Histeria Bitcoin, Disrupsi Sesaat atau Revolusi Keuangan?
berita
Humaniora

Sumber: bitcoin.com

21 December 2017 13:00
Disrupsi. Demikian sebutannya. Ketika kenyamanan dan kemapanan diganggu hal yang sama sekali baru. Akibat perkembangan revolusioner teknologi digital, disrupsi pun merambah ke lembaga keuangan lewat kehadiran mata uang digital atau criptocurrency. Salah satu criptocurrency yang paling banyak dipakai adalah bitcoin. 

Bitcoin jadi pembicaraan hangat akhir-akhir ini lantaran nilainya yang terus meroket. Satu unit bitcoin dihargai di atas 16 ribu dolar AS atau setara Rp200 juta lebih. Angka yang kelewat fantastis karena ketika diperkenalkan tahun 2009 mata uang ini tak bernilai, baru setahun kemudian nilainya tak sampai satu dolar AS. Bitcoin digemari sebagai mata uang di jagat maya karena sifat anonimitasnya. Itu sebabnya reputasi uang ini semula tak bagus karena disinyalir dipakai untuk kegiatan ilegal seperti jual beli narkoba, senjata, atau pencucian uang dan penghindaran pajak. 

Namun, saat konektivitas manusia ke dunia maya kian pesat, seturut itu pula bitcoin kian banyak digunakan untuk bertransaksi. Saat ini sejumlah negara ada yang melegalkan bitcoin sebagai mata uang dan ada yang tak mengakuinya. Negara-negara Eropa, Jepang, dan AS telah melegalkan bitcoin, sementara yang melarang kian sedikit. Tiongkok, Maroko, Bolivia, Kirgistan, Ekuador, Bangladesh, Nepal, Pakistan, serta Indonesia tergolong yang tak mengakui bitcoin sebagai alat transaksi. 

Sebetulnya melarang transaksi bitcoin bak melempar garam ke laut. Meski tak diakui, faktanya orang Indonesia telah menggunakannya. Kenapa himbauan pemerintah tak didengar? Apa kini bitcoin telah jadi alat investasi yang lebih seksi ketimbang menyimpan dolar atau membeli saham? Tidakkah ini hanya booming sesaat yang sewaktu-waktu bisa kolaps? Amankah menyimpan bitcoin untuk jangka panjang?

Di luar pertanyaan-pertanyaan di atas, ada persoalan filosofis yang juga layak kita cari tahu. Manusia berkembang dari sistem barter lalu mengenal uang fisik sejak lima ribu tahun silam. Apa kini kita tengah menyaksikan awal revolusi baru, di mana uang tak lagi berwujud fisik? Sudah siapkah kita pada dampak sosial dari kenyataan tak lagi memegang uang fisik? 

Ketika uang tak lagi digenggam, efek psikologis yang timbul bisa macam-macam. Antara lain rasa memiliki pada uang boleh jadi hilang. Orang jadi lebih mudah menghabiskan uang. Sifat konsumtif yang akhirnya lahir. Apa ini yang kita harapkan dari sebuah revolusi keuangan? Bukankah revolusi sepatutnya memberi dampak positif, membuat hidup kita lebih gampang dijalani?

Iya, sih, jadi lebih gampang lantaran tinggal klik atau gesek, tapi kalau dihabiskan untuk sesuatu yang diinginkan dan bukannya dibutuhkan, bukankah ini sebuah kemudharatan? Histeria bitcoin hari-hari ini sepatutnya membuka mata kita dan mendorong kita merenungkan kembali, inikah masa depan yang ingin kita jalani? 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ade) 
 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pakar Teknologi Informasi

Saya miner, penambang Bitcoin. Prosesnya melalui memecahkan serangkaian persoalan matematis (puzzle). Kegiatan ini disebut dengan “menambang” atau  “Bitcoin mining”.

Saat ini nilai tinggi Bitcoin karena demand yang tinggi, sementara supply terbatas. Jumlah Bitcoin yang beredar saat ini sekitar 16 juta. Nilai Bitcoin berasal dari kelangkaannya, karena jumlah yang akan dikeluarkan pada akhirnya tetap. Nilainya juga ditentukan pertukaran Bitcoin. Ada banyak orang di dunia yang menukar Bitcoin ke mata uang lain.

Beberapa tahun belakangan telah terjadi ledakan investasi pada peralatan mining Bitcoin. Diperkirakan lebih dari ratusan juta dolar diinvestasikan ke peralatan mining Bitcoin pada tahun belakangan. Usaha investasi ini didorong kenaikan harga Bitcoin dan evolusi teknologi pada peralatan mining

Di pusat jaringan Bitcoin adalah ledger terdesentralisasi yang berisi balance setiap pengguna Bitcoin. Bitcoin mengidentifikasi user dengan string panjang dari huruf dan angka seperti "13mckXcnnEd4SEkC27PnFH8dsY2gdGhRvM". Alamat adalah bagian public dari public–private cryptographic key. Bagian private key berada di bawah kendali user. Pada pengguna Bitcoin biasa, alamat ini biasanya berada di aplikasi wallet yang biasanya berada di komputer atau gadget pengguna tersebut.

JIka seorang user (Alice) ingin mengirimkan uang ke user lain (Bob): Alice menggunakan kunci private-nya untuk menandatangani sebuah pesan yang mengatakan "Saya ingin mengirim 1 bitcoin ke 1gr6U6 ..." yang dia kirim ke jaringan. Alice tidak memberikan identitas, nama dan lain-lain dari pengguna yang ingin dia kirimi dana. Alice hanya mengirimkan alamat wallet untuk menerima dana saja. Oleh karena itu, Alice harus mencari tahu alamat bitcoin Bob dengan caranya sendiri.

Setelah menerima pesan Alice, node (komputer yang terkoneksi) dalam jaringan melakukan langkah berikut:

Mereka memverifikasi bahwa tanda tangan sudah benar. Jika tidak benar mereka menolak pesannya.

Mereka memeriksa apakah alamat pengirim memiliki cukup dana untuk melakukan transaksi. Jika tidak ada cukup dana yang dikreditkan ke alamat, transaksi dianggap tidak valid.

Akhirnya, mereka memperbarui database, mengurangi dana dari satu alamat dan mengkreditkannya ke yang lain.

Yang penting adalah bahwa node dalam jaringan tidak mengetahui identitas Alice atau Bob. Pengguna Bitcoin diidentifikasi dengan nama samaran (alamat Bitcoin). Bitcoin memberikan nama samaran berupa alamat Bitcoin.

Hal lain yang penting, alamat Bitcoin user tidak diberikan oleh jaringan. Alamat Bitcoin dibuat di dalam perangkat user saat menjalankan perangkat lunak Bitcoin yang menghasilkan kunci kriptografis publik dan private. Karena kunci publik dan pribadi terkait erat, sepasang kunci ini harus dibuat secara bersama-sama dan secara lokal di perangkat user. Proses pembangkitan alamat sangat mudah dan dapat dilakukan hampir seketika oleh perangkat apa pun seperti laptop atau smartphone. Tidak ada batasan jumlah alamat yang dapat dibuat pengguna. Memang, disarankan agar user membuat banyak alamat untuk meningkatkan privasi.

Tidak perlu ada pendaftaran sebelumnya untuk menggunakan Bitcoin. Bahkan, user baru tidak perlu mengkomunikasikan alamat mereka ke jaringan agar bisa menerima dana. Seorang pengguna, katakanlah Bob, bisa membuat alamat dan mengkomunikasikan alamat ini ke Alice melalui cara lain, seperti email, chatting, atau pairing smartphone. Setelah mengetahui alamat Bitcoin Bob, Alice dapat mengirim dana ke alamat Bob dan jaringan akan menerima transaksi meskipun belum pernah mengetahui alamat itu sebelumnya.

Dalam sistem terpusat, dana dipegang entitas pusat, yang juga memegang sarana untuk mengendalikan dana tersebut, misalnya dengan mengubah pendaftar di ledger. Sebaliknya, dalam sistem terdesentralisasi, kunci private memberi akses ke dana yang benar-benar berada di tangan user. Sederhananya, pada sistem terpusat, seperti bank, kekuasaan berada di tangan bank. Pada sistem terdesentralisasi, seperti Bitcoin, kekuasaan berada di tangan user/rakyat. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Mata uang digital ini memang mulai naik daun seiring mulai berkembangnya ekonomi digital dengan e-commerce nya. Tak ayal pada tahun ini nilainya melonjak pesat hingga menembus 13.000 ribu dolar AS per satu Bitcoin. Saya melihat ini sebagai bentuk dampak turunan berkembangnya ekonomi digital di mana ada perpindahan sistem ekonomi lama yang lambat laun akan digantikan oleh sistem ekonomi baru, termasuk dalam bidang finansial ini.

Hal sama yang terjadi di masa lampau ketika emas mulai digantikan dengan uang kertas. Hal ini didukung semakin banyak negara yang melegalkan Bitcoin sebagai alat pembayaran. Namun belum bagi Indonesia. Pemerintah dan BI harus menguatkan dulu peraturan dan sistem keamanan transaksi digital ini terlebih dahulu agar tidak merugikan pengguna di kemudian hari.

Mengenai BI yang tidak mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, menurut saya itu sebuah langkah yang sangat berhati-hati dan itu memang diperlukan. Kehati-hatian ini mengingat masih banyak kasus kesalahan sistem yang dapat merugikan pengguna Bitcoin.

Namun di satu sisi harusnya BI bukan menolak secara permanen, melainkan harus mempelajari sistem maupun aturan negara lain mengenai Bitcoin. Hal ini karena penggunaan Bitcoin akan semakin meluas dan jika Indonesia tidak bersiap dari sekarang maka bukan tidak mungkin akan semakin tertinggal. Sikap China yang menolak Bitcoin juga saya yakin hanya sementara. Strategi ekonomi China yang kadang mengejutkan akan mengakomodasi uang digital ini meskipun dalam bentuk lain.

Masa depan Bitcoin akan cerah di negara manapun, termasuk Indonesia. Hal ini dilandaskan oleh semakin banyaknya generasi milenial dan generasi Z yang akan semakin memanfaatkan teknologi, termasuk Bitcoin ini. Di satu sisi perdagangan online kita juga sudah semakin meluas. Penggunaan Bitcoin atau uang digital lainnya akan semakin masif digunakan. Terlebih saya juga melihat bahwa bank konvensional harus melihat ini sebagai upaya penyesuaian zaman. Integrasi sistem ataupun membuat produk turunan uang digital ini layak dilakukan.

Penggantian generasi masyarakat membuat pemakaian Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah hanya tinggal menghitung waktu. Namun untuk menghilangkan uang kertas sebagai alat pembayaran membutuhkan waktu yang panjang.

Mata uang kertas sekarang akan semakin ditinggalkan jika sistem keamanan semakin kuat ataupun kegunaan uang digital ini semakin bertambah. Namun saya rasa jika (uang kertas) sudah hilang maka yang dipakai adalah alat pembayaran emas di mana memang emas masih merupakan alat pembayaran ataupun investasi yang walaupun sudah lama masih bisa bertahan.

Jadi emas dan Bitcoin akan menjadi alat pembayaran yang sah pada tahun-tahun yang akan datang.

Dampak sosial dari dominasi uang digital tentu dibutuhkan kajian yang mendalam. Maka dari itu pemerintah melalui BI harus bersiap jika perlu membuat suatu badan/direktorat yang khusus menangani uang digital ini. Hal ini dilakukan agar kita jangan menentang kemajuan zaman, tapi kita harus ikut berpartisipasi aktif dalam kemajuan zaman tersebut. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

FOLLOW US

Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol             Dehumanisasi di Hari Kemanusiaan Internasional terhadap Masyarakat Papua             Rasisme Terhadap OAP dan Masa Depan Papua dalam Bingkai NKRI             Ekonomi 2020 Tak Janjikan Lebih Baik             Pertumbuhan 5,3 Persen Sulit Dicapai             Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan