Harus Berapa 'Debora' Lagi...
berita
Humaniora

Sumber Foto : Seruji

11 September 2017 19:00
Penulis
Kabar kematian bayi Debora langsung menyebar ke berbagai situs jejaring sosial. Lambatnya penanganan pihak Rumah Sakit dalam pelayanan kesehatan menjadi catatan bagi pemerintah dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan, khususnya masyarakat miskin.

Ini bukan kasus pertama. Beberapa pekan lalu, anak seorang jurnalis  di Sulawesi Selatan juga ditolak RS Labuan Baji saat mengalami demam tinggi. Alasannya bermacam-macam. Intinya, keluarga itu tidak memiliki BPJS, hanya punya SKTM (surat Keterangan Tidak Mampu).

Pasal 32 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan “dalam keadaan darurat fasilitas kesehatan, baik pemerintah maupun swasta WAJIB memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa seseorang. ”Dalam kasus Debora, apakah pihak RS yang bersangkutan sudah bisa disebut melanggar UU Kesehatan? Jika memang melanggar, apakah sanksi akan dijatuhkan? Sebab belum pernah ada RS dikenai sanksi berat karena menolak pasien tak beruang. Paling hanya teguran lisan.

Kematian bayi Debora di RS Mitra Keluarga dan penolakan pasien yang seharusnya dirawat intensif di RSUD Labuan Baji, membuka mata kita bahwa pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat miskin, yang digelorakan pemerintah sulit dipahami para institusi kesehatan. Bagaimana dengan program BPJS? Kok masih saja ada RS yang tidak mau menerima pasien BPJS? Dimana letak kendalanya?

Sulit diterima akal sehat, manusia tak tertolong karena tak mampu bayar. Berbagai program pelayanan kesehatan telah dijalankan pemerintah. Namun ada pertanyaan menggelitik yang wajib diajukan dalam konteks ini, apakah pembayaran jasa via BPJS yang terlalu kecil yang membuat ogah RS untuk bekerjasama? Atau proses klaim pembayaran transfer BPJS yang menjadi momok bagi perputaran keuangan bisnis RS? Atau jangan-jangan memang pemerintah belum siap menjalankan program pelayanan BPJS sehingga kasus penolakan pasien di berbagai RS kerap terjadi.

Apa pendapat anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

Kasus Debora dan kasus-kasus serupa mengindikasikan bahwa implementasi regulasi belum berjalan dengan maksimal. Undang-Undang (UU) Kesehatan dan UU Rumah Sakit mengamanatkan bahwa dalam keadaan darurat dan menyangkut nyawa, RS harus mengedepankan pelayanan tanpa diskriminasi. UU Perlindungan Konsumen juga mengisyaratkan hal yang sama bahwa setiap konsumen (pasien) berhak mendapatkan pelayanan tanpa adanya diskriminasi.

Kasus ini juga menjadi kontraproduktif dengan semangat pemerintah untuk melakukan kampanye kegotongroyongan dalam hal kesehatan dengan program JKN dan BPJS nya. Bahkan bisa menjadi kampanye negatif bagi masyarakat yang belum masuk keanggotaan BPJS. Benefit apa yang akan diterima masyarakat dengan menjadi anggota BPJS, ketika banyak kasus pasien anggota BPJS tertolak oleh RS dengan alasan ruangan sudah penuh, atau peralatan yang tidak mencukupi.

Sudah saatnya pemerintah melakukan audit secara menyeluruh terhadap kondisi ini, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, sehingga dengan sukarela ikut kepesertaan BPJS. Di sisi lain, RS yang bermitra dengan layanan BPJS harus berani terbuka, permasalahan apa yang sedang dihadapi terkait dengan layanan BPJS. Termasuk dugaan pembayaran klaim yang telat/ tidak sesuai, yang bisa menganggu cash flow RS dan berimbas pada tingkat pelayanan ke pasien. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua KIDI Periode 2014-2017 dan Pengurus ARSADA Pusat

Secara kronologis, menurut keterangan pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, pasien datang dalam keadaan sakit dalam katagori gawat. Selanjutnya dokter jaga menangani tanpa waktu tunggu. Melihat kondisi pasien, dokter jaga lalu melaporkan ke dokter spesialis anak untuk dilakukan tindakan medis. Seluruh tindakan tersebut dinamakan kegiatan stabilisasi yang bertujuan untuk mencegah kematian dan mempersiapkan pasien setelah proses stabilisasi. Ternyata melihat proses stabilisasi selama 6 jam yang belum selesai, kondisi pasien semakin menurun. Artinya secara teknis medis dan prosedural telah dikerjakan, walapun dalam menuju proses stabilisasi hasilnya tak maksimal.

Pada saat proses stabilisasi, di sisi lain ada proses administrasi. Pada saat suaminya datang untuk mengurus administrasi, terjadi komunikasi yang kurang pas, seakan-akan pasien wajib memberikan uang muka untuk masuk ruang PICU. Berdasarkan prosedural, sebelum ada keputusan, maka dokter belum dapat memasukan pasien ke ruang PICU. Memang ada usaha dari rumah sakit untuk melakukan rujukan ke RS lain karena pasien ini dianggap pasien bukan pasien BPJS. Oleh sebab itu pihak RS memberikan arahan kalau masuk di PICU biayanya sangat tinggi, minimal harus ada 50 persen. Karena itu pihak RS memberikan informasi tersebut.

Nah, antara vonis medis dan masalah administrasi tak berjalan seiring. Anehnya saat ini yang berkembang proses administrasinya. Artinya vonis medisnya tidak mengalami masalah. Ini akan dibuktikan dengan audit tim medis yang nanti diserahkan ke Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

Kebetulan saya anggota badan pengawas rumah sakit. Kami hanya melakukan pemantauan atau pengawasan. Dalam hal ini kami periksa sistem administrasinya. Seharusnya seorang pasien pada saat masuk harus ditanya memakai biaya pribadi atau asuransi. Asuransi BPJS atau asuransi yang lain sebagainya. Nah, ini memang tidak dikerjakan. Pasien sendiri pada saat masuk tidak menyampaikan bahwa dia adalah pasien BPJS. Setelah proses waktu memutuskan bahwa pasien harus bayar sejumlah tertentu, baru ditanya pihak rumah sakit bahwa Bapak punya kartu asuransi apa, dan dijawab dia punya kartu BPJS. Ini semua dari hasil yang saya ikuti.

Secara umum saya lihat BPJS sudah berjalan. Namun ada dua sisi yang menjadi catatan. Pertama dari pasien, dimana sering terjadi pasien itu datang ke rumah sakit takut menyatakan bahwa peserta BPJS karena merasa pasien BPJS dibedakan dengan pasien umum. Kedua, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi tentang BPJS. Seharusnya BPJS sendiri, bukan pihak rumah sakit. Nah ini yang saya lihat kurang. Sosialisasi BPJS terhadap peserta BPJS tentang hak-hak dan kewajibannya itu masih sangat minim.

Saat ini BPJS sangat tergantung dari kesiapan rumah sakit secara administratif. Kalau rumah sakit itu tertib secara adminitstratif, dimana dokternya tidak mengada-ada dalam pemeriksaan prosedural, akan mempermudah proses pembayaran.

Akan tetapi yang terjadi adalah perbedaan persepsi. Pada saat proses verifikasi, BPJS merasa ada hal-hal yang tidak perlu dilakukan akan tetapi dilakukan pihak rumah sakit. Nah perbedaan persepsi yang membuat waktu verifikasi molor, sehinga terjadi penundaan pembayaran.

Seyogyanya RS benar-benar menjalankan pengobatan sesuai dengan diagnostik. Tidak menambahkan lagi pemeriksaan penunjang kesehatan. Kalau ini dilakukan dengan benar dan tertib maka verifikasi BPJS akan cepat sehingga pembayaran tidak tertunda. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Daerah Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia  

Sesuai dengan amanat UU Sistem Kesehatan Nasional Nomor 40 Tahun 2004 kemudian diimplementasikan melalui UU Nomor 24 Tahun 2014 tentang BPJS, ditekankan bahwa BPJS Kesehatan dapat menanggung tindakan medis yang dilakukan kepada peserta BPJS hingga dinyatakan sembuh secara medis. Ini menjadi "angin surga" bagi pihak pasien yang harus menjalani perawatan kesehatan.

Setelah adanya BPJS kesadaran masyarakat ke rumah sakit pun meningkat. Akibatnya muncul masalah baru terkait ketersediaan ruang inap atau perawatan di rumah sakit. Ruang rawat di RS tidak sebanding dengan pasien yang menggunakan BPJS.

Berdasarkan data BPJS, per tanggal 25 Agustus 2017, peserta BPJS Kesehatan mencapai 180,7 juta jiwa atau sekitar 70 persen dari total penduduk indonesia. Sedangkan jumlah penyedia fasilitas kesehatan yang sudah menjalin kerjasama dengan pihak BPJS hingga 1 September 2017 hanya sekitar 26.971 unit kesehatan.

Sehingga rasio antara kenaikan jumlah peserta BPJS dan pertumbuhan ruang rawat cenderung "jomplang". Bisa dikatakan penyelenggara negara termasuk BPJS Kesehatan belum melaksanakan regulasi di atas sepenuhnya. Bahkan mungkin dilapangan masih ada "mafia" yang bermain untuk memaksimalkan benefit dalam operasional pelayanan kesehatan.

Skema sistem BPJS mirip dengan asuransi yaitu subsidi silang dari premi yang dibayarkan oleh orang yang sehat kepada orang yang sakit. Sehingga tentu saja jika jumlah peserta sehat jauh lebih sedikit dari pada jumlah peserta yang sakit, maka BPJS akan defisit terus.

Jumlah peserta yang kian meningkat, tingkat pertumbuhan fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS cenderung rendah, banyaknya peserta yang sakit, banyaknya berbagai variasi modus akal-akalan baik dari peserta maupun penyedia faskes, serta tingginya tunggakan iuran oleh peserta menjadi kombinasi yang tak terelakkan.

Sejak awal berdiri BPJS terus mencatat laporan keuangan yang defisit. 2014 defisit 3,4 triiun. 2015 tercatat defisit 5,7 triliun. 2016 meningkat lagi menjadi 9,7 triliun. Dan semester 1 2017 defisitnya sudah mencapai 5,8 triliun.

Permasalahan keuangan yang dialami BPJS ini memang relatif berpengaruh pada penurunan kualitas layanan kesehatan. Tapi bagaimanapun bukan menjadi alasan bahwa peserta BPJS harus terlantar dan menjadi pasien kelas dua.

Tanggung jawab BPJS untuk sepenuhnya melaksanakan regulasi, memperbaiki manajeman keuangan, meminta OJK dalam melakukan pembimbingan dan terus melakukan sosialisasi serta pendekatan agar semakin banyak faskes yang bisa bekerjasama.

Tanggung jawab faskes antara lain mentaati regulasi terkait kesehatan, menyediakan layanan kesehatan yang tidak diskriminatif dan mengutamakan pelayanan bagi pasien gawat darurat, menghilangkan permainan mafia yang hanya mengedepankan benefit dan marjin pelayanan yang tinggi.

Kasus Debora ini sangat memilukan, dan sangat disesali oleh semua pihak. Namun, hendaknya kita berpikir jernih, tidak melihat hanya dari satu sisi. Kita bisa melihat berapa persen layanan kesehatan yang berhasil dilaksanakan oleh BPJS dibandingkan dengan beberapa kasus mencuat dimedia. Jangan sampai hanya berfikir bahwa kesehatan menjadi tidak bernilai hingga kesakitan tiba.

Berkaitan dengan pelayanan RS itu tentunya konteks berbeda karena fungsi sosial RS itu haruss dikedepankan. Bahkan kemkes harus membuat aturan yang tegas jika RS menolak pasien tentunya sampai ke sanksi pidana.

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Janganlah pihak keluarga atau pihak yang. membela korban, berprasangka negatif sebelum konfirmasi kepada Pihak IGD - layanan kesehatan yang menangani, dan konfirmasi ke manajemen yang menangani. Apakah benar bayi Debora tidak ditangani sama sekali?

Berdasarkan investigasi BPRS (Badan Pengawas Rumah Sakit) Dinas Kesehatan DKI, bayi Deborah sudah ditangani sesuai prosedur untuk kasus emergensi. Masalahnya bayi ini dirujuk dalam kondisi berat tidak layak untuk dipindahkan. Tidak ada penelantaran, pihak BPRS pun mesti didudukkan proporsional dalam persoalan ini. kondisi yang membuat bayi itu fatal karena pra penanganan (di unit layanan sebelumnya), di perjalanan (untransportable), atau di RS rujukan.

Dinas Kesehatan DKI baru akan membuat SOP terkait penanganan pasien gawat darurat di IGD. Jangan sampai kejadian seperti ini dimanfaatkan oleh RS lain untuk menjatuhkan RS Mitra Keluarga. Kita serahkan kepada pihak yang berwenang. Sehingga benar-benar putusannya tepat.

Harus diakui bahwa di RS Swasta yang bukan mitra BPJS tidak menerima pasien JKN.  Kerapkali terjadi yang namanya over dan under terapi. Bila orang berduit dilayani maksimal, dengan pemeriksaan berlebihan dan pengobatan yang maksimal. Sedangkan pasien  kelas bawah acapkali tidak mendapatkan pelayanan kesehatan standar. Kalau bisa ditolak. Semua itu dilakukan manajemen RS hanya karena pertimbangan bisnis. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA)

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 36 Tahun 2003 tentang Kesehatan junto UU Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah ke dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kematian Debora merupakan tindakan "pembiaran" yang mengakibatkan Debora "terpaksa" meninggal dunia.

Kematian Debora membuktikan telah terjadi krisis terhadap kemanusiaan dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak anak, untuk mendapat pelayanan dasar atas  kesehatan.

Atas kejadiaan ini dan telah terjadinya krisis terhadap kemanusiaan, Komisi Nasional Perlindungan Anak mendesak pemerintah melalui Gubernur DKI Jakarta segera membekukan sementara izin operasional rumah sakit tersebut. Kami juga mendorong keluarga korban Debora untuk melaporkan pihak manajemen RS Mitra Keluarga ke aparat penegak hukum Polri di Jakarta Barat agar mendapat keadilan hukum baik secara pidana dan perdata. Perlakuan pihak Mitra Keluarga yang telah sengaja membiarkan hilangnya hak hidup anak tidak bisa didiamkan. Oleh sebab itu Komnas Anak terus berupaya melakukan langkah-langkah strategi memberikan advokasi terhadap peristiwa kematian Debora.

Tim Relawan Investigator (quick investigator voluntary) akan menjadwalkan untuk ketemu dan berkoordinadi kepada Gubernur DKI dan Menteri Kesehatan.

Tidak perlu  lagi dilakukan mediasi. Penegakan hukumlah yang harus ditempuh orangtua korban karena pihak rumah sakit telah melanggar 3 ketentuan hukum sekaligus dan tentunya aparat penegak hukum dapat mengenakan pasal berlapis. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Advokasi, Management dan Kebijakan Publik.

Kematian Debora sebenarnya tidak perlu terjadi jika nilai-nilai Pancasila sudah dipahami dalam teori dan praktik. Lihat sila ke-4 Pancasila, kemudian juga linear dangan Pasal 34 UUD 45 tentang anak anak terlantar, dan sejumlah pasal lain tentang kesehatan.

Sebenarnya ada atau tidaknya kartu KJS bukan yang utama. Esensinya adalah tolonglah dahulu nyawa manusia, ini kan ada dalam kode etik penyelenggaraan Rumah Sakit sebagi fungsi sosial. Kalau yang diutamakan adalah meterialisme semata, inilah yang akan menghancurkan sendi sendi moral bangsa.

Di sisi lain, pemerintah membebaskan biaya pajak bahan baku obat atau dibuat semurah mungkin seperti di Malaysia, agar biaya pengobatan dan tarif RS menjadi murah dan terjangkau. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI

Kematian bayi Debora itu adalah fenomena gunung es dalam konteks ketidakhadiran negara di dalam dunia kesehatan. Apapun alasannya selama dia insan Indonesia, tidak boleh sampai tidak ditangani. Terutama dalam kondisi emergency, apalagi di Jakarta yang peralatannya sudah memadai.

Orang tua Debora sudah pegang kartu BPJS, tetapi tidak ada gunanya. Ini dikarenakan harus dirujuk ke BPJS juga, sementara BPJS tidak ada jaminan semua kasus emergency terlayani. Seharusnya ada jaminan dari BPJS untuk melayani semua kasus emergency, pasti akses akan didapat.

Pengolaan BPJS belum sesuai. Seandainya BPJS sudah sesuai dan dipercayai oleh rumah sakit, pasti apa saja yang diminta akan ditolong. Memang seharusnya RS itu berjiwa sosial. Tetapi dalam kasus ini kan RS sudah usaha dan mau merujuk. Namun problemnya adalah kenapa kartu itu (BPJS) bukan berfungsi sebagai password yang ampuh, untuk melanjutkan tindakan rujukan yang lebih tinggi lagi.

Permasalahan ini semua soal pengelolaan semata. Jika jubir BPJS bilang biaya di RS swasta akan diganti atau reimburse, kenapa banyak RS yang enggan untuk menerima pasien BPJS? Harusnya kejadian ini menjadi introspeksi bagi BPJS. BPJS harus dapat dipercaya, karena cuma BPJS yang menjadi harapan rakyat Indonesia. Jadi sekali lagi cek and recek pengelolaannya sangat perlu dilakukan. (ast)
 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Dosen Hukum Tata Negara FH-UKI

Kasus bayi Debora pasti menghentak rasa kemanusiaan kita. Terlebih sebagai bangsa dan negara yang mendasari dirinya dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah kita sengaja lupa bahwa salah satu cita-cita Indonesia merdeka adalah "untuk memajukan kesejahteraan umum", sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Sesungguhnya kasus ini hanyalah puncak dari gunung es dari masalah layanan kesehatan yang merupakan salah satu hak dasar setiap orang sebagaimana terdapat dalam Pasal 28. Sehingga masalah ini juga memiliki dimensi hak asasi manusia.

Sudah seharusnya dimengerti dan dipahami oleh para penyelenggara negara dan para pemangku kebijakan di bidang layanan kesehatan, bahwa ketika layanan kesehatan menjadi hak setiap orang, maka menjadi kewajiban negara untuk memenuhi layanan tersebut bagi setiap orang.

Terlebih lagi menurut informasi orang tua bayi Debora sudah memiliki BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya. Menjadi tidak beralasan bagi almarhum Debora untuk tidak mendapatkan layanan kesehatan yang memadai.

UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional kemudian diimplementasikan melalui UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Jadi secara peraturan perundang-undangan negara ini sudah lengkap mengatur tentang layanan kesehatan bagi masyarat. Yang menjadi masalah adalah di tingkat implementasi seringkali rakyat tidak dapat memahaminya karena dalam praktek kesehariannya rakyatlah yang menjadi korban dari penyimpangan terhadap sistem.

Publik kita tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang fasilitas layanan kesehatan seperti apa yang bisa diperoleh ketika sudah memiliki BPJS Kesehatan. Berapa plafon biaya yang ditanggung oleh penyelenggara BPJS Kesehatan terhadap tiap-tiap penyakit yang diderita oleh masyarakat? Bagaimana sistem pembagian atas beban biaya atau keuntungan yang ditanggung oleh penyelenggara fasilitas layanan kesehatan dan penyelenggara BPJS? Berapa hak yang didapat oleh dokter dan tenaga medis lainnya yang bekerja pada fasilitas layanan kesehatan dan berapa yang didapat oleh penyelenggara fasilitas layanan kesehatan? Hal-hal tersebut harus dibuka seluas-luasnya kepada publik. Agar kita semua mengetahuinya dan dapat membantu mencarikan jalan keluar bagi negara, jika negara memiliki kesulitan dalam pemecahan masalahnya.

Namun demikian, ketika Indonesia telah masuk dalam sistem perdagangan internasional menjadi anggota WTO. Sektor kesehatan masuk dalam daftar (list) WTO. Dengan demikian layanan kesehatan telah menjadi salah satu komoditas. Lihatlah menjamur berdirinya rumah sakit swasta di kota-kota besar. Rumah sakit-rumah sakit swasta tersebut pada umumnya berbadan hukum komersial berupa perseroan terbatas (PT). Padahal di waktu yang lampau masyarakat mengetahui rumah sakit swasta didirikan oleh yayasan yang merupakan organisasi nirlaba. Jika rumah sakit berbadan hukum PT maka dengan sendirinya akan berorientasi pada mencari keuntungan (membagikan dividen kepada pemegang saham).

Kiranya almarhum bayi Debora telah berada di surgaNya. Semoga kita sebagai bangsa yang mendasarkan dirinya pada Kemanusiaan yang adil dan beradab tidak menjadikan nyawa manusia sebagai sekadar angka- angka statistik. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Jaringan Anak Nusantara (JARANAN), Konsultan Keayahbundaan dan Perlindungan Anak.

Kasus kematian Tiara Debora Simanjorang menunjukan betapa liberalnya pelayanan kesehatan kita, bahkan lebih liberal dari Amerika Serikat (AS).

Sistem pelayanan kesehatan di Indonesia terus bermetamorfosis ke arah komersialisasi. Fungsi sosialnya ditinggalkan. Pemilik rumah sakit dan tenaga medis terus menjelma jadi kaum kapitalis kesehatan, mengikuti jejak pendahulunya para media dan kapitalis SDA.

Saat ini hubungan antara pasien dengan pihak RS serta para dokternya laksana hubungan antara pembeli menghadapi pedagang. Dalam praktik, posisi pasien sebagai pembeli cenderung dipreteli kedudukan dan martabatnya. Sehingga harus tunduk pada wibawa peraturan yang dibuat RS dan dokternya.

Ketika seorang pasien (anak maupun dewasa) masuk ke rumah sakit, terlebih dari kalangan miskin, ia laksana dilempar ke pasar pelayanan kesehatan oligopolistik yang mencekik. Banyak rakyat takut berobat ke rumah sakit bukan lantaran takut disuntik atau dioperasi, tapi ngeri membayangkan biayanya.

Dalam perspektif perlindungan anak, kasus tragis seperti menimpa Debora, maupun deretan panjang kasus serupa sebelumnya yang menimpa banyak anak di negeri ini, merupakan pelanggaran benderang terhadap UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 44 ayat 1-4, ditegaskan bahwa kewajiban penyediaan dan penyelenggaraan upaya kesehatan komprehensif dalam derajat yang optimal bagi tiap anak sejak dalam kandungan, harus dilakukan pemerintah dengan dukungan peran serta masyarakat. Meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.

Perlakuan RS yang memicu percepatan tewasnya Debora, merupakan pelanggaran serius UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Di antaranya Pasal 2 (penyelengaraan RS harus berdasarkan Pancasila dan nilai kemanusiaan), Pasal 3 (tujuan RS memberi perlindungan pasien), Pasal 29 ayat 1e (kewajiban RS menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tak mampu), dan Pasal 32 huruf c (hak pasien memperoleh pelayan manusiawi, adil, jujur, tanpa diskriminasi).

Namun jaminan pemerintah atas penyediaan dan penyelengaraan kesehatan komprehensif dan optimal bagi keluarga tak mampu/miskin itu, termasuk keberadaan BPJS, sepertinya cuma diletakkan sebagai “sisipan” semata, yang tersubordinasi oleh roh dan karakter dasar paradigma sistem kesehatan liberal yang dianut sektor kesehatan negeri kita.

Itulah yang bisa menjelaskan, mengapa deretan panjang kasus seperti Debora dan sebelumnya dan masih mungkin terjadi lagi. Tak pernah terdengar ada RS yang diberi sanksi keras oleh pemerintah, apalagi dicabut izinnya atas pelanggaran yang memicu percepatan hilangnya nyawa pasien miskin. Tak pernah terdengar pula panggilan disertai sanksi tegas dari IDI terhadap para dokter yang melanggar ketentuan-ketentuan itu. Sebagaimana tak pernah ada boikot masif terhadap RS-RS antikemanusiaan seperti itu, lantaran masyarakat sudah menjejakkan kakinya di pasar kesehatan yang sungguh oligopilistik.

Jika kita hendak lebih menjamin anak-anak Indonesia di masa depan tak lagi mengalami nasib tragis seperti Debora, maka rombak sistem kesehatan liberal, dengan Presiden harus jadi pelopor perombakan itu. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sekretaris FPDIP DPRD DKI, Ketua DPD PA GMNI Jakarta Raya, Ketua DPC PDIP Jakarta Timur

Meninggalnya bayi Tiara Debora Simanjorang memang mengguncang dunia kesehatan. Bukan hanya DKI Jakarta, namun juga atas Pemerintahan Joko Widodo. Di tengah upaya pemerintah pusat meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh warga, tragedi yang memilukan justru terjadi di DKI Jakarta, ibukota negara ini.

Meski masih bayi Debora, itu merupakan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional  (JKN). Program nasional yang kita kenal dengan BPJS. Debora meninggal akibat RS Mitra Keluarga, Kalideres Jakarta Barat enggan merawat sebelum menerima pembayaran uang muka.

Saya sangat terpukul sekaligus kecewa dengan targedi ini. Ini bukti ada kelalaian dalam hal pengawasan dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Jika saja Kepala Dinas Kesehatan (Koesmedi Prihanto) bekerja dengan baik - khususnya dalam hal pengawasan terhadap Rumah Sakit - tentu kejadian tragis ini tidak akan terjadi.

Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, menurut saya, harus ikut bertanggungjawab atas meninggalnya bayi Debora. Kepala Dinkes, siapapun dia, harus berani bersikap ksatria mengakui kelalaian yang telah dilakukannya. Apalagi karena ternyata masih ditemukan beberapa rumah sakit swasta di DKI Jakarta yang menolak bekerjasama dengan pemerintah dalam melayani peserta BPJS.

Saya kira sikap ksatria seorang Kadinkes (Kepala Dinas Kesehatan) adalah mundur dan mengambil alih tanggung jawab kejadian ini. Jangan lupa, Pemerintah DKI Jakarta punya kewenangan untuk mencabut ijin operasi rumah sakit, jika terjadi diskriminasi. Nah kenapa Bapak Koesmedi  bisa kecolongan?

Peristiwa tragis ini membuktikan kinerja Dinkes selama ini tidak optimal. Bahkan terkesan membiarkan. Terbukti, RS Mitra Keluarga Kalideres berani menolak Debora yang butuh perawatan darurat lantaran keluarganya tak punya biaya tunai perobatan. Apalagi begitu tahu korban itu pengguna BPJS, kok malah diarahkan ke RS mitra BPJS yang berlokasi cukup jauh.

Lagi pula berdasarkan Undang-undang Pemerintah Daerah, Kadinkes harus bertanggung jawab, sebab  RS Mitra Keluarga, Kalideres terbukti mengabaikan pelaksanaan UUD 1945 dan UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Padahal sudah jelas Pasal 29 UU Rumah Sakit menyebutkan setiap rumah sakit wajib menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu. Bahkan butir f secara tegas menyatakan rumah sakit wajib melaksanakan fungsi Sosial.

Sebagai mantan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta yang membidangi kesra selama periode 2009-2014, tertmasuk mengawasi bidang kesehatan, saya merasakan bahwa pelaksanaan UU Rumah sakit itu masih seperti macan kertas. Padahal  UU No 44 Tahun 2009 pasal 54 memberikan ruang sangat luas terhadap fungsi pengawasan yang bisa dilakukan Pemerintah terhadap Rumah Sakit. Antara lain lewat pemberian wewenang membentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit.  Itu kewenangan Pemerintah dan Pemda untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap rumah sakit, dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan organisasi kemasyaratan lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing di seluruh rumah sakit.

Dengan ketiadaan Dewan Pengawasan di Rumah Sakit maka peran pengawasan praktis cuma bertumpu kepada Dinas Kesehatan. Karena itulah, sekali lagi saya katakan peristiwa memilukan yang menimpa bayi Debora itu membuktikan bahwa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tidak mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sehingga, suka atau tidak suka, dia layak dievaluasi.

(dpy)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Bilik Asmara adalah Hak Tahanan yang Harus Dipenuhi             Kedua Kubu Harus Menghormati Proses Hukum             Vandalisme dan Playing Victim sudah Usang             Investasi Dana Haji Untuk Siapa?             Batas Kesopanan Tidak Diatur dengan Jelas             Iklan Shopee BLACKPINK Berpotensi Menentang Norma Kesopanan              Jangan Abai dengan Jalan Rusak Dimusim Hujan             Revisi PP untuk Kemudahan Usaha Sektor Minerba             Tolak Rencana Revisi Ke-6 PP No.23 Tahun 2010              Kembali ke Permurnian Pelaksanaan Undang-Undang