Hujan Datang, Jalan Rusak, Rakyat Celaka
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 15 December 2018 12:30
Watyutink.com - Di musim penghujan yang saat ini tengah berlangsung, rupanya tak hanya menyebabkan banjir dimana-mana, tetapi juga menyebabkan banyak jalan yang rusak. Namun sayangnya, sejumlah jalanan rusak di Indonesia kerap luput dari perhatian pemerintah. Padahal jalan yang rusak dapat menyebabkan kecelakaan, hingga memakan korban tewas. Bahkan angka kecelakaan akibat jalan rusak cukup tinggi.

Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), jumlah panjang jalan di Indonesia mencapai 537.838 km. Dari jumlah tersebut, 47.017 km merupakan jalan nasional si bawah tanggungjawab pemerintah pusat, 55.416 km di bawah tanggungjawab pemerintah provinsi, dan 435.405 km di bawah tanggungjawab pemerintah kabupaten atau kota.

Kemudian berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), kondisi jalan di Indonesia dari tahun 2016-2017, mengalami kerusakan dengan tingkatan tertentu. Jalan yang dalam kondisi baik mencapai 242,5 ribu km, sedang 115,1 ribu km, rusak 86,6 ribu km, dan rusak berat 93,6 ribu km. Pertanyaannya, mengapa pemerintah terkesan lambat dalam melakukan perbaikan jalan?

Selain itu, jalanan yang telah diperbaiki pun tidak tahan lama atau cepat rusak. Terlebih ketika musim hujan datang, jalan yang baru diperbaiki bisa rusak sedari dini. Menurut Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI), ada tiga yang harus diperhatikan dalam pembangunan jalan, yakni proses desain, pelaksanaan dan pemanfaatan.

Pada dasarnya, setiap jalan akan rusak termakan waktu. Namun, apabila menggunakan desain yang pas, material yang bagus atau berkualitas dan drainase yang tepat, maka jalan bisa bertahan dalam kondisi baik selama puluhan tahun. Jika demikian, apakah selama ini pemerintah tak memperhatika ketiga hal tersebut? Atau jangan-jangan pemerintah membeli material yang murah untuk membangun jalan?

Padahal, berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggara wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Lantas, apabila jalan tidak segera diperbaiki, siapa yang harus bertanggung jawab? Dan, siapa yang harus dikenakan hukuman?

Tak hanya itu, kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh jalan yang rusak, juga dapat memakan korban jiwa. Bukankah jika itu terjadi pemerintah bisa dituntut? Dan, bagaimana solusi pemerintah untuk menangani kerusakan jalan yang dalam kondisi rusak parah di seluruh Indonesia?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat transportasi

Watyutink.com - Kondisi jalan yang rusak sering menyebabkan kecelakaan, bahkan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Terlebih di musim hujan ini. Penyelenggara jalan wajib membenarkan jalan yang rusak serta memberikan tanda atau rambu untuk mencegah terjadinya kecelakaan.

Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat bisa dikenakan sanksi jika membiarkan jalan rusak, sehingga mengakibatkan jatuh korban akibat kecelakaan. Sesuai dengan ketentuan Undang-undangUU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan penyelenggara wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Seperti yang tercamtum dalam Pasal 24 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggara wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Selanjutnya Pasal 24 ayat (2), dalam hal belum dilakukan perbaikan jalan yang rusak, penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Pasal 24 Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.

Jika belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas. Ada ketentuan pidana bagi penyelenggara jalan yang mengabaikan terhadap kerusakan jalan sesuai wewenangnya. 

Kemudian pada Pasal 273 yang menyebutkan setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda maksimal Rp12 juta.

Selanjutnya kalau sampai mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana kurungan maksimal 1 tahun atau denda paling banyak Rp24 juta. Jika korban meninggal dunia, dapat dipidana penjara hingga 5 tahun atau denda paling banyak Rp120 juta.

Kemudian dalam Pasal 273, setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/ atau kerusakan Kendaraan dan / atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Sementara, jika penyelenggaran jalan tidak memberi tanda atau rambu pada jalan rusak dan belum diperbaiki dapat dipidana kurungan penjara hingga 6 bulan atau denda bayar maksimal Rp1,5 juta.

Maka berdasarkan ketentuan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 273 tersebut, masyarakat ada peluang untuk menuntut pemerintah atau penyelenggara jalan. Pasal 273 ini dimaksud oleh UU adalah untuk memberikan pelajaran kepada pemerintah agar bertanggung jawab atas kualitas sarana prasarana jalan untuk lalu lintas masyarakat yang baik dan tahan lama serta aman penggunaannya. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Nailul Huda

Peneliti INDEF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Soal Subsidi MRT: Negara Jangan Pikir Profit, Tapi Benefit             Perjelas Kewenangan Berbasis Wilayah             Indonesia Masih Menarik Sebagai Negara Tujuan Investasi             Subsidi MRT Bukan untuk Orang Kaya             Pemerintah Harus Hitung Risiko Utang BUMN             Pembentukan Holding BUMN Harus Selektif             BUMN Jangan Terjerumus Jadi Alat Kepentingan Penguasa             MoU KPU-PPATK Jangan Sekadar Aksesoris             MoU KPU-PPATK Jangan Hanya Formalitas             Pemerintah Harus Promosikan Tempat Wisata Terlebih Dahulu