Jaringan Pedofilia Global di Video Mesum Bocah dengan Wanita Dewasa
berita
Humaniora

Dok. Reuters

11 January 2018 16:00
Tentu saja sangat miris mendengar (dan mungkin, melihat) ada video mesum bikinan warga negeri sendiri yang diperankan wanita dewasa bersama anak-anak. Kita segera bertanya, inikah pertanda akhir zaman, ketika kepatutan norma dan hukum agama tak lagi jadi pegangan?

Namun, sesungguhnya, ketika para pelakunya ditangkap kenyataan yang muncul dari fakta-fakta yang terungkap dari kasus ini lebih mencemaskan. Tim gabungan Polda Jawa Barat telah menangkap enam orang terkait video mesum itu dengan perannya masing-masing. Enam tersangka tersebut yaitu, Faisal Akbar (sutradara dan pengambil video), Cici (perekrut perempuan), Intan (perekrut anak juga pemeran wanita dalam video), Imel? (perekrut anak juga pemeran wanita dalam video), Herni (perekrut juga pemeran wanita), dan Susanti (orangtua salah satu anak), serta Ismi masih dalam pengejaran.

Kasus ini bermula dari pertemanan Faisal, warga Bandung, dengan komunitas pedofil Rusia VIKA di Facebook. Faisal ditawari membuat video mesum yang diperankan anak-anak dengan bayaran Rp 31 juta. Ia menyanggupi lalu membuatnya. Anak-anak yang diajak berperan di video mesum adalah anak jalanan yang biasa mengamen. Yang lebih miris, ada anak yang disodorkan ibunya sendiri untuk ikut main. Bahkan sang ibu berada di lokasi syuting video mesum itu. 

Dari serangkaian fakta di atas kita sepatutnya kian tersadar, salah satu sisi gelap dunia yang terkoneksi oleh dunia maya yaitu sebuah tempat yang menjadi surga bagi mereka yang mengidap kelainan seks dan punya otak mesum. Hingga 20 tahun lalu misalnya, tak terbayangkan ada orang Rusia memesan video porno yang diperankan anak-anak pada orang Bandung. Bisakah sisi buruk dunia maya ini kita tangkal? 

Di mana peran pemerintah? Nyatanya upaya pemerintah dengan memblokir situs-situs porno tak cukup efektif. Komunitas pedofil global bebas bergerak lewat media sosial. Upaya apa lagi yang harus pemerintah upayakan?  

Di sini kita juga wajib was-was dan bertanya, upaya bagaimana lagi yang harus kita lakukan sebagai orangtua demi melindungi anak-anak kita dari jerat pedofil global? 

Perlu ditekankan juga, di kasus ini ada orangtua yang justru menjerumuskan anak sendiri. Bagaimana bisa hal itu terjadi? Apakah himpitan ekonomi membuat si orangtua hilang akal sehat begitu?    

Jelas, mengeksploitasi anak dalam video mesum merupakan pelanggaran HAM sangat berat. Hukum seperti apa yang pantas dan menimbulkan efek jera bagi pelaku?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ade)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengajar Psikologi Sosial Universitas Pancasila

Pertama, kita harus memahami bahwa keberadaan penawaran film porno dengan berbagai aktivitas “industri” di dalamnya disebabkan adanya pasar, permintaan terhadap film itu. 

Berangkat dari sini perlu juga disadari bahwa sebagian perilaku manusia terutama yang disadari, dipengaruhi oleh tiga hal: a) Apakah perilaku tersebut dianggap memberi efek positif (baik, benar, menyenangkan, memuaskan) atau tidak. b) Apakah perilaku tersebut dianggap sebagai perilaku yang sesuai norma sosial atau tidak. Dan c) Apakah perilaku tersebut mudah (murah, tersedia di mana-mana) dilakukan atau tidak.

Nah, dalam kasus pornografi (apapun bentuknya) ada dua dari tiga faktor yang membuat perilaku terkait pornografi marak terutama melalui media internet: anonimitas dan aksesibilitas. Anonimitas membuat norma sosial menjadi tak berlaku, sementara aksesibilitas membuat perilaku semakin mudah dilakukan, tinggal klik.

Mengutak-atik dua hal ini dalam upaya pemberantasan pornografi akan memakan biaya sosial yang mahal. Isunya akan bergeser menjadi “kebebasan berpendapat” dan “rezim pengawasan” karena sebagian menganggap internet adalah tempat yang harusnya menjadi pertahanan warga negara untuk mengkritik negara/pemerintah tanpa khawatir mendapat konsekuensi negatif. Alhasil, yang tertinggal satu faktor pertama untuk kemudian punya peluang besar diintervensi. Harus ada usaha-usaha yang intensif sehingga film porno dengan berbagai variannya adalah sumber referensi dan pemuas kebutuhan seksual yang buruk.Jika permintaan menurun, pasar menjadi tak menarik lagi untuk dimasuki. Bisnis pun menjadi redup.

Dalam kondisi seperti ini hukum menjadi lebih mudah bekerja karena sifatnya akan kasuistik, bukan menjadi fenomena sosial. Fenomena sosial yang didekati dengan cara hukum yang aversif seringkali tak ampuh karena selalu ada celah yang akan dimanfaatkan pelaku.

Hukuman hanya akan efektif jika mengandung dua sifat, konsistensi dan kesegeraan. Konsistensi berarti setiap perilaku itu muncul, hukuman selalu diberikan. Kesegeraan berarti tidak ada jeda yang lama antara perilaku dan hukuman. Sayangnya dua prinsip ini sangat sangat sulit diakomodasi oleh Hukum Acara Pidana kita, sehingga kita terjebak pada diskusi yang lain: berat-ringannya hukuman.

Sementara berat-ringannya hukuman dikaitkan dengan efek jera sangat tergantung dari sudut pandang penerima hukuman bukan pemberi hukuman. Apalagi dalam beberapa wacana, efek jera ini juga dikaitkan dengan efek jera secara sosial. Jadi, pembahasan apa bentuk hukuman yang tepat dan efektif tak benar-benar bisa dijawab karena toh tidak ada bukti juga mana di antara pilihan-pilihan itu seandainya sudah dipilih dalam konteks suatu negara yang berhasil.

Jadi, kata kuncinya adalah bagaimana hukum itu dijalankan bukan apa hukuman yang diberikan.

Negara harus bisa mulai memahami kewajibannya untuk melindungi seluruh anak, apakah yang masih memiliki orangtua, lebih-lebih jika sudah tak memiliki. Dengan mengasumsikan sebagian besar orangtua akan berupaya melindungi anaknya, negara harus fokus pada anak-anak yang berisiko tinggi untuk menjadi korban. Dalam kalimat yang agak radikal bisa dikatakan negara semestinya segera mengambil alih peran pengasuhan jika orangtua atau keluarga seorang anak tak bisa menjalankan fungsi itu dengan baik.

Sebelum berbicara korban, kita harus mulai terbuka betapa buruknya respon kita, secara personal, sosial, dan kultural terhadap keingintahuan anak terkait seksualitas. Selagi orangtua tak mau dan tak mampu menjadi tempat dialog seksualitas yang baik bagi anak- anak mereka, kita akan terus menemukan kasus-kasus seperti ini secara reguler. (ade)


 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Psikolog Pemerhati Anak, Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI)

Peristiwa pembuatan video mesum yang melibatkan anak-anak terjadi karena selama ini masyarakat dibiarkan diam, dibiarkan tidak bergerak, tidak berpartisipasi. Bahkan, kalaupun ada, ketika masyarakat ikut mengingatkan, yang diingatkan seringkali lebih galak. 

Hal ini terjadi karena masyarakat tak tahu di undang-undang perlindungan anak, salah satu pasalnya dengan tegas mengatakan, "Siapapun yang mengetahui ada kekerasan pada anak--termasuk pelecehan seksual dan sebagainya--tidak bisa menolong atau paling tidak melapor ke polisi, terancam pidana lima tahun penjara." Sekarang (setiap ada kejadian) lapor ke KPAI atau ke LPAI. Itu terlalu jauh.  

Pengawasan yang paling awal itu RT dan RW. Di RT dan RW kan ada pengurusnya. Ada ketuanya, juga ada ketua seksi, mulai dari keamanan, kebersihan dan apa lagi, tinggal tambah satu seksi lagi: seksi perlindungan anak. Mereka inilah yang akan menerima laporan dari warga. Dan warga dianjurkan lapor kalau ada apa-apa, entah pelecehan seksual atau kekerasan pada anak. Ketua seksi dan pengurusnya lalu bertindak dan melapor (ke pihak berwajib/berwenang).   

Sekarang, kalau polisi (dibiarkan) bekerja sendiri, ya kasihan polisinya. Di sini masyarakat harus berperan serta. Ibaratnya, kejahatan muncul bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Masyarakat tanpa sadar memberikan ruang yang terbuka bagi terjadinya kejahatan terhadap anak. Begitu juga pada anak-anak jalanan (korban kejahatan dan kekerasan seksual). Warga yang harus mengawasi. 

Ada ketentuan "Anak terlantar dilindungi oleh negara." Kementerian Sosial telah mencanangkan pada tahun sekian Indonesia bebas anak jalanan. Maka, bila ada anak jalanan terlanggar haknya, kita serta merta harus ikut bertanggung jawab. Misalnya, selain kita pikirkan hukuman berta pada pelakunya, seringkali kita melupakan korban-korbannya. 

Korban ini punya hak restitusi. Hak ini harus dipenuhi oleh pelaku. Tapi kalau pelakunya sama-sama (dari kalangan) nggak mampu, sebagai gantinya kompensasi. Kompensasi ini oleh negara. Negara bertanggung jawab mengobati, menterapi, sampai betul-betul sembuh dan sehat kembali. Korban harus segera diterapi. Seperti sebuah luka, harus diobati. Kalau nggak akan jadi pelaku berikutnya.   

Orangtua yang membiarkan anaknya jadi korban kekerasan atau pelecehan harus dihukum berat juga. Di dalam undang-undangnya, kalau orangtua yang melakukan kekerasan terhadap anak, hukumannya ditambah sepertiganya lagi. Orangtua bertugas melindungi anak, bukan membiarkan anak jadi korban eksploitasi seksual. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Psikolog, Pengurus Yayasan Pulih

Di Indonesia maupun negara Asia lainnya yang masih tabu membicarakan seksualitas manusia. Permintaan itu tetap ada, namun permintaan yang datang secara sembunyi-sembunyi. Artinya, di satu sisi membicarakan maupun melihat hal-hal yang bersinggungan dengan seksualitas manusia masih dianggap sangat tabu, namun di sisi lain hal ini menjadi sesuatu yang justru paling menarik untuk di bahas. 

Sebetulnya, hal ini juga berkaitan dengan perkembangan moral manusia (anak-anak) yang menurut Kohlberg terbagi dalam 4 tahapan: 1) Prakonvensional 2) Konvensional 3) Postkonvensional, dimana dalam masing-masing tahapan dibagi lagi ke dalam beberapa tahapan sendiri. Dalam tahap prakonvensional terbagi menjadi 2 tahapan lagi, yaitu Punishment and Obedience Orientation dan Instrumental-Relativist Orientation atau Hedonistic Orientation. 

Singkatnya dalam tahapan prakonvensional ini, manusia secara umum menganggap bahwa konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu tindakan sangat menentukan baik-buruknya suatu tindakan yang dilakukan, tanpa melihat sisi manusianya. 

Tindakan-tindakan yang tidak diikuti dengan konsekuensi dari tindakan tersebut, tidak dianggap sesuatu hal yang buruk dan apakah tindakannya bermanfaat bagi dirinya atau tidak. Dalam tahap konvensional, manusia sudah melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi harapan orang lain sehingga mereka mendapatkan pengakuan dari orang lain dan sudah mencoba mematuhi hukum yang berlaku. 

Sementara pada tahap postkonvensional, terdapat usaha dalam diri manusia untuk menentukan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang memiliki validitas yang diwujudkan tanpa harus mengaitkan dengan otoritas kelompok maupun individu dan terlepas dari hubungan seseorang dengan kelompok. Dengan tahapan perkembangan moral Kohlberg ini.

Pada dasarnya, negara patut melindungi seluruh warga negaranya, dari orang dewasa sampai dengan anak-anak. Untuk kasus video porno, pelaku sendiri dapat dijerat dengan pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomer 23 tahun 2002 yang telah diubah oleh UU Nomer 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomer 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
a.    diskriminasi;
b.    eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
c.    penelantaran;
d.    kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
e.    ketidakadilan; dan
f.     perlakuan salah lainnya.

Sehingga ketika berbicara dari segi hukum, pelaku pantas mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Namun memang dalam implementasinya masih banyak yang abu-abu sehingga proses hukuman bagi pelaku juga tidak menimbulkan efek jera. 

Ketika mengacu kembali pada tahapan moral Kohlberg, dapat dikatakan bahwa tahapan untuk memahami bahwa ini pembuatan video porno pada anak merupakan tindakan yang melanggar hukum masih menjadi kesadaran yang prakonvensional. 

Sehingga konsistensi hukuman sangat diperlukan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku. Hukuman yang sebaiknya dilakukan adalah hukuman penjara yang ditambahkan dengan program rehabilitasi. Misalnya konseling bagi pelaku serta belajar keterampilan dasar yang akan berguna bagi mereka jika keluar dari penjara nantinya. Karena tujuan dari pusat tahanan dan rehabilitasi adalah memanusiakan manusia. (ade)
 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol