Darurat Sepakbola Nasional, Apa Solusinya?
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 21 February 2019 15:30
Watyutink.com - Saat Edy Rachmayadi mengundurkan diri sebagai Ketua Umum PSSI pada 20 Januari kemarin, kita mengira angin segar baru saja menghampiri jagat persepakbolaan kita. Sebuah kerikil akhirnya tercabut. 

Namun, di saat bersamaan kita juga sadar Edy hanya sebuah kerikil yang menancap di tengah borok besar persepakbolaan kita. Masih banyak kerikil lain. 

Pekan kemarin satu lagi kerikil dicabut paksa. Wakil Ketua Umum PSSI Joko Dryono, yang menggantikan posisi Edy, ditetapkan sebagai tersangka oleh Satuan Tugas Mafiabola Mabes Polri. Kejahatannya, Jokdri, demikian ia biasa disapa, diduga melakukan perusakan dokumen. 

Hingga kini, polisi belum menyentuh soal dokumen yang dirusak. Masyarakat menanti dengan was-was, apakah dokumen itu terkait pengaturan pertandingan (match fixing) di Liga 1, liga tertinggi sepakbola tanah air? Jika iya, sungguh betapa tercorengnya sepakbola kita. 

Yang jelas, kini PSSI ditinggal ketuanya dan yang menjadi penggantinya terancam masuk bui. Petinggi PSSI sepakat kongres luar biasa (KLB) harus digelar untuk memecahkann kebuntuan organisasi. 

Tinggal waktunya masih ditimbang-timbang, sebelum pemilu atau pasca-pemilu April nanti. Namun, benarkah KLB hanya satu-satunya solusi mengatasi krisis gawat darurat persepakbolaan kita? Jika kondisinya sudah gawat, kenapa pula harus menunggu pemilu usai? 

Seiring Jokdri ditetapkan sebagai tersangka, direksi PT Liga Indonesia, sebagai penyelenggara Liga Divisi 1, serempak mengundurkan diri. Kevakuman PT Liga ini meninggalkan problem lain: ketidakpastian liga akan berlangsung sesuai jadwal bulan Mei nanti atau tidak. Masalahnya, di tengah rendahnya kepercayaan publik pada liga sepakbola menyusul pengungkapan praktik pengaturan skor, masihkah ada perusahaan yang bersedia mensponsori liga?

Sponsor, penonton di stadion beserta hak siar TV jadi pemasukan utama klub. Tanpa liga klub tak dapat pemasukan buat gaji pemain dan pelatih. Alih-alih pakai kaus tim dengan logo Gojek sambil giring bola, pemain akan pakai jaket Gojek sambil bawa penumpang pakai motor. Hal itukah yang ingin kita saksikan menimpa pemain bola kita?

Krisis yang menimpa persepakbolaan kita mirip yang terjadi di FIFA pada 2016 silam. Kala itu, korupsi begitu menjerat induk organisasi sepakbola dunia itu hingga merontokkan pejabat tertingginya, sang presiden FIFA Sepp Blatter. Waktu itu juga yang mengobrak-abrik FIFA bukan dari internal, tapi Interpol (polisi internasional) dan FBI (Biro Penyelidik Federal) AS. Di sini peran itu dilakukan Satgas Mafiabola. 

FIFA akhirnya merombak total organisasinya. Yang korup disingkirkan. Lagi-lagi, bersediakah PSSI bersih-bersih diri? Relakah mereka merombak total, memotong satu generasi kepengurusan misalnya dengan orang-orang bersih? 

Apa pendapat Anda? Watyutink?  

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Sport Communication, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)

Saat PSSI dibekukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) opini masyarakat terbelah. Ada yang setuju dengan pembekuan PSSI, namun ada juga yang tidak setuju dengan pembekuan. La Nyalla Mattalitti yang saat itu menjabat ketua umum PSSI juga masih memiliki pengaruh kuat, terutama di kalangan voters PSSI.

Saat ini PSSI menghadapi kondisi yang berbeda. Masyarakat sudah kehilangan kepercayaan terhadap federasi sepakbola yang mengurus tata kelola sepakbola Indonesia ini. Penangkapan ketua umum PSSI, Joko Driyono, oleh Satuan Tugas Mafia Bola Mabes Polri, menjadikan publik kehilangan kepercayaan kepada PSSI. Calon penggantinya adalah Iwan Budianto, sosok yang juga terancam tersandung pengaturan skor (match fixing).

Hilangnya kepercayaan publik tentu akan berimplikasi pada hilangnya kepercayaan sponsor untuk mendanai kompetisi sepakbola profesional. Apalagi PSSI ngotot menggeser PT Liga Indonesia Baru (LIB) dari posisinya sebagai operator kompetisi. Padahal PT LIB mampu menjalankan kompetisi lebih baik dan profesional daripada masa sebelumnya. Masalah yang terjadi di kompetisi adalah masalah di ranah PSSI, seperti skandal wasit dan skorsing, bukan wilayah PT LIB sebagai operator.

Di tengah persimpangan jalan masa depan PSSI ini, Kongres Luar Biasa (KLB) menjadi tidak bisa dihindari. KLB PSSI harus menjadi momentum untuk perubahan yang lebih baik.

Perubahan ini bisa terjadi jika para voters mau memilih calon yang berintegritas dan profesional, bukan memilih  calon yang hanya membagi uang bagi para voters. Suporter, media massa dan publik harus menekan voters di daerah masing-masing untuk menjaga integritas, jika perlu menandatangani para integritas sebelum berangkat ke KLB.

Pertanyaannya adalah memilih calon dari orang yang benar-benar baru, orang yang berpengalaman dalam tata kelola sepakbola namun disingkirkan oleh rezim yang menguasai PSSI atau orang lama yang berada dalam posisi status quo?

Pilihan terakhir tentu tidak layak dipilih, karena kita semua paham orang lama yang menjadi status quo adalah orang yang tidak berintegritas. Pilihan pertama juga beresiko, karena orang yang benar-benar baru apalagi tidak pernah menjadi bagian dari "football family" belum teruji penguasaannya dalam tata kelola sepakbola. 

Pilihan yang realistis adalah pilihan kedua. Alasannya adalah jelas pernah berada di ranah "football family", memiliki pengalaman tata kelola dan memahami persoalan sepakbola Indonesia. Saya selalu percaya pada premis yang  menyatakan bahwa dalam sistem yang dikuasai orang jahat, ada orang baik yang disingkirkan karena orang jahat menganggapnya berbahaya bagi keberlangsungan kejahatannya.

Salah satu sosok yang bisa dimunculkan adalah Ahmad Syauqi Soeratno, mantan direktur Badan Liga
Amatir Indonesia (BLAI). Ia memiliki pengalaman mengelola liga amatir secara profesional saat di BLAI. Sayangnya BLAI dibubarkan pada Kongres PSSI tahun 2014, meski sebenarnya badan ini memiliki performa yang bagus. Sepakbola di daerah juga bergeliat di masanya. Karena integritasnya, ia justru kemudian disingkirkan dan tidak lagi bersedia mengelola sepakbola.

Yang perlu dilakukan di masa mendatang adalah memperbaiki tata kelola sepakbola yang bersih, profesional dan berintegritas. Untuk menjamin sepakbola yang bersih, PSSI harus membuka diri dengan lembaga-lembaga lain yang berkaitan.

Lebih baik lagi PSSI membuat Memorandum of Understanding (MoU), seperti dengan Dirjen Pajak untuk
urusan pajak, kepolisian untuk mencegah match fixing dan lembaga ombudsman untuk pelayanan. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Jurnalis Senior 

Sebaiknya kongres luar biasa (KLB) segera dilaksanakan. Karena masalah (mafia bola) ini telanjur terbuka. Dan jika segera dilaksanakan, ada kesan PSSi serius untuk menyelesaikan masalahnya di dalam. Kalau KLB ditunda terlalu lama nanti akan menimbulkan dugaan macam-macam. KLB PSSI tak harus menunggu pilpres. Karena nggak ada kaitannya dengan itu. 

Toh namanya KLB nggak perlu berhari-hari. Tinggal memilih ketua, prosesnya lebih cepat lagi. Apalagi bila sudah dapat dukungan dari pemilik suara. Jadi, jangan dikaitkan dengan pilpres atau jabatan (di parpol atau lainnya) para calon yang sudah menyebut ingin jadi ketua umum  PSSI. Semakin banyak yang tertarik jadi ketua umum PSSI makin bagus.      

Ketua umum PSSI yang baru nanti akan terbebani tugas yang penting, yaitu membersihkan tubuh PSSI
dari skandal pengaturan skor dan pertandingan, suap dan korupsi. Jadi, yang ingin jadi ketua umum harus mencamkan itu sebagai tugas terpenting. Itu tugas terberat karena belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah PSSI, seorang ketua mundur tanpa pertanggung-jawaban dan wakil ketuanya jadi tersangka, lalu anggota komite eksekutif-nya juga terjerat kasus mafia bola. Jadi, total ada 15 orang dalam PSSI jadi tersangka.Ini dahsyat. Sudah sistemik korupsinya.  

Yang 15 orang itu sudah nggak bisa lagi berada di kepengurusan PSSI karena sudah jadi tersangka. Tapi mungkin orang-orang di level manajemen tengah (middle management) yang memang punya keahlian dan pengalaman bertahun-tahun, selama mereka nggak terbukti melakukan pengaturan skor atau korupsi, ya pakai saja (di pengurusan baru). Tidak perlu diganti. Begitu juga dengan anggota komite eksekutif (ex-co). Mayoritas anggota ex-co kan tak kena (jadi tersangka). Mereka punya pengalaman dan dipercaya oleh pemilik suara. 

Jadi jangan bayangkan nanti akan ganti rezim baru sama sekali. Itu tidak mungkin. Hanya ilusi, menurut saya. Pasti orang yang lama akan tetap ada, dan dari orang lama itu ada yang bagus (bersih) dan berpengalaman. Plus masukan orang baru, mereka yang tertarik jadi ketua umum, ada Ahok, Wakil Satgas Anti Mafia Bola Khrisna Murti, Ketua PKB Muhaimin Iskandar, dan Manajer Persib Bandung, Umuh Muchtar. 

Siapa pun, jika tak hati-hati, tak serius membenahi PSSI akan berantakan lagi. Karena pada prinsipnya, pengaturan skor itu bahaya laten. Akan ada terus. Di sepakbola manapun begitu. Selama ada judi, bandar, dan selama ada yang mau disogok. 

Makanya, yang paling penting harus dilakukan PSSI--yang seharusnya dari dulu dilakukan--adalah membentuk semacam komisi anti pengaturan skor, anti perjudian. Ini yang PSSI lalai lakukan dari dulu. Sekarang dibentuk lembaga ad-hoc urusan integritas sudah terlambat.Nama lembaga itu bisa apa saja. Yang jelas tugasnya untuk memelototi jalannya pertandingan supaya bersih dari keterlibatan pengatur skor. Itu harus segera dilakukan oleh siapapun yang jadi ketum PSSI nanti. 

Saat ini sponsor sudah mulai bimbang. Salah satu yang terkena dampaknya adalah Persija Jakarta. Bayangkan, Persija kan juara liga musim ini. Bayangkan, tiba-tiba bus untuk mengangkut pemain dan tim ditarik pihak sponsor. Itu bukan bus murah. Harganya miliaran. Itu salah satu contoh kegamangan sponsor melihat wajah sepakbola kita saat ini. Sponsor tak mau terlibat dalam liga yang dicurigai penuh pengaturan skor.  

Hengkangnya sponsor ini ancaman yang sudah di depan mata. Ini juga tantangan bagi ketum baru. Jadi tugas berat ketum PSSI itu ada tiga. Pertama, membasmi pengaturan skor; kedua, membangun tim kepengurusan yang solid dan bersih; dan ketiga, meyakikan pihak-pihak di luar PSSI untuk terlibat dalam kompetisi yang fair dan sportif.  

Ini baru sponsor yang gamang. Belum fans atau penggemar bola. Fans bisa marah, lho. Kalau fans menarik dukungan, bisa bubar tim dan liganya. Apalagi bila kasusnya seperti sekarang. Saya tak mau berandai-andai, tapi ini faktanya. Ketua Persija I Gede Widiade mundur, lalu Joko Driono, pemegang mayoritas saham Persija--posisi yang sebenarnya melanggar statuta PSSI--dijadikan tersangka penghancuran dokumen setelah Persija jadi juara liga. Dengan sendirinya timbul kecurigaan, jangan-jangan Persija juara diatur juga? Bisa terbukti begitu, gelarnya bisa dicabut.

Setelah kasus korupsi di tubuh FIFA, terpilih Gianni Infantino jadi presiden yang baru. Dia orang yang bersih, tak terlibat dan secara hukum terbukti tersangkut kasus korupsi. Tapi sampai sekarang FIFA di bawah kepemimpinannya masih "jontor" untuk mengerjakan pembaruan di tubuh organisasi. Karena kasus korupsi di FIFA sendiri belum tuntas dari tahun 2016 sampai sekarang. 

Bayangkan, sudah berlangsung lebih dari tiga tahun belum tuntas juga! Sepp Blatter masih belum diciduk. Begitu juga Michel Platini dan Franz Beckenbauer. Masih banyak nama-nama yang harus segera diperiksa.  

Jadi tugas bersih-bersih di PSSI nggak akan berlangsung sebentar. Jadi, buat mereka yang ingin jadi ketum baru PSSI, pesan saya, siap tidak? Jangan cuma bayangkan jabatan ketum PSSI jabatan populer yang lebih populer dari presiden karena setiap hari bisa muncul di koran dan TV. Bukan itu. (ade)  

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF