Film Jakarta vis a vis Film Daerah
berita
Humaniora

Ilustrasi Foto : Muid / Watyutink

14 September 2017 20:00
Sebuah tren tak terlalu baru, menggejala: bangkitnya film daerah. Tahun lalu rilis Uang Panai komedi romantis buah karya sineas Makassar. Filmnya meraup 500 ribu penonton lebih. Membukukan keuntungan Rp 7 miliar. Bertahan dua bulan di bioskop Makassar. Indonesian Box Office Movie Awards 2017 menahbiskannya sebagai "Film Daerah Terlaris Sepanjang Masa".

Selepasnya lahir Silariang: Menggapai Keabadian Cinta dan Parakang (Manusia Jadi-Jadian) dari Sulsel serta Surau dan Silek (Sumbar). Film-film itu nyaris sepenuhnya dikerjakan sineas daerah. Dan umumnya laris ditonton di daerah asal ceritanya. Jika demikian, sahihkah kita bilang kini ada dikotomi film Jakarta dan film daerah yang lahir dari sineas lokal dan banyak ditonton penduduk setempat? 

Selama ini orang luar Jakarta dicekoki film tentang orang Jakarta, berikut budaya dan bahasanya yang belum tentu relevan dengan kehidupan di daerah. Orang daerah terpaksa mengikuti selera penonton Jakarta.  

Lambat laun dominasi Jakarta dikikis. Semula sineas Jakarta membuat film berlatar daerah, seperti Denias: Senandung di Atas Awan (2006, Papua) atau Laskar Pelangi (2008, Belitung). Lalu sineas Jakarta mengangkat tokoh nasional dari daerah (Toba Dreams, 2015, Sumut) dan mengangkat prestasi daerah (12 Menit: Kemenangan untuk Selamanya, 2014, Kaltim). Kini eranya orang daerah membuat sendiri film untuk penonton daerah.    

Kritik utama pada film daerah antara lain menyangkut kualitas teknis. Aspek ini masih jadi kelemahan dibanding film bikinan sineas Jakarta. Namun, penonton daerah memaafkan kelemahan itu. Mungkin mereka juga muak seleranya didikte Jakarta terus. Hanya saja, baikkah iklim dikotomis seperti ini bagi perfilman nasional? Apa masa depan film Indonesia terletak pada dikotomi pusat dan daerah? 

Hollywood membuat film tentang orang Amerika dengan aktor-aktris Amerika, tapi berhasil memikat penonton seluruh dunia. Film Indonesia boleh saja berlatar Aceh, Yogyakarta, Makassar, Papua atau juga Jakarta; bercerita tentang orang Batak, Padang, Bugis atau Betawi; namun bagaimana caranya bisa dinikmati semua orang?

Tidakkah lebih baik bila sebuah film tak hanya laris di daerah asalnya, tapi juga memikat pecinta film seluruh Indonesia atau bahkan seluruh dunia? Kenapa dikotominya tak kita geser ke "film berkualitas" lawan "film buruk"? Watyutink? (ade)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Budayawan

Kenapa orang menonton sebuah film? Karena orang punya hubungan emosional dengan film yang ditontonnya. Ketika ada hubungan seperti itu, maka kekurangan-kekurangan teknis itu tak ada masalah. Itu mungkin kenapa film daerah banyak yang nonton di daerahnya. Hal ini persis seperti nonton video dokumentasi perkawinan di keluarga kita, kan senang saja kita melihatnya. 

Jadi, film daerah banyak ditonton karena selama ini film-film dari Jakarta hanya membicarakan apa yang terjadi di Jakarta dengan pemikiran Jakarta, dan mereka yang di daerah tak diajak, hanya dijadikan obyek. Sedangkan dalam film-film daerah mereka menjadi subyek. Bahasanya mereka kenal, problemnya mereka kenal, dan jalan pikirannya memakai jalan pikiran mereka. 

Bagi saya, masalahnya bukan dikotomi (film Jakarta dengan film daerah) tapi masalah dasar dari sebuah film saja: kedekatan emosional. Justru saya melihat jangan dikotomikan. Sebab kekuatan Nusantara pada daerah. Kalau dikotomikan nanti terjadi jarak. Menurut saya, andaikata Jakarta meniru Hollywood, maka yang harus dijual adalah "universalisme."

Di film Hollywood, universalisme-nya adalah dream (mimpi). Taruhlah Rambo. Walau secara politik propaganda Amerika, tapi secara manusiawi, banyak sekali orang-orang kalah yang mempersonifikasikan dirinya menjadi Rambo. Atau contoh film lain, merasa menjadi Jackie Chan yang bisa mengalahkan berpuluh-puluh orang. Yang dijual Amerika melintas batas bangsa. Cuma memang kepandaian mereka dalam lintas batas nasional itu, bendera Amerika ada di mana-mana. Lalu, secara cerita segala problem selesainya di 4 Juli (hari kemerdekaan AS--red), misalnya perang lawan alien menang pada hari itu di film Independence Day

Film Indonesia belum sadar siapa penontonnya. Coba tengok, sekarang jarang ada tokoh kulit hitam di film Hollywood, tapi mulai banyak tokoh China. Karena kini pasar Hollywood di Asia. Mereka tahu betul siapa penontonnya. Jadi ini soal marketing saja. Kalau kebanyakan penontonnya orang Asia masak dikasih tokoh kulit hitam, jadi tak ada hubungan emosional. Bila orang daerah nonton film daerah, soalnya bukan salah benar. Tapi, ikatan emosional itu tadi. Jadi, bila ada film seperti Turah atau Ziarah yang berbahasa Jawa itu sebuah keinginan untuk menjalin tali silaturahmi budaya. Maka, dalam hal ini nanti film Jawa yang baik adalah film Indonesia yang baik. 

Kuncinya ada pada universalisme. Misal, ada film dari Madura tentang budaya Carok, harus dikasih tahu Carok bukannya tentang bunuh bunuhan. Intinya di harga diri. Itu nilai universalismenya. Universalisme itu dasar pemikiran manusia, tapi bentuk pengungkapannya menurut adat atau budaya setempat. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen jurusan film Universitas Bina Nusantara

Di era Orba sangat sentralisasi. Dalam dunia film, tidak hanya produksi film yang mayoritas di Jakarta atau tentang Jakarta, tapi juga soal eksibisi dan distribusi (berkaitan referensi dan pilihan serta selera), apresiasi film, dan pendidikan film (teknis). Sisa-sisanya masih terasa hingga sekarang. Semua hal itu saling terkait. Misalnya, pendidikan film, khususnya produksi, tidak merata. Walau ada banyak anak daerah kuliah film, tapi tidak mau pulang. Karena, pusat "industri", ya Jakarta atau kota besar lainnya.

Tapi sekarang mulai ada perkembangan bagus. Karena, daerah mulai banyak yang bikin film. Festival film di daerah-daerah berkembang, Komunitas-komunitas film daerah menjamur dan aktif. Khususnya Purbalingga dan Festival Film Solo (tempat kumpul dan lokakarya para pegiat komunitas film). Selain itu Pemda-pemda pun membantu secara dana dan lainnya, karena ini ada di UU.        

Sebagai "tren baru", kebangkitan film daerah ini gejala normal yang masih mencari bentuk dan arah. Semoga nanti lebih baik. "Film bagus" versus "film jelek", itu jawaban Mira Lesmana waktu saya tanya soal dikotomi “film art” versus “film komersil”. Kedua dikotomi ini sudah melebur. Film daerah suatu hari nanti tidak akan dianaktirikan. Salah  satunya karena institusi pendidikan, apresiasi film, komunitas-komunitas film akan semakin banyak dan aktif. 

Nah, masalahnya: film bagus menurut siapa? Menurut jakarta? Tiap daerah bisa juga mengembangkan estetika dan industri filmnya masing-masing dan standar bagus masing-masing, selama bisa diadu (kompetitif) dengan film lain dan strategi pemasarannya oke. Temen-teman Jogja sudah membuktikannya. 
         
Tapi ada kejomplangan. Pertama, soal teknis, karena banyak yang tidak mendapatkan pendidikan yang sesuai standar. Mungkin, karena  belajar otodidak. Juga karena soal bujet. Transfer ilmu dan keahlian belum merata. Juga soal peralatan yang seadanya, karena semangat bikin film yang menggebu-gebu.                  
      
Kedua, soal ilmu pemasaran dan distribusi/eksibisi. Produksi film tidak diimbangi dengan ilmu dan skill marketing dan sirkulasi. Film jadi, tapi mau diapain? Publisis kurang strategis dan taktis, akibatnya mengarah pada fenomena "jago kandang". 

Ketiga, cerita. Salah satu peran film adalah sebagai alat untuk bercerita. Terkadang, problematika di satu daerah berbeda dengan daerah lain. Tidak universal. Penonton di daerah lain tidak merasa relate secara emosional atau intelektual dengan cerita atau karakter. Atau tidak tahu konteksnya. Atau ada inside joke/canda internal yang hanya daerahnya sendiri yang tahu. Kalau ceritanya bisa dibuat lebih universal, mungkin bisa lebih baik lagi penerimaannya. Misalnya, tema uang panai atau hubungan anak-ortu kan universal, tapi kasusnya dari kasus daerah. Juga soal bahasa audio visual (entah yg auteur alias artistik atau bergaya arus-utama) hingga nyambung dengan selera nasional.    
                    
Unsur politik selera juga bisa jadi faktor. Film daerah yang bagus kalau dipasarkan di tempat lain, kalau penonton tidak relate, maka akan dijawab: "So what? Kenapa gue harus nonton?". Karena itu perlu ditingkatkan ke-tiga unsur di atas.

Kebangkitan film daerah ini nanti akan alamiah menemukan bentuknya. Sistem pasar dan selera penonton akan bekerja. Asal kebijakannya sehat dan orang daerah mau meningkatkan mutu dan profesionalitasnya (dan tak harus sesuai dengan estetika jakarta) yang punya daya saing. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Produser Film

Di jaman yang sudah "borderless" seperti saat ini, dikotomi film nasional dan film daerah rasanya kurang sesuai lagi. Domisili seorang sineas juga tidak ada hubungannya secara langsung dengan hasil karyanya.

Saya dari Makassar, Sulsel. Mengawali karir profesional di film sebagai promoter dan publisis. Tahun 2009 terjun serius sebagai produser. Sudah delapan film saya produseri. Dua judul akan tayang, SILARIANG: Cinta Yang [Tak] Direstui" [2017] dan Guru Ngaji & Badut Maksimal [2018].

Saya membuat film dengan jangkauan penonton yang luas meski isunya sangat lokal. Saya kira soal strategi saja jika ada pembuat film yang menjadikan daerah tertentu sebagai target utama pemasaran. It's all about marketing. Ke depannya dikotomi seperti ini akan makin terkikis. Ini masalah label saja.  

Seharusnya dikotominya bukan lagi "film daerah versus film nasional" atau "film laris versus film gagal". Penonton di mal Panakukkang, Makassar bayar tiket yang sama dengan di Blok M Square, Jakarta. Dengan demikian standar tontonan yang mereka dapatkan harusnya sama. Kita tidak bisa lagi berlindung di balik dikotomi "film daerah" jika ada film yang kualitasnya buruk, meski laris di daerah tertentu.
        
Memang banyak dari kami (sineas Jakarta--red) yang saat membuat film di daerah menempatkan diri sebagai "turis". Tak ada yang salah juga dengan pendekatan ini. Namun, ya tidak bisa dipungkiri juga jika akhirnya target penontonnya merasa berjarak dengan filmnya. Di SILARIANG: Cinta Yang [Tak] Direstui, saya menempatkan diri saya berada di tengah: sebagai "orang lokal" dan sekaligus sebagai "turis". Maka di tengah isu yang terasa otentisitas lokalnya, saya juga menyajikan lanskap spektakuler. Yang buat orang yang tinggal di Makassar sendiri, bakal kaget melihat bagaimana kami memotret kota itu dalam film.             

Persoalan kita dari dulu di segala sektor adalah pemerataan. Akhirnya terjadi ketimpangan. Menurut saya, problem terbesar justru bukan dari sisi teknis. Anak sekarang kan sangat update dengan teknologi.

Kelemahannya justru mereka cenderung belum memahami berbicara dalam bahasa visual. Segala hal didialogkan di film mereka. Film is story told by picture, not by dialogue. Kamera itu hanya tools, tapi PR-nya adalah bagaimana memberi ruh pada apa yang terjadi di depan kamera. 

Di SILARIANG: Cinta Yang [Tak] Direstui, saya mencoba konsep kolaborasi. Saya hanya bawa 3 pemain dan chief masing-masing departemen dari Jakarta, 80 persen sisanya adalah pemain dan pekerja film dari Makassar, yang sebagian besar diantaranya tidak pernah terlibat dalam produksi film besar.

Saya harus menguji coba konsep ini demi pemerataan pengetahuan tadi. Mereka yang sudah berkecimpung di industri akan mengajarkan manajemen produksi hingga teknis yang baik. Dengan cara "menceburkan" 80 persen pemain dan pekerja film ini, mereka akan secara langsung belajar dan beradaptasi. Dan akan membawa pengetahuan itu ke produksi mereka selanjutnya. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF