Hari Perempuan Internasional 8 Maret, Apa Artinya?
berita
Humaniora

Sumber Foto: kalyanamitra.or.id (gie/Watyutink.com)

08 March 2018 10:00
Hari Perempuan Internasional dirayakan setiap tanggal 8 Maret. Tahun ini jatuh di hari Rabu ini. Di Indonesia diperingati aktivis perempuan dengan aksi menyuarakan ”Perempuan Bergerak Melawan Diskriminasi, Kekerasan, Intoleransi dan Pemiskinan” lewat Parade Juang Wanita Indonesia di Jakarta. 

Ditilik dari sejarahnya, pada hari itu, 8 Maret 1910, para buruh/pekerja perempuan di pabrik tekstil di New York, AS bersama aktivis perempuan menggelorakan semangat dan membawa isu perempuan ke ranah politik yang lebih luas. Semangat yang sama dibawa Parade Juang Perempuan Indonesia untuk bergerak bersama dan mengajak seluruh elemen masyarakat bergerak memprotes aktivitas politik yang meminggirkan dan menindas perempuan serta kelompok rentan. 

Parade Juang Perempuan Indonesia yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, di antaranya buruh/pekerja, nelayan, kelompok penghayat, kelompok difabel, korban kekerasan HAM, dan LGBT, serta kelompok lain bergerak bersama pada 8 Maret 2018. Gerakan ini akan menyuarakan keprihatinan sekaligus seruan untuk mengatasi persoalan opresi terhadap perempuan dan kelompok rentan masyarakat. 

Banyak dari kita bertanya, sebenarnya untuk apa perempuan berparade? Bukankah kita sudah hidup dalam zaman emansipasi? Gaungan pertanyaan ini sering muncul saat perempuan melakukan aksi. Persoalannya adalah diskriminasi terhadap perempuan masih tinggi. Indonesia termasuk negara darurat kekerasan terhadap perempuan. Sepanjang 2016, terjadi 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan. Angka itu dipercaya sebagai puncak gunung es, sebab pasti lebih banyak lagi yang tidak melapor.

Tak hanya kekerasan, diksriminasi juga terjadi atas buruh perempuan yang kerap mengalami kekerasan dan ketidakadilan berlapis. Mayoritas perempuan buruh migran mengalami berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran hak, seperti eksploitasi jam kerja, pemotongan/tidak dibayar gaji, dipindah-pindah majikan, kekerasan fisik, psikis, dan seksual, kriminalisasi, hingga trafficking dan penghilangan nyawa. Hal lain yang menjadi sorotan menyangkut praktik rekrutmen dan penempatan buruh migran yang sarat dengan indikasi perdagangan manusia. 

Artinya, secara sosial dan ekonomi, perempuan tak mendapatkan tempat yang adil di Indonesia. Bukankah sosial dan ekonomi adalah unsur hidup terpenting? Kapan perempuan tak lagi jadi warga kelas dua di Indonesia? 

Selain Hari Perempuan Internasional yang dirayakan besar-besaran tahun ini, kita juga punya Hari Kartini yang diperingati saban 21 April. Hari itu kerap dimaknai sebagai hari emansipasi perempuan Indonesia. Namun, akhirnya Hari Kartini pun jadi sebatas perayaan seremonial belaka: hari berkebaya atau berbusana nasional. Tidak ada pengentasan isu konkrit yang menyentuh perempuan Indonesia di hari itu. Esoknya, kehidupan berjalan seperti biasa. Matahari tetap terbit dari timur. Nasib perempuan tak berubah. 

Jika sudah begitu masihkah hari perempuan, entah nasional atau internasional, jadi bermakna? Apakah keseteraan gender hanya mimpi?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(win)  

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua Program Studi Kajian Gender, Universitas Indonesia/ Akademisi Gender dan Hukum

Menurut saya, diskriminasi terhadap perempuan cukup tinggi dalam ranah hukum. Misalnya saja terkait dengan rumah tangga, hal ini sering dianggap sepele. Kepala rumah tangga dikonstruksi untuk laki- laki. Persoalannya, jika situasinya si perempuan terpaksa jadi kepala rumah tangga karena suami meninggalkannya atau meninggal dunia, hal ini tidak diperhitungkan dalam undang-undang. Alhasil sering terjadi permasalahan ekonomi jika pekerjaan si perempuan ini adalah buruh.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) terbengkalai karena harus laki- laki yang menjadi penerimanya. Jika Perempuan ingin menerima BLT (sekalipun ia merupakan kepala rumah tangga), ia harus melawati proses panjang, seperti minta tolong kepada adik laki- lakinya untuk mengurus. Hal ini terjadi di daerah Sumba, Nusa Tenggara Timur. Tak ada payung hukum yang tegas untuk mengatur hal yang dianggap sepele ini.

Hukum selalu diartikan harus objektif. Di sini sudah keliru, karena pengalaman setiap orang berbeda-beda. Adil yang seharusnya adalah adil untuk setiap pengalaman orang. Bias gender atau diskriminasi terhadap pekerja buruh juga terjadi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Misalnya cuti hamil hanya diberlakukan dua bulan, sementara secara medis pemulihan seorang ibu yang melahirkan adalah minimal tiga bulan. Lalu terkait dengan ibu menyusui yang berprofesi sebagai pekerja pada umumnya, bahkan hampir di semua perusahan tidak mengakomodir kamar untuk menyusui. Begitu juga dengan cuti haid, pekerja buruh migran rentan dengan penyakit reproduksi karena saat mestruasi, mereka dianggap sehat dan harus tetap bekerja seutuhnya .

Satu lagi menurut saya juga sangat tidak memperhitungkan perlindungan perempuan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait kekerasan terhadap perempuan atau kelompok yang dimarginalkan. Dalam KUHAP sangat tidak memperhitungkan perlindungan korban kekerasan, tidak ada peraturan yang membahas hal tersebut. Jadinya perlindungan korban “dilemparkan” ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), akhirnya tidak berjalan mulus karena korban harus menanggung trauma tanpa perlindungan yang tegas. Karena apa? Hampir semua isi hukumnya membutuhkan saksi dalam setiap kasus. Lah, emangnya kasus pelecehan diperbuat oleh pelaku ke korban menggunakan saksi?

Dalam undang-undang terkait kekerasan selanjutnya yang memuat unsur diskriminasi adalah suatu konsekuensi jika didapatkan kasus pemerkosaan/ pelecehan seksual yang tidak terbukti  terjadi kekerasan seperti diikat, dipukul atau diancam, ini dianggap “mau sama mau”. Konsekuensinya semua tindak kekerasan yang tidak kelihatan aspek kekerasannya jadi meningkat dan tentu korban harus menanggung traumanya sendiri.

Jadi penegak hukum sering hanya fokus pada kasus pelaku dapat hukuman tetapi tidak memikirkan dampaknya ke efek sosial. Contohnya saya pernah membantu proses hukum dengan LBH Magenta. Kasusnya adalah seorang perempuan kehilangan laptop, dan dilacak ternyata laptopnya dibawa ke kawanan satu daerah. Dia kenal pelakunya, yakni anak jalanan dan anak jalanan ini bilang “Oh laptopnya ada di rumah preman X". Ternyata, perempuan ini diarahkan ke suatu rumah dan dia justru diberi obat penenang oleh sekolompok orang tersebut dan perempuan ini di perkosa. Saat ia bangun, malah diperkosa lagi, lalu akhirnya dibunuh. Kemudian, proses hukumnya hanya terfokus pada kasus pelaku dan tidak melakukan pendampingan pada keluarga karena toh korban sudah meninggal.

Kita harus cek penanganan kasus apakah meninggalkan efek jera atau tidak? Hukum bukan hanya menyelesaikan yang terjadi, tetapi harus jadi pedoman berlaku. Nah, ini suka gagal dari penegak hukum, karena hanya mikir kasus. Akibatnya di KUHAP hak korban tidak disebut dan akhirnya tidak berlaku ke semua lapis. (win)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pendiri Komunitas PerEMPUan

Di akhir tahun 2017 terjadi dua kasus pelecehan yang menjadi viral karena didokumentasikan oleh salah seorang pengguna transportasi umum melalui Instagram story. Lalu di awal tahun 2018 terjadi beberapa kasus pelecehan seksual di tempat umum, yakni dirabanya dada pejalan kaki oleh pengendara motor di Depok dan kasus pelecehan seksual oleh petugas medis pada pasien rumah sakit. Namun begitu, belum adanya payung hukum, menjadikan para pelaku tidak bisa dijerat tindakan hukum apapun sehingga kasus pelecehan seksual masih saja berulang dan tidak jarang pelakunya adalah orang yang sama.

Pelecehan seksual di ruang publik, seperti transportasi publik terkesan baik-baik saja dan tidak ada masalah. Namun, kenyataan sebaliknya, ruang publik adalah tempat yang rentan pelecehan seksual.

Di Indonesia, kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah publik, terutama kaitannya dalam penggunaan transportasi kendaraan umum terbilang cukup tinggi. Catatan akhir tahun Komnas Perempuan yang dirilis tahun 2017 menyebutkan ada 3.092 kasus kekerasan di ranah komunitas terjadi di tahun 2016, di mana sebagian besar darinya berupa kekerasan seksual, yakni sebanyak 2.290 kasus. Tidak hanya itu, berdasarkan polling yang dilakukan oleh Thomson Reuters Foundation, Jakarta menempati urutan ke-9 sebagai kota besar paling berbahaya bagi perempuan di dunia, dilihat dari kondisi keamanannya bagi perempuan yang mencakup risiko perempuan mengalami kekerasan dan pelecehan seksual, praktik budaya yang berbahaya serta akses perempuan ke layanan kesehatan, keuangan dan pendidikan.

Menyambut baik dan menantikan RUU ini segera disahkan agar menjadi payung hukum dalam memberi bantuan dan perlindungan hukum bagi korban serta menjadi acuan dalam memberikan hukuman bagi pelaku. Secara khusus, RUU ini juga diperlukan sebagai acuan bagi para penyelenggara transportasi umum dalam membangun sistem transportasi yang aman dan nyaman khususnya bagi perempuan, agar mereka bisa memiliki SOP pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di jenis kendaraan umum yang dinaunginya.

Dalam upaya itu, perEMPUan bersama KCI (Kereta Commuter Indonesia)  dan KRL Mania menggalang penandatanganan petisi untuk mendorong pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Ketiga organisasi ini telah memulai kampanye bersama dengan melakukan sosialisasi mengenai transportasi aman di sejumlah stasiun transit KRL yakni Stasiun Tanah Abang dan Stasiun Bogor. Mereka juga telah berpartisipasi dalam rangkaian acara Women’s March di Jakarta pada 3 Maret lalu dan kembali mengumpulkan tanda tangan petisi dan akan menyerahkan petisi degan jumlah total 1.462 tanda tangan itu pada Komnas Perempuan tepat di hari launching Catatan Akhir tahun 2017 pada 7 Maret.

Harapan saya Rancangan Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) segera disahkan agar setiap penyedia jasa angkutan umum bisa membuat SOP pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di moda transportasinya dengan merujuk pada aturan hukum yang disediakan RUU PKS.  

Perlakuan hukum atau Undang- Undang terkait pelecehan seksual sangat bias gender, termasuk Peraturan Daerah. Khususnya yang terkait dengan keselamatan perempuan di kendaraan dan tempat umum. Bukannya memperbaiki infrastruktur dan sistem (baik SDM maupun fasilitas), peraturan malah cenderung membatas ruang gerak perempuan di publik dengan argumen "melindungi" perempuan.

Aturan jam malam, atau bus khusus perempuan, yang sebetulnya tidak menyelesaikan akar permasalahan: Bagaimana setiap manusia harus bertanggungjawab atas dirinya sendiri dalam menghargai privasi orang lain? Tubuh adalah ranah privasi setiap individu. (win)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Migrant Care

Pekerja migran Indonesia tidak terlepas dari figur perempuan. Pemanfaatan lahan untuk kawasan industri dan pertambangan yang meluas, pada kenyataanya tidak mampu menciptakan kesempatan kerja yang juga luas, khususnya bagi perempuan. Banyak dari kegiatan industri hanya mempekerjakan perempuan pada level buruh dengan upah yang rendah, karena kuatnya stereotip perempuan sebagai figur yang telaten namun dapat digaji rendah. Hal ini diperburuk dengan rendahnya aksesibilitas perempuan terhadap kerangka layanan publik meliputi; pendidikan, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, maupun dalam kerangka partisipasi politik. Situasi ini menjadi sebuah fenomena ‘pemiskinan’ bagi perempuan

Di sisi lainnya, praktik-praktik diskriminasi terjadi secara sistematis dalam struktur kultural masyarakat. Banyak pendekatan budaya dan agama dalam masyarakat patriarkal yang menempatkan figur perempuan sebagai individu yang lemah dan hanya lekat pada urusan-urusan domestik. Beberapa pelabelan (stereotipe) yang sering terjadi adalah perempuan tidak perlu mendapat akses pendidikan yang baik, harus tunduk pada laki-laki, dan tidak perlu mengembangkan kapasitas/kemampuan dirinya. Pendekatan-pendekatan ini menambah beban kultural bagi perempuan, serta melekatkan perempuan pada praktik-praktik kekerasan secara fisik maupun psikis. 

Advokasi amandemen perundang-undangan diperlukan untuk pekerja migran terutama perempuan. Tujuannya adalah Mendesak pemerintah untuk menyediakan perundang-undangan sebagai landasan hukum (legal basis) bagi perlindungan buruh migran dan berlangsungnya migrasi aman. Berikut target Pencapaian:

  1. Amademen pasal-pasal perundang-undangan yang ekploitatif terhadap buruh migran.
  2. Mendesak pemerintah untuk meratifikasi Konvensi ILO 189 dan kebijakan-kebijakan negara yang dibutuhkan untuk implementasinya.
  3. Berkembangan dukungan dan pengawasan publik terhadap penerapan perundang-undangan dan kebiajakan tersebut di atas.

Penanganan kasus dan bantuan hukum kepada buruh migran juga memerlukan pendampingan dan bantuan hukum bagi buruh migran yang mengalami dan/atau perlakuan ketidakadilan dan tindakan diskriminasi untuk mendapatkan perlindungan hukum dan menuntuk haknya.

Dari sampel yang dikumpulkan IOM Indonesia (Organisasi Internasional untuk Migrasi), terdata sejumlah 3.701 korban perdagangan manusia antara tahun 2005 dan 2010 dengan rincian 3.343 perempuan dan 358 lelaki dan dapat diartikan ada 90% perempuan dan 10% lelaki. Korban perdagangan manusia juga dapat diidentifikasi berdasarkan jenis pekerjaan seperti domestik (56,2%), pekerja seks (16%), dan pekerjaan di konstruksi, pabrik, pertanian, dan perikanan. Pemicu utama perdagangan manusia di Asia Tenggara adalah dorongan untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan standar kehidupan.

Tipe eksploitasi (data 2013) oleh Migrant CARE

  1. Eksploitasi pekerja terjadi pada perempuan dan laki-laki dengan jenis pekerjaan di sektor perkebunan (4,6%), sektor konstruksi (2,1%), sektor pabrik (2,4%). Pekerja domestik baik perempuan dan anak-anak berasal dari 56,2% pekerja migran Indonesia, pelayan mayoritas perempuan berasal dari 2,4% pekerja migran Indonesia. Eksploitasi yang terjadi seperti kekerasan fisik, kekerasan psikologi, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar, perampasan makanan dan air, tekanan ideologis untuk larangan beribadah dan tekanan mengonsumsi narkotika.
  2. Eksploitasi seksual terjadi pada 16% korban perdagangan perempuan Indonesia dan sebanyak 35% nya adalah anak perempuan. Demkian pula perempuan yang bekerja di industri seks mengalami kekerasan dan perampasan makanan dan air. Sementara anak perempuan yang bekerja di industri seks mendapat tekanan konsumsi narkotika dan alcohol.

(win)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Executive Director Lentera Sintas Indonesia

Tidak ada kondisi psikologis yang bisa digeneralisir dari setiap korban kekerasan. Baik kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga ataupun pekerjaan. Masing-masing memulai proses pemulihannya pada waktu dan kecepatan yang berbeda. Pendampingan sangat penting, karena sering sekali yang kekerasan seksual diikuti dengan reaksi psikologis yang tidak mereka pahami. Sebagian besar dihadapi oleh perempuan.

Seperti halnya setiap warga negara seharusnya bisa mengakses bantuan hukum, setiap korban kekerasan seksual pun seharusnya bisa mengakses pendampingan. Oleh karena itu Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sebaiknya mencantumkan dengan bentuk-bentuk pedampingan medis, pendampingan hukum, pendampingan psikososial yang dapat diakses korban kekerasan seksual

It's a long haul process, tetapi tetap harus didesak percepatannya dan dipertahankan dalam daftar prolegnas. Saatnya kita fokus pada kesempatan untuk memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat secara lebih luas tentang keadilan gender. Hal ini berlaku untuk setiap orang yang mendapatkan ketidakadilan. Isu ini bukan hanya isu perempuan. Ini adalah isu kemanusiaan, sudah sepantasnya juga menjadi sebuah tanggungjawab dari pemerintah secara tegas. (win)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Temuan TPF Novel Tidak Fokus             Bentuk TGPF Independen untuk Kasus Novel Baswedan             Pilah Skema Untuk Proyek Strategis             Risiko Penyertaan Equity Proyek Macet             Diskresi Kepolisian Bermasalah?             Penanganan Tak Sesuai Perkap             Polisi Tidak Dikondisikan Menjadi Arogan             Kita Tidak Dapat Menduga Kondisi Mental Polisi saat Menembak             MPLS Harus Diselenggarakan Sesuai Pedoman             Pendidikan Swasta Semi Militer Harus Ditertibkan