Jangan Lupakan Pendidikan Anak Korban Gempa Palu-Donggala
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 04 October 2018 16:30
Banyak kerusakan yang diakibatkan oleh bencana yang terjadi secara berturut-turut di Indonesia beberapa minggu terakhir. Tak hanya rumah penduduk, gedung-gedung instansi pun juga ikut hancur, salah satunya gedung sekolah. Pasca gempa dahsyat yang mengguncang Lombok saja, ada sekitar 553 bangunan sekolah yang hancur. Sedangkan pasca gempa dan tsunami di Palu serta Donggala, belum diketahui pasti ada berapa bangunan sekolah yang runtuh.

Dengan runtuhnya bangunan sekolah, secara otomatis hal itu akan membuat proses belajar mengajar menjadi terhenti. Bahkan mungkin akan membuat anak-anak tertinggal jauh pelajaran, dibanding dengan anak-anak di daerah lain. Selain itu, anak-anak juga membutuhkan tempat untuk memulihkan trauma mereka atau trauma healing pasca bencana. Tidakkah hal ini harus lebih diperhatikan oleh pemerintah untuk segera ditangani dengan cepat?

Di tengah bencana yang melanda, bukankah proses belajar mengajar harus tetap dilakukan? Mengingat pendidikan adalah salah satu hak anak yang harus dipenuhi. Jika terhenti dalam waktu yang lama, maka pelajaran yang tertinggal pun akan semakin jauh. Lantas, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk memenuhi hak pendidikan anak yang menjadi korban bencana?

Di Lombok sendiri ada beberapa sekolah darurat berupa tenda yang telah didirikan untuk melangsungkan proses belajar mengajar sementara. Namun, hal itu masih dianggap kurang kondusif lantaran tenda-tenda yang hanya didirikan menggunakan bambu-bambu besar tersebut, tak dapat menampung air hujan. Sehingga anak-anak akan kehujanan. Selain itu, fasilitas toilet pun belum memadai. Mengetahui hal itu, tidakkah rehabilitasi sekolah yang rusak harus diprioritaskan? 

Melihat sejumlah sekolah darurat semi permanen yang telah didirikan di Lombok, apakah sekolah darurat juga akan didirikan di Palu dan Donggala? Terlebih kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa dan tsunami akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan pembangunan, dan akan membuat proses belajar mengajar menjadi terhambat.

Selama ini Dinas Sosial sendiri hanya menyampaikan bahwa yang dibutuhkan oleh korban bencana adalah kebutuhan medis dan pangan. Sementara kebutuhan untuk anak-anak sekolah, seperti buku dan perlengkapan tulis lainnya tak masuk dalam daftar bantuan yang diperlukan korban bencana. Apakah itu artinya pemerintah masih kurang memperhatikan soal pendidikan yang seharusnya tetap bisa dijalankan di tengah bencana?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

KPAI mengapresiasi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha yang telah bahu membahu memfasilitasi sekolah-sekolah darurat di Lombok. Tenda darurat merupakan sumbangan dari BNPB dan Kemdikbud RI, sementara biaya pembangunan kelas-kelas darurat merupakan sumbangan dari berbagai pihak, dari tiga sekolah yang dikunjungi KPAI, biaya pembangunan berasal dari BUMN dan masyarakat.

Menurut keterangan guru dan beberapa siswa, kelas baru yang semi permanen memang lebih baik dan aman dari angin, tetapi ruangan yang baru tersebut dikeluhkan panas oleh para siswa, terutama di atas jam 10.00 WITA. Selain itu, menurut seorang guru yang mendampingi KPAI saat pengawasan di lokasi juga mengatakan bahwa kelas jika hujan datang, maka airnya akan tampias ke dalam kelas.

Oleh sebab itu, KPAI mendorong pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk bekerjasama membangun kelas-kelas semi permanen di sekolah-sekolah darurat, karena kelas tenda darurat menurut peserta didik jauh dari nyaman saat proses pembelajaran berlangsung di dalam tenda.

KPAI mendorong tambahan pembangunan toilet di sekolah-sekolah darurat di perbanyak menyesuaikan banyaknya jumlah siswa, mengingat pengalaman banyak siswa yang harus lama antri nenggunakan toilet karena jumlahnya yang masih terbatas.

KPAI mendorong para orangtua siswa berinisiatif membantu sekolah dengan bergotong royong membeli kipas angin ditiap kelas mengingat ruang kelas darurat terasa sudah panas setelah pukul 09.00 WITA. Selain itu, juga dijumpai banyak kursi atau meja dan whiteboard yang rusak karena tertimpa reruntuhan dinding dan enternit saat gempa terjadi. Untuk mencegah anak terluka jika menggunakan kursi atau meja hampir rusak, maka diperlukan gotong royong dana dari para orangtua siswa yang memiliki kemampuan ekonomi di sekolah tersebut untuk berbagi.

KPAI mendorong pemerintah pusat mengutamakan dan segera merealisasikan pembangunan atau rehab gedung-gedung sekolah di Lombok yang masuk kategori zona merah, mengingat proses pendidikan harus berjalan kondusif, aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik di Lombok.

KPAI akan terus melakukan pengawasan dalam proses rehab gedung-gedung sekolah di Lombok demi memastikan terpenuhinya hak-hak anak dan pemenuhan rasa aman selama anak berada di sekolah. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Jaringan Anak Nusantara (JARANAN), Konsultan Keayahbundaan dan Perlindungan Anak.

Korban gempa dan Tsunami Palu-Donggala yang masih  berusia anak harus memperoleh prioritas penanganan dan perlindungan. Hal itu mengacu Pasal 55 UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang mana usia anak masuk dalam kelompok rentan, serta anak-anak harus mendapatkan prioritas perlindungan atas hak-hak dasarnya, tak terkecuali hak pendidikan dan belajar, yang harus memperoleh kepastian penanganan berdedikasi.

Lebih jauh, dalam pasal 59 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Perlindungan Anak disebutkan, “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak”.

Terkait perlindungan khusus itu ada 15 kelompok anak yang harus mendapat perlindungan khusus, diantaranya, adalah anak dalam situasi darurat, yang mana ada empat segmen anak dalam situasi darurat, yakni anak yang jadi pengungsi, anak korban bencana alam, anak korban kerusuhan, dan anak dalam situasi konflik bersenjata.

Terkait perlindungan khusus bagi anak korban bencana gempa dan tsunami Palu-Donggala tersebut harus dilaksanakan melalui:

Pertama , pemenuhan kebutuhan dasar, yang meliputi pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar, rekreasi, jaminan keamanan, dan kesamaan perlakuan.

Kedua, pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

Memang beberapa hari dan waktu pasca terjadinya musibah bencana, termasuk gempa dan tsunami di mana pun terjadi, ketika rumah-runah dan gedung-gedung sekolah hancur tak bisa digunakan lagi, memang prioritas penanganan adalah ketersediaan makanan air bersih, dan juga layanan kesehatan. Hal itu agar para korba dapat terus melanjutkan hidup di pengungsian atau penampungan sementara.

Pada minggu-minggu awal atau bulan-bulan  awal pasca terjadinya gempa dan tsunami hebat,  kebutuhan atas buku dan perlengkapan tulis-menulis bagi anak-anak pengungsi, terlebih untuk merenovasi gedung sekolah yang haram hancur, bukanlah prioritas.

Untuk memenuhi hak anak-anak pengungsi atas pendidikan dan belajar, tidak selalu dengan cara mendirikan sekolah secepatnya. Bisa dilakukan sebuah model pembelajaran simulasi, refleksi, kreasi, bercerita, dan lain-lain yang mana lewat aktivitas itu anak-anak pun tetap bisa menyerap ilmu, hikmah dan keterampilan.

Seorang relawan pendidikan yang tangguh, mencintai dunia anak memang harus disiapkan sebanyak-banyaknya untuk tiap-tiap kelompok usia anak. Waktu pembelajarannya tak perlu lama-lama, secukupnya saja, yang di dalam materi pembelajarannya harus diselipkan kata-kata yang bisa memulihkan kebahagiaan alaminya, dan tentu juga optimisme anak-anak korban bencana.

Saya pikir kreativitas untuk melangsungkan proses pembelajaran yang menyenangkan di tengah keterbatasan fasilitas pendidikan di daerah yang mengalami bencana, merupakan sebuah metode yang harus terus dikembangkan dalam menangani masalah hak memperoleh pendidikan dan belajar bagi anak-anak korban bencana. Dan tugas pemerintah lah untuk memastikan hal itu bisa berjalan dengan baik di daerah yang mengalami bencana pada fase-fase awal setelah bencana berlangsung. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Eko Listiyanto

Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

FOLLOW US

Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas