Eropa Menolak Turis, Mungkinkah Indonesia Juga?
berita
Humaniora
Sumber Foto : express.co.uk (gie/watyutink.com) 04 August 2018 13:00
Turis kok ditolak? Bukankah turis alias wisatawan mendatangkan devisa bagi negara dan menggerakkan ekonomi masyarakat yang dikunjungi?

Well, nyatanya di sejumlah negara Eropa turis asing tak selalu dianggap membawa manfaat. Kini malah kota-kota di sana tengah gencar menbatasi gerak turis, sebagaimana dilaporkan majalah Time pekan ini.

Turis sedang booming di Eropa. Dari 1,3 miliar kunjungan turis seluruh dunia yang dicatat PBB tahun lalu, 51 persennya berwisata ke Eropa. Tahun lalu Prancis dikunjungi 87 juta turis, sebuah rekor; Italia dikunjungi 58,3 juta turis; bahkan Belanda yang mungil menampung 17,9 juta turis tahun lalu. 

Namun jumlah turis yang membludak di kota-kota wisata Eropa dikeluhkan penduduk asli. Kota Venesia, Italia yang dikunjungi 20 juta turis saban tahun penduduknya kini hanya 55 ribu orang, berkurang dari 175 ribu pada 1951. Penduduk Mallorca, pulau eksotis dengan pantai dan bangunan Romawi jadi tujuan wisata di Spanyol, pertengahan Juli kemarin berdemo di bandara membawa poster "Turis mematikan Mallorca."

Keluhan senada juga muncul di Barcelona, ibukota Provinsi Cattalonia, Spanyol. Saban hari, di puncak kunjungan turis, empat kapal pesiar berlabuh di sana memuntahkan ribuan turis memenuhi jalanan, pasar dan pusat keramaian, seperti Rambla Boulevard dan Pasar Bouqueria. Warga asli mengeluh sulit ke pasar karena penuh turis. Walikota Barcelona kini membuat aturan turis hanya bisa masuk pasar di waktu tertentu. Selain itu, tak boleh dibangun hotel baru di Barcelona.

Negeri lain memilih berbagai cara membatasi jumlah turis. Pemerintah Kota Dubrovnik, Kroasia yang populer karena jadi lokasi syuting Game of Thrones berencana mengurangi setengah dari 8 ribu turis yang berkunjung ke sana per hari. Kota Amsterdam, Belanda, Yunani, dan Islandia menaikkan pajak turis.

Yang jadi pertanyaan lalu, apa Indonesia akan membatasi turis seperti di Eropa?

Menurut BPS, pada periode Januari-Juni 2018 kita dikunjungi 7,53 juta turis asing, naik 13,08 persen dari periode sama tahun lalu yang berjumlah 6,66 juta. Pemerintah menargetkan tahun ini Indonesia dikunjungi 17 juta wisatawan. Pemerintah juga mencanangkan 10 destinasi wisata yang dijuluki Bali Baru serta menggalakkan Indonesia sebagai tujuan wisata halal. Jadi, rasanya, kita justru tengah membuka pintu lebar-lebar pada turis.

Namun, hendaknya pemerintah tak berdiam diri mengantisipasi persoalan membludaknya turis seperti di Eropa. Perilaku turis di lokasi wisata perlu dipantau. Apa kita ingin tangan-tangan jahil merusak keindahan Mandalika, Bromo atau Candi Borobudur? Atau kita tega membiarkan aktivitas penduduk lokal terganggu turis?

Memang kita belum sekaya negeri Eropa. Kita masih butuh dolar, euro, yen atau yuan. Turis overstay menampar petugas imigrasi saja kita terima dengan baik. Hm, apa di balik itu tercermin rasa inferior kita pada si asing?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Travel Blogger dan Penulis seri buku "The Naked Traveler"

Saya sudah pernah travelling ke tempat-tempat yang disebutkan crowded seperti Barcelona atau Venesia belasan tahun lalu. Waktu tahun itu belum ada isu pembatasan turis. Masih nikmat banget wisata ke sana. Kalau sekarang (melihat crowd-nya) saya sendiri malas ke sana (lagi).

Pembatasan turis itu tergantung masing-masing walikota. Sebagai wisatawan kita bisa bicara apa. Namun kalaupun saya jadi penduduk Barcelona atau Venesia saya pun akan ikut protes (pada membludaknya turis). (Turis) mengganggu banget (aktivitas warga lokal) soalnya.

Menurut saya, orang Indonesia nggak akan (protes pada turis) begitu. Baik pemerintah maupun orang lokalnya. Bahkan yang ada, orang lokal malah (main) getok (memahalkan) harga (bila berjualan barang/jasa). (Turis) itu peluang bisnis. Sampai sekarang saja, bila jalan-jalan di Indonesia saya sering kesal karena dipalak (disuruh bayar mahal), ditipu. Karena ekonomi kita belum benar, jadi (turis) jadi peluang (para) oportunis.

Saya juga masih banyak menemukan turis yang berperilaku merusak alam. Misalnya main injak terumbu karang ketika snorkeling, karena orang Indonesia banyak yang belum bisa berenang. Atau, ketika ke Bali, misalnya, saya sendiri jengah melihat bule--yang mentang-mentang di Bali bebas--pakai baju yang terlalu terbuka, minim dan naik motor ugal-ugalan.

Meski begitu saya rasa kita tak mungkin membatasi turis atau perilakunya. Well, suatu saat mungkin iya, tapi tidak dalam waktu 20 tahun lagi. Kebutuhan primer kita masih belum terpenuhi. Kita masih punya masalah ekonomi, peluang usaha dan lain sebagainya. Sampai kita masih disebut negara dunia ketiga atau negara berkembang, kita takkan membatasi turis. Yang ada, bila perlu mendatangkan orang sebanyak mungkin. Misalnya, kita membuka bebas visa pada seratusan negara, sementara kita mengemis-ngemis minta bebas visa pada banyak negara, tapi tak dapat. Lagi-lagi ya (tak ada pembatasan turis) ini masalah ekonomi.

Juga misalnya video turis yang overstay (tinggal melebihi waktu yang diizinkan) menampar petugas imigrasi kita. Itu juga persoalan utamanya ekonomi. Di kita, overstay dikenai denda, kalau tak salah 25 euro per hari, dan si turis itu harus bayar sekian ribu euro. Sementara di sejumlah negara maju, yang saya tahu, ketika keluar tak ada pemeriksaan imigrasi lagi. Jadi, kita memang butuh uang (dari turis). Saya malah salut dengan petugas imigrasi kita itu, ditampar diam saja. Kalau saya mungkin sudah ikutan emosi.

Akhirnya, untuk menikmati tempat wisata yang terlalu crowded, saya siasati waktu datangnya. Misalnya pas ke Borobudur, saya datang subuh. Jadi masih sepi. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wartawan gaya hidup, peminat masalah Timur Tengah dan keislaman, lulus 1999 dari Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, buku terbarunya "Mengarungi Samudera al-Fatihah" (2019)

Kedatangan turis atau wisatawan ke suatu tempat dalam jumlah besar tentu memiliki dampak, di manapun itu. Hal yang sama terjadi juga sebenarnya di sejumlah tempat wisata besar di Indonesia, seperti Bali.

Sejumlah tempat di Bali menjadi macet luar biasa, seperti di Kuta atau Seminyak. Di Ubud, misalnya, ketenangan yang asri di sana sudah mulai berkurang, karena makin banyaknya wisatawan, baik dalam maupun luar negeri. Untungnya, masyarakat Bali lumayan terbuka sehingga mereka masih bisa mentolerir kehadiran wisatawan. Hal ini akan berbeda ceritanya jika terjadi di tempat-tempat yang belum terbuka, seperti Aceh atau Sumatera Barat.

Dampak ini tidak hanya terasa karena masyarakatnya terbuka atau tertutup, tapi juga pada sejauh mana masyarakat di sana tergantung pada sektor wisata. Di Barcelona, meski turisme memberikan masukan cukup besar, sesungguhnya mereka memiliki sumber pemasukan dari bidang lain yang tak kalah besar. Inilah yang membuat mereka yang tidak tergantung pada bisnis turisme merasa terganggu dengan kehadiran wisatawan.

Apakah apa yang terjadi di Barcelona dan sejumlah tempat di Eropa bisa diterapkan di Indonesia?

Bisa atau tidak sebenarnya tergantung pada kedua hal di atas. Di Aceh dan Sumatera Barat, pembatasan itu sudah terjadi secara alami. Dengan diberlakukannya sejumlah larangan, seperti pembatasan minuman keras, aturan soal pakaian, dan tempat hiburan malam, membuat dengan sendirinya pembatasan itu terjadi. Dan itu tidak masalah bagi daerah tersebut, karena sejak awal mereka memang tidak tergantung pada turisme.

Pembatasan yang perlu dilakukan justru di tempat wisata alam seperti Semeru dan Rinjani yang belakangan ini kerap sangat padat, terutama pada liburan akhir tahun atau Agustusan. Alam bukanlah tempat populasi manusia, karenanya ketika mendapat limpahan manusia begitu banyak, sejumlah hal rusak, dan sampah di mana-mana. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengelola majalah POTRET dan Majalah Anak Cerdas. Direktur Center for Community Development and Education (CCDE) Banda Aceh

Rasanya aneh ketika mendengar ada negara-negara yang menolak kunjungan turis ke negara mereka, seperti apa yang terjadi di Eropa kini. Aneh, karena kita hidup di era global, dan borderless, yang sangat terbuka dan dinamis. Seharusnya, penolakan terhadap turis tidak terjadi di mana pun. Diakui bahwa  dengan semakin majunya teknologi informasi dan komunikasi dan majunya moda transportasi udara, telah membuat gerak arus migrasi orang dari berbagai tempat dan Negara semakin cepat. Masyarakat dunia semakin mudah dan aktif berpindah. Sektor wisata pun menggeliat menjadi industry non migas yang menjanjikan, yang mendatangkan banyak devisa bagi Negara yang menghidupkan banyak sector kehidupan. 

Maka, sejalan dengan semakin mudahnya orang datang ke Negara-negara Eropa tersebut, banyak rakyat Negara-negera Eropa yang mulai merasa terganggu dan terusik dengan hadirnya turis yang membanjiri Negara mereka. Sebagai bagian dari bangsa dan rakyat yang sudah mapan, maka mereka tidak ingin ada orang yang mengusik kemapanan mereka,  tidak peduli akan keuntungan devisa, kini mereka menolak datangnya turis ke wilayah mereka. Mereka lebih bersikap tetap dalam kemapanan, tanpa harus diusik oleh orang lain, seperti halnya para turis yang datang dengan berbagai perilaku tersebut. Mereka menjadi eksklusif, seperti yang kita saksikan  Sehingga, sebagaimana biasanya, kelompok atau warga sebuah Negara yang mapan, tidak ingin ada orang-orang yang mengganggu kemapanan mereka. Mereka menjadi sebagai kelompok atau warga yang eksklusif.

Sikap seperti ini sebenarnya, merupakan sikap kebanyakan orang kaya atau pejabat yang dalam  kemapanan, pasti tidak pernah mau atau rela diganggu kemapanan mereka. Mereka cenderung lebih eksklusif. Seperti kebanyakan orang Eropa. Padahal, di era global ini, dunia sudah tidak bersekat atau boderless. Sedianya orang semakin bebas berwisata dan menjadikan wisata sebagai sebuah rahmat. Ternyata tidak. Orang-orang Eropa, punya alasan tersendiri. Paling tidak booming turis di Eropa  yang sudah pada tahapan mengganggu suasana kota, adalah salah satu alasan penolakan turis itu.

Bagaimana tidak, Dari 1,3 miliar kunjungan turis seluruh dunia yang dicatat PBB tahun lalu, 51 persennya berwisata ke Eropa. Namun jumlah turis yang membludak di kota-kota wisata Eropa dikeluhkan penduduk asli. Contohnya, penduduk Mallorca, pulau eksotis dengan pantai dan bangunan Romawi jadi tujuan wisata di Spanyol, pertengahan Juli kemarin berdemo di bandara membawa poster "Turis mematikan Mallorca."

Bagi kita yang masih jauh dari kemapanan,  ketika semakin banyak turis yang datang ke sebuah Negara, maka secara finansial membawa  banyak keutungan bagi Negara-negara yang menjadi destinasi wisata tersebut. Mungkin pemikiran atau pandangan seperti ini, karena di daerah kita atau Negara kita masih berjuang untuk mendatangkan dan meningkatkan jumlah wisata ke Negara kita. Namun, tidak di Negara-negara Eropa yang sudah berada pada posisi mapan, secara ekonomi, social, mapan dalam kemajuan teknologi dan sebagainya. Lalu, bagaimana dengan kita di Indonesia? Apakah Indonesia juga akan menolak turis datang ke Indonesia? 

Kiranya, belum saatnya Indonesia menolak kedatangan turis ke Indonesia. Kita memiliki perbedaan dengan Negara-negara di Eropa. Paling tidak, kita saat ini berbeda dalam kondisi dan orientasi. Mereka sudah lama belajar pada kehidupan mereka sendiri. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia akan lebih baik berhati-hati dan bijak dalam memutuskan penolakan turis ke Indonesia. Pilihannya ada dua. mengikuti jejak langkah bangsa-bangsa di Eropa, atau malah sebaliknya memanfaatkan penolakan sejumlah Negara tersebut untuk Indonesia? Bila memilih memanfaatkan penolakan itu, maka memberi makna bahwa Indonesia membuka pintu selebar-lebarnya kepada turis asing. Karena sudah membuka pintu yang lebar, maka pemerintah dan para pihak pengambil keputusan bisa duduk berembuk menyiapkan kebijakan dan aturan yang ketat bagi para turis. Penting, agar siap dan patuh pada aturan yang berlaku di setiap destinasi wisata di tanah air. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF