Go To Hell With Your Aids
Sarwani
Jurnalis Watyutink.com
berita
Berpikir Merdeka
09 January 2019 13:00
Selamat siang Pak. Bapak termasuk salah satu dari 100 nasabah terbaik kami. Sebagai penghargaan kepada bapak, kami menawarkan fasilitas kredit dengan bunga hanya 0,89 persen per bulan. Dananya bisa langsung ditransfer ke rekening Bapak. Bapak bisa menggunakan dana ini sesuai kebutuhan Bapak.”

Rayuan maut di atas kerap disampaikan petugas telemarketing kartu kredit kepada para nasabahnya. Narasi yang dibangun sungguh membuat nasabah tersanjung disebut sebagai salah satu yang terbaik, sehingga patut mendapatkan ‘penghargaan’, ‘kredit lunak’, dan ‘kemudahan’ pencairan.

Dengan kemampuan komunikasi yang baik dan modal nyerocos yang sulit dihentikan, ia bisa membius nasabah untuk menerima tawaran tersebut. Meskipun banyak pemegang kartu kredit berusaha membentengi diri untuk tidak membuat pinjaman lagi, namun tidak jarang jebol juga pertahanannya mendengar pujian, ‘kemurahan hati’, ‘kemudahan’, dan ‘pertolongan’.

Strategi marketing bank yang ciamik menghipnotis nasabah menjadi orang yang membutuhkan dana, padahal sesungguhnya tidak. Kesadaran muncul setelah utang tersebut diterima dan tidak memiliki rencana spesifik akan digunakan untuk apa uang tersebut. Nasabah terjebak pada syarat dan ketentuan yang berlaku, dikenakan biaya tertentu, terlepas dana tersebut digunakan atau tidak. Akhirnya terjebak dalam inefficiency of debt, ketidakefisienan utang.

Jika ditarik ke tingkat makro, negara bisa mengalami hal yang sama. Hanya berbeda sumber pemberi utang dan tingkat inefficiency of debt-nya.  Sumber utang negara bisa dari penerbitan obligasi, pinjaman bilateral (G to G), multilateral dari sejumlah negara yang membentuk konsorsium seperti Paris Club, lembaga donor seperti Bank Dunia atau Dana Moneter Internasional (IMF). Sementara itu, ketidakefisienan penggunaan utang oleh negara antara lain karena kendala birokrasi, persyaratan yang  menyulitkan, dan mark-up pada proyek yang didanai.

Kreditor maupun lembaga donor senang memberikan utang ke Indonesia yang dikenal sebagai a good boy di mata mereka. Negara ini hampir tidak pernah mengemplang utang. Commitment fee, bunga, hingga cicilan pokok dibayarkan setiap tanggal jatuh tempo.

Kebanggaan berutang ditumbuhkan oleh para kreditor melalui pesan ‘pemberian pinjaman menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi kepada Indonesia’. Ditambah lagi dengan bujukan bahwa utang itu bersifat jangka panjang dan berbunga murah. Promosi ini ditelan mentah-mentah oleh pemerintah sehingga tak heran utang Indonesia terus membesar. Pemerintah bahkan menerima persyaratan (terms of contract) utang yang sulit sekalipun.

Utang pada akhirnya didapatkan. Namun persyaratan untuk mencairkan pinjaman tersebut selain sulit, juga berbelit-belit. Bank Dunia, misalnya, harus mendapatkan lampu hijau dulu dari Washington DC. Ditambah lagi dengan birokrasi lembaga tersebut yang merepotkan pengutang. Pada saat bersamaan Indonesia sudah harus membayar commitment fee dan bunga dari utang yang telah disepakati. Ketidakefisienan utang ini menjadi beban anggaran. Utang juga menjadi tidak produktif karena mark-up proyek untuk tujuan korupsi.

Saatnya Indonesia mereformasi pengelolaan pembiayaan pembangunan. Jangan terlena oleh rayuan gombal kreditor atau award yang memabukkan. Indonesia harus kembali kepada equity financing, bukan debt financing, sebagai sumber utama pendanaan pembangunan nasional seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.

Indonesia bisa membangun tanpa utang dengan mengakumulasi modal rakyat, mengumpulkan tabungan nasional yang berasal dari simpanan masyarakat/swasta yang bersumber dari rumah tangga dan perusahaan yang ada di bank dan pasar modal, dan tabungan pemerintah yang didapat dari surplus penerimaan pajak dan bukan pajak dikurangi pengeluaran pemerintah.

Penjualan sebagian saham BUMN dan swasta juga bisa menjadi sumber alternatif pembiayaan pembangunan selain tabungan nasional. Dengan demikiran Indonesia dapat mengarahkan telujuknya ke luar di hadapan kreditor, dan berkata ‘go to hell with your aids’.

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Nailul Huda

Peneliti INDEF

FOLLOW US

Hasil Survei Capai Steady State, Pergerakan Semakin Flat             Survei Kompas Bukan Acuan Satu-satunya Kalah-Menang             Pemerintah Desa Mestinya Netral             Petahana Alami Kepanikan             Hoax Berpotensi Ganggu Kualitas Pemilu dan Demokrasi             Membangun Kembali Link and Match dan Revitalisasi BLK             Harus Serius Kembangkan Competitive Advantage             Perempuan yang Terlibat dalam Terorisme Merupakan Korban             Kelompok Radikal Di Indonesia Telah Bertransformasi             Anggaran Apel Kebangsaan Kurang Proporsional