Dari Fientje ke Indria Kameswari, Media Selalu Seksis?
berita
Humaniora

Ilustrasi Foto : Muid / Watyutink

12 September 2017 17:00
Mei 1912, kota Batavia gempar. Sesosok mayat perempuan cantik mengapung di sungai dalam karung beras. Perempuan itu Fientje de Fenicks, gadis indo berusia 19 tahun yang dikenal sebagai pelacur kelas atas. Polisi kemudian menangkap seorang Belanda W.F.G. Brinkman, kekasih Fientje, jadi tersangka. Motifnya cemburu. Kisah Fientje begitu heboh sampai dibukukan beberapa kali.

Telah banyak kasus pembunuhan menimpa perempuan cantik sejak Fientje meregang nyawa lebih dari 100 tahun silam. Paling anyar yang bikin heboh menimpa Indria Kameswari, pegawai BNN. Tersangkanya suami sendiri: Abdul Malik. Motifnya, cekcok rumah tangga. 

Selama berhari-hari media memberitakan kematian Indria. Tidak sekadar kasusnya, tapi juga embel-embel yang tak berkaitan. Misalnya, sejak awal sang korban disebut "Pegawai BNN cantik". Lalu ada juga berita “Pose-pose cantik Indria semasa hidup, pegawai BNN yang dibunuh suaminya”. Apa yang hendak dikejar media dengan menyebut korban "cantik"? Memangnya bila wanita cantik yang dibunuh lebih tinggi nilai beritanya ketimbang yang tidak cantik? Kenapa tak ada perubahan dalam 100 tahun lebih media kita saat wanita jadi korban pembunuhan?  

Memantau kasusnya sepekan terakhir cerita berkembang kemana-mana. Mula-mula Indria digambarkan korban yang karena "cantik" teramat sayang bila nasibnya tragis. Tapi media lalu mengubah citranya jadi cewek materialistis. Ia melakukan KDRT pada suami lantaran keinginan hidup mewah tak terpenuhi. Rekaman pasutri ketika cekcok tersebar. Elokkah mengumbar aib orang yang telah meninggal? Tidakkah itu melanggar etika pemberitaan? 

Jelas ada yang salah dalam framing pemberitaan kasus Indria. Terdapat bias dalam menampilkan representasi perempuan dalam media. Perempuan semata diperlakukan sebagai obyek yang bebas dieksploitasi demi dramatisasi peristiwa.

Dalam kasus Indria Kameswari, perhatian berpusat pada fisiknya dan aibnya. Bahkan andai korban suaminya pun, pemberitaannya bakal jadi: “Pegawai cantik BNN bunuh suami karena tak tahan hidup susah”. Kenapa media selalu seksis? Apa karena ada anggapan media tergolong “male domain”? Kenapa anggapan itu dilestarikan? Kapan media kita siap melaporkan peristiwa dengan perspektif gender, memperlakukan perempuan bukan sebagai obyek?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ade)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua Dewan Pers

Wartawan yang memuat kasus kematian Indria Kameswari tidak peka pada hal-hal yang sebetulnya tak boleh dimuat. Ini kan berita pembunuhan. Korbannya meninggal, kenapa harus ada atribut-atribut (pegawai cantik BNN dan sebagainya) seperti itu? Ini menunjukkan penulis beritanya tak paham menulis berita dengan perspektif gender, bagaimana meliput korban, dan seterusnya. Ini sama saja dengan pemberitaan korban perkosaan tapi disebut wajahnya cantik, tubuhnya molek. Pemberitaan Indria itu harusnya berfokus pada kasusnya. Nggak usah ngomongin cantik, ganteng, dan seterusnya. 

Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik mengatur wartawan tak boleh berprasangka. Memberikan atribusi bagian dari pelanggaran presumption of innocence (asas praduga tak bersalah). Mungkin yang menulis berita itu teman-teman wartawan baru yang jam terbangnya kurang, ingin mencari berita sensasional. Makanya, media tempat si wartawan bekerja harus memberikan pelatihan, selain juga organisasi wartawan. Saya nggak tahu para penulis berita Indria itu ikut organisasi kewartawanan atau tidak.  Harusnya ini jadi concern organisasi wartawan. Ketika ada yang mengadukan, baru Dewan Pers turun. 

Selain itu pola kerja di media wartawan juga ada kaitannya. Wartawan sekarang, khususnya media online, dikejar-kejar untuk menyetorkan sebanyak mungkin berita untuk memenuhi kuota berita. Satu berita dipecah-pecah, harusnya satu berita dipecah 3-4 berita. Kadang ketika satu berita tak bisa dipecah jadinya mengada-ada. Ketentuan kuota berita minimal di media online itu tidak sehat. Hal itu harus dikaji oleh perusahaan media, karena itu bukan wilayahnya Dewan Pers. 

Perusahaan pers, tolonglah berbenah diri karena informasi yang terputus-putus hanya mengejar hit dan mengejar orang mengklik itu tak baik. Pemberitaan kasus Indria telah jadi tak etis. Seharusnya media menunggu hasil penyelidikan polisi yang akan dibawa ke persidangan. Keterangan soal Indria mulai dari materialistis dan pelaku KDRT banyak datang dari keluarga suami (tersangka--red). Yang menjadi tanya adalah pihak suami itu tersangka, hal itu menjadi pembenar atau alibi melakukan (tindakan pembunuhan). Namun menurut saya media tak boleh melakukan hal itu. Seringkali media tidak sabar. Kasusnya lagi ditangani polisi, pembunuhnya sedang diobservasi kesehatan jiwanya. 

Makanya penting bagi kita membuat pedoman pemberitaan kasus kriminal. Misalnya, bagaimana persidangan kasus Jessica Kumala Wongso bisa disiarkan langsung di TV yang menimbulkan kontroversi. Akhirnya yang terjadi trial by the press, media mengadili suatu kasus berdasar pandangan sendiri, padahal itu bukan kewenangannya. Media tak boleh bikin kemungkinan-kemungkinan sendiri, sebab ini proses hukum harus berdasarkan scientific investigation polisi di pengadilan. 

Jangan membuat hal-hal yang menimbulkan pergunjingan seperti "Istrinya begini," "Suaminya begitu," "Ini pasti sakit jiwa," "Suaminya aslinya debt collector."  Berita pembunuhan memang menarik, tapi bukan berarti karena menarik wartawannya membuat teka-teki sendiri, menciptakan tokoh-tokohnya, termasuk peran antagonisnya dan diakhiri sendiri. Yang terbaik adalah cooling down. Akhiri pemberitaannya dan biarkan polisi bekerja, sebab pemberitaan juga bisa mengintervensi independensi aparat penegak hukum. (ade) 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Komisioner Komnas Perempuan

Kami di Komnas Perempuan punya program reguler memonitor sensitivitas gender 10 media mainstream, terkait bagaimana mereka memberitakan isu-isu perempuan. Ternyata dari tahun ke tahun perkembangannya sangat slow (lambat--red). Misalnya, saat media memberitakan kasus pelecehan seksual, justru isinya blaming the victim (menyalahkan korban--red) ketimbang berpihak kepada korban. Seolah-olah perempuan yang bersalah, - karena menggunakan rok mini atau dianggap menggoda, - maka "layak" untuk diperkosa. 

Termasuk juga kasus pembunuhan, misalnya pada kasus Indria Kameswari ini. Alih-alih mencari alasan, kenapa seorang perempuan terlibat atau jadi korban pembunuhan, justru yang diekspos kebengisan, sadisme, atau label "perempuan cantik" dan lain-lain. Diksi-diksi yang dipilih media memang sangat diskriminatif terhadap perempuan. Kalau menimpa laki-laki, hal itu takkan diekspos sebagaimana layaknya bila menimpa perempuan. 

Ada beberapa penyebab sensitivitas media sangat rendah. Pertama, karena minimnya jurnalis perempuan. Selama ini media sangat dikuasai laki-laki. Sudah jurnalis perempuan sedikit, belum tentu pula perspektif perempuan itu, diinternalisasi oleh jurnalisnya sendiri. Kedua, kepentingan bisnis media yang mengikuti selera pasar. Mereka berdalih (berita macam itu) yang disenangi masyarakat. Maka, berita-beritanya dipilih menggunakan diksi-diksi yang merendahkan martabat perempuan. 

Media punya tanggung jawab melakukan edukasi publik. Padahal, media tak selalu harus mengikuti selera publik. Media bisa menciptakan selera dan trend setter sendiri. Kalau sajiannya bagus, edukatif orang akan pilih media tersebut. Saya pernah ikut acara di KPI, diungkap konten darah, air mata, dan sadistis, paling bikin media kaya. Itu jadi ladang bisnis.Tapi kita harus bertanya, media kan pilar keempat demokrasi. Punya tugas yang sangat penting untuk mendidik kritisisme masyarakat. Untuk membedakan mana fakta, opini, hoax, dan fake atau palsu.

Peran-peran semacam ini --termasuk jurnalisme damai-- masih sangat minim dilakukan media. Sejak 1990-an saya sudah baca kritik macam ini terhadap media. Tapi dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang, ternyata teman-teman media tidak banyak berubah. Padahal seharusnya media jadi partner yang sangat penting untuk pemberdayaan perempuan. 

Kami memonitor media sejak 2015. Setiap empat bulan sekali Komnas Perempuan merilis hasil monitoring, adakan media gathering. Bahkan, kami sampai melakukan media visit bertemu chief editor, memaparkan rating kami terkait perspektif gender dalam media. Memang ada hasilnya, terutama media mainstream. Tapi masalahnya media mainstream kini kalah oleh media-media online yang penetrasinya jauh lebih cepat. 

Masyarakat sendiri sebenarnya muak dengan pemberitaan sensasional. Saya, misalnya, maaf saja, nggak pernah lagi nonton berita macam itu lagi di TV. Saya dan keluarga akhirnya lebih memilih tayangan asing yang edukatif. Makanya,perlu dipertanyakan berita yang merendahkan itu mengikuti selera pasar, pasar yang mana? 

Sayangnya KPI kita tak punya posisi kuat untuk melakukan pengawasan terhadap media-media yang sangat bias gender dan tak memiliki perspektif korban. Kita sudah punya kode etik yang bagus. Tapi pada level profesionalitas, jurnalis bermasalah. Itu sebabnya pentingnya ada pelatihan bagi media. Namun hal-hal seperti itu, tak bisa dilakukan sendiri oleh Komnas Perempuan. Pemilik media sendiri yang harus sejak awal mendidik wartawannya. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir