Demam Berdarah, Bencana Musiman Khas Indonesia
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 30 January 2019 19:00
Ancaman penyakit demam berdarah yang disebabkan virus Dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus, di Indonesia masih sangat tinggi. Pasalnya, Indonesia meripakan negara yang beriklim tropis dan menjadi habitat nyamuk. Angka kematian yang disebabkan oleh demam darah juga sama tingginya. Biasanya, penyakit demam berdarah akan mewabah di musim penghujan.

Menurut World Health Organization (WHO), demam berdarah masih menjadi ancaman terbesar bagi kesehatan, karena dapat berujung pada kematian. Berdasarkan data yang dirilis, 40 persen populasi berisiko terkena demam berdarah, dan dapat membunuh 20 persennya. Pertanyaannya, mengapa demam berdarah terus mewabah setiap pergantian musim di Indonesia?

Tak hanya itu, di tahun 2016 lalu, Badan Kesehatan Dunia tersebut juga merilis data bahwa hampir 390 juta orang terinfeksi virus dengue setiap tahunnya. Sementara Indonesia sendiri merupakan negara negara ke-2 dengan kasus DBD terbesar diantara 30 negara di wilayah endemis. Bahkan hingga saat ini, angka kematian atau orang-orang yang terinfeksi di Indonesia masih tinggi. 

Melihat kondisi tersebut, apakah gerakan mencegah demam berdarah di Indonesia belum efektif? Padahal sejak tahun 2015, gerakan "1 Rumah 1 Jumantik" telah digaungkan oleh Kementerian Indonesia melalui dinas-dinas kesehatan di seluruh Indonesia. Lantas, apa yang menjadi penghambat tidak efektifnya gerakan tersebut dalam memberantas demam berdarah? 

Saat ini, ada beberapa kota yang rawan akan demam berdarah. Khususnya kota di jabodetabek yang memang rawan terhadap penyakit DBD. Pemerintah DKI Jakarta sendiri saat ini telah menetapkan status waspada. Hal itu dikarenakan tingkat kelembaban udara di Jakarta diperkirakan mencapai 80 persen.

Sedangkan di beberapa wilayah lainnya seperti kota Depok, saat ini telah berstatus siaga. Pasalnya, menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, DBD telah menyerang hampir di seluruh kelurahan. Bahkan pasien yang saat ini tengah dirawat di RSUD jumlahnya mencapai 314 orang. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sehelumnya.

Kemudian di Kota Bogor, Kepala Bidang Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor mecatat bahwa 15 dari 40 kecamatan telah terserang virus dongue. Jumlah terbanyak berada di kabupaten Cibinong yang mencapai 34 kasus.

Lalu, Wali Kota Tangerang Selatan juga telah menyatakan bahwa ada sekitar 141 warganya saat ini yang terkena demam berdarah. Dan, sebagian besar dari mereka telah dirawat di RSUD Tangerang Selatan. Apakah mewabahnya demam berdarah dikarenakan oleh pola hidup masyarakat yang kurang bersih?

Pada dasarnya, jumlah tersebut berpotensi mengalami pelonjakan karena faktor cuaca. Tapi mengapa hingga saat ini tingginya angka pasien DBD belum membuat pemerintah belum menentukan kasus tersebut sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB)? Apakah pemerintah takut akan membuat kepanikan di tengah masyarakat?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua Dewan Penasehat MKEK IDI, Dekan FK UPN

Pada dasarnya kasus demam berdarah sudah jelas pasti akan datang di setiap musim penghujan. Namun jika ditanya mengapa kasus demam berdarah masing selalu terjadi, hal itu dapat dilihat dari skala yang besar. Dalam skala besar, kebijakan mengenai kesehatan ada di pemerintah daerah. Pasalnya, Menteri Kesehatan telah melimpahkan masalah itu ke pemerintah daerah, termasuk memberikan deadline.

Tetapi yang menjadi masalah saat ini adalah implementasi program pemerintah untuk mencegah demam berdarah masih tidak jelas. Padahal sebenarnya program ini sangat sederhana, karena hanya mengenai persoalan preventif. Pertanyaannya, dimana anggaran Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)? 

Selama ditenggarai bahwa di setiap Provinsi, anggaran untuk UKM pasti lebih kecil dibanding anggaran untuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP). Padahal UKM ini merupakan ujung tombak, karena masalah-masalah kesehatan yang ada di Indonesia, seperti demam berdarah berkaitan dengan persoalan lingkungan dan perilaku. Kalau saja air di selokan mengalir, dan tidak ada air menggenang, maka nyamuk demam berdarah pasti tidak akan berkembang biak.

Apabila perilaku masyarakat yang biasa membuang sampah sembarangan atau membiarkan air menggenang di sekitar rumah dapat dikendalikan, sebagaimana yang telah direkomendasikan oleh Menteri Kesehatan, maka penyakit demam berdarah pasti dapat dicegah. Namun, apakah pemerintah daerah memonitor dan bertanggungjawab menjalankan program tersebut? Tentu saja tidak.

Karena anggaran UKM untuk melakukan pencegahan DBD sangat kecil, sehingga yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah atau dinas kesehatan setempat adalah anggaran untuk UKP yang besar dan bisa digunakan untuk membeli alat-alat kesehatan yang harganya mahal. 

Jadi dapat dikatakan bahwa upaya pencegahan ini bukan merupakan hal yang seksi bagi para pengelola. Terutama bagi pengelola yang berada di kantor wali kota atau kantor gubernur. Karena yang selama ini mereka prioritaskan adalah anggaran UKP yang jauh lebih besar. Jika demikian, kasus DBD di setiap daerah tidak akan pernah selesai.

Bukan salah pemerintah pusat jika kasus DBD masih terus terjadi, karena selama ini deadline nasional masih selalu ada. Namun permasalahannya, dalam kampanye setiap bupati rencana yang selalu dicanangkan adalah terkait UKP, seperti memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat tidak mampu dan sebagainya. Sementara untuk mencegah penyakit DBD tak pernah ada.

Jadi paradigma para pemimpin daerah ini harus dibalik. Upaya Kesehatan Masyarakat, atau upaya yang bersifat preventif, seharusnya lebih diutamakan. Bahkan anggaran untuk UKM pada dasarnya lebih efisien dibanding anggaran UKP. Seharusnya masalah dalam kesehatan yang harus diselesaikan lebih dulu adalah soal pencegahan, bukan pengobatan.

Sehingga dalam hal ini, kesalahan ada pada kebijakan pemerintah yang salah dalam memprioritaskan anggaran. Karena UKM merupakan kesehatan dasar yang harus diutamakan. Maka dengan begitu, kasus DBD akan terus berulang setiap tahunnya. Dan, program "1 Rumah 1 Jumantik" juga tidak pernah berjalan karena tidak ada yang memonitor. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sekretaris Badan Data dan Informasi Pengurus Besar IDI

Kasus demam berdarah di Indonesia memang hingga saat ini masih terus terjadi. Hal itu dikarenakan kita sebagai masyarakat saat ini secara tidak langsung memang menyediakan tempat untuk nyamuk berkembang biak. Selama ini masyarakat kerap membiarkan air yang tergenang, di pot dan sebagainya. 

Sehingga dengan kebiasaan masyarakat yang seperti itu, tanpa kita sadari telah menyediakan tempat untuk nyamuk tinggal dan terus berkembang biak. Jika demikian, maka kasus demam berdarah setiap tahunnya akan terus berulang setiap tahun, bahkan berpotensi meningkat.

Hal tersebur pada dasarnya bukan karena pola hidup masyarakat, namun lebih tepatnya karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk mencegah penyakit demam berdarah yang mematikan. Mungkin karena selama ini masyarakat di sibukkan dengan pekerjaan dan sebagainya, sehingga melupakan hal itu.

Sementara terkait gerakan "1 Rumah 1 Jumantik" yang telah digaungkan oleh Kementerian Kesehatan, harus kembali ditanyakan kepada pemerintah apakah selama ini sudah berjalan dengan baik dan efektif. Karena harus data daerah mana saja yang sudah berhasil dibina dengan baik untuk mencegah penyakit itu.

Sebenarnya dalam kasus ini, memang masyarakat membutuhkan kesadaran pribadi. Oleh sebab itu, memang dibutuhkan seorang tokoh masyarakat untuk mengajak warganya agar menjalankan program pencegahan demam berdarah. Tak hanya itu, tokoh politik dan pemerintah daerah juga harus turut berperan dalam memberikan contoh yang baik. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI