Fenomena 'Gunung Es' KDRT, Sampai Kapan Terjadi?
berita
Humaniora

Sumber Foto: archive.indianexpress.com

17 November 2017 19:00
Penulis
Belum redam tragedi yang menimpa Indria Kameswari, staf Badan Narkotika Nasional yang dibunuh suaminya. Menyusul kasus memilukan Ni Putu Kariani, ibu rumahtangga yang dipotong kedua kakinya oleh suami di depan anak-anaknya. Berikutnya, dokter Letty tewas ditembak suaminya di klinik Azzahra, di kawasan Cawang, Jakarta Timur.

Kasus-kasus kekerasan domestik (KDRT) terus muncul di permukaan seperti puncak gunung es. Lagi-lagi, anak-anak yang menjadi korban utama KDRT dengan kehilangan ibunya sekaligus menghadapi framing media siber yang tidak adil. Semisal kasus dokter Letty, banyak media siber fokus pada narasi tuntutan cerai dokter Letty yang memicu penembakan. Publik seakan membenarkan dan kehilangan paradigma kritis pada akar persoalan kekerasan perempuan.

Padahal sebelumnya dokter Letty mengalami KDRT beruntun dan suaminya menjadi pelaku kekerasan seksual (pemerkosa) terhadap pihak lain. Begitu juga menimpa Ni Putu Kariani dan Indria Prameswari. Media siber turut menerbitkan informasi pribadi Indria yang diberikan keluarga suami--terkait tuduhan sebagai perempuan yang materialistis. Tetapi itu tak bisa menghapus fakta--sekaligus membenarkan--suami membunuh istri.

Dalam kasus KDRT, posisi perempuan sudah jatuh tersungkur masih tertimpa tangga. Penyelesaian konflik di ranah domestik tidak mengedepankan logika dan komunikasi yang setara. Tapi mementingkan sikap egois, emosional dan kekerasan fisik yang berakhir buruk.

Komnas Perempuan mencatat, angka kekerasan terhadap perempuan mencapai 259.000, dan 57 persen merupakan angka KDRT, yang setiap tahun meningkat. Angka KDRT tertinggi terjadi di DKI Jakarta dan Jawa Timur. Sampai kapan fenomena gunung es KDRT ini berakhir?

Seharusnya keluarga menjadi tumpuan dan rumah aman bagi anak-anak, bukan justru menciptakan kekacauan domestik. Lalu kemana anak-anak akan berlindung? Apakah keluarga lainnya atau orang lain sanggup menggantikan peran utama ibu mereka?

Laporan BBC, pengaduan langsung ke Komnas Perempuan menunjukkan kasus KDRT masih tinggi yaitu 903 kasus, dari total 1.022 pengaduan. Di ranah keluarga atau rumah tangga, kekerasan terhadap istri mencapai angka 5.784 kasus, belum terhitung angka kekerasan terhadap anak-anak dalam konflik keluarga.

Bagaimana peran negara menekan lonjakan angka KDRT yang semakin tinggi? Perlukah negara terus memonitor dan mengevaluasi UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga (1994)? Pentingkah mengingatkan penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan negara? Sebab faktanya, proses penegakan hukum dalam kasus-kasus KDRT seringkali mengalami hambatan karena sebagian penegak hukum belum memiliki pemahaman tentang gender. 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggagas Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A). Namun apakah layanan itu telah berjalan optimal di seluruh Indonesia?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(fai)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Aktivis Perempuan, Anggota Divisi Perempuan AJI Jakarta

Perempuan itu komplit banget penderitaannya, tidak hanya di ranah hukum, politik, maupun domestik. Perempuan kerap disalahkan, dihakimi, dan menjadi korban ganda dari pemberitaan media. Ibaratnya, sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah menjadi korban kekerasan, tetapi dikorbankan lagi dalam pemberitaan.

Kasus Deudeuh (Alfi Sahrin) misalnya, pekerja seks yang meninggal dunia akibat dibunuh lelaki pembeli seks. Lagi-lagi media memblejeti Deudeuh, mengejar anak dan keluarganya. Padahal Deudeuh sudah meninggal dunia dan tak bisa dikonfirmasi-- terkait pemberitaan yang hanya bersumber kepada pelaku pembunuhan dan polisi. 

Betapa media online tidak berempati dan hanya memburu klik dan share-- sehingga tidak mengindahkan prinsip Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan tidak berempati terhadap keluarga korban, termasuk anaknya yang masih belia, yang memiliki masa depan yang panjang.

Perempuan sebagai korban kekerasan, di segala aspek sangat rentan. Jika dalam kasus korupsi, perempuan dianggap sebagai sosok yang serakah, tidak bisa mengontrol gaya hidupnya. Sebaliknya jika suami yang korupsi, istri juga akan disorot dan disalahkan, dianggap sebagai pemicu/penyebab suami melakukan korupsi.

Dalam kasus kekerasan seksual (perkosaan) dan perempuan korbannya, baik penegak hukum atau media justru seragam cara pandangannya. Ingat kasus perkosaan yang dialami seorang perempuan pekerja di angkutan umum. Saat itu, Gubernur DKI Jakarta dijabat Fauzi Bowo dan sebagai pejabat publik dia melontarkan pernyataan, "Jika tidak ingin diperkosa jangan berpakaian seksi".

Artinya, ketika perempuan diperkosa dan menjadi korban kekerasan seksual-- ada semacam tudingan yang bernada menyalahkan perempuan, karena perempuan dianggap tidak bisa menjaga diri dengan berpakaian seksi. Padahal, perkosaan juga menimpa pekerja perempuan yang berjilbab di angkutan umum.

Kasus KDRT, perempuan hingga hari ini masih menjadi korban yang berlipat. Tak hanya oleh suami, tapi juga penegak hukum dan media. Di media, minimnya pemahaman gender di ruang redaksi dan gender blinded di level para editor. Semakin melengkapi penderitaan perempuan sebagai korban KDRT. Tidak adanya (minim) perspektif gender di ruang redaksi, menyebabkan pemberitaan cenderung menyalahkan korban.

Kasus pembunuhan Indria (staf BNN), media beramai-ramai memberitakan keterangan keluarga si pembunuh (pihak suami) yang menyebut bahwa, pelaku membunuh karena tertekan dengan sikap korban. Jika disimpulkan secara sederhana kira-kira "tidak akan terjadi pembunuhan jika korban tidak bersikap demikian". Media seolah membentuk opini sepihak dan tidak berempati terhadap korban, anak-anak dan keluarga korban yang ditinggalkan.

Kita punya pekerjaan rumah besar untuk bersama-sama mengevaluasi di dalam ruang lingkup media. Patriarki sudah membentuk cara berpikir manusia bahwa perempuan menjadi manusia subordinat, manusia kedua yang tidak pernah benar.

Menulis obyektif dengan perspektif gender itu wajib hukumnya. Karena, tidak ada kebenaran dan kesalahan tunggal. Jangan lakukan kesalahan fatal, dengan menulis dari sudut pandang patriarki yang tidak memiliki perspektif gender, dan lalu menghakiminya. 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Anggota Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Kita sudah punya UU KDRT, adanya Undang-Undang ini untuk melihat bahwa violence di ruang privat juga termasuk kejahatan HAM dan dapat diproses secara hukum. Seolah-olah ruang privat ini tidak tersentuh. Nah, bagaimana implementasi UU KDRT ini? Juga pentingnya mengevaluasi dengan baik.

Perlu dilihat pula penegak hukum menangani masalah, kadang tidak memahami gender. Ini sudah 13 tahun sejak UU KDRT itu lahir. Aparat penegak hukum harus paham dalam menangani kasus-kasus kekerasan atau gender based violence. Semua harus dievaluasi dan ditangani dengan baik. Semisal dalam kasus dokter Letty, dia sudah mengadukan ke aparat hukum telah terjadi KDRT, mengajukan proses perceraian. Tapi lambat direspon dan diprosesnya.

Budaya patriarki ini mendominasi, seolah-olah yang sah melakukan gugatan cerai itu pihak laki-laki saja. Perempuan dianggap tidak sah. Padahal siapa saja, kalau mau berpisah ya pisah saja. Ini menunjukkan relasi kekuasaan yang timpang. UU KDRT itu sebagai bentuk perlindungan negara dalam mengatur masalah kekerasan dalam rumah tangga. Tinggal implementasinya yang tepat.

Bila ada yang mengadukan telah terjadi violence, harus segera ditangani dan direspon. Ini alarm dan sudah darurat, angka KDRT di Indonesia tinggi. Kekerasan dalam level apapun, negara tidak bisa tidak—harus segera menangani. Hal paling basic itu KDRT dan impact-nya ke ruang publik.

Negara harus lebih serius terutama mengevaluasi aparat penegak hukum dari semua level, polisi, kejaksaan hingga pengadilan. Negara harus awareness memberikan peningkatan kapasitas (pelatihan) bagi aparat penegak hukum yang berperspektif HAM dan gender. Meski sudah ada P2TP2A. Di kepolisian juga sudah ada divisi/bagian Perempuan dan Anak. Tapi masih juga terjadi ketimpangan. Orang-orang yang diterjunkan di bidang ini harus benar-benar memahami tentang violence dan perempuan.

Korban paling banyak, perempuan dan anak-anak. Bidang itu harus dikuasai dengan baik. Tidak cukup kepekaan saja, nggak akan jalan nantinya. Seharusnya menjadi sistem di institusi-institusi terkait. Sayangnya, saat terjadi transisi nggak ada yang paham. Misalnya, seorang pegawai besok akan dimutasi ke tempat baru, dia tidak tahu ditempatkan di bidang yang rentan ini.

Pelaku kekerasan dalam rumah tangga ini tidak mengenal stratifikasi sosial. Meski tingkat pendidikannya tinggi juga tidak luput melakukan kekerasan dalam rumah tangga, apalagi orang-orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan. Ini masukan buat negara, pendidikan itu harus ter-integrated. Sebaiknya memasukkan pelajaran non violence di sekolah-sekolah. Meski bukan menjadi kurikulum resmi. Tapi guru-guru punya kemampuan menyelipkan materi itu di sekolah.

UU KDRT itu mengajak siapapun untuk menghormati hak-hak, bukan justru melakukan kekerasan. Negara membuat sistem dan harus memaksa dengan baik. Semua harus mematuhinya. Penting juga melibatkan lingkungan dari RT, RW dan mengedukasi mereka, KDRT ini persoalan penting dan harus direspon oleh banyak pihak. Kalau tidak begitu akan membahayakan nyawa.

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF