Ganjil Genap di Jalan Tol, Solusi atau Putus Asa ?
berita
Humaniora

Sumber Foto: economy-okezone.com (gie/Watyutink.com)

12 March 2018 19:00
Penulis
Para pengguna jalan tol harap siap-siap mencari jalur alternatif. Aplikasi waze, google map, dan sejenisnya harus mulai dibiasakan untuk melewati jalur arteri alias non tol. Pasalnya, mulai 12 Maret 2018 di jalan tol Cikampek, ramp Bekasi Barat dan Bekasi Timur akan diberlakukan sistem ganjil genap. Artinya pengendara tidak lagi bisa leluasa melewati jalan bebas hambatan.

Pemberlakuan sistem ganjil genap ini sontak membuat pengguna jalan bertanya-tanya. Jalan tol yang lazim disebut jalan bebas hambatan adalah jalan yang dibuat agar penggunanya terbebas dari hambatan, seperti lampu merah, penyeberang jalan, angkutan umum yang menaikturunkan penumpang, dan lain-lain. Tapi wajah jalan tol saat ini justru akrab dengan hambatan, seperti kemacetan, jalan rusak, dan lain-lain. Dan sekarang ditambah dengan hambatan nomor polisi.

Jika dianalogikan, seperti menambahkan kecap ke dalam semangkuk ice cream, pasti rasanya aneh. Sistem ganjil genap bisa jadi ampuh diterapkan di jalan arteri atau jalan tak berbayar. Pemerintah bisa berbuat apa saja di jalan tersebut, sebab pemakain jalan tidak ada kewajiban apapun saat melewatinya. Sedangkan pengguna jalan tol telah diwajibkan membayar saat melewatinya. Mengapa ini terjadi? Ataukah ini pertanda pemerintah sudah hopeless alias putus asa dalam mengatasi kemacetan lalu lintas, khususnya di jalan tol?

Dalam mengatasi kemacetan lalu lintas pemerintah seringkali hanya mengubek-ubek infrastruktur, seperti menambah panjang jalan, membuat flyover dan underpass. Pemerintah juga selalu membatasi jumlah kendaraan yang melintas di jalan dengan berbagai macam aturan. Tapi pemerintah tidak pernah menyentuh masalah kepemilikan kendaraan. Bahkan yang terjadi justru pemerintah mempermudah masyarakat memiliki kendaraan.

Sejak 2013 pemerintah mengeluarkan kebijakan mobil LCGC (low cost green car). Kendaraan yang diproyeksikan menjadi mobil ramah lingkungan ini dijual dengan harga murah. Maka hasilnnya bisa ditebak, masyarakat berbondong-bondong membeli mobil jenis ini. Belum lagi pemberian kredit pemilikan kendaraan yang semakin mudah.

Pada gelaran GIAS (Gaikindo Indonesia International Auto Show) Agustus 2017 lalu terjual 21 ribu mobil baru. Sedangkan pada acara IIMS (Indonesia International Motor Show) Mei 2017, terjual sekitar 11 ribu kendaraan. Dan sebagian besar pembelinya berasal dari Jakarta. Bisa dibayangkan betapa sesaknya jalanan Jakarta. Mengapa pemerintah tidak mencoba mempersulit masyarakat memiliki kendaraan?

Belum lagi kehadiran angkutan online yang kini menjadi profesi yang digandrungi masyarakat. Kehadiran angkutan online pun mengubah budaya masyarakat dalam memiliki kendaraan. Jika sebelumnya orang kerja dulu baru beli mobil. Kini orang beli mobil dulu baru kerja. Lagi-lagi bisa ditebak, jalanan ibu kota kian penuh sesak.

Kalau rakyat putus asa dengan kemacetan, itu wajar. Tapi jika pemerintah dengan semua kewenangan yang dimiliki putus asa menghadapi kemacetan--sampai-sampai jalan tol pun diberi hambatan, itu luar biasa. Watyutink?

(ysf)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

Terhadap rencana penerapan sistem ganjil genap oleh BPTJ di jalan tol Cikampek, ramp Bekasi Barat dan Bekasi Timur, YLKI memberikan beberapa catatan, yaitu:

Pertama tentang kecepatan rata-rata kendaraan di tol Cikampek ruas Bekasi Barat dan Bekasi Timur yang memang sudah sangat rendah. Hal itu sebagai dampak dari pembangunan infrastruktur lain seperti pembangunan LRT, tol layang, dan sebagainya. Dalam hal ini memang diperlukan pengendalian volume traffic yang sangat kuat, sehingga fungsi Cikampek sebagai jalan tol bisa optimal.

Namun untuk menerapkan sistem ganjil genap mendesak untuk dilakukan kajian mendalam mengenai dampak sosial ekonomi jika ganjil genal diterapkan. Mengingat, akses angkutan umum yang disediakan oleh BPTJ, seperti bus premium, belum mampu mendorong perpindahan pengguna kendaraan pribadi secara signifikan. Sehingga dikhawatirkan implementasi ganjil genap justru menghambat roda ekonomi di Jabodetabek.

Selain soal volume traffic dan penyempitan, seharusnya faktor-faktor penyebab kemacetan yang lain juga menjadi perhatian khusus. Seperti kecepatan penanganan jika terjadi kendaraan mogok dan atau kecelakaan. Laju kendaraan besar khususnya truk juga memicu kemacetan di ruas tersebut. Sopir truk sering mengambil lajur tengah atau bahkan kanan, sementara kecepatannya kurang dari 60 km/jam. Ini jelas menambah kemacetan. Diperlukan penegakan hukum yang konsisten, terhadap truk-truk yang melanggar ketentuan. (ysf)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat transportasi

Jumlah penduduk Jabodetabek 31.077.315 jiwa dengan 24.897.391 kendaraan bermotor. Data yang tertera pada Rencana Induk Transportasi Jabodetabek menyebutkan bahwa jumlah  kendaraan bermotor tersebut terdiri 2% angkutan umum, 23 persne mobil pribadi dan 75 persen sepeda motor.

Total pergerakan di Jabodetabek tahun 2025 sebesar 47,5 juta per hari. Pergerakan dalam kota Jakarta 23,42 juta orang per hari. Pergerakan komuter 4,06 juta orang per hari dan pergerakan melintas Jakarta dan internal Bodetabek 20,02 juta orang per hari.

Permasalahan sekarang adalah tingkat kemacetan semakin tinggi, sepeda motor makin dominan, dan penggunaan angkutan umum makin menurun. Peran angkutan umum massal baru mencapai 2-3 persen, KRL 3-4 persen. Infrastruktur angkutan massal sangat terbatas, pengadaan bus dan KRL masih belum memenuhi harapan akibat minimnya pendanaan angkutan umum, khususnya di Bodetabek.

Di Jabodetabek sudah tersedia jaringan KRL Jabodetabek dan Bus Transjakarta. Tahun 2012 baru 6 koridor, sekarang sudah 80 koridor termasuk 13 jalur busway. Tahun 2013, rata-rata 431.886 penumpang per hari. Tahun 2017 sudah meningkat rata-rata 993.992 penumpang per hari. Ada peningkatan 230%.

Menambah kapasitas KRL sudah sulit dilakukan, karena hampir semua rangkaian sudah 19-12 kereta untuk setiap rangkaian. Untuk menambah frekuensi perjalanan masih terhambat adanya perlintasan sebidang dengan jalan raya. Salah satunya memperpanjang jaringan pelayanan KRL hingga Cikarang. Sekarang sudah dilakukan, tapi belum bisa maksimal, karena jalur dwi ganda belum selesai terbangun.

Untuk meningkatkan pengguna angkutan umum sesuai Rencana Induk Transportasi Jabodetabek sebesar  40 persen di tahun 2019 dan 60 persen di tahun 2039 maka dibangunlah LRT Jabodebek dan LRT Jakarta. Upaya lain masih bisa dilakukan dengan memperpanjang layanan Bus Transjakarta hingga kawasan Bodetabek. Juga memberikan layanan angkutan umum yang tersedia di seluruh kawasan perumahan di Bodetabek. Layanan bus hingga seluruh kawasan perumahan bisa dioperasional pada jam sibuk masuk hingga pusat Kota Jakarta. Pada jam tidak sibuk cukup singgah di stasiun KRL terdekat.

Kesalahan masa lalu, jika ada pengembang membangun kawasan perumahan tidak diwajibkan menyediakan rute sarana angkutan umum. Akibatnya penduduk daerah penyangga Jakarta (Bodetabek), sebagian besar membawa kendaraan pribadi yang melalui jalan tol. Jalan non tol sudah tidak sanggup lagi menerima limpahan volume kendaraan yang begitu besar dan cepat tumbuh.

Program ganjil genap di jalan tol adalah salah satu upaya untuk mengurangi kendaraan pribadi ke Jakarta dan mengalihkan penumpang dengan angkutan umum. Penerapan ganjil genap seharusnya tidak hanya di Bekasi tetapi juga untuk semua pintu masuk tol di kawasan yang lain, Tangerang, Bogor dan Depok.

Belajar dari kasus KRL Jabodetabek tahun 2013, ketika mulai ada pembenahan. Banyak pihak menolak, bahkan demo di beberapa stasiun. Namun dengan berjalannya waktu, pelayanan makin bagus, publik akhirnya banyak yang beralih menggunakan KRL. Target tercapai, kualitas layanan terus ditingkatkan. Kata kuncinya, komitmen yang kuat dari regulator untuk berupaya meningkatkan kuantitas dan kualitas angkutan umum.

Pilihan revitalisasi angkutan umum di Kawasan Bodetabek mutlak harus segera dilakukan, supaya kemacetan di perkotaan bisa berkurang. Revitalisasi angkutan umum tidak sekedar mengatasi kemacetan tapi lebih dari itu, udara makin nyaman, publik makin senang, lalu lintas makin lancar. Polusi udara 70-80% adalah akibat asap kendaraan bermotor. Selain itu dengan beralih ke angkutan umum akan menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. (ysf)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Nailul Huda

Peneliti INDEF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Soal Subsidi MRT: Negara Jangan Pikir Profit, Tapi Benefit             Perjelas Kewenangan Berbasis Wilayah             Indonesia Masih Menarik Sebagai Negara Tujuan Investasi             Subsidi MRT Bukan untuk Orang Kaya             Pemerintah Harus Hitung Risiko Utang BUMN             Pembentukan Holding BUMN Harus Selektif             BUMN Jangan Terjerumus Jadi Alat Kepentingan Penguasa             MoU KPU-PPATK Jangan Sekadar Aksesoris             MoU KPU-PPATK Jangan Hanya Formalitas             Pemerintah Harus Promosikan Tempat Wisata Terlebih Dahulu