Fenomena Korupsi Berjamaah, Bukti Telah Membudaya?
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 10 September 2018 18:00
Kasus korupsi di Indonesia semakin marak saja. Belum lama ini, kota Malang dibuat malu dengan adanya kasus korupsi massal yang melibatkan 41 anggota DPRD, terkait kasus suap APBN-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015. Penetapan tersangka tersebut dilakukan berdasarkan hasil pengembangan KPK, dan kini hal itu menjadi tamparan bagi pemerintah. Terlebih kasus korupsi berjamaah bukanlah yang pertama kalinya terjadi di Indonesia.

Sebelumnya, KPK juga menetapkan 38 anggota DPRD Sumatera Utara sebagai tersangka kasus korupsi yang juga dilakukan secara berjamaah. Mereka diketahui menerima suap dari mantan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, terkait laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Melihat fenomena tersebut, benarkah korupsi sudah mengakar dan membudaya di Indonesia?

Kasus korupsi di Indonesia seolah telah menjadi persoalan yang pelik, lantaran kasus ini sulit untuk diberantas. Terlebih untuk sebagian kalangan, khususnya anggota dewan atau pejabat, seolah menganggap bahwa korupsi merupakan hal yang wajar. Bahkan seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa terpidana korupsi, masih tetap menerima gaji. Sudah merugikan negara, masih digaji pula. Artinya, hukuman yang mereka dapat sama sekali tidak membuat jera. Berbeda dengan beberapa negara lainnya, dimana para koruptor justru dimiskinkan. Apakah faktor itu juga yang membuat budaya korupsi tak pernah hilang?

Berdasarkan data dalam laporan tahunan Transparasi Internasional, Indonesia di awal tahun 2018 berada di urutan ke-96 peringkat global sebagai negara yang tidak korup. Melihat banyaknya korupsi massal yang terjadi di Indonesia, tidak menutup kemungkinan peringkat Indonesia akan semakin menurun di tahun depan. Apakah ini artinya pemerintah bergerak terlalu lamban untuk memerangi korupsi? Pasalnya, korupsi seolah semakin merajalela saja, tidakkah ini akan mempengaruhi perekonomian negara?

Jika benar kasus korupsi telah mengakar dan membudaya, maka pasti ada sumber atau akar yang harus ditinjau oleh pemerintah untuk dapat segera diberantas. Pasti ada faktor yang menyebabkan setiap individu bisa memiliki mental koruptor tanpa ada rasa bersalah telah memakan hak orang. Lalu, dari mana kasus tersebut harus ditinjau? Dan dimana akar atau latar belakang dari budaya korupsi itu sendiri?

Bahkan korupsi saat ini tidak hanya dilakukan oleh anggota dewan atau pejabat negara saja. Para penegak hukum pun memiliki mental korupsi. Contohnya seperti yang terjadi baru-baru ini, dimana KPK berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhada hakim di Medan, Sumatera Utara. Jika demikian, maka integritas para penegak hukum menjadi masalah dan harus dipertanyakan. Lalu, bagaimana solusi yang tepat dan efektif untuk memberantas korupsi, jika para penegak hukumnya juga terlibat dalam kasus yang sama?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Jurnalis Senior

Korupsi bukan hal baru di Indonesia. Jauh sebelum Indonesia merdeka, korupsi dan gratifikasi sudah menjadi budaya anak negeri ini. Itu bisa kita lihat dari budaya upeti kepada atasan yang sudah berkembang di negeri ini. Lalu VOC memperkenalkan pembukuan ganda pada anak negeri ini yang hingga kini masih dipakai banyak pihak. Kemudian budaya komisi di banyak kalangan penyelenggara yang terus berkembang.

Sejarah NKRI mencatat, pengadaan kertas suara di Pemilu pertama tahun 1955 juga diwarnai persoalan korupsi, dan kemudian presiden Soekarno menutup kasus itu hingga tidak bisa diselesaikan di pengadilan. Dari kasus-kasus ini terlihat bahwa korupsi sudah menjadi budaya di negeri ini. Begitu juga intervensi kekuasaan terhadap penuntasan kasus korupsi, sudah menjadi budaya di negeri ini.

Dalam situasi seperti ini tentu sulit memberantas korupsi di negeri ini, terutama jika tidak ada tekad yang kuat, keinginan yang kuat dan komitmen yang kuat dari masyarakat. Sebab masyarakat pun menikmati budaya korupsi ini. Contohnya, ketika kita membeli sesuatu di pasar sebanyak 1 kg, jarang sekali kita mendapat 1 kg, terkadang 85 ons, syukur-syukur kalo 90 ons. Dan kita tidak pernah protes. Cuma memakluminya.

Jadi jika anggota DPRD malang dan DPRD Sumut melakukan korupsi berjamaah itu bukan hal aneh dan bukan hal baru. Anggota dewan itu hanya berkesempatan menjalankan tradisi, toh untuk menjadi wakil rakyat mereka juga sudah dipalak partai dan konstituennya, dan kasus itu bukan hal baru. Lalu kenapa budaya korupsi makin marak? Ini tak lain karena ada pembiaran dan hampir seluruh anak bangsa menikmatinya. Sehingga upaya pemberantasan korupsi hanya sekadar basa basi dan komunitas politik yang tidak akan pernah direalisasikan.

Bagaimana tidak, sistem politik yang ada sangat mendukung berkembangnya budaya korupsi dan berbagai pihak yang hendak menjadi wakil rakyat maupun kepala daerah tidak pernah mau bersikap realistis. Sistem politik misalnya membiarkan berkembangnya budaya mahar. Politik dan partai politik bukan lagi sebuah partisipasi tapi sudah menjadi ajang transaksi. Sehingga saat seseorang terjun ke politik, pola pikirnya bukan lagi partisipasi, tapi investasi yang harus kembali beserta untung yang besar.

Meski hal itu harus dilakukan secara haram. Para politisi tidak pernah mau bersikap realistis karena mereka rela mengeluarkan biaya politik hingga Rp50 miliar untuk menjadi gubernur, padahal gaji seorang gubernur bisa dihitung denga cara, dan itu nekat mereka keluarkan karena pola pikirnya adalah semua bisa dikembalikan dengan proyek-proyek di daerah jika ia terpilih. Artinya, pola pikirnya sebagai politisi dan kepala daerah sudah kriminal dan koruptif.

Persoalan korupsi ini akan makin pelik, jika pemimpin dan bangsa ini tidak benar-benar serius membasminya. Bangsa ini perlu sepakat menyatakan perang terhadap korupsi. Sehingga dalam mencari pemimpin bangsa, masyarakat perlu memilih figur yang mampu melakukan perubahan radikal yang tegas dan konsisten.

Masyarakat harus terus menerus mendorong dan mengawasi sikap konsisten pemimpin tersebut. Selain itu, pemimpin bangsa tersebut juga harus mampu mendorong aparatur penegak hukum menjatuhkan hukuman maksimal terhadap koruptor. Artinya, pejabat yang korup harus dijatuhi hukuman mati segera, terutama terhadap aparatur penegak hukum yang bermain main dengan hukum, harus dijatuhi hukuman mati segera.

Tidak ada kompromi dalam hal ini. Inilah perubahan radikal yang diperlukan bangsa ini dalam pemberantasan korupsi. Kita melihat sikap tegas China dan Jepang terhadap korupsi hingga kemudian negara-negara itu relatif bersih dari korupsi. Dalam melawan kejahatan, bangsa ini harus tegas tanpa kompromi. Sebab sikap kompromi hanya sebuah kejahatan baru untuk melegalkan kejahatan yang ada. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sastrawan, budayawan.

Fenomenanya dalam budaya komunal, saya melihat komunalisme kita ini lebih banyak membuat kita memberi jalan atau memfasilitasi orang untuk melakukan korupsi. Seperti, ada istilah yang mengatakan bahwa 'tidak apa-apa melakukan melakukan korupsi, jika yang lain juga korupsi'. Jadi, semakin banyak orang yang melakukan korupsi, masyarakat komunal akan berpikir bahwa seolah-olah tingkat risiko atau tingkat kesalahan dalam melakukan korupsi menjadi berkurang. Bahkan mereka akan berpikir bahwa itu bukan suatu kesalahan.

Tetapi akan menjadi masalah jika kita melakukan korupsi sendiri, maka mungkin akan menjadi hal yang memalukan. Lain halnya jika dilakukan bersama-sama, karena dalam budaya komunal, hal yang dilakukan secara bersama-sama tidak akan menjadi masalah besar. Berbeda dengan budaya individual, yang konteksnya dilakukan sendiri.

Padahal, kita masyarakat Indonesia sudah terbiasa meneriakkan perlawanan terhadap korupsi. Tetapi jika keluarga besar kita melakukan korupsi, kita mungkin akan berusaha melindungi. Dalam hal ini, budaya komunal yang bekerja. Di satu sisi budaya komunal memang dapat membuat kesalahan korupsi menjadi ringan, sehingga banyak orang bisa melakukan korupsi. Seperti yang terjadi di Malang, dimana korupsi dilakukan secara berjamaah.

Namun akan lain permasalahannya, jika orang yang melakukan korupsi atau praktik nepotisme. Otomatis kita sebagai masyarakat justru akan marah karena merasa dirugikan. Tetapi jika keluarga kita yang melakukannya, otomatis kita akan diam, bahkan mungkin melindungi dan bisa memaafkan. Itu juga menjadi bagian dari cara kerja budaya komunal. Sehingga kesalahan korupsi itu bisa ditanggung secara komunal. Oleh karena itu, kesalahan yang dilakukan akan terasa ringan. Lalu, keburukan yang diperbuat satu orang, dapat berakibat kepada satu kelompok. Misalnya dalam satu keluarga ada yang melakukan korupsi, maka semua akan terkena imbasnya.

Budaya itu berkebalikan dengan budaya individual, seperti di Eropa dan di Amerika. Dalam budaya invidual, kesalahan yang diperbuat satu orang dalam suatu kelompok atau keluarga, tidak akan berimbas kepada anggota lainnya. Jadi, siapa yang berbuat, dialah yang bertanggung jawab. Tetapi kalau di Indonesia, semua ikut bertanggung jawab terhadap anggota keluarga kita yang melakukan korupsi. Oleh sebab itu, dalam politik oligarki, semua akan terkena imbasnya.

Kembali lagi kepada kasus korupsi berjamaah yang telah beberapa kali di Indonesia, dapat dikatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah adanya budaya komunal di Indonesia. Apabila sesuatu dilakukan bersama-sama, maka tidak akan terasa berat, seperti gotong royong misalnya. Begitu pula dengan hal-hal yang pada dasarnya melanggar aturan dan norma, tidak akan menjadi masalah jika dilakukan bersama-sama. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF