Haruskah Kritik Berujung Bui?
berita
Humaniora

Foto: douglascrawfordlaw.com

22 September 2017 15:59
Penulis
Sebuah pepatah Perancis “La critique est aisée, mais l’art est difficile”  sangat menarik untuk menggambarkan makna kritik sesungguhnya. Arti dari petikan kalimat itu; mengkritik itu mudah tapi menciptakan karya seni itu sulit. Padahal kritik memiliki “seni” tersendiri, berbeda dengan caci-maki. Kritik bersifat memperbaiki, bukan sekedar mengecam atau menjatuhkan.

Kritik dalam kamus bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik-buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat dan sebagainya. Kritik menjadi bagian penting dari kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Dalam catatan SAFENET, pasca pilpres 2014 terjadi tren kasus pidana menyangkut kebebasan berpendapat dan berekspresi ini. Sasaran empuknya para aktivis anti-korupsi, aktivis lingkungan, dan jurnalis. Bahkan LBH Pers telah mengadvokasi masyarakat sipil yang terseret kasus pidana karena menulis kritik dan keluhan.

Tidak cuma di ranah politik. Masyarakat biasa (konsumen) yang merasa dirugikan dan mengeluh melalui blog, media sosial, atau surat pembaca suratkabar juga terseret kasus pidana. Tak sedikit yang terancam bui, bahkan masuk bui karena dianggap mencemarkan nama baik pihak lain.

Pengkritik atau orang yang mengemukakan pendapat membutuhkan pemikiran matang, juga pemahaman ilmu pengetahuan pada bidang yang digelutinya. Pengkritik mengelaborasikan pendapat dan didukung data-data, selain menganalisa peristiwa, interpretasi atau pengamatan.

Yang terjadi sekarang ini, tulisan yang sifatnya kritik tidak dibalas dengan tulisan. Mengapa sebagian masyarakat kita sangat sensitif dengan kritik dan keluhan?

Seorang video jurnalis, reporter, film maker harus menghadapi gugatan hukum meski tulisannya mengemukakan fakta yang sahih. Tapi sekarang, dokter, guru sampai petani pun mendekam di bui karena berpendapat. Apakah kritik tidak lagi memiliki tempat di negeri ini? Bukankah antikritik dapat mencederai demokrasi? Siapkah kebebasan berpendapat di negeri ini benar-benar dibungkam?

Bagaimana menurut Anda? Watyutink?

(fai)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Aktivis, Pengajar & Peraih Yap Thiam Hien Award

Saya menemukan benang merah dari tren kasus pidana menyangkut kebebasan berpendapat (kritik) dan berorganisasi di negeri ini yang semakin marak dan pada gilirannya jelas-jelas akan semakin mencederai kehidupan demokrasi kita.

Alur logikanya dapat dibaca dari kepentingan dan prioritas pembangunan infrastruktur negeri ini dengan adagium "demi kepentingan umum" ternyata cenderung dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan deal-deal/kesepakatan dengan para pemilik modal, pengembang, dan kontraktor tentang rencana pembangunan monumen infrastruktur fisik.

Proyek-proyek pembangunan neo-developmentalis ini semakin dipaksakan, tidak peduli apakah ia ada alas hukum atau tidak, bahkan melanggar hukum/kovenan internasional PBB. Ketiadaaan alas hukum biasanya ditutup dengan “diskresi gubernur/kepala daerah” yang bisa mengalahkan peraturan/undang-undang/hukum yang menghalanginya. Dan proyek-proyek monumen infrastruktur fisik ini banyak yang tidak dibiayai dengan APBD, melainkan dengan dana non-budgeter seperti dana kontribusi tambahan pengembang berkait reklamasi, CSR (Corporate Social Responsibility), kewajiban fasos fasum pengembang, atau kompensasi pelampauan koefisien luas bangunan (KLB).

Pada dasarnya penggusuran bukanlah semata untuk memperindah atau memajukan kota dengan meminggirkan. Segala upaya di balik kebijakan penggusuran pada dasarnya adalah politik tanah, yaitu Pemprov DKI mengambil alih lahan yang digarap (dijadikan rumah dan tempat usaha) oleh rakyat biasa, demi perputaran modal, demi surplus dari akumulasi kapital.

Nah, dengan keterbukaan dan kemajuan teknologi informasi yang merupakan keniscayaan, ternyata justru kerja-kerja kemanusiaan para aktivis dalam melakukan pendampingan dan advokasi komunitas-komunitas masyarakat yang dirugikan dan dikorbankan dalam sistem pembangunan neo-developmentalis ini, tentu saja dianggap menghalangi sistem dan percepatan pembangunan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit) sebesar besarnya, bukan untuk mendapatkan manfaat (benefit) sebesar-besarnya.

Sistem pembangunan kapitalistik seperti ini sudah pasti akan menabrak proses partisipasi dan dialog. Bahkan hak-hak asasi manusia, kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak menjadi tolok-ukur utama dalam pembangunan. Itu sebabnya dengan menggunakan berbagai sumber-sumber kekuatan politik ekonominya, digerakkanlah militer, polisi, ormas sosial keagamaan, untuk memberangus kebebasan berpendapat (kriminalisasi aktivis pembela warga tergusur, wartawan) dan kebebasan berorganisasi (petani pegunungan Kendeng, pengepungan YLBHI). (fai)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengacara, Mantan Direktur Eksekutif LBH Pers

Pasal 28 UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan sebagai bentuk pengakuan hak asasi manusia yang dijamin konsitusi. Masyarakat dan pers memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Tanpa kritik dan koreksi dari warga negara, penyelenggaraan negara oleh pejabat sewenang-wenang dan abuse of power. Penyelenggara negara akan mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan semangat demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.  Lord Acton mengemukakan Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan cenderung disalahgunakan dan kekuasaan mutlak pasti disalahgunakan. Sehingga sebagai bentuk  tanggung jawab warga negara berkewajiban dalam berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara melakukan pengawasan kritik dan koreksi.

Kecenderungan saat ini, orang mengkritik penyelenggara negara sering disalah artikan sebagai bentuk ketidaksukaan atau  dianggap hater, persepsi demikian sangat keliru akibat fanatisme berlebihan. Ambil contoh kebijakan pembangunan yang sering kali melanggar hukum dan hak-hak masyarakat kecil yang dilanggar dengan melakukan penggusuran, pembangunan yang mengorbankan ekosistem lingkungan hidup-- ketika sebagai masyarakat melakukan protes dan menggugat ke pengadilan untuk mempertahankan hak-hak sering dianggap menghambat /menghalangi. Padahal jelas kebijakan pembangunan harusnya menciptakan kesejahteraan, bukan justru menyengsarakan masyarakat.

Pasal-pasal karet pencemaran nama baik dan penghinaan serta UU ITE sering dipakai mereka yang kepentingan terusik dengan kritikan masyarakat. Pasal peninggalan kolonial tersebut harus dihapuskan karena menjadi ancaman membungkam pendapat, kritik, ekspresi masyarakat. (fai)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Staf Riset dan Jaringan LBH Pers

Kasus-kasus kriminalisasi kebebasan berpendapat akan terus meningkat selama pasal "karet" (Pasal 27 ayat 3 ITE) masih ada. Bukan hanya masyarakat biasa saja yg menjadi korban, lebih dari itu aktivis-aktivis anti korupsi, lingkungan, bahkan jurnalis saat mencari berita pun bisa terjerat pasal tersebut. 

Hal tersebut diperparah dengan pemahaman aparat kita yang lemah dalam membedakan apa itu penghinaan atau kebebasan berpendapat. Yang menjadi standar umum ketika ada seseorang yang secara subyektif merasa terhina, itu sudah cukup menjadi pihak kepolisian untuk melanjutkan proses hukum.

Hal ini juga dibantu dengan mudahnya proses pembuktian Pasal 27 ayat 3, cukup polisi mempunyai screenshot status yg dianggap menghina, ada perangkat untuk membuat konten penghinaan dan pengakuan terlapor bahwa akun tersebut adalah miliknya, polisi sudah bisa menetapkan terlapor menjadi tersangka.

Lebih parahnya, pasal ini sering juga dipakai untak mengkriminalisasi orang-orang yg menghina pejabat negara, padahal jelas pasal ini tidak bisa digunakan untuk kasus penghinaan terhadap pejabat negara. Kalau pun bisa, pejabat tersebut secara pribadi melaporkannya langsung ke kepolisian. (fai)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF