Hardiknas 2018: Mau ke Mana Pendidikan Indonesia?
berita
Humaniora
Sumber Foto : maknews.id (gie/watyutink.com) 02 May 2018 14:30
Generasi zaman lampau pasti mengalami, satu buku dipakai turun temurun, dari kakak pertama, kedua, hingga adik paling kecil. Hal yang sama dengan seragam sekolah, jika masih bagus, warnanya masih belum pudar akan menurun dari kakak ke adik.

Namun hal semacam itu dipastikan tidak akan ditemukan saat ini. Mustahil buku kakak akan digunakan adiknya. Bukan karena kertas atau cetakannya rusak, tapi materi pelajarannya sudah berubah. Judul bukunya sudah berganti disesuaikan dengan kurikulum yang nyaris selalu berganti dalam waktu singkat. Sampai muncul anggpan "Beda menteri, beda kurikulum."

Lho, kok bisa? Ya, memang begitulah kenyataanya. Adagium "Ganti pejabat, ganti kebijakan" sudah lazim di dunia pendidikan Indonesia. Sudah berapa kali pergantian menteri pendidikan, maka itu pula jumlah ganti kebijakan pendidikan. Ganti buku, ganti seragam, dan yang pasti ganti kurikulum.

Kebijakan semacam itu tentu saja membuat masyarakat bingung sekaligus bertanya-tanya. Mengapa bisa begitu? Tidak adakah sebuah pola perencanaan jangka panjang pendidikan Indonesia? Atau bahasa kerennya, apakah Indonesia tidak mempunyai blue print pendidikan?

Praktisi pendidikan Antarina Amir menilai Indonesia belum memiliki role model kepemimpinan yang bisa membuat blue print pendidikan. Itu mengapa di Indonesia berulangkali berganti model pendidikan mengikuti keinginan pejabatnnya.

Akibatnya justru mengorbankan para pelaku dunia pendidikan, baik para siswa maupun guru dan orang tua murid. Para siswa diperlakukan layaknya obyek percobaan. Guru pun harus berulangkali menyesuaikan cara mengajar mengikuti berubahnya kurikulum. Orang tua pun kalangkabut mempersiapkan segala macam penunjang pendidikan, terutama buku.

Jadi pendidikan Indonesia ini untuk siapa? Untuk siswa atau pejabatnya. Kurikulum disusun untuk kepentingan siapa? Perbaikan mutu para siswa atau hanya meningkatkan pamor menteri saja?

Guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Tridoyo Kusumastanto mengatakan, tidak adanya blue print pendidikan permanen menyebabkan kurang jelasnya peran pendidikan bagi proses pembangunan bangsa. Pendidikan harus memiliki arah jangka panjang, menengah, dan pendek yang jelas untuk menghadapi percaturan global yang kompetitif.

Bagaimana dengan pendidikan Indonesia saat ini? Sebagian besar lulusan SMA tak tahu harus kemana, sarjana pun bingung mau hendak berbuat apa setelah kuliah. Mungkin itu disebabkan sistem pendidikan yang juga bingung mau kemana. Pendidikan yang tak punya arah.

Pemerintah selalu berkaca pada luar negeri untuk mencari arah pendidikan dalam negeri. Padahal kondisi dan situasi di luar negeri jelas berbeda dengan Indonesia. Mengapa pemerintah tidak mencoba menggali model pendidikan di dalam negeri yang lebih sesuai dengan kondisi, situasi dan kebutuhan dalam negeri. Sebab yang tahu tentang manusia Indonesia adalah orang Indonesia sendiri. Maka cara mendidik anak Indonesia harus dilakukan dengan cara Indonesia.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ade)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen Sosiologi UNJ

Sampai saat ini Indonesia memang belum memiliki blue print pendidikan secara formal. Pendidikan Indonesia masih bergantung pada konteks dinamika kurikulum yang disesuaikan dengan kondisi pemerintahan yang berkuasa. Dengan kata lain kurikulum belum dapat dikatakan sebagai blue print pendidikan, sebab sifatnya bersifat elastis yang ditentukan dari situasi dan kondisi politik yang terjadi di Indonesia.

Belum adanya blue print pendidikan Indonesia disebabkan karena kebijakan pendidikan yang masih terbelenggu sistem politik. Walaupun sudah ada delapan standar pendidikan, yaitu standar kompetensi lulusan, standar Isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, dan standar penilaian pendidikan, namun pemerintah masih terkesan kurang komitmennya untuk mengelola sistem pendidikan. Padahal blue print pendidikan bagi suatu negara itu sangat penting. Melalui blue print kita tahu arah pendidikan mau kemana dan tujuan yang ingin dicapai. Tanpa blue print, pendidikan Indonesia bingung, mau ke mana?

Kultur politik juga berpengaruh pada perubahan kurikulum yang sering terjadi.  Konsekuensi pergantian kurikulum setiap pergantian pemerintahan adalah proses adaptasi pelaksanaan kurikulum yang dilakukan oleh guru di sekolah. Terkadang terjadi berbagai masalah atau hambatan yang dialami guru. Proses adaptasi bisa menghambat guru untuk mengembangkan potensi keilmuannya dan pedagogiknya.

Dampak perubahan kurikulum bagi peserta didik dapat dilihat secara psikologis dan sosiologis. Secara psikologis siswa harus beradaptasi terhadap pola pembelajaran yang terjadi di kelas. Jika proses adaptasi tidak dilakukan dapat mempengaruhi rasa kepercayaan dirinya dan hilangnya semangat dalam belajar siswa. Hal itu mempengaruhi hasil belajar, baik secara kognitif, psikomotorik, maupun afektif. Sementara secara sosiologis, peserta didik yang tidak bisa mengikuti pola pembelajaran yang ada, ia mengalami kondisi tidak percaya diri untuk berinteraksi dengan teman – temannya.

Kebingungan pendidikan menyebabkan lulusan sekolah di Indonesia tidak mampu bersaing di era global. Namun semata faktor tidak adanya blue print, tetapi ada beberapa faktor lain, seperti kurangnya komitmen pemerintah dalam memperhatikan sarana dan prasana pendidikan .Tingginya tingkat ketegangan politik di level elite yang kemudian mempengaruhi kebijakan publik, dan masih tingginya tingkat konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Agar lulusan sekolah di Indonesia dapat bersaing di era global diperlukan keberpihakan dan dukungan pemerintah terhadap warga negaranya.

Agar pendidikan Indonesia menjadi lebih baik diperlukan blue print yang jelas. Selain itu diperlukan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi negara dan bangsa. Sehingga elite tidak memprioritaskan kepentingan politik kelompok atau golongannya saja, tetapi komitmen memikirkan nasib bangsa dan negara ini melalui pendidikan yang berkelanjutan. Kultur politik pendidikan yang “ganti pemerintah, maka ganti kurikulum” harus dihapus. Pendidikan bukan semata bongkar pasang dalam waktu singkat. Ada konsekuensi besar yang terjadi akibat kultur politik pendidikan seperti itu. Pemerintah juga harus memiliki komitmen yang sungguh – sungguh untuk memperdulikan nasib pendidikan Indonesia. Organisasi – organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan harus benar – benar berperan sebagai pengawas dan kontrol terhadap kebijakan pendidikan pemerintah, dan pelaksanaan pendidikan di berbagai jenjang institusi pendidikan di Indonesia. (ysf)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengajar dan Aktivis Pendidikan

Blue print pendidikan bisa diibaratkan seperti Garis Besar Haluan Negara (GBHN) di pemerintahan. Jika yang dimaksud adalah itu, sebetulnya sudah ada Rencana Pembangunan Pendidikan Jangka Panjang (RPPJP). Jadi sebetulnya blue print itu sudah ada.

Di era Orde Baru, pembangunan pendidikan lebih fokus kepada pemenuhan akses, salah satunya melalui program SD Inpres. Jika dilihat hanya dari sisi akses kepada pendidikan mungkin sudah tercapai. Kalaupun dianggap blue print pendidikan saat ini belum ada, tapi usaha untuk meningkatkan akses pendidikan sudah ada. Akses pendidikan dasar, tingkat SD sudah bagus. Tapi untuk pendidikan menengah, SMP dan SMU, dan perguruan tinggi aksesnya masih kurang. Terlebih jika berbicara tentang kualitas, masih terlihat kurang baik.

Salah satu yang berperan dalam perkembangan dunia pendidikan di Indonesia adalah kurikulum. Perubahan kurikulum paling banyak terjadi di era tahun 2000-an. Secara teori tidak ada yang berubah pada kurikulum. Semuanya hanya melihat sisi objektifnya. Jadi secara prinsip sebetulnya tidak pernah ada perubahan kurikulum.

Persoalannya adalah pergantian isi kurikulum tidak disesuaikan dengan kemampuan para guru. Mau ganti sepuluh kali jika para guru siap dan mampu melaksanakannya maka kurikulum tidak akan jadi masalah. Penyebabnya karena para guru tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunan dan perubahan kurikulum.  

Tentu ini bukan kesalahan para guru. Pasalnya dari awal para guru memang tidak disiapkan untuk menghadapi perubahan itu. Pada kurikulum yang baru, ilmu pengetahuan tidak boleh dipilah-pilah atau yang disebut dengan kurikulum tematik. Masalahnya adalah hampir semua Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) masih memilah-milah ilmu pengetahuan. Akibatnya guru pun masih terpilah-pilah sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan masing-masing.

Saat ini Indonesia selalu menjadikan luar negeri sebagai role model pendidikan. Tidak model pendidikan yang “injak bumi”. Padahal kita punya Ki Hajar Dewantara yang sudah memberikan fondasi pendidikan Indonesia. Orang banyak pasang poster atau foto Ki Hajar Dewantara tapi mungkin mereka tidak tahu apa dan bagaimana pemikirannya.

Padahal pendidikan yang pernah diterapkan di Taman Siswa adalah model pendidikan yang tepat untuk Indonesia, tentu saja disesuaikan dengan kondisi saat ini. Inti dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang memerdekakan. Ini yang harus terus dan selalu dibahas dan diambil.

Pendidikan yang memerdekakan memberikan perhatian kepada anak dan “membebaskan” anak. Prinsip kemerndekaan itu ada tiga unsur,yaitu tidak terperintahkan, berdiri pada diri sendiri, dan mengatur diri sendiri. Satu unsur saja hilang maka sudah tidak lagi memerdekakan. Jika diringkas tiga unsur itu menjadi sebuah pendidikan otonomi.

Unsur yang menarik adalah anak tidak terperintahkan. Ki Hajar Dewantara mengistilahkan dengan 'cakap mengatur diri'. Artinya anak tidak boleh mengganggu orang lain. Memang kondisi zaman Ki Hajar Dewantara berbeda dengan saat ini. Tapi semangat agar pendidikan berpusat pada anak harus tetap diterapkan.

Sangat disayangkan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu tidak pernah diajarkan di LPTK. Literatur tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara pun hampir tidak ditemukan di perpustakaan LPTK

Tapi semua kembali pada pelaksananya, yaitu guru. Bukan gurunya yang salah, tapi cara mendidik gurunya yang kurang tepat. Guru di LPTK atau yang dulu bernama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP), hanya diajarkan “how to”. Seharusnya tidak hanya itu.  Mirip seperti tukang masak, yang bukan hanya diajarkan bagaimana memasak tapi juga ada art atau seni memasak.

Maka kalau ingin membangun pendidikan Indonesia perhatikan juga para pengajarnya. Perhatikan sekolah calon guru. Harus diberikan kesadaran kepada para guru bahwa mereka belum dididik dengan semestinya. Harusnya para guru bisa menuntut negara agar mendidik mereka sebagaimana mestinya. Jadi mereka bisa paham apa dan bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara. (ysf)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Jaringan Anak Nusantara (JARANAN), Konsultan Keayahbundaan dan Perlindungan Anak.

Dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, pasal 3 dinyatakan, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Pertanyaanya adalah, sudahkah fungsi pendidikan dan tujuan pendidikan sebagai disebutkan dalam UU tersebut tercapai? Jika mengacu pada hasil survei PISA (Programme for Internasional Assessment) yang dilakukan oleh organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan (OECD), Indonesia memang masih tertinggal dibandingkan negara lain, seperti  Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Hal itu menunjukkan belum berjalan baiknya fungsi dan tujuan pendidikan sebagaimana digariskan UU No.20 tahun 2003.  

Masih banyak anak putus sekolah, terus maraknya tindak kekerasan terhadap anak maupun yang dilakukan anak, banyak lulusan SMA yang tak bisa kuliah karena kendala biaya, masih terbatasnya ketersediaan dan persebaran buku pelajaran maupun buku bacaan yang sesuai usia anak, tergopoh-gopohnya para guru mengisi borang-borang isian yang menjadi kewajiban administratifnya ketimbang menyiapkan rencana pembelajaran yang berkualitas di kelas, merupakan sedikit contoh kecenderungan dan fenomena yang terjadi di dunia pendidikan.

Jika mau jujur, model pendidikan yang diterapkan saat ini cenderungan seperti layaknya pabrik penghasil tenaga kerja murah. Sekaligus pabrik penghasil lulusan yang loyal menjadi pasar bagi produk-produk yang bukan dibuat oleh bangsanya sendiri.

Saat ini terjadi kekosongan figur mumpuni yang mampu menjadi perancang cetak biru bagi pendidikan dan kebudayaan nasional yang sejati dan berkualitas. Padahal cetak biru pendidikan itu sesuaian dengan cita-cita dan jati diri bangsa.

Dalam catatan kami, tidak kurang sudah 11 jenis kurikulum diberlakukan sejak Indonesia merdeka. Yakni kurikulum tahun 1947, 1964, 1968, 1973, 1975, 1984, 1994, 1997, Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004, KTSP 2006, dan Kurikulum 2013. Semuanya itu seperti dokumen-dokumen uji coba jangka panjang tak berkesudahan yang kerap kehilangan spirit cita-cita kemerdekaan bangsa.

Sungguh relevan ketika di Hari pendidikan Nasional tahun 2018 Kemendikbud mengambil tema “Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan”, yang bisa menjadi titik tolak refleksi kita bersama. Apalagi  mengingat betapa kuatnya hubungan antara pendidikan dan kebudayaan.

Terlebih jika ternyata dari hasil refleksi itu terkonsolidasi menjadi sebuah cetak biru pendidikan dan kebudayaan yang benar-benar "bergizi tinggi" dan sekaligus membangun proses kemampuan paripurna  seluruh peserta didik. Perlu digarisbawahi,  buruknya kinerja sektor pendidikan yang berlangsung saat ini, seiring dengan proses penghancuran jati diri dan kepribadian kita sebagai bangsa yang berbudaya. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Akademisi Universitas Muhammadiyah Jakarta

Manusia seperti apa sesungguhnya yang mau dilahirkan dari rahim pendidikan Indonesia? Ketika outcome pendidikan tidak dapat meninggikan kebudayaan dan peradaban Nusantara. 

Praktik koruptif yang menggejala lama menjadi “seolah” budaya di dunia birokrasi. Kejujuran dan integritas menjadi “komoditas” langka di dunia serba material saat ini. Pendidikan gagal membendung arus negatif budaya materialisme – positivistik yang diimpor dari dunia dan pendidikan Barat. 

Alih-alih mengembangkan budaya “spiritual” yang immaterial sebagai nilai-nilai luhur bangsa Timur, dunia pendidikan malah menjadi agen penumbuhan budaya dan mental sarwa-bendawi yang mengagungkan “kepemilikan pada benda-beda material sebagai puncak kesempurnaan manusia”.

Ukuran keberhasilan hidup diukur serba materi. Rumah mewah, mobil bermerek, serta kepemilikan benda-benda modern yang harus diperoleh dengan cara apapun termasuk mengangkangi nilai kejujuran yang diagungkan dalam budaya Nusantara. 

Dunia pendidikan Indonesia kehilangan jati diri, gagal memberi kebanggaan pada karakter bangsa yang spiritualis, yang percaya kepada yang immaterial yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dengan segala konsekuensinya. 

Kehilangan pertama pada dunia pendidikan adalah jati diri dan kebanggaan sebagai sebuah bangsa dan negara. Apapun bentuk operasionalisasi pendidikan akan rontok jika tanpa kejelasan jati diri dan harga diri bangsa. Filsafat pendidikan yang mulai jarang diajarkan di kampus-kampus pendidikan (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) melahirkan pendidik bermental “tukang ngajar” yang nihil nilai luhur “keguruan”. 

Iming-iming material tunjangan profesi dan gaji tinggi melunturkan misi “kenabian guru” sebagai pelontar anak panah yang melesatkan anak didiknya ke masa depan. Kehebatan teknis pembelajaran, sarana dan prasarana pendidikan modern akan percuma ketika “ruh” keguruan telah hilang dari para pendidik. Guru sibuk memenuhi target pencapaian materi ajar. Kelas-kelas pembelajaran diberikan tanpa kontekstualisasi dengan lingkungan dan potensi sumberdaya sekitar. 

Alih-alih meningkatkan potensi SDM lokal, para murid dan siswa di pedesaan sedang diubah menjadi masyarakat kota dalam imaginasi semu tentang hidup yang siap menanggalkan kearifan desa. Anak desa kehilangan kebanggaan akan sekolahnya. Inilah kehilangan kedua dari dunia pendidikan ketika guru ketulusan dan keikhlasan “menyebodokan” anak desa yang kehilangan kepercayaan dan siap bertarung di perkotaan mengubah kehidupan. Terjadi disorientasi kehidupan anak didik. 

Para penentu kebijakan pendidikan lebih banyak disibukkan urusan pertanggungjawaban program dan alokasi anggaran. Rezim daya serpa dan sebagian birokrat pendidikan tak sempat lagi berpikir mendalam tentang kebijakan dan program yang harus dikembangkan setelah mendengarkan masukan dan keluhan serta kebutuhan masyarakat. Akibatnya, cara kerja birokrasi lebih banyak mengurusi apa yang bisa dilayani (supply driven) dari pada mendengar dan mencermati kebutuhan apa yang mesti dilayani (demand driven). 

Birokrasi pendidikan pemerintah juga sangat hegemonik memberi tafsir kebenaran atas kebijakan dan praktik pendidikan yang dijalankan. Peran organisasi non-pemerintah sangat minim dalam praktik perdebatan wacana pembangunan pendidikan. Lebih banyak yang bergerak dalam praktik pengelolaan dan penyelenggaraan. Birokrasi banyak membangun dan menjalankan program persekolahan yang diimpor dari sistem pendidikan Barat, sementara sistem pendidikan berbasis masyarakat yang memelihara kearifan lokal, agak diabaikan. Inilah kehilangan ketiga dari dunia pendidikan Indonesia di mana birokrasi pendidikan sibuk mendengarkan diri sendiri.  

Oleh karena itu, perlu dilakukan “shut down” untuk me-reset kembali mesin pembangunan pendidikan yang sudah banyak ‘virus’. Kembalikan pendidikan pada semangat tokoh-tokoh pendidikan nasional seperti Ki Hajar Dewantara, Kyai Ahmad Dahlan, M. Syafei (INS Kayu Tanam), Wahid Hasyim, dan Kyai Zarkasih yang mengembangkan Pondok Modern. 

Mari kembalikan sistem  pendidikan kepada keluruhan sistem dan budaya pendidikan bangsa sendiri yang menguatkan jati diri bahwa menjadi orang desa pun akan bisa hidup mulia dan kemudian membangun kerjasama yang adil dengan masyarakat kota. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir