan hukum agama (Islam) potong tangan.

Tapi jangan dipertentangkan antara hukum positif dengan hukum syariah. Yang mengatakan Ustaz Somad membolehkan sogok itu berarti ia gagal memahami wacana. Yang ia bicarakan tentang mempertahankan hak. Ia tetap menolak sogok. Yang menerima sogok zalim.  

Video itu diramaikan lagi sekarang karena ada gerakan menggiring opini, untuk membenturkan lagi dua golongan yang berkonflik (kaum agama/konservatif dan liberal). Mereka ingin memperkeruh suasana saja. (ade)  

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sejarawan UI, pemerhati sejarah Islam Indonesia

Dalam Islam ada hukum ushul fikih. Itu yang tampaknya digunakan oleh Ustaz Abdul Somad. Di kalangan NU, misalnya, ushul fiqih itu populer, sering digunakan. Ushul fikih digunakan untuk "mengakali" atau mengantisipasi sebuah situasi. Dia menggunakan itu dengan melihat kondisi dan situasi yang terjadi di masyarakat kita. Sogok-menyogok sudah membudaya di sini. Misalnya di PNS.

Dalam fikih juga ada aturan, yang dalam keadaaan normal tak bisa dilakukan (haram), tapi dalam keadaan abnormal bisa dilakukan (halal). Misalnya minuman keras, dalam keadaan normal haram, tapi dalam keadaan tak normnal dibolehkan (misalnya, bila tak ada air lain). Fikih mengatur itu. Ustaz Somad kemarin memakai hukum itu (ketika bicara soal sogok).  

Tapi permasalahannya, apa yang dikatakannya jadi gawat bila tak semua orang memahami hukum fikihnya dan konteks hukum fikih tersebut. Publik cenderung ambil enaknya saja bagi mereka tanpa memikirkan dampaknya dalam skala luas. Padahal hukum fikih itu sifatnya berlaku sangat spesifik dan sangat darurat serta tidak merusak yang lain. 

Yang ingin saya katakan, hukum fikih yang dikatakan Ustaz Somad tidak bisa dipersalahkan, asal kita lihat konteksnya dahulu. Jika kita tinggal di negara yang sistem (birokrasinya) sudah rusak sekali, langkah-langkah seperti (menyogok) itu tak ada cara lain, mesti (boleh) dilakukan.      

Tapi masalahnya, kita sedang dalam kondisi negara yang birokrasinya mulai dibenahi, (pegawainya) mulai didisiplinkan, kembali pada aturan main. Namun tiba-tiba dirusak dengan wacana (membolehkan sogok) seperti ini, jadi membahayakan menurut saya. Kalau negara tidak melakukan perbaikan (sistem birokrasi), boleh dia bicara begitu. Masalahnya, negara sedang melakukan perbaikan sistem yang ada. Jadi, apa yang diucapkannya nggak bijaksana, menurut saya. 

Seharusnya ada kyai atau ulama yang meng-counter (ucapan Ustaz Somad) itu. Gunanya untuk menjelaskan ke masyarakat kapan hukum fikih itu boleh dilaksanakan, dan kapan tidak boleh dilaksanakan. Kami khawatir dengan kualifikasi Ustaz Somad seperti sekarang yang jadi trending topic (baca: terkenal--red) di mana-mana, orang jadi merasa mendapat pembenaran hukum atas perilakunya. 

Jadinya ini sangat membahayakan. Karena orang nggak akan lihat konteksnya lagi, tapi hanya mengambil teks (ucapan) dari si ustaz. Umat Islam kita mengadopsi pragmatisme dalam beragama. Dalam sifatnya ritual, seperti solat, zakat, puasa bisa saklek sekali, tapi untuk urusan sosial yang dianggap tidak langsung berkaitan (berhubungan) langsung dengan Tuhan malah sangat longgar. Padahal itu lebih merusak kehidupan sosial. 

Di satu sisi ini problem yang masih dihadapi masyarakat, ada profesi birokrat yang menerima sogok-menyogok. Kita tidak bisa menipu diri di beberapa layanan publik hal seperti itu terjadi. Itu memang ditemui banyak umat. Akan tetapi seorang kyai (pemuka agama) memberitahukan hukum harus dengan bijak. Di masyarakat yang mengikuti sistem, lalu dengar omongan Ustaz Somad, ucapan itu akan membuat bingung. Itu malah akan merusak sistem lagi jadinya. (ade)  

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Budaya

Saat ini media sosial punya jalur sebagaimana media penyiaran atau broadcasting. Katakanlah sejak 2010 sampai saat ini, media sosial telah menggantikan tak hanya siaran TV atau radio, bahkan layanan video streaming misalnya telah menggantikan peran bioskop, contohnya Netflix yang menayangkan film baru bukan lewat jalur bioskop.

Yang berlaku saat ini personal relay, orang menonton sebuah tayangan dalam genggaman. Itu zaman normal saat ini. Pola menonton di Youtube saat ini telah jadi bagian kehidupan sehari-hari. Youtube relatif praktis dan gratis, jadi mudah menyusup ke dalam keseharian kita. Itu sebabnya ceramah Ustaz Somad yang ditonton banyak orang jelas signifikan.

Sekarang, berkat media sosial dan Youtube, semua orang menjadi gate keeper. Bahkan Ustaz Somad sendiri menjadi populer bukan karena ada satu stasiun TV yang menyiarkan ceramahnya, tapi karena ada banyak orang yang menyiarkannya secara personal. Ada sekian juta orang yang nonton, lalu ada juga sekian ratus ribu yang mem-broadcast ulang, men-share, me-retweet dan lain-lain.

Tapi sebetulnya, hal itu punya mekanisme koreksinya sendiri. Maksudnya begini, ketika satu hal bisa dilakukan semua orang, yang terjadi kondisi "flat", orang akan kembali ke instingnya sendiri. Salah satu contoh koreksinya, dari postur tubuh kita yang menekuri sebuah gadget. Sekarang ada banyak keluhan orang sakit leher akibat kelamaan menunduk, menekuri gadget. Banyak teman saya alami itu. Artinya, secara fisik pun tubuh akan menolak, dan itu mekanisme koreksinya.Atau yang kita tahu, para eksekutif Silicon Valley melarang anak-anak mereka main gadget.     

Mungkin jumlah jemaah Ustaz Somad melampaui jumlah KH Zainuddin MZ yang disebut Da'i Sejuta Umat. Tapi saya yakin, itu pun punya koreksinya sendiri dari masyarakat. Maka, saya tidak terlalu khawatir (dengan isi ceramahnya). Entah itu koreksi karena kejemuan, kelelahan atau ya itu tadi, bisa jadi fisik, orang tak kuat menunduk terus nonton gadget.    

Problemnya di Indonesia, koreksi tersebut selalu terlambat dan tidak metodis. Selalu reaksioner. Orang kita beragama reaksioner, pakai gadget pun reaksioner. (ade) 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional