Fenomena Serangan Fajar: Caleg Korup Ketemu Pragmatisme Warga
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 08 April 2019 17:00
Watyutink.com - Bila di subuh hari Rabu, 17 April 2019 ada yang mengetuk rumah Anda, menawarkan amplop berisi Rp 100 ribu dengan syarat memilih caleg tertentu, sebaiknya diterima atau tidak? 

Sayang sekali rasanya belum ada lembaga survei yang mengajukan pertanyaan tersebut pada warga masyarakat. Mereka lebih asyik bertanya bakal memilih capres yang mana. Padahal pertanyaan ini penting dijawab untuk mengetahui sejauh mana kecenderungan seseorang memilih calon pemimpin: takluk pada money politics atau hati nurani. 

Untuk jadi anggota legislatif di negeri ini memang mahal harganya.Riset yang pernah dilakukan Prajna Research Indonesia menyebut untuk jadi caleg DPRD Kabupaten/Kotamadya dana yang harus disiapkan antara Rp 250-Rp 300 juta; untuk caleg DPRD Provinsi butuh dana Rp 500 juta-Rp 1 miliar; sedangkan untuk caleg DPR RI dana yang harus disiapkan sekitar Rp 1 miliar-Rp 2 miliar.  

Belum lama ini kita menyaksikan rencana serangan fajar terbongkar OTT (operasi tangkap tangan) KPK. Saat menangkap tangan Bowo Sidik Pangarso, anggota DPR Fraksi Partai Golkar yang kembali mencalonkan diri di Dapil Jateng II, penyidik KPK mendapati uang Rp 8 miliar dalam amplop berisi pecahan Rp 100 ribu, Rp 50 ribu, dan Rp 20 ribu. Seluruhnya ada 400 ribu amplop di 84 kardus yang disimpan di sebuah kantor di Jakarta Selatan. Semula, amplop-amplop itu akan dibagikan untuk mengamankan suaranya di pemilu nanti. 

Penangkapan Bowo Sidik Pangarso jadi bukti serangan fajar bukan lagi desas-desus atau rahasia umum politik kita. Membeli suara dianggap cara paling efektif bagi caleg untuk terpilih. Program kerja lima tahun ke depan atau janji kampanye bukan senjata ampuh. Beli suara lebih berhasil mengamankan posisinya. Pertanyaan utamanya maka, kenapa praktek beli suara ini terjadi?

Bila mengikuti hukum ekonomi ada supply dan demand. Caleg butuh suara rakyat dan punya uang buat beli suara, sedang rakyat punya suara dan siap menjualnya pada pembeli. Ada uang, ada barang. Maka jadilah transaksinya sempurna. Sesederhana itu sebenarnya. Tapi itu tak menjawab persoalan intinya: kenapa caleg perlu suara dengan cara membeli dan bukannya menjual program kerja. Serta kenapa begitu mudah masyarakat menggadaikan suaranya buat caleg. Bukankah bila ia berikan pada caleg yang lebih kompeten suaranya akan lebih berguna dan hidupnya lima tahun ke depan akan lebih baik karena punya wakil rakyat yang bagus?    

Rakyat bisa berdalih, pemilu adalah satu-satunya kesempatan bagi mereka untuk mengambil keuntungan ekonomi dari elit politik. Mereka berdalih, ketika sang wakil rakyat telah dipilih besar kemungkinan rakyat akan dilupakan. Sang wakil rakyat akan lebih fokus memperkaya diri, berkorupsi ria, dan melupakan rakyat yang sudah memilihnya. Apa yang diambil rakyat saat serangan fajar tak ada apa-apanya dengan uang yang akan dikorupsi selama lima tahun oleh wakil rakyat. Mengambil uang serangan fajar senilai Rp 100 ribu, misalnya, akan berarti buat seorang pemulung untuk membeli beras beberapa liter, telur dan ikan asin serta tempe. Dengan logika pragmatis seperti itu apakah mengambil keuntungan dari elit saat pemilu bisa dibenarkan? 

Apapun alasannya, praktek yang bikin biaya politik kita jadi sangat tinggi harus diakhiri. Menjadi wakil rakyat bukan untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan disertai memperkaya diri. Rakyat juga harus paham, memilih caleg yang bersedia membeli suaranya sama saja memberinya tiket masuk gudang uang buat ia keruk selama lima tahun ke depan. Yang rakyat dapat tak sebanding dengan jumlah kekayaan negara yang ia berhasil ambil. Masalahnya, bisakah mata rantai budaya politik transaksional elit dan rakyat ini diputus seketika?

Pintu-pintu melakukan tindak pidana korupsi banyak terbuka saat jadi wakil rakyat. Maka, solusi yang bisa ditawarkan barangkali memotong wewenang anggota dewan, selain pengawasan yang harus terus dilakukan oleh KPK. Jadikan pekerjaan anggota dewan bukanlah pekerjaan yang "basah". Tapi mungkinkah itu dilakukan? 

Apa menghentikan praktek serangan fajar adalah sebuah mimpi di siang bolong?    

Apa pendapat Anda? Watyutink?     
 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Professor of Politics Australian National University. Buku terbarunya ditulis bersama Ward Berenschot, "Democracy for Sale"

Seberapa umum politik transaksional di Indonesia? Politik transaksional disebut juga klientelisme atau politik berdasarkan hubungan timbal balik di mana salah satu pihak memberi dukungan politik dan sebagai imbalannya dia mendapat sesuatu yang berwujud materi, entah itu uang, hadiah (barang), pekerjaan, proyek, kontrak dsb-nya. Kita tahu politik semacam itu ada di banyak sekali negara. Ini bukan murni kondisi yang terjadi di Indonesia. Praktek ini sangat biasa terjadi di berbagai negara di dunia. 

Yang membedakannya, di Indonesia politik klientelisme-nya cenderung freewheeling atau bebas, yang artinya un-institusionalized (tidak terlembagakan), personalistik, dan berlangsung sangat informal. 

Entah itu pilpres, pilkada atau pileg, kecenderungan pemilu di Indonesia mengedepankan sosok figur atau berfokus pada kandidat semata. Jadi, aktor kunci adalah capres, cagub, cawagub atau caleg. Bukan partai. Dan itu satu perbedaan nyata politik klientelisme Indonesia dengan negara lain. 

Kami membandingkan politik klientelisme di sini dengan Argentina dan India. Di dua negara itu, partai jadi penghubung antara negara dan rakyat. Jadi, di India misalnya, bila ada seorang warga miskin yang sakit atau warga tersebut memerlukan bantuan agar anaknya dapat beasiswa, pola umum di sana, mereka akan mendatangi kantor partai atau datangi agen (kader) partai di akar rumput (tempat tinggalnya). 

Kita tahu hal itu jarang akan terjadi di Indonesia. Masyarakat biasa jarang datangi (kantor) partai untuk minta bantuan, karena partai sangat lemah. Seringkali, bila mengunjungi kantor partai di sini, di antara waktu pemilu bahkan dekat pemilu, seringnya kosong.Sepi sekali. Terutama kantor partai di daerah.   

Yang unik juga di Indonesia, kandidat membentuk sendiri organisasinya untuk memenangkannya. Organisasi itu biasa disebut Tim Sukses. Tim ini sangat personal (personalized). Dibangun atas hubungan personalistik, entah pertemanan, hubungan keluarga dll. Fokus kerja mereka hanya pada kandidat tertentu dan berada di luar struktur partai. Tanggung jawab tim sukses memastikan jumlah suara di wilayah kerja mereka, bisa RT, RW, desa, dusun dll.                    

Yang umum terjadi di Indonesia adalah pemberian uang kepada perseorangan. Tapi saya dan Ward Barenschot juga meneliti bentuk kedua politik uang yang sangat umum di Indonesia yaitu club goods, yaitu bantuan secara kolektif berupa pemberian infrastruktur di desa seperti perbaikan jalan, perbaikan irigasi, rumah ibadah, dll.

Kandidat, misalnya, akan melakukan kalkulasi berapa suara yang ia peroleh dari politik transaksional yang ia telah berikan. Istilahnya, "margin error". Misal, dari 10.000 ampolp, akan dapat 50 persen suara. Calon yang kalah biasanya karena kalkulasinya meleset. Misal, "margin error"-nya sampai lebih dari 70 persen, jadi cuma dapat 23-25 persen suara. Jadi, bagi kandidat ini sangat makan biaya dan berisiko. 

Dan penyebab klientelisme atau politik transaksional ini terjadi karena partai yang lemah. Kandidat/calon  tak sepenuhnya tergantung pada partai, maka mereka menggantungkan peluang terpilih pada "one-shot give" atau pemberian pada saat pemilu. Ini sangat berbeda dengan klientelisme di India atau Argentina di mana karena partai punya akses yang sangat kuat terhadap anggaran pemerintah sehingga mereka bisa merawat hubungan dengan konsituen antar-pemliu. Walau partai berjuang untuk menang saat pemilu, strategi utamanya memberi pelayanan publik. Di banyak negara, klientelisme adalah bagian atau perpanjangan dari layanan negara. 

Di Indonesia, di masa pemilihan, semua jaringan sosial yang ada dipolitisasi dan ditumpangi oleh para calon/kandidat. Misalnya, sebuah majelis ta'lim dijadikan kendaraan politik oleh seorang calon. Di negeri saya, Austarlia, pemilunya sangat berfokus pada partai. Tetapi di Indonesia sangat fokus pada figur calon. 

Kesimpulannya, karena peran partai terbatas saat pemilihan, segala organisasi sosial yang ada ditumpangi calon. Selain itu, karena partai lemah, tidak ada hubungan jangka panjang, serta dirawat, antara partai dengan masyarakat. Akhirnya bukan hubungan klientelisme yang berkesinambungan, tapi one-shot (sekali tembak) saat pemilu. Jadi, calon pemilih mengandalkan serangan fajar atau bantuan dari kandidat partai di saat pemilu saja, entah pilkada atau pileg. (ade)

Catatan: Opini ini disajikan di acara seminar "Politik Uang dalam Pemilu 2019" di Jakarta, Senin, 8 April 2019.     
   

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Senior dan Pemimpin Redaksi Jurnal Prisma

Bicara tentang money politics (politik uang) itu terbagi dua versi, pertama administratif dan kedua versi politis (political). Money politics jadi studi sangat serius dari studi ilmu politik. Sedangkan dari segi administratif adalah bagaimana uang dipakai untuk ongkos politik, untuk membiayai partai dan lainnya. Namun, paradoks yang paling membingungkan dari politik uang justru hanya sedikit menyangkut uang, tapi lebih banyak soal lain: yaitu demokrasi. 

Dua tahun lalu, saya ingat, KPK mengundang para ketua partai bertemu. Nyatanya ada hubungan antara korupsi dengan partai. Tapi yang jadi tanya, kapan kita, di Indonesia, mengenal praktek korupsi? Kalau kita baca literatur korupsi kita bertemu sebuah praktek di zaman Mataram, atau juga lain-lain lagi. Namun
sebenarnya, korupsi adalah istilah yang sangat modern. 

Ditilik sejarahnya, korupsi dimulai dari masa perkembangan awal ilmu politik di zaman Weberian, ketika pemisahan hak (rights) terjadi, ada pemisahan hak antara public goods (pemilikan publik) dengan private goods (pemilikan pribadi). Di situlah hak dirumuskan dan hukum diterapkan. Kalau sekarang apa yang
terjadi di Mataram adalah korupsi, tapi dulu tak dinamakan korupsi, karena raja, sultan, atau bangsawan punya hak mengambil harta dalam kerajaan. Namanya bukan korupsi tapi pencurian. Pencurian adalah kejahatan biasa, sedangkan korupsi bukan. 

Korupsi di Indonesia jangan-jangan baru berlangsung di masa akhir kolonialisme, di tahun 1930-an, yaitu korupsi seorang tokoh Indonesia yang disebut "Dr. R". Korupsi bukan juga berlangsung di zaman VOC. Dulu VOc-nya korupsinya memang luar biasa, tapi itu bukan urusan kita, tapi urusan Belanda serta pemilik-pemilik
modal (VOC) di sana.

Politik uang yang berlangsung sangat serius dimulai ketika Orde Baru jatuh. Waktu itu pemilik-pemilik modal memainkan politik untuk kepentingan mereka. Di buku Democracy for Sale Edward Aspinall dan Ward Berenscho, terkait politik uang yang paling berhasil adalah petahana, kedua wakilnya, ketiga orang yang
terkait DPR/DPRD/DPD, keempat PNS. Mereka ini satu jenis yakni orang yang berkaitan dengan lembaga negara. 

Praktek politik uang terjadi pada patronase yang berpusat dalam negara. Bila praktek politik uang terjadi karena tradisi yang dimulai oleh Orde Baru dan sebagainya, bagaimana menjelaskan puluhan gubernur masuk penjara karena korupsi atau orang-orang partai ditangkap basah karena korupsi?   

Saya setuju bila harus ada pembaharuan terhadap sistem politik kita. Tapi persoalannya, ke mana kita berpaling kalau sekiranya harus ada perubahan sistem pemilu kita? 

Saya pikir tak ada tempat lain untuk berpaling selain pada konstitusi kita. Pertanyaannya, apa kata konstitusi tentang demokrasi dll? Konstitusi kita sangat state oriented. Dalam state oriented konstitusi, keputusan yang jadi persoalan. Saat diubah kemarin, jadinya konstitusi kita sangat terasa neo-liberal. 

Saya punya kesimpulan sekaligus tiga penawaran solusi. Pertama, bila demokras kita dengan warna neo-liberaknya sekarang membuat praktek korupsi begitu mewabah, dan praktek korupsi membuat jurang kesenjangan yang besar maka langkah besar politis perlu dilakukan demi perubahan. Kedua, tidak ada cara lain selain kembali pada konstitusi kita. Ketiga, dua praktek demokratis--pemilu dan kekuasaan deliberatif--yang ada dalam konstitusi harus bisa dipertanggung-jawabkan. (ade)        

Catatan: Opini ini disajikan di acara seminar "Politik Uang dalam Pemilu 2019" di Jakarta, Senin, 8 April 2019.   

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Aktivis Mahasiswa, Pelaku Bisnis sekaligus Pemerhati Sosial Budaya Nusantara

Praktek politik uang (money politics) nampaknya akan tetap marak tumbuh subur menghiasi wajah sistem demokrasi liberal yang saat ini tengah berlangsung di bawah kendali kaum kleptokrat. Kaum kleptokrat yang terdiri dari kumpulan kepentingan dari para pemburu rente, oligarki politik dan para ronin dari berbagai organisasi kemasyarakatan yang menjual skill politiknya demi sebesar-besarnya kemakmuran diri dengan mengatasnamakan kepentingan kelompok dan golongannya, yang semuanya tampil mencitrakan diri seolah mewakili kepentingan rakyat.

Kleptokrasi adalah pemerintahan dengan pemimpin korup (kleptokrat) yang menggunakan kekuatan mereka untuk memengeksploitasi rakyat dan kekayaan alam untuk memperluas kekayaan pribadi dan kekuatan politik mereka. Kleptokrasi meniscayakan terjadinya penggelapan dana dengan mengorbankan kepentingan rakyat yang lebih luas.

Rakyat dengan daulat rakyatnya sebagai subyek politik dalam proses bertanah air, berbangsa dan bernegara yang semestinya menjadi pemegang kedaulatan tertinggi dalam proses Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dalam Pemilu 2019 hanya ditempatkan sebagai obyek politik untuk memberikan legitimasi politik atas pragmatisme politik yang berlangsung di bawah kendali kaum kleptokrat. Pragmatisme politik diperkenalkan dan disosialisasikan oleh para kleptokrat kepada rakyat untuk menjadikan suara rakyat tidak lebih hanya sekadar komoditi politik yang bisa ditransaksikan, diperjualbelikan.

Kekayaan alam dijarah oleh kaum kleptokrat lalu rakyat dimiskinkan secara sistemik sehingga untuk menghidupi dirinya sampai sampai rakyat harus mengkomersialisasi dan mengkapitalisasi hak politiknya berupa hak suara sebagai komoditi yang dipasarkan kepada para calon legislator dalam mekanisme free trade dengan prinsip biaya serendah-rendahnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar besarnya.

Kaum kleptokrat dengan sangat sistematis dan terstruktur mampu menciptakan sebuah praktek tata kelola Negara di dalam Negara. Semua kebijakan disusun berdasarkan pragmatisme politik yang menjadikan politik sebagai sarana untuk mencapai keuntungan dan kepentingan pribadi dengan cara instan. Negara bikinan kaum kleptokrat telah mengakuisisi Negara yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Idealisme Negara yang secara ideologis telah diamanatkan dalam Preambule UUD 1945 pada prakteknya justru telah dimanipulasi dan dikhianati untuk melegitimasi praktek pragmatise politik ala para kleptokrat.

Para kleptokrat dengan pragmatisme politiknya telah berhasil menggagalkan upaya Negara dalam mewujudkan alinea keempat Preambule UUD 1945 yang secara tegas mengamanatkan: 

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada :
Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Kemampuan pemerintah telah dilumpuhkan sehingga gagal untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Itu sebabnya mengapa praktek politik uang menjadi sebuah lingkaran setan yang tidak kunjung henti bahkan semakin marak berkembang sehingga menjadi budaya politik yang diterima sebagai kebenaran publik dengan penuh pemakluman.

Menghentikan politik uang hanya akan menjadi sebuah keniscayaan tatkala para klepotkrat dipunahkan dari Bumi Pertiwi Persada Indonesia untuk kemudian mengembalikan arah gerak perjalanan bangsa pada cita-cita Proklamasi 17 Agusuts 1945 sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam Preambule UUD 1945. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

FOLLOW US

Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan             Semantik Munafik Lunatik Kembali Otentik              Indonesia Kehilangan Arah dan Tujuan             74 Tahun RI: Kedaulatan Sebagai Slogan Politik              Perlu Mekanisme Seleksi Khusus             Ketahanan Pangan Indonesia Masih Rapuh             Persoalan Ada Pada Tingkat Konsumsi             Kedaulatan Pangan Didukung Pola Makan dan Perilaku Konsumsi Pangan