Dokter Bejibun di Kota, Langka di Daerah
berita
Humaniora

Sumber Foto: merdeka.com

03 January 2018 17:00
Tidak perlu jauh-jauh untuk melihat ketimpangan pusat dan daerah dari segi tenaga kesehatan. Tengok saja ke pulau seberang laut di sebelah utara Jakarta: Kepulauan Seribu.

Jarak Jakarta dengan Kepulauan Seribu hanya sekitar 50 kilometer. Wilayah itu malah masih termasuk Kotamadya Jakarta Utara. Meski begitu, sementara di Jakarta jumlah dokter spesialis kebidanan bisa mencapai seribu dokter, tak ada satu pun dokter kebidanan di Kepulauan Seribu. 

Data lain mengungkapkan, jumlah dokter spesialis di perkotaan pada 2016 mencapai 47.530 dokter, sedangkan di pedesaan hanya 545 dokter. Adapun jumlah dokter umum di perkotaan mencapai 39.954 dokter, sedangkan di pedesaan sebanyak 1.093 dokter. Di lain pihak, sebanyak 155.000 posisi tenaga kesehatan di tingkat puskesmas tak terisi. 

Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek mengatakan, berdasar data kementeriannya terjadi ketimpangan SDMK (sumber daya manusia kesehatan) di perkotaan dan pedesaan. Ada 12.555 dokter gigi di perkotaan, dibandingkan sebanyak 195 dokter gigi di pedesaan. Ada 217.724 tenaga perawat tersebar di perkotaan, sementara di desa-desa hanya ada 6.311 orang. Berikutnya, jumlah bidan di perkotaan sebanyak 106.628 orang, sedangkan di pedesaan sebanyak 5.268 orang.   

Fakta di atas menunjukkan, tenaga kesehatan kita, mulai dari dokter, bidan hingga perawat bergerombol di kota. Mereka enggan ke daerah. Kenapa kebanyakan tenaga kesehatan enggan mengabdi di daerah? Apakah karena faktor ekonomi dan kenyamanan hidup yang ditawarkan kota?

Ya, tidak bisa dipungkiri, hidup di kota serba enak dan nyaman. Mau apa saja tersedia dan bisa didapat dengan mudah. Namun, bukankah pengabdian sebagai tenaga kesehatan tak hanya memikirkan kesenangan pribadi?  
  
Pemerintah punya program Nusantara Sehat untuk memeratakan akses pelayanan kesehatan di pedesaan. Konon, gaji yang ditawarkan bagi dokter dan tenaga kesehatan lain yang ikut program ini cukup tinggi. Namun faktanya, kenapa ketimpangan SDMK masih tersaji? Apakah angka yang ditawarkan kurang seksi bagi dokter dan perawat generasi milenial?  

Sesungguhnya, yang sering dikeluhkan dokter atau perawat yang bertugas di daerah adalah minimnya fasilitas dan infrastruktur yang menunjang kerja mereka. Selain dokter, pasokan alat kesehatan dan obat-obatan pun sering seret. Di Papua ada puskesmas, tapi dokter dan obat tak ada. 

Penyebab lain bisa jadi lebih filosofis dan serius. Mungkin sekali generasi milenial yang memilih jadi dokter, perawat atau bidan saat ini pada dasarnya terbiasa hidup enak dan nyaman di kota. Hal ini bikin mereka ogah mengabdi di daerah terpencil yang tak ada sinyal handphone atau wifi. Mungkinkah itu yang terjadi?  

Bila iya, maka sebaiknya berdayakan orang desa jadi tenaga kesehatan. Mungkin sekali toh mendidik calon-calon dokter, perawat, atau bidan dari desa dan bila telah lulus mengabdi di desa mereka masing-masing? 

Tapi masalahnya, bagaimana mendidik calon dokter bila dari segi pendidikan pun masih terjadi ketimpangan pusat dan daerah? Dan bagaimana pula bila anak daerah yang telah jadi dokter ogah pula mengabdi di daerahnya? Alamak, celaka dua belas itu namanya. 

Apa pendapat Anda? Watyutink? (ade)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua KIDI Periode 2014-2017 dan Pengurus ARSADA Pusat

Pemerintah saat ini tidak punya kebijakan khusus yang bisa memaksa dokter untuk ditempatkan di daerah. Dulu, pada zaman saya, ada namanya inpres. Dokter mau nggak mau wajib ke seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Papua. Saya sendiri dulu ditempatkan di daerah yang butuh 14 jam naik kapal dari Pontianak, ke pulau di Selat Karimata. 

Walaupun sekarang sudah ada instrumen-instrumen yang dipakai untuk melakukan penempatan dokter. Di antaranya satu, untuk dokter spesialis. Lima dokter spesialis besar, yaitu, untuk penyakit dalam, obgyn (kandungan dan kebidanan), anak dan anestesi, harus mengikuti program wajib kerja dokter spesialis. Itu pun waktunya terbatas, cuma satu tahun. Untuk dokter umum pemerintah punya Nusantara Sehat. Tapi itu nggak maksimal, karena terus terang saja, salary-nya nggak terlalu tinggi. Lebih kurang Rp 11 jutaan. Menurut saya sepantasnya dokter itu antara Rp 17,5-Rp 22,5 juta. Bila (sejumlah itu) mungkin akan ada daya tarik. 

Karena selama ini pemda kurang care pada dokter di daerah. Harusnya pemerintah daerah memberikan insentif pada dokter yang ditempatkan di daerahnya. Sekarang sudah mulai ada, misalnya, untuk dokter spesialis pemda harus memberi insentif juga. Tapi untuk dokter umum ada, namun belum maksimal. Lalu ada lagi taksus, penempatan tenaga khusus, untuk dokter umum. Kalau Nusantara Sehat rombongan, ada dokter, ada perawat. Yang ini hanya untuk dokter umum. Tapi salary-nya masih rendah. Juga ada dokter internship. Itu (jumlahnya) lumayan sebenarnya dari Sabang sampai Merauke. Tahun 2017 saja sudah menempatkan 9.864 dokter umum di seluruh wilayah Indonesia. Memang dokter internship tidak boleh ditempatkan di daerah terpencil, karena itu jalurnya lewat sarana pendidikan.

Jujur saja, dokter sekarang merasa setelah mengeluarkan biaya untuk pendidikan yang cukup tinggi dan lama, setiap hendak ke daerah mereka menghitung salary. Tapi ada memang daerah yang sudah memberi salary cukup tinggi, misalnya di Sangir Talaud, Sulawesi Utara. Di sana ditawarkan gaji untuk dokter spesialis Rp 45 juta. Tapi kok daya tariknya masih rendah? Di Biak, Maumere atau Merauke pendapatan dokter spesialis juga cukup tinggi. Tapi dua-tiga tahun mereka minta pindah. Penyebabnya karena infrastruktur daerah serta mereka juga memikirkan masa depan anak-anaknya.   

Yang jelas, dokter sekarang sangat memperhatikan, saya dapat apa kalau ditempatkan di daerah? Solusinya ini lalu tergantung dari terobosan Kementerian Kesehatan. Kalau Kemenkes bisa menempatkan dokter di daerah terpencil selama dua tahun, lalu setelah bertugas mereka diprioritaskan untuk disekolahkan lagi. Saya yakin berebut yang ingin ikut program itu. Selama ini pendidikan spesialis masih terbatas. Belum ada peningkatan. 

Jumlah spesialis kurang, lalu pendistribusian tenaga mereka pun kurang. Akhirnya yang terjadi ketimpangan yang luar biasa. Di Jakarta sudah kelebihan dokter sebanyak 45 persen dari jumlah standar. Jawa Timur jumlahnya sudah hampir (kelebihan). Jawa Tengah justru kekurangan (dokter). Kalau dibandingkan dengan Papua sana lebih jomplang lagi (jumlahnya). 

Kalau kita hitung-hitung di Indonesia bagian barat itu ada 92 ribu dokter umum, sedangkan di bagian timur hanya ada 1.472 dokter umum. Padahal wilayahnya jauh (lebih luas) Indonesia timur. Indonesia bagian tengah lumayan, ada 1.569 dokter. Selama tidak ada kebijakan khusus yang bisa merangsang dokter mau bertugas di daerah, ya seperti ini kondisinya. (ade)   

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sekretaris Badan Data dan Informasi Pengurus Besar IDI

Pertama, jumlah dokter di Indonesia sudah mencapai 150 ribu lebih.

Kedua, persentase dokter yang bekerja di desa dengan di kota, lebih banyak dokter yang bekerja di kota.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Yang pertama, dokter perlu ditempatkan bekerja sesuai dengan sarana dan pra-sarana yang ada. Misalkan tentara, ketika ia bertugas tapi tak dibekali persenjataan yang menunjang, otomatis ia akan berusaha mencari logistik atau tempat yang bisa memenuhi keperluan untuk menunjang pekerjaannya. Misalnya, ada dokter ahli radiologi. Ketika sekolah ia belajar rontgen, CT-scan, MRI, USG abdomen dan macam-macam, tapi ternyata di tempat ia bertugas tak ada peralatan-peralatan tersebut.

Apa yang akan terjadi bila seperti itu? Dokter akan mencari (tempat yang sarananya lengkap). Bila tak ada peralatan, dokter akan bilang, "Bagaimana ini, saya mau bantu (mengobati) orang tapi nggak bisa (karena peralatan tak ada/tak memadai)." Itu gregetnya disitu. Secara keilmuan ia dituntut (berkontribusi) banyak, tapi fakta di lapangan tidak menunjang pekerjaannya.

Di sekolah kami belajar ratusan bahkan ribuan penyakit, tapi begitu di tempatkan di suatu (daerah) obat-obatnya tak tersedia. Obatnya bisa sudah kadaluarsa, atau memang tak ada, atau tak ada jaminan kesehatan.

Saya tidak tahu sudah ada berapa dokter yang ikut program Nusantara Sehat.

Insentif untuk Nusantara Sehat memangnya berapa? kalau misalnya datanya seperti itu (wartawan Watyutink menyebut dokter Nusantara Sehat digaji Rp 11 jutaan per bulan--red), kita harus tahu perbandingannya (dengan gaji dokter di kota). Dan kita harus tahu, dokter-dokter sekarang generasi milenial. Mereka dokter yang punya informasi terbuka dan punya opsi ke lebih banyak tempat untuk bekerja. Kalau ia disodorkan dengan angka Rp 11 juta ia akan tanya, "Apa yang harus saya tempuh untuk dapat Rp 11 juta itu?"

Jadi, kita harus tahu psikologi mereka. Setahu saya, dengan bekerja di kota, ia bisa mendapatkan penghasilan yang relatif sama besarannya. Dan ini pun tidak melulu soal insentif. Mengenai (penempatan) dokter, lagi-lagi soal fasilitas penunjang (pekerjaan) dia.

Seorang dokter yang hendak ditempatkan di suatu daerah, pasti akan bertanya pada dokter senior atau sejawat lain yang punya informasi tentang tempat itu: Bagaimana keadaan di sana? Obat-obatannya bagaimana? Peralatannya bagaimana? Lengkap atau tidak?

Baru-baru ini kami dapat laporan ada kasus bullying terhadap dokter. Dan itu bukan cuma satu-dua kasus. Hal itu juga jadi satu faktor dokter datang ke suatu daerah. Ketika ia mendapat informasi suatu daerah aman dan nyaman dari dokter lain, hal itu jadi referensi.

Sekarang, kalau ditanya ke anak SMA, yang bercita-cita jadi dokter sudah mulai berkurang. Karena mereka melihat betapa kerasnya kerja jadi dokter, bekerja 24 jam dan tujuh hari seminggu. Dan pendapatannya tak jauh beda dengan profesional lain yang kerja delapan jam dengan lima hari kerja seminggu. Menurut saya, mungkin di beberapa tempat tawaran jadi CPNS (calon pegawai negeri sipil) bila ikut program dokter di daerah masih berdaya jual, tapi anak-anak sekarang lebih tertarik bila ditawari kesempatan melanjutkan sekolah lagi. Sekarang sebagian besar orang berlomba jadi yang termasyhur di bidangnya. Generasi milenial ini jikalau ditawari ambil S2 atau pendidikan ahli, saya pikir masih lebih memikat dibandingkan tawaran sebagai PNS saja. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Eko Listiyanto

Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

FOLLOW US

Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas