Emak-emak Karawang dalam Pusaran Konflik Pilpres
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 27 February 2019 17:30
Watyutink.com - Sebetulnya, ada ibu-ibu atau emak-emak ikut berpartisipasi dalam percaturan wacana di tengah kontestasi pilpres adalah hal yang bagus. Ini artinya, emak-emak--yang dikonotasikan hanya peduli urusan dapur, sumur dan kasur--telah melek politik. Jadi, apa yang menimpa tiga emak-emak di Karawang, Jawa Barat yang ditangkap polisi karena menyebar hoax terkait pilpres bisa diartikan pula sebuah kemajuan; politik bukan lagi mainan kelompok elite, tapi juga sudah merakyat hingga emak-emak.

Sejak genderang kampenye Pilpres 2019 digelar tahun lalu, kubu Prabowo-Sandiaga Uno sudah menargetkan emak-emak sebagai market suaranya. Itu sebabnya, di awal masa kampanye Sandi rajin bertandang ke pasar tradisional, mengecek harga kebutuhan pokok dan, tentu saja, bertemu emak-emak. Emak-emak paling sensitif dengan kenaikan harga telur, tempe, beras, cabai, dan semacamnya. Sebagai pengelola keuangan rumah tangga, mereka sangat sensitif dengan isu kenaikan harga, menurunnya daya beli, dan ketersediaan lapangan kerja.    

Dari data DPT (daftar pemilih tetap) jumlah pemilih perempuan lebih banyak dari laki-laki. Selisihnya 126 ribu. Secara sosiologis pula, pemilih perempuan cenderung paling aktif. Itu sebabnya tiga emak-emak di Karawang aktif berkampanye demi capres pilihannya, Prabowo-Sandi. Masalahnya, yang dikampanyekan emak-emak yang tergabung dalam relawan Pepes (Partai Emak-Emak Pendukung Prabowo Sandi) ini kampanye negatif. Mereka menebar hoax. Lalu mereka pun teringkus peraturan yang menjerat penyebar hoax dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun. Kasihan bukan?

Maka, kita bertanya, apa emak-emak Karawang yang menyebar hoax kalau Jokowi terpilih azan dilarang dan LGBT merajalela tengah dimanfaatkan oleh elite politik? 

Tiga emak-emak Karawang ini bernasib malang. Mereka mungkin tak sadar, pemerintahan Jokowi sangat alergi pada penyebar hoax yang meresahkan masyarakat (baca: mendiskreditkan pemerintah/presiden). Telah banyak individu yang harus berurusan dengan hukum karena dituduh menyebar fitnah dan kebohongan. Pasal-pasal di UU ITE langganan digunakan untuk keperluan itu. Sementara itu, kubu Prabowo-Sandi tak merasa perlu bertanggung jawab karena mereka tak pernah menganjurkan relawannya menyebar kampanye negatif apalagi hoax. 

Di sini kita lihat, oleh aparat berwenang kubu petahana mereka dijerat hukum, oleh kubu jagoan pilihan mereka justru ditinggal. Apa politik demikian kejam menjerat rakyat kecil yang terjebak dalam kontestasi pilpres? 

Menjerat rakyat kecil dengan payung hukum adalah cara paling mudah dan tanpa risiko untuk mengatakan hukum telah ditegakkan. Elite politik yang saban hari berkoar kampanye negatif atau turut mendistribusikan kabar bohong malah nyaris tak pernah dijerat hukum. Lalu, sampai kapan rakyat kecil hanya jadi korban konflik elite ini? 

Emak-emak ini memang menyebar hoax. Dan itu melanggar hukum. Namun, bukan berarti pula mereka sepenuhnya bersalah. Mungkin mereka kurang mendapat pendidikan politik sampai aktivismenya jadi salah arah. Bila itu masalahnya, bukankah lebih baik mengampuni mereka? Lagipula, dengan memberi maaf bukankah kubu petahana akan turut diuntungkan karena telah menunjukkan kebesaran hatinya? Bukankah yang demikian itu akan menaikkan elektabilitas di mata emak-emak yang lain? 

Apa pendapat Anda? Watyutink?         

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Program SMRC

Pemilih perempuan memang lebih besar dari laki-laki, tapi selisih jumlahnya tidak signifikan. Perilaku pemilih secara nasional memang perempuan dari pemilu ke pemilu terlihat lebih konsisten. Tingkat partisipasi politiknya juga lebih tinggi dan lebih setia (pada pilihan politiknya) dalam hal dukungan dibanding pria. 

Perempuan juga dinilai sebagai kelompok yang lebih mudah didekati dan lebih mudah dimobilisasi. Karena mayoritas perempuan di Indonesia available atau ada di rumah, mau bekerja (demi kepentingan politiknya), dan punya waktu teratur. Perempuan yang (bekerja) di luar rumah jumlahnya masih lebih sedikit dibanding yang berada di rumah.    

Sedangkan apa perempuan lantas lebih mudah jadi penyebar hoax, saya rasa untuk soal itu tak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Di sini persoalannya bukan lagi gender. Ini soal keterbatasan masyarakat secara umum terhadap sumber-sumber informasi yang bisa diverifikasi atau untuk mengkonfirmasi/mengecek ulang informasi yang sampai ke mereka.

Kondisi mayoritas masyarakat Indonesia memang baru sampai tahap ini, hanya sebagai penerima informasi. Mayoritas masyarakat kita dari segi tingkat pendidikan SMP ke bawah. Jadi, kemampuan intelektualnya belum sampai ke tingkat menganalisis sumber informasi. Umumnya masih jadi konsumen informasi.  

Problem hoax ini bukan pada ibu-ibu atau kelompok masyarakat yang menerimanya, tapi pada yang memproduksi. Nah, yang memproduksi hoax ini bukan dari kalangan mayoritas masyarakat kita. Pasti dari yang tingkat pendidikannya tinggi, punya kesadaran politik, dan punya kemampuan persuasi. 

Itu pokok masalahnya, bukan pada emak-emaknya. Mereka ini, emak-emak di Karawang itu, dimanfaatkan elit. Karena yang memproduksi informasi--termasuk informasi yang bohong--ya elite, bukan masyarakat biasa.  

Terkait kasus emak-emak di Karawang, yang paling penting bukan menangkap ibu-ibunya, tapi siapa yang memberikan informasi (hoax) itu pada ibu-ibu tersebut? Siapa yang mendorong ibu-ibu melakukan itu? Itu yang lebih penting dikejar. Yang lebih berbahaya justru elit pembuat hoax

Saya tidak percaya ibu-ibu di Karawang melakukan (membuat) dan memberikan informasi (hoax) seperti itu atas inisiatif sendiri, pengetahuan sendiri, atau niat sendiri. Dan problem politik kita juga, orang kecil ditinggalkan elitnya pada akhirnya. Yang punya rencana dan skenario cuci tangan, membiarkan masyarakatnya jadi korban.  

Di kasus ini korbannya dua pihak, masyarakat yang menerima informasi bohong dan ibu-ibu lugu yang didorong untuk menyebarkan informasi palsu itu. Maka, harus digali oleh polisi dan Bawaslu, siapa yang meminta ibu-ibu itu melakukan kampanye door to door dengan konten informasi seperti kita tahu itu. Itu yang paling penting dilacak. Cari siapa yang merekrut ibu-ibu itu. 

Untuk ibu-ibu di Karawang cukup ditunjukkan pada mereka bahwa itu salah. Tetapi mereka tak harus dipenjara. Cukup diberi sanksi moral, misalnya kerja sosial.  (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Cendikiawan Muslim Nahdlatul Ulama (NU), Staf Ahli Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP), Wakil Rektor Bidang Akademik IAILM Suryalaya Tasikmalaya

Pemilih perempuan memang lebih banyak dan dimanfaatkan oleh Capres 02 (Prabowo-Sandi). Tapi sayang sekali mereka melakukan dengan cara tidak elegan. Harusnya kita jadikan pilpres sebagai sarana untuk pendidikan politik yang benar dan transformatif. Bukan justru sebaliknya. Pada akhirnya emak-emak atau ibu-ibu ini juga yang jadi korban.

Artinya, mereka sangat tidak paham terhadap perbuatan yang mereka lakukan (menyebar hoax). Mereka hanya dimobilisasi, dipolitisasi, untuk kepentingan politik sesaat yang transaksional dan pragmatis. Kan kasihan mereka. 

Buat saya, ini kelanjutan yang menimpa Ratna Sarumpaet dan sekarang emak-emak di Karawang. Yakni, ketika mereka terjerat kasus hukum, tidak ada pendampingan dari kubu 02. Ini yang membuat kekhawatiran kita. Jadi, peristiwa ini juga menurut saya lambang matinya akal sehat dalam perpolitikan kita. Kita menyaksikan bagaimana semua cara dilakukan untuk meraih kekuasaan yang sifatnya temporal. 

Persoalan politik memang harus jadi perhatian publik. Menjadi perhatian semua golongan, termasuk emak emak. Tapi tidak dengan cara seperti ini. Ketika Sandiaga Uno datang ke pasar, berdialog dengan emak-emak itu sesuatu yang bagus. Tapi ketika yang dilakukan adalah (menggunakan emak-emak) menyebar hoax, itu harus jadi keprihatinan kita.  

Saya memandang mereka, emak-emak di Karawang ini, hanya jadi korban permainan elit untuk menyebar kampanye hitam. Kalau cara seperti ini terus dilakukan akan membawa hal negatif pada perpolitikan kita, karena apapun dilakukan untuk kepentingan politik elektoral. Elite menghalalkan segala cara. Ini yang kurang ajar sebenarnya. Kita menyaksikan bagaimana emak-emak diindoktrinasi, mereka dijanjikan entah apa untuk kepentingan elite. Ini juga menunjukkan elit kita tak punya cara yang sportif, yang positif, dan imajinasi bagaimana berkompetisi dengan fair.

Yang kasihan kan pada akhirnya emak-emak. Mereka yang jadi korban. Elitnya kan tak tersentuh hukum. Kita tidak punya fakta (hukum) yang bisa menjerat elite tersebut. The king maker-nya tak tersentuh hukum. Namun ini artinya juga menunjukkan elite politik kita tidak gentlemen. (ade) 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Aktivis Mahasiswa, Pelaku Bisnis sekaligus Pemerhati Sosial Budaya Nusantara

Setiap pilihan atas sebuah proses politik yang berlangsung, apapun itu, pasti membutuhkan berbagai prasyarat agar bisa berlangsung dengan cara  seksama. Tatkala ada prasyarat yang tidak terpenuhi, maka bisa dipastikan proses politik yang berlangsung akan mengalami malpraktik.

Demikian pula dengan proses politik pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) yang tengah berlangsung saat ini atas nama demokrasi. Berbagai prasyarat selayaknya juga harus dipenuhi baik dalam ukuran global universal maupun dalam konteks lokalitas tradisional agar tetap terpikul dan memikul naturnya.

Malpraktik demokrasi akhirnya tak terelakkan muncul dalam proses pilpres yang tengah berlangsung akibat diabaikannya prasyarat lokalitas tradisonal untuk dilibatkan sebagai salah satu variabel yang justru akan menguatkan prasyarat universalitas dari demokrasi.

Infrastruktur politik secara kelembagaan di tingkat lokal tradisional sebagai konsekuensi dari implementasi amanat sila keempat dari Pancasila sebagai falsafah dasar perikehidupan bertanah air, berbangsa dan bernegara tidak hadir untuk memastikan proses permusyawaratan dan perwakilan berjalan dengan cara seksama dalam hikmat kebijaksanaan yang berorientasi kerakyatan.

Walhasil, proses politik hanya mendasarkan pada ukuran demokrasi secara liberal dalam standar kepentingan global universal yang tunduk pada hukum ekonomi pasar. Peristiwa yang menimpa tiga emak-emak di Karawang, Jawa Barat yang ditangkap polisi karena menyebar hoax terkait pilpres hanyalah fenomena puncak gunung es sekaligus anggukan kepala dari terjadinya proses malpraktik demokrasi yang cacat sejak dari kandungan Reformasi ‘98.

Proses amandemen UUD ’45 yang telah berlangsung sebanyak empat kali atas nama reformasi justru telah merusak janin demokrasi yang akhirnya terlahir dengan cacat bawaan semenjak dari kandungan. Keterlibatan rakyat tidak lebih sebatas proses mobokrasi di mana rakyat dimobilisasi tanpa proses edukasi politik yang berbasis pada nilai nilai Pancasila.

Bagi elite politik, rakyat tidak lebih hanya obyek politik yang boleh dieksploitasi sesuka hati demi memenangkan kekuasaan dengan segala cara atas nama daulat rakyat. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik

Emak-emak di Karawang adalah korban. Kasihan mereka. Sebenarnya, emak-emak di kubu Prabowo dan kubu Jokowi itu sama. Mereka militan. Mereka ingin membela apa yang mereka yakini. Terkait emak-emak di kubu Prabowo, mereka mungkin panik karena secara survei jagoan mereka tak menggembirakan (perolehan suaranya). Sehingga mereka melakukan banyak cara, supaya Prabowo Subianto menang.

Cuma caranya ini jadi kebablasan. Atau mungkin juga ada perintah dari yang di atas mereka untuk menggunakan segala cara, tapi mungkin tak disebutkan caranya seperti apa. Sehingga ketika mereka di lapangan, mereka berinovasi dengan cara mereka sendiri yang mereka yakini benar. Ini yang kemudian  saya kasihan pada emak-emak ini. Mereka terjebak dalam permainan politik dan jadi korban.    

Hoax mereka ini adalah hasil inovasi mereka berdasar dari apa yang diketahui soal Jokowi, terlepas dari mereka tahu itu benar atau tidak. Buat mereka itulah cara untuk melakukan propaganda supaya menang. Ini salah, memang. Namun, permasalahannya ada di kubu BPN (Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sendiri. Mereka tidak memberikan doktrin kepada relawan-relawaannya untuk bermain dengan cara-cara yang elegan, bukan dengan cara menyebar hoax.

Masalahnya, orang BPN sendiri ada yang melakukan hal sama. Contohnya Ratna Sarumpaet. Jadi, mereka (emak-emak) ini belajar dari induknya sendiri. Mereka pikir, "Induknya begitu, berarti gue boleh begitu." 

Elit partainya tidak menyuruh secara langsung (menyebarkan hoax), mungkin iya. Tetapi mereka mengajari relawannya hal yang sama dengan yang mereka lakukan. Coba lihat twit-nya kelompok mereka. Pasti selalu bicara yang menjelek-jelekkan Jokowi. Narasi-narasi dangkal yang mereka buat lalu mempengaruhi pendukung mereka.  

Polisi sudah benar menangkap emak-emak ini. Bawaslu juga benar tak bisa bertindak karena emak-emak ini bukan bagian BPN. Persis bila saya misalnya melakukan fitnah, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf lepas tangan karena saya bukan bagian mereka. Saya sekadar relawan. 

Kepolisian melihat ini bukan sebagai masalah pemilu, tapi masalah fitnah. Emak-emak ini ditangkap bukan karena ia melanggar peraturan kampanye pemilu, bukan itu. Tapi karena dia melakukan fitnah terhadap presiden.  

Pelajaran dari kasus emak-emak ini, telah banyak yang tersangkut masalah hukum soal hoax dan fitnah. Kebanyakan terjadi pada pendukung Prabowo, dibanding pendukung Jokowi. Seharusnya para pendukung Prabowo ini belajar bahwa tidak elok bermain kampanye seperti ini. Bila pendukung Jokowi ingin bermain kampanye hitam, serang saja anaknya Prabowo. Itu akan membuat narasi soal LGBT juga ada di sana. Tapi kan tidak. Mereka (pendukung Jokowi) terlalu santun untuk ikut mengangkat isu itu. Jadi, urusan anak (keluarga) ya, anak. Negara ya, negara. 

Perkara ini juga menunjukkan kepolisian kita sudah sangat siap menangkal hoax. Dengan begini kita bisa merasa aman karena penyebaran hoax bisa diatasi dengan cepat. Polisi kita tidak seperti tahun 2014 yang masih gagap dan gamang dengan situasi yang terjadi. Artinya, kekhawatiran negara kita akan beransib seperti Suriah atau negara Timur Tengah lain yang akan hancur karena hoax tidak beralasan. (ade)  

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pajak lebih Besar untuk Investasi Tidak Produktif             Semua Program Pengentasan Kesenjangan Harus dikaji Ulang             Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi