Curhatan Sopir Truk: Pungli Masih Marak di Jalanan
berita
Humaniora
Sumber Foto : radaronline.id (gie/watyutink.com) 18 May 2018 14:00
Belum lama ini Presiden Jokowi kaget dengan keluhan sopir truk soal masih maraknya pungutan liar (pungli) di jalanan. Jokowi mendengar langsung keluhan dari sejumlah sopir truk bahwa pungli kerap dilakukan oleh para preman. Namun tak jarang oknum aparat kepolisian dan dinas perhubungan juga melakukan pungli di jalanan.

Hm, apakah selama ini presiden tak mendengar laporan sebenarnya dari bawahannya sehingga dia kaget mendengar keluhan para sopir truk atau jangan-jangan bawahan presiden kurang blusukan sehingga minim informasi?

Sejak awal menjabat sebagai presiden, Jokowi bertekad memberantas pungli yang telah mendarah daging di republik ini. Sejumlah kebijakan pun diterbitkan. Tujuannya mencegah dan menindak tegas pungli yang marak dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Saber Pungli telah dibentuk. Keluhan masyarakat terkait pungli didengar. Sejumlah OTT berhasil dilakukan. Namun tidak serta merta menghapus seluruh kegiatan pungli.

Tiga bulan awal Tim Saber Pungli bekerja pada 2017 lalu, 380 kasus pungli berhasil diungkap. Kepolisian tercatat sebagai instansi paling banyak terjaring OTT kasus pungli, yaitu 299 kasus pungli. Tersebar di Direktorat Lalu Lintas, Reserse, dan Sabhara. Polisi lalu lintas (polantas) sering dikonotasikan negatif oleh warga masyarakat. Polantas dianggap lebih sering menjebak pengendara kendaraan bermotor, ketimbang melakukan pencegahan pelanggaran lalu lintas. Sama halnya dengan yang dilakukan petugas Dishub.

Polantas biasanya berdiri di tikungan atau menunggu di tempat yang tak terlihat. Ketika pengendara jalan melanggar rambu lalu lintas, polantas muncul untuk menilang. Lain lagi oknum petugas Dishub yang menghentikan truk karena dianggap overload/kelebihan kapasitas. Namun sopir truk tersebut tidak tahu berapa batasan volume barang yang boleh dibawa, sehingga tidak melanggar ketentuan. Apakah penyuluhan sudah pernah dilakukan oleh petugas kepada para pengguna jalan?

Selain oknum aparat pemerintah, pungli juga dilakukan oleh preman jalanan. Berkedok retribusi atau uang ‘berisik’, para preman meminta uang dari para supir truk yang melintasi jalan tempat mereka berkuasa. Kalau uang tak diberikan, truk jadi sasaran pengrusakan, kadang sopir pun kena bogem mentah dari preman. Aturan mengenai penindakan terhadap pungli berlaku bagi aparatur pemerintahan. Lantas bagaimana kalau preman yang melakukan tindakan pungli? Apakah ada oknum aparat yang membekingi para preman untuk melakukan pungli?

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FHUI  melaporkan hingga awal 2018 terjadi 32.864 laporan pengaduan masyarakat tentang praktik pungli. Namun hanya 1.340 OTT yang melibatkan 2.719 tersangka. Ada pendapat mengatakan angka tersebut menunjukkan belum sebanding antara tindak lanjut satgas terhadap laporan dari masyarakat. Melihat curhatan para supir truk soal masih adanya pungli lantas menimbulkan pertanyaan, apakah Tim Saber Pungli yang dibentuk pemerintah sudah bekerja secara efektif?

Apakah penegak hukum sudah melakukan penindakan terhadap preman yang melakukan tindakan pungli?

Kagetnya Jokowi atas curhatan sopir truk menimbulkan tanya, apakah Jokowi tercabut dari akarnya? Ketika masih menjabat sebagai walikota dan gubernur, Jokowi terkenal hobi blusukan. Apakah itu tak dilakukan lagi setelah hampir empat tahun menjabat sebagai presiden?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ade)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Pungli adalah perbuatan melawan hukum, merupakan penyakit yang berulang-ulang dilakukan tanap rasa bersalah. Ini menjadi kebiasaan buruk di sektor pelayanan publik. Oleh sebagian oknum dianggap sebagai hal biasa dan semakin merajalela akibat pembiaran.

Aktivitas pungli bukanlah hal yang baru terjadi, ini merupakan aktivitas yang sering dilakukan secara terbuka baik oleh preman maupun oknum aparat negara. Sesungguhnya aktivitas tersebut penyelesaiannya bukan hanya di tingkat hilir saja, namun harus sampai pada ke tingkat hulu. Karena persoalan di lapangan yang terjadi bukanlah persoalan teknis ataupun operasional semata melainkan pada persoalan perencanaan serta kebijakan yang tidak matang ataupun sumir dalam memahami pelaksanaannya.

Guna menumbuhkan efek jera yang nyata, pelaku pungli dan penyogok tidak perlu dihukum penjaran karena akan menimbulkan persoalan baru pada sektor lainnya terutama sektor hukum dan anggaran. Namun cukup diwajibkan kerja bakti sosial di sektor publik selama 2 (dua) minggu atau sebulan tanpa imbalan honor ataupun gaji, tergantung tingkat kesalahan. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat transportasi

Masih ada pungli di sejumlah tempat dan sektor, namun ada juga pengurangan tindakan pungli. Di beberapa lokasi, pungli masih ada. Mungkin tindakan pungli itu bukan dilakukan secara langsung oleh aparat, tapi biasanya ada oknum aparat yang membekingi.

Sebagai contoh di sektor perhubungan darat (hubdat) tindakan pungli bisa dikatakan berkurang bahkan hilang, misalnya di bagian Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB). Namun di kawasan pelabuhan dan ruas-ruas jalan tertentu, tindakan pungli bisa saja masih ada.

Walaupun presiden telah membentuk tim saber pungli, namun dibutuhkan keregasan dari aparat di lapangan. Petinggi Polri sudah berjanji untuk menindak tegas tindakan pungli, dan itu sangat dinantikan. Namun petinggi TNI belum menunjukkan komitmen yang sama.Tidak bisa Polri bergerak sendiri, karena oknum aparat yang melakukan tindakan pungli ada dari Polri dan TNI.

Sementara itu tindakan pungli yang dilakukan warga biasa atau pereman, memang itu adalah watak dari warga setempat. Untuk merubah watak ini, diperlukan pembinaan dari penegak hukum dan pemda setempat. Pembinaan tentunya harus diutamakan, tidak bisa langsung ujuk-ujuk dipidanakan. Kalau kriminal atau pidana, tokoh masyarakat lokal bisa terlibat.

Dan melakukan penindakan pungli di ibu kota, bukanlah hal yang mudah. Di jalan-jalan atau kawasan seperti Tanjung Priok, ajang pemerasan sopir oleh pereman lokal masih terjadi. Itu juga menjadi curhatan para sopir ke Jokowi.

Jokowi kaget dengan curhatan para sopir, ini bisa jadi karena tidak semua bawahan Jokowi dengan kesadaran sendiri melaporkan tindakan pungli tersebut. Sebagian bisa jadi kuatir kerjaan atau bebannya untuk menindak pungli bertambah.

Tak mungkin kita hanya mengandalkan aparat yang ada untuk ditindak lanjuti melaporkan ke presiden. Oleh karena itu perlu ada saluran langsung untuk rakyat, agar bisa melaporkan langsung ke presiden. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

FOLLOW US

Temuan TPF Novel Tidak Fokus             Bentuk TGPF Independen untuk Kasus Novel Baswedan             Pilah Skema Untuk Proyek Strategis             Risiko Penyertaan Equity Proyek Macet             Diskresi Kepolisian Bermasalah?             Penanganan Tak Sesuai Perkap             Polisi Tidak Dikondisikan Menjadi Arogan             Kita Tidak Dapat Menduga Kondisi Mental Polisi saat Menembak             MPLS Harus Diselenggarakan Sesuai Pedoman             Pendidikan Swasta Semi Militer Harus Ditertibkan