Dilema Dunia Pendidikan Kita
berita
Humaniora
20 August 2017 00:00
Penulis
Soal pendidikan, terang-benderang konstitusi menggariskan: Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, setiap warga negara wajib membiayai pendidikan dasar. Program wajib belajar dalam Nawacita Jokowi menjadi 12 tahun, menggantikan program wajib belajar 9 tahun.  Faktanya, itu hanya retorika.

Hasil penelitian Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) pada Maret 2017 atas 20 kota/kabupaten menunjukkan alokasi APBD di banyak daerah belum mencapai 20 persen. Pantas saja pemerataan standar penyelenggaraan pendidikan nasional  susah digapai. Dengan kondisi ini, wajar jika standar UN yang ditetapkan oleh pusat saban tahun memicu perdebatan karena mutu pendidikan tiap daerah tidak sama.   

Alhasil mutu hasil pendidikan berbeda-beda di tiap daerah. Daerah yang anggaran pendidikan 20 persen lebih, seperti DKI Jakarta, akan menghasilkan kualitas siswa berbeda dengan daerah yang hanya menganggarkan 10 persen untuk pendidikan.

Itu dari segi anggaran. Bicara kompetensi guru, sudah rahasia umum bahwa kualitas mayoritas guru di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Tuntutan sertifikasi guru yang berkorelasi dengan tunjangan kesejahteraan mendorong mereka menggunakan berbagai cara untuk memanipulasi data kompetensi dan mementingkan administrasi sekolah demi memenuhi standar penilaian pusat.

Fakta di lapangan juga menunjukkan, orang miskin susah mendapat pendidikan layak. Fasilitas pendidikan yang bagus, mulai tenaga guru hingga perangkat belajar-mengajar, hanya tersedia bagi golongan berduit. Artinya, pendidikan yang memberi hak sama pada setiap warga negara belum terwujud. Tujuan pendidikan sebagai jalan keluar dari lingkaran kemiskinan tak tercapai.

Kenapa sulit memeratakan kualitas pendidikan dari Sabang sampai Merauke? Salah di mana? Kenapa amanat UUD soal anggaran pendidikan sulit diwujudkan? Apa pendidikan telah sedemikian kapitalistis? Kenapa setelah 72 tahun merdeka, kenapa keberpihakan untuk mencerdaskan anak bangsa masih retorika? Beberapa waktu lalu program “Indonesia Mengajar” yang merekrut anak muda terbaik untuk mengajar di wilayah terpencil mendapat respons positif publik. Dengan anggaran pendidikan 20 persen APBN, pemerintah niscaya mampu melanjutkan gagasan keren itu dengan skala lebih besar. Tinggal  kemauan politik. 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ade)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Guru Besar Universitas Negeri Malang/Deputi II UKP Pancasila

Tantangan bangsa Indonesia dalam mencerdaskan anak bangsa memang kompleks. Dan kita juga harus jujur, ”Indonesia Mengajar” itu baik sebagai bentuk partisipasi publik mencerdaskan masyarakat di daerah pinggiran.

Tetapi Kemendikbud yang dulu mencakup perguruan tinggi sebelum ada Kemenristekdikti  juga mengadakan program SM3T (Sarjana Mengajar di Daerah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan) hingga sekarang. Sudah ribuan sarjana pendidikan dikirim ke daerah pinggiran selama 1 tahun. Hasilnya cukup positif dalam menstimulasi dan memotivasi pendidikan di daerah tertinggal.

Tentu untuk menghasilkan proses dan hasil pendidikan yang berkualitas diperlukan kebijakan dan pendekatan yang komprehensif.

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa harus dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan dan tujuan pendidikan nasional.

Sumber daya manusia, baik sebagai manager pendidikan maupun pendidik, perlu difasilitasi secara transparan, berkelanjutan, dan bertanggungjawab. Di beberapa wilayah, pemilihan kepala dinas hingga kepala sekolah cenderung mengandalkan aspek primordial dan atau pertimbangan politik praktis jangka pendek. Mereka yang berintegritas dan kompetensi bagus sering dikalahkan oleh mereka yang berjejaring dengan kekuasaan di daerahnya. Akibatnya terjadi suatu paradoks, pendidikan yang berusaha mengembangkan budaya meritokrasi dengan menghargai prestasi justru terbelenggu oleh primordialisme.

Apalagi dengan posisi guru pegawai negeri sebagai pegawai daerah menjadikan mutasi guru tidak dapat dikendalikan pemerintah pusat. Konsekuensinya pemerataan kualitas dan distribusi pendidik menjadi sulit diwujudkan.

Namun kita harus tetap optimistis. Mengacu perjuangan para pendiri bangsa, tantangan mencerdaskan bangsa itu telah menjadi komitmen bersama. Hanya dalam alam merdeka itulah bangsa Indonesia dapat memerdekakan rakyatnya.

Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan RI ke-72, mari kita renungkan bersama untuk mendorong pendidikan lebih berkualitas dan merata. Pendidikan diusahakan sebagai sarana koensientisasi, penyadaran sebagai pribadi yang mandiri dan dinamis.

Pendidikan dasar lebih disorientasikan pada pembentukan karakter subyek didik yang Pancasilais. Pendidikan menengah mulai dikembangkan kompetensi ilmu dan teknologi dasar sehingga subyek didik dapat memilih untuk segera bekerja atau mengembangkan diri di perguruan tinggi.

Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang visioner perlu menjadi perhatian utama. Setiap peradaban modern selalu berbasis pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang visioner. Ini memerlukan kebijakan pendidikan yang jelas dan terarah sesuai visi misi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengambil kebijakan pendidikan tinggi tidak harus terlena dengan sistem perankingan yang tidak memberikan kontribusi riil bagi pencapaian tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

Fasilitasi kegiatan yang mendorong terbentuknya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan juga menjadi sangat mendesak. Regulasi dan birokratisasi pendidikan yang menghambat proses peningkatan kualitas dan pemerataan harus segera ditinggalkan. Pendidik terus didorong menjadi pebelajar sejati yaitu pribadi yang terus belajar dan memperbaharui kompetensi sesuai dengan kebutuhan zaman.

Hanya di tangan guru guru yang memiliki gairah belajar lah siswa dan atau mahasiswa bergairah belajar dan mengembangkan diri secara maksimal. (dpy)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Jaringan Anak Nusantara (JARANAN), Konsultan Keayahbundaan dan Perlindungan Anak.

Problem pokok di sektor pendidikan hingga saat ini, di antaranya, tidak meratanya kualitas dan fasilitas pendidikan antardaerah, alokasi APBD pendidikan yang belum sesuai ketentuan, dan persebaran guru berkualitas yang belum merata. Keruwetan ini ditambah dengan kurikulum yang berubah-ubah, bahkan saat ini berlaku kurikulum K13 dan KTSP 2006.

Tak kalah penting adalah persoalan paradigma pendidikan kita yang makin mengarah ke komoditifikasi pendidikan dan kapitalisasi dunia pendidikan. Ini bermuara pada mahalnya biaya pendidikan berkualitas, terutama pendidikan tinggi.

Beragam problem ini seakan mengkonfirmasi ketidakmampuan para perancang kebijakan dan penyelenggara pendidikan dalam merumuskan dan melaksanakan pembukaan UUD 1945 dan Pasal 31 UUD 1946. Disadari atau tidak, kecenderungan yang berlangsung ini melaju ke arah SDM generasi masa depan bangsa yang timpang antardaerah. Hal yang sangat berbahaya dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di level visi dan rencana, kampanye Jokowi-JK mengenai 10 prioritas utama pendidikan berkarakter , cukup bisa diandalkan sebagai pembenahan atas apa yang berlangsung sebelumnya.  Tetapi sampai hampir 3 tahun berkuasa, jurang disparitas pendidikan tetap menganga. Silakan teliti, mana saja dari 10 prioritas utama sektor pendidikan yang berjalan baik dan nyata greget pelaksanaannya. Jika ada, yang mana?

Jika praktik penyelenggaraan pendidikan yang sebelumnya diantitesiskan oleh pemerintahah Jokowi ternyata tetap berlangsung mapan, mungkin kualifikasi janji politik tersebut sudah “turun pangkat” dari  prioritas utama menjadi belum prioritas utama!

Menurut saya, pergeseran keurgensian sektor pendidikan lantaran histeria ambisius untuk menggenjot pembangunan infrastruktur fisik yang menggerus banyak anggaran plus menumpuk utang. Jika hipotesis saya ini benar, bukan tak mungkin nantinya tercipta generasi penerus yang kerontang jiwanya.

Pemerintahan Jokowi harus terus diingatkan atas janji politik di sektor pendidikan. Jangan sampai soal pendidikan justru berkontribusi pada bertambahnya rapor merahnya di mata masyarakat. Sesuatu yang harus dihindari di tengah hasrat mencalonkan kembali sebagai presiden pada 2019. 

Harus pula diingatkan bahwa pembangunan infrastruktur fisik mesti seiring dengan pembangunan “infrastruktur jiwa” bagi generasi masa depan bangsa. Pembangunan infrastruktur jiwa bisa dilakukan dengan: mendekonstruksi paradigma pendidikan dari praktik komoditifikasi dan kapitalisasi ke paradigma pendidikan yang sesuai konstitusi.

Menata sistem ke proses pembelajaran yang meluhurkan dan berpusat pada peserta didik. Pemerintah juga harus memastikan meratanya kualitas pendidikan yang ditopang kemampuan para guru menerapkan beragam metode pengajaran guna melejitkan potensi kemampuan peserta didik, dan menihilkan angka kekerasan di sekolah. 

Ketiga, kurikulum yang lebih simpel, menyenangkan, dan mendalam agar siswa tidak dibebani banyak mata pelajaran yang justru membuat stres. Keempat, menyinergikan proses dan metode pendidikan antara di sekolah dengan di rumah.

Paling penting  adalah merevitalisasi lembaga pendidikan pencetak tenaga guru andal yang menjadi sumber rekruitmen para guru berkualilitas. 

Proses pendidikan di kampus IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan), yang sangat kuat dalam muatan pedagogi, malah lenyap seiring reformasi dan semakin menguatnya komoditifikasi dan kapitalisasi sektor pendidikan. Miris. (jim)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Eko Listiyanto

Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

FOLLOW US

Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas